Pengertian Umum Pengakuan.docx

Pengertian Umum Pengakuan Pengakuan atau Recognition (Inggris) atau Reconnaissance (Perancis) atau Anerkennung (Jerman) merupakan tindakan sepihak suatu negara untuk menerima atau membenarkan akan sesuatu dalam masyarakat internasional. Menurut Tasrif, pengakuan dapat diartikan sebagai penerimaan suatu situasi dengan maksud menerima akibat-akibat hukum dari keadaan sedemikian itu. Pengakuan merupakan salah satu lembaga yang penting dalam masyarakat internasional dalam kaaitannya dengan keberadaan negara, lebih-lebih dalam rangka hubungan internasional. Dikatakan penting karena tanpa pengakuan suatu negara baru tidak dapat mengadakan hubungan yang sempurna dan lengkap dengan negara lain. Bahkan sering timbul suatu keadaan bagi suatu negara yang tidak diakui oleh negara lain, seperti :

1. 2. 3.

4.

Terkucilkan dari hubungan, terutama dengan negara-negara yang tidak mengakuinya; Tidak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan kerjasama, terutama dengan negaranegara yang tidak mengakuinya; Menghadapi kesulitan untuk memperoleh bahan-bahan penunjang kelangsungan hidupnya, terutama bahan-bahan yang dihasilkan oleh negara-negara yang tidak mengakuinya; Menghadapi kesulitan untuk mengadakan perdagangan terutama ekspor hasil-hasil negaranya ke negara-negara yang tidak mengakuinya.

Pengakuan merupakan perbuatan politik yang mempunyai akibat hukum. Dikatakan sebagai perbuatan politik karena merupakan perbuatan memilih atau pilihan secara bebas yang dilakukan oleh negara untuk memberi atau tidak memberi pengakuan kepada kesatuan kemasyarakatan baru. Sebagaimana dikemukakan oleh Rediich bahwa pengakuan adalah diluar lingkup hukum, adalah sepenuhnya merupakan tindakan politik. Demikian juga Brierly katakan, bahwa negara-negara telah menjadi maklum bahwa hal memberikan atau menolak pengakuan dapatlah digunakan untuk kepentingan memajukan politik nasional. Pengakuan bukan perbuatan hukum, karena tidak ada hak dari kesatuan kemasyarakatan baru untuk diakui dan tidak ada kewajiban bagi negara lama untuk memberikan pengakuan kepada kesatuan kemasyarakatan baru. Sebagaimana dikemukakan Schwarzenberger, bahwa hukum kebiasaan internasional tidaklah mengenal kewajiban untuk memberikan pengakuan kepada sesuatu kesatuan. Demikian juga menurut Nguyen Quoc, bahwa tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada keharusan untuk tidak mengakui. Namun, pengakuan memberikan akibat hukum tertentu atau menimbulkan hak, kewajiban dan privelegi dalam Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Dalam Hukum Internasional, misalnya ada hak istimewa bagi perutusan diplomatik, memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan diplomatik, terikat hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Akibat hukum nasional, misalnya negara yang mengakui dapat berperkara di Pengadilan Nasional negara yang diakui, memperoleh imunitas bagi perwakilan diplomatiknya, dapat menjual hak miliknya di negara yang mengakui. Dengan demikian sebenarnya dalam lembaga pengakuan itu mengandung unsur baik unsur politik maupun unsur hukum, yaitu sebagai perbuatan politik yang mempunyai akibat hukum.

Fungsi, hakikat dan pengaruh Pengakuan

Pengakuan dalam kaitannya dengan keberadaan negara, ada dua teori dasar yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu :

Teori Deklaratur/Pembuktian (declaratory/evidance theory) Menurut teori ini, bahwa status negara tidak tergantung pada adanya pengakuan. Pengakuan semata-mata hanya merupakan pernyataan formal tentang adanya fakta tentang kemerdekaan negara baru yang telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan bagi berdirinya negara, yaitu rakyat tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi apabila semua unsur kenegaraan itu telah dimiliki oleh suatu kesatuan kemasyarakatan, maka dengan sendirinya telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Arbitrasi Konferensi Eropa untuk perdamaian di Yugoslavia, bahwa lahir dan berakhirnya suatu negara adalah soal fakta; pengakuan oleh negara-negara lain hanya mempunyai dampak deklaratif semata. Jadi lahirnya negara sejak saat dipenuhinya syaratsyarat bagi adanya negara. Teori ini di samping didukung oleh beberapa sarjana, seperti Brierly, Erich, Fischer Williams, juga didukung keadaan bahwa ; a). pengakuan berlaku surut, b). penolakan pengakuan tidak berarti menghapus negara, c). praktek negara memberi/menolak pengakuan berdasarkan prinsip hukum.

