Penerimaan Negara Bukan Pajak.docx

PENGANTAR KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Tata Cara Penyampaian Rencana dan Realisasi PNBP Jenis dan Penyetoran PNBP Tata Cara Penggunaan Penerimaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu

DOSEN PENGAJAR : Desty Wana, M.Acc

Disusun Oleh: M. Rendi Fakhrian

(4201714113)

Nurhafis

(4201714105)

Rohmatul Imama

(4201714089)

Stefani Esferance

(4201714100)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2018/2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Tata Cara Penyampaian Rencana dan Realisasi PNBP, Jenis dan Penyetoran PNBP, dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu” ini dengan baik serta tepat pada waktunya. Serta kami berterima kasih kepada Ibu Desty Wana, M.Acc yang telah membimbing kami dalam penyelesaian makalah ini. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai perdagangan dan kerjasama internasional IndonesiaAustralia. Kami juga menyadari bahwa makalah ini belum sempurna karena terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, kami berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pontianak, 16 Januari 2019

Penyusun

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................. ii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ................................................................................... 1 1.2 Rumusan masalah.............................................................................. 2 1.3 Tujuan penelitian ............................................................................... 2 BAB 2 PEMBAHASAN 2.1. Tata Cara Penyampaian Realisasi dan Rencana PNBP ..................... 3 2.2. Jenis dan Penyetoran PNBP ............................................................... 4 2.3. Tata Cara Penggunaan Penerimaan PNBP yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu............................................................................... 13 BAB 3 PENUTUP 4.1. Kesimpulan ...................................................................................... 16 4.2. Saran ................................................................................................ 16 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 17

ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 di disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Wujud pendapatan negara (government revenue) berupa uang (cash) sebagai penerimaan negara, yang menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang potensial dalam penyelenggaraan APBN. Berdasarkan data APBN dari tahun 2008-2012, persentase PNBP dalam penerimaan negara secara keseluruhan tidak pernah kurang dari 20%. Bahkan pada tahun 2008 PNBP menyumbangkan 320,6 triliun atau sekitar 32.66% dari seluruh penerimaan negara. Hal tersebut didukung lebih lanjut melalui fakta bahwa penerimaan Negara dari sektor PNBP selama kurun waktu 2008-2012 terus mengalami tren yang positif. Pertumbuhan jumlah penerimaan negara dari sektor PNBP inilah yang membuat PNBP menjadi salah satu sektor penerimaan negara yang potensial. Oleh karena itu pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akurat sangat diperlukan untuk menunjang potensi yang dimiliki oleh PNBP serta untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan APBN. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pencatatan PNBP, pemerintah telah menyelengggarakan suatu sistem untuk mengelola pencatatan PNBP yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Merujuk kepada Pasal 1

1

Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No--99/PMK.06/2006, Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan bagian dari sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dan memuat serangkaian prosedur mulai dari

penerimaan,

penyetoran,

pengumpulan

data,

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara. Modul ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas meliputi Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Pengembalian Belanja, Penerimaan PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), dan tentunya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dengan demikian, saat ini penggunaan Modul Penerimaan Negara dalam pencatatan penerimaan negara dari sektor PNBP merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat satu sama lain

1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tata cara penyampaian realisasi dan rencana PNBP? 2. Bagaimana jenis dan penyetoran PNBP? 3. Bagaimana tata cara penggunaan penerimaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu? 1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tata cara penyampaian realisasi dan rencana PNBP. 2. Untuk mengetahui jenis dan penyetoran PNBP. 3. Untuk mengetahui tata cara penggunaan penerimaan PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu.

2

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Tata Cara Penyampaian Realisasi dan Rencana PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pejabat Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang. Materi dalam Rencana dan Laporan Realisasi PNBP sebagaimana memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBP. Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yang memuat PNBP yang telah dicapai/diperoleh dalam periode tertentu. Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Rencana PNBP Tahun Anggaran yang akan datang di lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri. Penyampaian Rencana PNBP dilakukan secara tertulis. Rencana PNBP wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli Tahun Anggaran berjalan. Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencana PNBP, Menteri dapat menetapkan Rencana PNBP Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat revisi Rencana PNBP tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam, Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan revisi Rencana PNBP dimaksud paling lambat tanggal 5 Agustus Tahun Anggaran yang bersangkutan kepada Menteri. Dalam hal terdapat revisi Rencana PNBP Tahun Anggaran berjalan, Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan revisi Rencana PNBP dimaksud paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan atau sebelum penyusunan perubahan APBN Tahun Anggaran berjalan kepada Menteri. Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah belum menyampaikan revisi

