Pengembang Ekonomi Lokal

Tema : Kegiatan Para Pengembang Ekonomi Lokal Kaitannya Dalam Lokasi Pengembangan Ekonomi [ disadur dari presentasi Margaretha Sermumes ]

A. Ulasan Teori Kegiatan para pengembang ekonomi lokal di bagi menjadi dua, yakni kegiatan model rasional dan kegiatan pemasaran, menurut Banfield dalam kegiatan model rasional setiap permasalahan di definisikan kemudian fakta – fakta di kumpulkan dan di analisis kemudian sasaran atau tujuan di pilih, urutan kegiatan di seleksi, program – program di implementasikan lalu hasil – hasil akhirnya di analisa sebagai bahan masukan untuk kegiatan yang akan datang. Adapun mengenai konsep marketing atau penjualan dikatakan sebagai konsep yang lebih nyata karena memiliki relevansi yang cukup erat dengan kehidupan dan aktivitas sesungguhnya, dalam hal ini aktivitas penjualan atau marketing dikatakan sebagai aktivitas yang tidak menghambat dari sisi fisik, financial, maupun dari sisi kondisi realita demografi, namun lebih kepada capital owner atau pemilik modal. Terlepas dari teori diatas perlu kiranya bagi para pengembang ekonomi lokal untuk membentuk grand design yang nantinya menjadi tujuan utama dari di rancangnya kegiatan pengembangan ekonomi lokal, sebuah desain besar yang akan mengarahkan penyusunan langkah – langkah kegiatan pengembangan secara sistematis dan terarah, untuk iu sebelum lebih jauh berbicara mengenai model kegiatan pengembangan ekonomi lokal, kami mencoba untuk menyusun kerangka pembangunan ekonomi lokal dengan memberikan definisi awal dari pengembangan ekonomi lokal, kemudian merangkai faktor – faktor pendukung keberhasilan ekonomi lokal. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal

Proces s

Stakehold er

Local Resource

Economic Growth

1. Government 2. Mass Organization

Jobs Availibility

3. Enterpreneur

Local Developme nt

4. Society Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

Berdasarkan diagram

diatas, dalam kita simpulkan bahwa kegiatan pengembangan

ekonomi lokal merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai stakeholder yang terdapat di daerah, mulai dari pemerintah daerah hingga kepada elemen – elemen lainnya yang menjadi bagian dari daerah, dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, dimana diharapkan dari proses itu akan memberikan pengaruh tumbuhnya ekonomi daerah hingga mampu menciptakan peluang kerja yang luas, dan pada akhirnya memacu perkembangan di daerah. Rangkaian Faktor Pengembangan Ekonomi Lokal

Group Target

Management Process

Location Factor

Sustainibility Local Economic Development Sustainibilty Policy Focus Development Government System

Konsep hexagonal ini berupaya merangkai faktor pengembangan ekonomi lokal, dengan satu tujuan utama mewujudkan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, berikut penjelasan tiap faktor hexagonal : Faktor Lokasi : faktor ini lebih mengarah pada kebutuhan akses, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan energy, tenaga kerja dan analisa tresshold dari lokasi Fokus Kebijakan : faktor ini enjadi bagian dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan bagi para pengembang ekonomi lokal terkait dengan kebijakan dalam investasi, promosi, persaingan

Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

usaha serta tanggung jawab sosial perusahaan, juga terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat serta penggunaan lahan Sistem Pemerintahan : sinergi antar pemerintah dan dunia usaha dan perbaikan system layanan Pembangunan Berkelanjutan : faktor ini terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memberikan kontribusi terhadap daerah dan pembangunan industry pendukung Proses Manajemen : peran proses ini adalah menganalisa dan melakukan pemetaan terhadap potensi dan masalah yang terdapat di daerah, kemudian melakukan perencanaan Target Kelompok : faktor ini menyasar kepada pelaku usaha baik lokal, pelaku usaha baru dan investor luar, kemudian menentukan kebijakan masing masing bagi tiap Konsep diatas perlu direalisasikan dengan melakukan tindakan riil, mengacu pada grand design yang telah di tetapkan dan faktor – faktor yang telah di formulasikan, kegiatan ini kiranya terwakili dengan diagram policy analysist berikut : Diagram Policy Analysist Pencarian Data Alternatif