Teori Konstitutif (constitutive theory) Menurut teori ini pengakuan menciptakan negara atau memberikan status negara bagi kesatuan kemasyarakatan. Walaupun unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu kesatuan kemasyarakatan, namun tidak langsung dapat diterima sebagai negara ditengah-tengah masyarakat internasional. Untuk dapat diterima sebagai negara ditengah-tengah masyarakat harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara lainnya, bahwa kesatuan kemasyarakatan tersebut merupakan negara, dan setelah itu barulah dapat menikmati hak-haknya sebagai negara baru. Teori ini disamping didukung oleh beberapa sarjana seperti Strupp, Von Liszt, Moore, Wheaton, juga didukung oleh fakta bahwa, negara/pemerintah yang diakui memperoleh status, yaitu dalam pengadilan nasional di negara yang mengakui.

Teori Gabungan (composite theory) Teori ini merupakan gabungan antara teori konstitutif dan teori deklaratur bahwa suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa melalui pengakuan (teori deklarator), akan tetapi untuk menggunakan hak-hak sebagai pribadi internasional, negara tersebut memerlukan pengakuan dari negara-negara lainnya (teori konstitutif). Beberapa sarjana pendukung teori ini antara lain: Hershey. Menurut Hershey, bahwa berdirinya negara terlepas dari pengakuan (deklarator), namun pengakuan adalah perlu untuk memperoleh keanggotan dalam keluarga bangsa-bangsa (konstitutif). Demikian juga Oppenheim-Lauterpact, bahwa justru melalui pengakuan, maka negara menjadi person internasional dan subyek hukum internasional (konstitutif). Dengan mengakui negara baru sebagai anggota masyarakat internasional maka negara-negara yang sudah ada itu menyatakan pendapatnya bahwa negara baru yang dimaksud memenuhi persyaratan negara sebagaimana diminta oleh hukum internasional (deklaratoir). Sedangkan Starke menyatakan bahwa teori deklaratoir dan teori konstitutif kebenarannya mungkin berada di tengah-tengah kedua teori itu. Terhadap negara

atau keadaan yang berbeda, dapat diterapkan baikteori deklaratoir maupun teori konstitutif. Bahkan dalam praktek internasional menunjukkan, baik teori deklaratif maupun teori konstitutif sama-sama dianut.

Macam-Macam Pengakuan Dilihat dari Bentuknya Pengakuan de-facto Merupakan pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah lama kepada Pemerintah Revolusioner. Sifatnya masih sementara, belum penuh dan belum lengkap. Karena masih ada kemungkinan pemerintah tersebut tidak berumur panjang, sewaktu-waktu masih dapat digulingkan. Oleh Opperheim-Lauterpacht dikatakan bahwa pemberian pengakuan secara defacto itu sebenarnya mencerminkan sikap ragu dari Negara/Pemerintah yang memberikan pengakuan. Demikian juga menurut Brierly, bahwa pengakuan de-facto diberikan karena memberi pengakuan sebenarnya masih ragu (reluctant) untuk memberikan pengakuan secara definitif. Namun, karena telah didorong oleh alasan-alasan praktis untuk mengadakan hubungan dengan Negara/Pemerintah yang baru dan tanpa memperlakukan tata krama diplomatik. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengakuan yang demikian didasarkan untuk melindungi kepentingan negara yang mengakui.