3

Rencana PNBP, Menteri dapat menetapkan Rencana PNBP untuk masingmasing Instansi Pemerintah. Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Laporan perkiraan realisasi PNBP triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan. Dalam hal pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Jenis dan Penyetoran PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pengelolaan penerimaan dalam rangka kegiatan reboisasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Tatacara pengelolaan jenis-jenis penerimaan dari kegiatan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1987 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Departemen dan Lembaga Non Departemen yang belum tercakup dalam lampiran Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. A. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran Pembangunan 2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara. 3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.

4

4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro) 5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan). 6. Penerimaan

denda

keterlambatan

penyelesaian

pekerjaan

pemerintah. 7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. B. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri 1. Penerimaan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia. 2. Penerimaan dari jasa pengurusan dokumen kanselerai. C. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertahanan Dan Keamanan. 1. Penerimaan dari pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM). 2. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). 3. Penerimaan dari pemberian Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK). 4. Penerimaan dari pemberian Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) baru. 5. Penerimaan dari pelayanan kesehatan. D. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman. 1. Penerimaan denda administrasi. 2. Penerimaan dari pelayanan jasa hukum. 3. Penerimaan dari penggunaan jasa tenaga narapidana dan hasil penjualan barang 4. keterampilannya. 5. Penerimaan dari pendaftaran ciptaan. 6. Penerimaan dari permintaan hak paten. 7. Penerimaan dari pemberian merek. 8. Penerimaan dari keimigrasian. 9. Penerimaan balai harta peninggalan.

5

10. Penerimaan pengadilan. E. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Penerangan. 1. Penerimaan dari siaran iklan. 2. Penerimaan dari siaran spot Radio Republik Indonesia (RRI). 3. Penerimaan dari penyelenggaraan sensor film, video tape kaset, film reklame komersial dan non komersial. 4. Penerimaan dari pembuatan film untuk instansi pemerintah dan penyewaan peralatan perfilman. F. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan. 1. Penerimaan denda administrasi atas keterlambatan penyampaian laporan perusahaan di bidang pasar modal. 2. Penerimaan denda administrasi yang dikenakan pada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3. penerimaan Bea Lelang. 4. Penerimaan dari biaya admnistrasi lelang swasta. 5. Penerimaan dari Bea Lelang Batal. 6. Penerimaan dari biaya administrasi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BBUPLN). 7. Penerimaan dari penjualan saham bagian Pemerintah. 8. Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara. 9. Penerimaan dari selisih lebih karena perubahan harga jual yang ditetapkan Pemerintah atas persediaan gula pasir di gudang-gudang Bulog dan gudang dari pabrik gula, dan persediaan pupuk di semua gedung gudang Pusri. 10. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan oleh Perusahaan Pembiayaan. 11. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau

6

perusahaan

reasuransi

sesuai

dengan

jangka

waktu

yang

ditetapkan. 12. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan bagi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh. 13. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Pensiun. 14. Penerimaan kembali pinjaman yang disalurkan oleh Pemerintah. 15. Penerimaan dari laba bersih minyak. 16. Penerimaan bagian Pemerintah dari annual fee PT. Inalum. 17. Penerimaan dari Pungutan Ekspor. G. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan. 1. Penerimaan dari biaya pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang. 2. Penerimaan dari biaya jasa pelatihan. 3. Penerimaan dari pendaftaran perusahaan. 4. Penerimaan dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). 5. Penerimaan dari jasa pengujian/pemeriksaan tembakau. 6. Penerimaan dari jasa pembinaan petani tembakau oleh pabrikan rokok. 7. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan. 8. Penerimaan dari jasa pembinaan industri kecil. 9. Penerimaan dari jasa pelayanan teknis. 10. Penerimaan dari pengaturan tata niaga cengkeh. 11. Penerimaan dari jasa tera/tera ulang. H. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian. 1. Penerimaan dari pungutan pengusahaan perikanan. 2. Penerimaan dari pungutan hasil perikanan.

