Pengertian Dan Sejarah Ojk.docx

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Makalah dengan materi pokok “Otoritas Jasa Keuangan” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Dalam konteks pembuatan Makalah ini, penulis merasa bahwa banyak hambatan yang penulis hadapi. Namun, berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, hambatan hambatan tersebut dapat penulis atasi sedikit demi sedikit. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Disamping itu, penulis menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan didalam penulisan Makalah ini. Demikan pula halnya, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan Makalah ini untuk selanjutnya dapat menjadi lebih baik dan mempunyai potensi untuk di kembangkan. Sebagai akhir kata, dengan selesainya Makalah ini maka seluruh isi Makalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan seberapa pun sederhananya Makalah ini, penulis berharap Makalah ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang membaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Denpasar, 09 Maret 2019

Penulis

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................. 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 2 BAB I ............................................................................................................................................ 3 PENDAHULUAN......................................................................................................................... 3 Latar Belakang .............................................................................................................................. 3 Rumusan Masalah ......................................................................................................................... 3 Tujuan ........................................................................................................................................... 3

BAB II .......................................................................................................................................... 4 PEMBAHASAN ........................................................................................................................... 4 PENGERTIAN DAN SEJARAH OJK ......................................................................................... 4 ANGGOTA OJK (STRUKTUR ORGANISASI) ......................................................................... 5 Dewan Komisioner OJK........................................................................................................... 5 Pelaksana Kegiatan Operasional .............................................................................................. 5 VISI MISI PERUSAHAAN.......................................................................................................... 6 ASAS-ASAS OJK ........................................................................................................................ 6 FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OJK ............................................................................. 7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN OJK...................................................................................... 11 Hubungan OJK dengan BI ..................................................................................................... 11 Hubungan OJK dengan LPS .................................................................................................. 11 Hubungan OJK dengan Direktorat Jendral Pajak .................................................................. 12

BAB III ....................................................................................................................................... 13 PENUTUP ................................................................................................................................... 13 KESIMPULAN ........................................................................................................................... 13 SARAN ....................................................................................................................................... 13

DAFTAR REFERENSI ............................................................................................................. 14

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor pola pikir manusia, pola pikir manusia tidak lepas dari pendidikan yang ia dapatkan entah itu dari sekolah, perguruan tinggi bahkan dari media massa seperti internet dan televisi. Pola pikir manusia di jaman sekarang berbeda dengan pola pikir manusia di jaman dahulu. Dimana pada saat ini manusia lebih tertarik untuk menginvestasikan sebagian harta mereka yang berupa uang daripada menyimpannya di rumah. Dari sekian banyak investasi yang beredar sekarang, salah satu yang menjadi tren di kalangan generasi muda adalah dengan berinvestasi di Pasar Modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan efek, yaitu surat-surat berharga seperti saham, obligasi, tanda bukti utang, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, dan lainnya. Untuk memonitor kegiatan-kegiatan di sektor ekonomi seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank dan juga pasar modal, maka sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 maka dibentuklah badan yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi dan memonitor keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Lembaga tersebut berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.2 Rumusan Masalah 1.2.1

Bagaimana sejarah dan pengertian dari OJK ?

1.2.2

Siapa sajakah anggota dari OJK ?

1.2.3

Bagaimana Visi dan Misi OJK ?

1.2.4

Bagaimana fungsi, tugas dan wewenang OJK ?

1.2.5

Bagaimana hubungan kelembagaan OJK dengan lembaga lainnya ?

1.3 Tujuan 1.3.1

Untuk memahami sejarah dan pengertian OJK

1.3.2

Untuk mengetahui anggota dari OJK

1.3.3

Untuk mengetahui visi dan misi OJK

1.3.4

Untuk memahami fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK

1.3.5

Untuk mengetahui hubungan kelembagaan OJK dengan lembaga lainnya

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN DAN SEJARAH OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

4

2.2 ANGGOTA OJK (STRUKTUR ORGANISASI) Struktur organisasi OJK terdiri atas: a. Dewan Komisioner OJK OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas: 1.

