Pendidikan Anti-korupsi Nilai Nilai Dan Prinsip Prinsip Budaya Anti Korupsi

Pendidikan Anti-korupsi Nilai Nilai Dan Prinsip Prinsip Budaya Anti Korupsi

PENYEBAB KORUPSI 1. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atauindividu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiapindividu. 2. Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab tersebut.

A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

1

2

KEJUJURAN 4

3

KEPEDULIAN 5

6

TANGGUNG JAWAB

KEDISIPLINAN 7

8

KESEDERHANAAN

KEMANDIRIAN

KERJA KERAS 9

KEBERANIAN

KEADILAN

JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL

B. PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI AKUNTABILITAS TRANSPARANSI FAIRNESS KEBIJAKAN KONTROL KEBIJAKAN

Akuntabilitas • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja • Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

AKUNTABILITAS 1. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. 2. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Transparansi  Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.  Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.  Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust).

Perlunya Keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi:  Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.  Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).  Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.  Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.  Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.

Kontrol masyarakat sangat diperlukan Proses Perencanaan Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah

Implementasi

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Anggaran Out Come Jangka Pendek & Jangka Panjang

Kontrol Masyarakat

Alokasi Sektor, Pelaksanaan, serta Pengawasan Format

Laporan Pertanggungjawaban Out Put (Teknisi Fisik dan Administrasi)

Fairness

 Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya.

lima langkah penegakan prinsip fairness

1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). 2. Fleksibilitas yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas. 3. Terprediksi yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. 4. Kejujuran yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. 5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari kejujuran.

Kebijakan Anti-Korupsi • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. • Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undangundang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi P embuat

Isi

Kebijakan Anti-korupsi

K u ltur

Pelaksana

Aspek Kebijakan ….  Isi kebijakan: Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.  Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.  Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.  Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kontrol Kebijakan

Kontrolkebijakan merupakanupayaagar kebijakanyangdibuat betul-betul efektif dan mengeliminasisemua bentukkorupsi.

3 Model Kontrol Kebijakan Oposisi

Partisipasi

K EB I J AK AN

Revolusi

3 Model Kontrol Kebijakan  Partisipasi: Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.  Oposisi: Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak.  Revolusi; Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

Perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan (established), kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi.

Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

TERIMA KASIH GENERASI MUDA AYO LAWAN KORUPSI !!!