7

3. Penerimaan dari pungutan perikanan atas penggunaan kapal perikanan berbendera 4. asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di zona ekonomi ekslusif Indonesia. 5. Penerimaan dari pungutan perikanan yang berasal dari hasil penangkapan atau pembudidayaan. 6. Penerimaan dari hasil pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak. 7. Penerimaan dari penetapan pendaftaran dan pengujian mutu obat hewan. 8. Penerimaan dari pendapatan perubahan harga hasil produksi pusat veterinaria. 9. Penerimaan dari pendualan hasil pendidikan dan pelatihan, balai benih ikan danudang. 10. Penerimaan dari penjualan embrio ternak untuk bibit. 11. Penerimaan dari penjualan obat hewan, vaksin dan semen beku. 12. Penerimaan dari jasa tambah labuh. 13. Penerimaan dari jasa pengadaan es. 14. Penerimaan dari jasa pengadaan air sumur dan air minum. 15. Penerimaan dari jasa penyewaan fasilitas. 16. Penerimaan dari jasa karantina tumbuhan, ikan dan hewan. 17. Penerimaan dari jasa pelayanan diagnosa penyakit hewan. 18. Penerimaan dari jasa pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan. 19. Penerimaan dari jasa pelayanan teknologi, penelitian dan pengembangan. 20. Penerimaan dari redistribusi ternak Pemerintah. 21. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pertanian. I. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi. 1. Penerimaan dari jasa teknologi di bidang pertambangan umum.

8

2. Penerimaan dari jasa penelitian/pengembangan dan jasa penerapan teknologi pada puslitbang teknologi minyak dan gas bumi. 3. Penerimaan dari iuran tetap/landrent. 4. Penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti. 5. Penerimaan dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. 6. Penerimaan dari jasa teknologi geologi tata lingkungan. J. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. 1. Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH). 2. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH). 3. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tamanan Industri (IHPHTI). 4. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusaha Hutan (HPH) Bambu. 5. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan. 6. Penerimaan dari pengusahaan pariwisata alam. 7. Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, tanam hutan raya 8. dan taman wisata laut. 9. Penerimaan dari iuran penangkap/pengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undangundang serta jarahan satwa baru. 10. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH). 11. Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha iuran hasil hutan. 12. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi

Undang-undang

dari

alam

maupun

hasil

dari

penangkaran. K. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan. 1. Penerimaan dari pemberian surat izin mengemudi.

9

2. Penerimaan dari jasa pelabuhan penyeberangan laut, selat dan teluk. 3. Penerimaan dari jasa terminal dan fasilitas sandar kapal penyeberangan sungai dan danau. 4. Penerimaan dari jasa kepelabuhan untuk kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri pada pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan. 5. Penerimaan dari jasa dermaga dan penumpukan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UTP) kantor pelabuhan. 6. Penerimaan dari penyewaan tanah pelabuhan di pelabuhan unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan. 7. Penerimaan dari jasa pelayanan penerbangan (JP2) untuk penerbangan internasional. 8. Penerimaan dari jasa pelayanan penumpang pesawat udara (JP3U) pada Bandar udara untuk angkutan udara luar negeri. 9. Penerimaan dari jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (JP4U) penerbangan internasional. 10. Penerimaan dari jasa pemeriksaan kesehatan. 11. Penerimaan dari pemberian dokumen penerbangan. 12. Penerimaan dari jasa pelayanan meteorologi dan geofisika dan penyewaan peralatan. 13. Penerimaan dari sumbangan pembinaan pendidikan dan latihan (SPPL). L. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi. 1. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan pariwisata. 2. Penerimaan dari uang ujian perwira radio elektronika dan operator radio. 3. Penerimaan dari pemberian izin usaha jasa titipan. 4. Penerimaan dari pemberian izin amatir radio.

10

5. Penerimaan dari pemberian izin antene parabola penerima siaran televisi. 6. Penerimaan dari pemberian izin komunikasi radio antar penduduk (KRAP). 7. Penerimaan dari pemberian hak penyelenggaraan (BHP) frekuensi radio konsesi. 8. Penerimaan dari pemberian izin hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi. 9. Penerimaan dari jasa penyelenggaraan/pengawasan ujian amatir. M. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja 1. Penerimaan

dari

pembinaan

tenaga

kerja

dalam

rangka

pengembangan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 2. Penerimaan dari jasa latihan kerja dan kursus latihan kerja (BLK/KLK). 3. Penerimaan dari pungutan Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP). 4. Penerimaan dari pendayagunaan fasilitas hiperkes dan keselamatan kerja. N. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan. 2. Penerimaan karcis tanda masuk museum. 3. Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi. 4. Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. 5. Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintah. O. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan.