Rumusan Masalah Memuaskan ? -Tidak --

Interprestasi

Analisa Mungkin ? -- Ya --

Action

Diagram diatas menunjukkan secara garis besar alur kegiatan yang di jalankan oleh para pengembang ekonomi lokal dalam pencapaian tujuan,, diagram ini sesuai dengan apa yang telah di kemukakan leh bandfield di awal, walaupun lebih dominan mewakili model rasional namun secara tidak langsung diagram diatas juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan model penjualan atau marketing. Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

B. Studi Kasus Pada model pengembangan ekonomi lokal ini kami mencoba mengetengahkan satu kasus yang terjadi di Kalimantan Timur berikut : Nama Perusahaan : Sinar Fajar Kaltim Pendiri

: Dahlan Iskan

Proyek

: Pembangkit Listrik Tenaga Uap “ EMBALUT”

Lokasi

: Tanjung Batu - Kutai Kertanegara – Kalimantan Timur

Private

Problem Keterbelakan gan

Analisa Masalah Proses Interpretasi

1. Pasokan Listrik 2. Perilaku Pejabat Daerah 3. Sistem Pemerintahan 4. Masalah Politis 5. Ketidakjelasan Program

Pemerintah Daerah

Faktor Utama Keterbelakanga n

Listrik Action

Pemerintah Pusat

Studi kasus ini kami golongkan sebagai usaha untuk membangun ekonomi lokal, dimana PT. Sinar Fajar Kaltim sebagai pihak swasta mengambil peran utama dalam usaha pengembangan ekonomi lokal, bermula dari ketimpangan kondisi yang di alami oleh Kutai Kertanegara yang merupakan kabupaten dengan luas wilayah dan sumberdaya alam yang besar di Kalimantan Timur namun tidak menampakkan tanda – tanda pertumbuhan ekonomi

Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

yang signifikan, melihat realita tersebut Dahlan Iskan mencoba menganalisa penyebab – penyebab keterbelakangan yang terjadi di Kutai Kertanegara, awalnya banyak faktor yang menyebabkan keterbelakangan, namun Dahlan Iskan mencoba mencari satu masalah dimana swasta dapat berperan didalamya, akhirnya di putuskanlah bahwa penyediaan pasokan listrik yang cukup merupakan hal yang perlu segera di atasi di Kalimantan Timur. C. Analisa Keterkaitan Teori dan Kasus

Teori yang di kemukakan diawal tulisan ini memiliki keterkaitan erat dengan kasus yang terjadi di Kutai Kertanegara, tahapan – tahapan yang menjadi bagian dari teori ini juga di lalui dalam kegiatan pengembangan ekonomi di Kutai Kertanegara, bedanya yang memiliki inisiatif dalam pengembangan ekonomi lokal adalah pihak swasta.

Ide

Proses

Swasta

Analisa Masalah Analisa

Pelibatan Stakeholder

Aksi

Pembanguna n PLTU

Output

Outcome

Pasokan Listrik

Industri Tumbuh

Pemerintah Masyarakat

Terbuka Peluang Kerja

Pemilik Modal Pengelola Sb. Daya

Bagan diatas menggambarkan kepada kita proses keterkaitan antara teori yang awalnya di jelaskan kemudian di representasikan dalam kasus yang terjadi di Kalimantan Timur, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa proses pengembangan ekonomi lokal bukanlah selalu aktivitas pengembangan pada satu sektor usaha unggulan dengan melakukan intensifikasi atau perluasan spektrum dari hasil suatu sektor usaha menjadi sektor

Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

yang mampu mengembangkan sektor lainnya, kondisi yang terjadi di Kutai Kertanegara merupakan pemanfaatan sumberdaya batu bara yang termasuk hasil daerah namun pemanfaatan sumberdaya tersebut tidak dalam rangka mengembangkan usaha penambangan batu bara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat namun, memanfaatkan sumberdaya batu bara untuk membangun pasokan energi vital yang

dibutuhkan di daerah, dimana keberhasilan

mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga uap tersebut kemudian mendorong perbaikan di sektor ekonomi yang lain, tidak hanya itu stabilnya pasokan listrik kemudian mendorong masuknya investasi lain. Keterlibatan segenap stakeholder dalam usaha ini akhirnya membawa kelancaran pada proses pengerjaannya, pemerintah pusat dan daerah dengan kuasa kebijakan yang dimiliki akhirnya mewajibkan pihak pengelola batu bara agar mengalokasikan batu bara untuk keperluan pengoperasian PLTU Embalut, selain itu harga jual yang diberikan oleh pihak perusahaan harus dibawah dari harga jual normal, bagi pihak perusahaan penambang batu bara keberadaan PLTU Embalut di jadikan sebagai sarana kerjasama untuk guna memenuhi kewajiban Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat setempat. Berikut kami uraikan tahapan keterkaitan teori dan studi kasus :  Proses ide muncul setelah melihat kontrakdiksi antara ketersediaan sumberdaya yang cukup

