Pengawasan Dalam Organisasi Pemerintah

PENGAWASAN DALAM ORGANISASI PEMERINTAH

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif ke dalam tubuh aparatur pemerintah di dalam lingkungan masingmasing secara terus menerus dan menyeluruh.

Landasan Kebijaksanaan Pengawasan 1.

2.

Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, rnelaksanakan, rnengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Di samping itu, kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan semakin ditingkatkan, terutama dalam rangka menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta nrrusak citra dan kewibawaan aparater pemerintah. Untuk itu, perlu ditingkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya serta dikembangkan kesetiakawanan sosial dan disiplin nasional.

Jenis – Jenis Pengawasan 1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, serta preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intem pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan legislatif disebut pula pengawasan politik, adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II). Pengawasan masyarakat disebut pula dengan pengawasan sosial, adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan, benıpa pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media masa. Pengawasan eksternal eksekutif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pernerintah yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam bidang keuangan negara termasuk pelaksanaan APBN.

Upaya Peningkatan Pengawasan Upaya peningkatan pengawasan ini digariskan dalam Inpres No. 15 Tahun 1983 yaitu: 1. Wakil Presiden sebagai koordinator pengawasan. Untuk meningkatkan pengawasan, Wakil Presiden mengadakan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan secara terus menerus memimpin dan mengikuti pelaksanaan peningkatan pengawasan dengan dibantu oleh Menko Ekuin (Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri) dan Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2. Peningkatan pengawasan melekat. Peningkatan pengawasan melekat dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan masing masing satuan kerja terhadap bawahannya dengan cara menciptakan dan meningkatkan mutu pengawasan melekat dalam organisasi yang dipimpinnya. 3. Peningkatan pengawasan fungsional. Menko Ekuin mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan pengawasan fungsional di setiap departemen, kantor menteri koordinator, menteri negara, lembaga pemerintah non departemen, dan setiap daerah berdasarkan petunjuk Wakil Presiden. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan dengan penyusunan rencana tahunan dan evaluasi hasil-hasilnya sebagai bahan untuk penyusunan rencana pengawasan tahun berikutnya.

Lanjutan…

4.Pengintensifan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan. Tindak lanjut dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu bersifat (a) preventif, (b) represif, (c) pemberian penghargaan. Tindak lanjut preventif atau pencegahan berupa: (l) penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketataIaksanaan agar rrmjamin kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta mencegah pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan, (2) penyempurnaan kebijaksanaan, rencana, biaya, dan pelaksanaan tugas, (3) bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan. Tindak lanjut represif atau penindakan berupa penindakan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan, serta penyelewengan lainnya. Tindak lanjut yang bersifat represif dapat dalam bentuk: (l) tindakan administratif, (2) tindakan tuntutan perdata, (3) tuntutan pidana. Penghargaan diberikan kepada para pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dapat meningkatkan disiplin, prestasi, dan sasaran lainnya yang telah ditentukan lebih dahulu. 5. Perluasan ruang lingkup dan tujuan pengawasan fungsional. Lingkup pengawasan fungsional meliputi pengawasan terhadap seluruh kegiatan rutin dan pembangunan di pusat maupun di daerah, pengawasan terhadap keuangan dan kekayaan negara dan daerah, serta pengawasan terhadap BUMN dan BUMD.