Pengawasan Internal sebagai basis Kinerja Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN Kinerja merupakan harga mati yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Demikian halnya, pemerintah daerah tentunya menginginkan kinerja pemerintah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun hal tersebut, didukung oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut, bertujuan untuk tercapainya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut, didukung oleh aturan lainnya seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Kinerja pemerintah daerah menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan kinerja pemerintah memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Salah satu upaya yang mampu
meningkatkan kinerja pemerintah daerah, yaitu pengawasan internal.
Kondisi pengawasan Internal di Pemerintah Daerah
Pengawan Internal dalam mendukung Kinerja Pemerintah Daerah Dengan pendekatan ini, terdapat 6 unsur penting yang harus dikembangkan oleh unit pengawas intern seperti inspektorat, yaitu : 1. Peran dan Layanan, yaitu seberapa besar peran dan fungsi Internal Auditor membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya dan memperbaiki kualitas aktivitasnya. 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu suatu proses menciptakan lingkungan kerja yang membuat pegawai dapat memberikan kemampuan dan kinerja terbaiknya. 3. Praktik Profesionalisme Pengawasan, yaitu kualitas praktik pengawasan oleh unit pengawas intern dalam memenuhi standar yang berlaku dan best practices. 4. Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pengelolaan informasi keuangan dan kinerja oleh unit pengawas intern sebagai sarana pengambilan keputusan. 5. Hubungan dan Budaya Organisasi, yaitu mengacu kepada posisi unit pengawas intern dalam struktur organisasi, hubungan antar unit di internal organisasi, dan Lingkungan kerja organisasi, termasuk bagaimana peran unit pengawas intern dalam turut serta membangun budaya kerja organisasi. 6. Struktur tata Kelola Jasa, yaitu menggambarkan kombinasi dari proses dan struktur organisasi dalam mengatur dan memonitor aktivitas organisasi guna pencapaian tujuan.
Penutup Daftar Pustaka