dengan kondisi riil daerah, kondisi ini menjelaskan bahwa gambaran awal untuk mengetahui ketimpangan dapat kita peroleh dengan melihat kondisi lapangan, walaupun tidak cukup valid karena tanpa melalui proses analisa dan pengkajian yang didasarkan pada data – data yang akurat. Kemudian prose side juga tidak harus selalu berasal dari pemerintah namun juga dapat berasal dari pihak lain, dalam hal ini adalah pihak swasta  Proses analisa masalah dan potensi daerah dilakukan setelah melihat kondisi awal, proses ini

perlu melibatkan stakeholder yang ada, masyarakat sebagai pihak yang merupakan secara langsung merasakan imbas dari pembagunan yang ada merupakan pihak yang netral yang dapat di mintai tanggapan terhadap problematika yang selama ini ada, kemudian pemerintah sebagai pemegang kebijakan merupakan pihak kedua sebagai tempat untuk membahas problemtika, stakeholder lainnya seperti pemilik modal dan pengelola sumberdaya

Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

merupakan pihak ketiga yang lebih berperan dari sisi materi sehingga potensi dapat di ketahui dari interaksi dengan dua pihak ini.  Proses aksi merupakan implementasi dari analisa masalah dan potensi setelah dilakukan

interprestasi, aksi dapat dilakukan bila kajian dan interaksi yang dilakukan bersama stakeholder memiliki peluang yang besar, karena akan sangat sulit menerapkan rencana bila tidak ada dukungan dari pihak lain.  Proses output adalah pencapaian dari berbagai kegiatan perencanaan dan aksi yang

dilakukan, proses ini merupakan proses pertama untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan. Sebenarnya proses ini merupakan proses terakhir, namun bila ingin lebih jauh melihat multiplayer effect yang ditimbulkan dari adanya output, hal itu akan lebih baik. D. Kesimpulan Pada bagian kesimpulan ini kami berusaha melihat beberapa kekurangan yang ada pada proses perencanan pengembangan ekonomi lokal, untuk kami tambahkan sebagai masukan terhadap kegiatan pengembangan ekonomi lokal selanjutnya, kesimpulan ini kami sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Kalimantan Timur, dimana dalam hal ini yang berperan lebih besar adalah swasta.

IDE

ANALISA

KEBIJAKA N

SWASTA

REALISA SI

PEMERINTAH

OPERASI

PARTISIPA SI

ARAHAN

PENGAWASA N

MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER LAIN

Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

ANTISIPA SI DUKUNGA N

Dalam hal ini kami menempatkan perencanaan berdasarkan peran masing masing pihak, hal ini berguna agar masing – masing stakeholder mengetahui dan faham akan fungsi dan perannya dalam kegiatan pembangunan ekonomi lokal, bagan diatas menunjukkan bahwa swasta dan pemerintah memiliki tugas yang sama banyak walaupun terdapat perbedaan dari segi fungsi peran yang dimiliki, sedangkan pihak yang lain lebih berperan pada sisi lain, bila di gambarkan secara makro maka swasta berperan dari sisi tekhnis, pemerintah berperan dari sisi kebijakan dan stakeholder lain berperan dari sisi sosial, di bagian ini kami mencoba mengangkat satu isu pengawasan dan antisipasi yang di perankan oleh pemerintah, hal ini menjadi penting bagi kami ketika suatu pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum di kelola oleh pemerintah, peran pengawasan perlu dilakukan bukan pada sisi tekhnis pengerjaan proyek namun lebih kepada pegawasan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengembang yang bersentuhan dengan masyarakat dan lingkungan, kemudian antisipasi adalah bagian dari sikap kehati – hatian atau kesiapan yang di aktualisasikan dalam bentuk perjanjian atau undang – undang hal ini diperlukan jika sewaktu – waktu pengembang bersikap anomali seperti ketidakinginan untuk meneruskan pengelolaan kegiatan, maka pemerinth harus segera bersikap responsive tentunya dengan mempersiapkan solusi terhadap segala kemungkinan yang akan sewaktu waktu dapat terjadi.

Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35

Hasrul 08/287254/PTK/5880 Teori Perencanaan Dosen : DR. Sudaryono, M.Eng Magister Perencanaan Kota Daerah 35