Seorang Ketua

2.

Seorang Wakil Ketua

3.

Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

4.

Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

5.

Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank

6.

Seorang Ketua Dewan Audit

7.

Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen

8.

Seorang ex-officio dari Bank Indonesia

9.

Seorang ex-officio dari Kementerian Keuangan

b. Pelaksana Kegiatan Operasional Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK: Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK: a.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I

b.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA

c.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B

d.

Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

e.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I

f.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

g.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I

h.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II

i.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 5

2.3 VISI MISI PERUSAHAAN Visi OJK adalah : menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah : 1.

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

2.

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;

3.

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2.4 ASAS-ASAS OJK Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asasasas sebagai berikut:

1.

Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.

Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

3.

Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

4.

Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5.

Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6

6.

Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

7.

Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.5 FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

a. Kegiatan Jasa Keuangan Di Sektor Perbankan Dalam sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok antara lain: 1. Melakukan

penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan

pengembangan sistem pengawasan bank. 2. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. 3. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank. 4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank. 5. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan. 6. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan. 7. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal. 8. Mengembangkan pengawasan perbankan. 9. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan. Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unit usaha syariah pada bank umum konvensional.

b. Kegiatan Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal Dalam sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 7

Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal antara lain: 1.

Menyusun peraturan pelaksanaan bidang Pasar Modal.

2.

Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.

3.

Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal.

4.

Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal.

5.

Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.

6.

Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.

7.

Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

8.

Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.

9.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.

10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan. Pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain, perusahaan efek, wakil perusahaan efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, Lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah. Selain itu, pada sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi mengenai pasar modal syariah serta produk-produk pasar modal syariah.

c. Kegiatan Jasa Keuangan Di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam sektor industri keuangan non-bank, fungsi pokok Otoritas Jasa Keuangan antara lain: 1.

Menyusun peraturan di bidang IKNB (Industri Keuangan Non-Bank)

2.

Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.

3.

Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB. 8

4.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB.

5.

Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.

6.

Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

7.

Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB.

8.

Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.

Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang industri keuangan nonbank dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: a.

Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi: 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank; 4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: 9

1.

Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

2.

Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

3.

Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

4.

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

5.

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

6.

Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;

7.

Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: 1.

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2.

Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

3.

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4.

Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;

5.

Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6.

Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

7.

Menetapkan

sanksi

administratif

terhadap

pihak

yang

melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 8.

Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

10

2.6

HUBUNGAN KELEMBAGAAN OJK 1.

Hubungan OJK dengan BI Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK:

a.

OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masingmasing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi;

b.

Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat (timely basis). Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas;

c.

Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
 untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

2.

Hubungan OJK dengan LPS Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank

11

yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. 3.

Hubungan OJK dengan Direktorat Jendral Pajak Sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, gerak langkah Otoritas Jasa Keuangan tentu tidak lepas dari sinergi dan hubungan saling kerja sama dengan lembaga negara lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh terbaru sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan DJP adalah kesiapan DJP menerapkan pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Melalui data ini DJP bisa mendapatkan data warga negara Indonesia yang menjadi nasabah lembaga jasa keuangan di luar negeri. Lewat data-data dari AEoL ini akan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Pribadi.

12

BAB III PENUTUP 3.1

KESIMPULAN OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 . Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini perlu dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri.

3.2

SARAN Fakta menunjukkan, bahwa Indonesia dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, lebih dari setengahnya ternyata belum sepenuhnya terjamah akses keuangan formal. Oleh karena itu dalam konteks pertumbuhan inklusif inilah kedepan lembaga keuangan harus melihat pentingnya upaya-upaya peningkatan perekonomian di Bidang Keuangan Perbankan dan Non-perbankan dengan didampingi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas di sektor keuangan.

13

DAFTAR REFERENSI https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan

14