Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan.docx

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka harus memenuhi rumusan sebagaimana tersebut pada “Asas Kelestarian dan Keberlanjutan” Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu bahwa pola pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah “pembangunan berkelanjutan”, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam harus adanya suatu prinsip mendasar dalam pembangunan yang berkelanjutan, menurut Sonny Keraf, Prinsip keberlanjutan merupakan prinsip penghematan sumberdaya alam dan singkronisasi aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif, sehingga pembangunan tidak berakibat pada kerugian jangka panjang Oleh sebab itu, perlu dipikirkan, bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk mengejar proses pembangunan, apabila tidak berhatihati, bisa dipastikan percepatan pembangunan berarti juga percepatan perusakan SDA. Ditambah lagi dengan lemahnya visi keberlanjutan dan kerentanan daya dukung SDA yang terlihat dari berbagai produk hukum mengenai sumberdaya alam telah mengakibatkan tingkat perusakan berlangsung lebih cepat. Kondisi ini diperlukan pemikiran, bagaimana melakukan pembangunan dengan cara berkesinambungan atau yang lebih dikenal dengan konsep “sustainable development”.

7. Asas Keadilan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan dalam hal mendapatkan perlakuan yang adil atau sama dalam hal akses terhadap sumber daya alam, distribusi manfaat serta beban secara proposional, peluang yang sama dalam mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ekonomi dan dalam menaggung kerugian yang diakibatkan dari proses pembangungan. Tujuan dari asas keadilan ini yaitu untuk perwujudan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar danintra generasi. Selain itu asas keadilan juga bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat serta masyarakat yang lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya perlindungan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan ini salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang baik. Hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (law as a tool to reach justice) di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Keadilan yang demikian disebut dengan keadilan lingkungan (environmental justice). Untuk meningkatkan manajemen pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Menurut Sonny Keraf, prinsip keadilan merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian alam serta ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam.

Sumber: Haekal, Achmad, dkk. 2017. Implementasi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Pada Pembangunan Apartemen Di Kota Semarang (Objek Kajian Apartemen Belini Pada Mini Blok Paltrow City). Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 Efendi. 2012. Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum). Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. Xiv (Desember, 2012), Pp. Issn: 0854-5499 Sudi Fahmi. 2011. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011: 212 – 228 212