Pengakuan de-yure Dilakukan oleh pemerintah lama terhadap pemerintah baru karena keberadaan pemerintah baru tersebut sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Pemerintah tersebut merupakan satu-satunya yang mewakili negaranya berdasarkan kekuasaan nyata yang telah menimbulkan hak baginya. Biasanya pengakuan de-facto mendahului pengakuan de-yure, sekalipun tidak harus demikian. Negara lama dapat saja langsung memberikan pengakuan secara de-yure terhadap negara baru. Pengakuan secara de-yure biasanya diberikan berdasarkan pertimbanganpertimbangan : 1). Efektivitas, yaitu kekuasaan yang diakui seluruh wilayah; 2). Regularitas, yaitu berasal dari pemilihan umum atau telah disahkan oleh konstitusi; 3). Eksklusivitas, yaitu hanya pemerintah itu sendiri yang mempunyai kekuasaan dan tidak ada pemerintahan tandingan. Konsekuensi dari pengakuan de-facto maupun de-yure bahwa bagi negara yang diakui berhak mengklaim hartanya di negara yang mengakui, penerimaan perwakilan diplomatik, mewakili kekuasaan lama. Antara pengakuan de-facto dan de-yure berkait dengan akibat yang timbul terdapat unsur-unsur persamaaannya, seperti tidak dibedakan bobot pengakuan; sama-sama mengikat; sama-sama sebagai negara yang berdaulat, dan sama-sama berlaku surut. Namun demikian tidak dapat disangkal bila secara teoritis antara pengakuan de-facto dan de-yure masih terdapat perbedaan substansi, yaitu : 1.

Hanya negara atau pemerintah yang diakui sceara de-yure dapat menjalankan klaim atas hak milik yang berada di negara yang mengakui;

2. 3.

4.

Hanya negara yang diakui secara de-yure yang dapat menjadi pengganti dari bila terjadi suksesi negara; Wakil-wakil dari negara atau pemerintah yang diakui secara de-facto tidak mendapatkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara penuh di negara yang mengakui; Pengakuan de-facto sifatnya sementara, sehingga masih dapat ditarik kembali.

Pengakuan Kolektif Merupakan suatu pengakuan yang diberikan pada negara baru oleh beberapa negara secara bersama dalam bentuk suatu keputusan internasional (Collective International Art). Contohnya, pengakuan terhadap Republik Demokrasi Jerman Timur oleh NATO melalui Helsinki Treaty pada tahun 1976. Demikia juga dengan lahirnya Perjanjian Perdamaian Jepang di San Fransisco yang ditandatangani oleh sebelas negara (Australia, Canada, Sri Langka, Perancis, Indonesia, Nederland, Selandia Baru, Pakistan, Great Britania, dan Amerika Serikat) mengakui kembali kedaulatan Jepang. Namun hal ini berbeda dengan Penerimaan Negara untuk menjadi anggota PBB, tidak dapat dikatakan telah terjadi pengakuan kolektif.

Pengakuan Bersyarat Pengakuan diberikan oleh suatu negara kepada negara baru disertai dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan yang diinginkan oleh negara yang mengakui. Seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara Austria, Inggris, PErancis, Jerman dan Italia memberikan pengakuan kepada negara Bulgaria, Montenegro, Serbia, dan Rumania, sepanjang negara yang diakui tersebut bersedia menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Demikian pula ketika terjadinya pergantian Pemerintahan di Bolivia di tahun 1937 dari David Toro kepada German Bush, Amerika Serikat dalam melaksanakan pengakuan disertai harapan agar pemerintah yang baru menjamin hak milik orang lain yang berada di Bolivia. Namun perlu dicatat, persyaratan yang dimaksud bukan persyaratan hukum. Sehingga bila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya atas persyaratan yang dimaksudkan oleh negara yang mengakui, tidak berarti batalnya pengakuan.

Dilihat dari Obyeknya Pengakuan Negara. Pengakuan negara merupakan pengakuan sebagai pribadi internasional, dengan segala hak dan kewajiban. Untuk mengakui suatu negara baru, pada umumnya negara-negara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1). Keyakinan akan adanya stabilitas di negara tersebut, 2). Adanya dukungan umum dari penduduk, dan 3). Kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional.

Pengakuan Kepala Negara/Pemerintahan.

Secara teoritis pengakuan terhadap kepala negara / pemerintahan tidak ada kaitannya dengan pengakuan terhadap negara. Penolakan pengakuan terhadap kepala negara / pemerintah tidak berarti menolak adanya negara. Sekalipun tidak dapat dibedakan, namun antara pengakuan negara dan pengakuan terhadap kepala negara / pemerintahan yaitu : 1.