11

1. 1.Penerimaan dari pemberian izin peredaran makanan dan minuman. 2. Penerimaan dari pemberian izin peredaran minuman keras. 3. Penerimaan dari pemberian izin pelayanan kesehatan oleh swasta. 4. Penerimaan dari pemberian izin mendirikan rumah sakit oleh swasta. 5. Penerimaan dari jasa pendidikan tenaga kesehatan. 6. Penerimaan dari jasa pemeriksaan laboratorium. 7. Penerimaan dari jasa pemeriksaan air secara kimia lengkap. 8. Penerimaan dari jasa Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4). 9. Penerimaan dari jasa Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM). 10. Penerimaan dari jasa pemeriksaan obat, minuman, makanan, kosmetika, dan 11. alat-alat kesehatan. 12. Penerimaan dari uji pemeriksaan spesimen. 13. Penerimaan dari jasa pelayanan rumah sakit. P. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. 1. Penerimaan dari penyelenggaraan jasa pendidikan. 2. Penerimaan dari peradilan agama. 3. Penerimaan dari pencatatan nikah dan rujuk. Q. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kejaksaan Agung. 1. Penerimaan dari penjualan barang rampasan. 2. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan. 3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak korupsi. 4. Penerimaan dari biaya perkara. 5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak. 6. Penerimaan denda.

12

2.3 Tata Cara Penggunaan Penerimaan PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut. Kegiatan tertentu meliputi bidang-bidang kegiatan: a. Penelitian dan pengembangan teknologi; b. Pelayanan kesehatan; c. Pendidikan dan pelatihan; d. Penegakan hukum; e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; f. Pelestarian sumber daya alam. Instansi dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah memperoleh persetujuan dari Menteri. Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan paling sedikit dilengkapi dengan: 1. Tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku; 4. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang. Pengajuan rencana penggunaan dilakukan setiap tahun anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 15 Nopember. Rencana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diteliti dan dibahas oleh Departemen

13

Keuangan bersama-sama Instansi Pemerintah yang bersangkutan sebelum ditetapkan Menteri. Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

dapat digunakan

untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu pada Instansi bersangkutan dalam rangka pembiayaan: a. Operasional dana pemeliharaan; b. Investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi. Saldo lebih dari sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara. Pembiayaan yang telah disediakan dalam suatu dokumen anggaran dan belum dilaksanakan atau belum diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dapat dicantumkan pada dokumen anggaran tahun berikutnya melalui revisi anggaran. Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran menetapkan: 1. Atasan langsung bendaharawan penerima/pengguna; 2. Bendaharawan Penerima, 3. Bendaharawan Pengguna. Dalam hal bendaharawan belum ditunjuk, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dilarang melakukan pembayaran. Batas jumlah pembayaran ditetapkan oleh Menteri. Pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Instansi yang bersangkutan: a. sebagai pembayaran langsung kepada yang berhak; atau b. melalui penyediaan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).

14

Pimpinan Instansi/bendaharawan penerima dan pengguna wajib menyelenggarakan pembukuan. Bendaharawan penerima dan pengguna menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak.

Kegiatan

dan

penatausahaan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana oleh Instansi yang bersangkutan kepada Menteri. Persetujuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri. Pemberian izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diberikan masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Penyesuaian dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.

15

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kami menyimpulkan bahwa Semua pendapatan negara digunakan sebagai sumber penerimaan dalam APBN yang nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang tidak bersumber dari perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Menurut sifat, PNBP ada 2, yakni PNBP umum dan fungsional. Sedangkan menurut jenis ada penerimaan atas hasil sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta PNBP lainnya. Semua PNBP langsung disetor ke kas negara dan dikelola dalam sistem APBN, teteapi sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan

4.2. Saran Dalam pembuatan makalah ini mungkin masih banyak kekurangan baik dari isi maupun cara penulisannya. Untuk itu kami sebagai penulis mohon maaf apabila pembaca tidak merasa puas dengan hasil yang kami sajikan, dan kritik beserta saran juga kami harapkan agar dapat menambah wawasan untuk memperbaiki pembahasan makalah kami. Harapan kami agar seluruh mahasiswa atau pembaca dapat memahami tentang perdagangan dan kerjasama Internasional Indonesia dan Australia.

16

DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004 tentang Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4353. Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 3871. Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 3694.

17