PENGARUH KONDISI POLITIK TERHADAP BISNIS Oleh: Dian Ratnasari
Latar Belakang Gejolak kehidupan politik, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi di sebuah negara. Perubahan di dalam lembaga legislatif maupun di dalam lembaga eksekutif, sebagai bagian dari peristiwa politik, dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi suatu negara akan dipengaruhi oleh kebijakankebijakan yang ditentukan baik oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Perubahan dalam kedua lembaga tersebut terjadi melalui Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden, penyusunan kabinet baru serta reshuffle kabinet. Sejarah perkembangan bangsabangsa menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara kehidupan ekonomi dan format politik. Hal ini mudah dimengerti karena kehidupan ekonomi, bersangkut paut dengan masalah produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran barang dan jasa sedang format politik bertautan dengan kultur, struktur dan prosedur hidup bersamaan antara manusia yang memerlukan barang dan jasa tersebut. Perkembangan sejarah tersebut juga berlaku dalam kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Pada saat masyarakat Indonesia masih belum menjadi satu bangsa, dampak dinamika kehidupan ekonomi dan politik ditanggulangi langsung oleh sukusuku bangsa yang ada, yang biasanya telah mempunyai kerajaankerajaan lokalnya sendiri. Dengan latar belakang sejarah Indonesia dapatlah dipahami mengapa garis merah yang menjelujuri seluruh artikel yang ditulis oleh para pemimpin pergerakan Indonesia sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua adalah kritik dan protes yang teramat pedas kepada kapitalisme dan politik ekonomi rezim kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dalam merumuskan tujuan terbentuknya negara, dalam menetapkan dasar negara, serta dalam menentukan tugas pemerintahan negara dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, masalah kesejahteraan
masyarakat menjadi salah satu tema sentral. Dalam alinea kedua Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun jiwa dari keseluruhan semangat Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 terdapat dalam alinea keempat, yang menyatakan: Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Karena itu upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas utama pemerintahan negara, yang mau tidak mau harus menjadi tolok ukur kinerja pemerintah, yang dalam sistem pemerintahan presidensial dengan sendirinya berarti salah satu tolok ukur kinerja seorang presiden. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia bahkan merupakan salah satu sila dari lima sila Pancasila sebagai dasar Negara. Pengaruh liberalisme dan kapitalisme mulai masuk ke Indonesia melalui berbagai undangundang modal asing pada tahun 1967. Bidangbidang yang terpengaruh oleh modal asing ini antara lain adalah sektor industri, pertambangan, perkebunan, keuangan dan perbankan. Investasi dalam bidang pertambangan dan perkebunan memerlukan lahan yang luas, yang di beberapa daerah mengakibatkan penggusuran tempat tinggal rakyat.
Pada dasawarsa 1990an, pengaruh liberalisme dan kapitalisme ini semakin berkembang melalui faham neoliberalisme, yang bertujuan untuk mengkomersialkan seluruh barang dan jasa. Pada masa ini juga terjadi privatisasi besarbesaran badanbadan usaha milik Negara, tidak hanya itu organisasi bisnis juga menjadi terpengaruh oleh kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian produk dari produsen ke konsumen sangat besar melalui kebijakan ekonomi, peraturan tataniaga, penggunaan tenaga kerja, pengendalian suplai dan lain lain. Pemerintah juga merupakan konsumen terbesar yang mempengaruhi permintaan agregar dan pemerintah juga yang berperan dalam perlindungan yuridis ( hak cipta, peradilan niaga dll) Kinerja organisasi bisnis juga akan terkait kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, moneter, fiskal, perdagangan, dan investasi. Jadi disini hendaknya pemerintah juga harus memepertimbangkan dampak yang akan terjadi pada organisasi bisnis dalam menetapkan kebijakankebijakan karena organisasi bisnis merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Indikatorindikator yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi bisnis dalam memilih strategi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan organisasi bisnis yaitu : 1.Indikator ekonomi:
Tingkat Inflasi dan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
Tingkat Bunga Simpanan dan Kredit
Defisit atau Surplus Neraca Perdagangan
Anggaran Belanja Pemerintah
Tingkat Tabungan Perusahaan/Perseorangan
Pendapatan Nasional / Daerah dan Daya Beli Konsumen
Deregulasi maupun regulasi pemerintah di sektor riil.
Restrukturisasi pasar modal, lembaga perbankan dan asuransi
Berbagai kebijakan promosi ekspor, investasi dan perdagangan dalam negeri
Upaya penyehatan BUMN melalui kebijaksanaan perencanaan, efisiensi dan permodalan, dan program privatisasi
Kebijakan moneter dan perbankan.
2.Indikator Politik dan Hukum:
Arah dan stabilitas politik dan keamanan
Sistem politik yang dianut kabinet suatu pemerintahan.
Sikap politik masyarakat yang diarahkan pada industri tertentu seperti yang diatur oleh undangundang ketenaga kerjaan dalam peraturan tentang ketentuan upah minimum, aksi mogok, dan penanganan tuntutan lainnya
Kebijakan politik yang dinyatakan dalam kebijakan harga, program pemberian subsidi, peraturan dan etika permainan dalam berusaha
Berbagai sistem perundangundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tinggi negara yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, teknis dan operasional
Sistem administrasi dan birokrasi yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah, kebijakan otonomi dan desentralisasi daerah
Hak azasi manusia dan perlindungan konsumen
Kebebasan pers dan hak untuk mengemukakan pendapat
Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
Demokratisasi
Kesimpulan : Kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kondisi politik negara berpengaruh pada kinerja organisasi bisnis yang dapat dilihat dari pemilihan strategi yang dilakukan oleh organisasi bisnis. Dalam hal ini pemerintah diharapkan tidak hanya
menjadi regulator tetapi juga menjadi pelindung organisasi bisnis karena organisasi bisnis merupakan salah satu penopang perekonomian nasional.