2.

3.

Pengakuan negara merupakan pengakuan terhadap suatu entitas baru yang telah mempunyai semua unsur yuridis negara dan telah menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional; Pengakuan negara mengakibatkan pula pengakuan terhadap pemerintahan negara yang diakui dan berisikan kesediaan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah baru tersebut; Pengakuan terhadap suatu negara sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pengakuan terhadap suatu pemerintahan dapat dicabut sewaktu-waktu. Dengan penolakan atau pencabutan pengakuan terhadap pemerintahan baru, dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara yang bersangkutan, namun tidak berpengaruh pada personalitas negara yang bersangkutan.

Adanya pengakuan secara tergesa-gesa dapat menimbulkan persoalan intervensi, dimana negara yang melakukan pengakuan secara tergesa-gesa dapat dianggap mencampuri urusan dalam negeri suatu negara/pemerintah. Guna mengatasi timbulnya persoalan tesebut, dapat diperhatikan doktrin Tobar atau doktrin Estrada. Doktrin Tobar mengajarkan bahwa di dalam memberikan pengakuan terhadap pemerintah hendaknya memperhatikan syarat konstitusionalitas. Pengakuan hendaknya ditangguhkan sampai rakyat di negara itu melalui pemilihan umum yang bebas telah menyatakan sikapnya mengenai pemerintah baru tersebut. Sedangkan doktrin Estrada berisikan suatu usulan untuk menghapuskan lembaga pengakuan. Adanya sikap penolakan dianggapnya memberi hak kepada pemerintahpemerintah asing untuk menentukan apakah suatu rejim yang ada di negara lain itu sah atau tidak. Kebiasaan semacam ini dianggap menghina dan menodai kedaulatan suatu negara, mencakup pula pengertian mencampuri urusan-urusan dalam negeri dari suatu pemerintahan negara.

Pengakuan Insurgency/Belligerency Belligerency adalah pihak-pihak yang bertikai (perang) dalam suatu pertikaian internasional. Sedangkan insurgency adalah pihak-pihak yang bertikai (perang) dalam suatu pertikaian noninternasional (perang saudara). Kedua jenis pertikaian tersebut ketika melakukan pembunuhan atau kejahatan lain dalam rangka pertikaian, agar supaya tidak dianggap melanggar hukum, dan tidak dianggap melakukan kejahatan perang perlu mendapatkan pengakuan dari salah satu pihak yang bertikai atau pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya keuntungan bagi pihak lain atau pihak ketiga yang mengakui yaitu memperoleh jaminan hubungan hukum dan jaminan perlindungan bagi warga negaranya atau kepentingannya.

Gerakan Pembebasan Nasional

Adanya sekelompok masyarakat dalam suatu negara yang ingin membebaskan diri dari kekuasaan penguasa yang sah, karena merasa terabaikan hak-hak asasinya, sehingga ingin menjadi negara yang merdeka. Kelompok-kelompok semacam ini memang telah memperoleh jaminan hukum sebagaimana terdapat dalam Declaration Human Rights, Covenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966, Covenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, serta Resolusi Majelis Umum 1958 tentang Penentuan Nasib Sendiri (Resolution on Self-determination). Mereka mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun sampai sekarang, perdebatan mengenai penentuan nasib sendiri tersebut masih terus berlanjut.

Dilihat dari Caranya Pengakuan dapat diberikan secara tegas-tegas, seperti Pernyataan Resmi dari Kepala Negara, Ucapan Selamat, melalui nota diplomatik, telepon, dan sebagainya. Juga, pengakuan dapat diberikan secara diam-diam, yaitu tersimpul dari adanya hubungan internasional, seperti dibukanya hubungan diplomatik; dibuatnya perjanjian bilateral. Namun untuk hubungan-hubungan berikut ini tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang telah terjadi pengakuan secara diam-diam, seperti sama-sama duduk dalam suatu konferensi internasional; pemberian eksekuatur bagi pejabat konsul, sama-sama menjadi anggota suatu organisasi internasional, dan sebagainya