Nilai & Prinsip Antikorupsi.ppt

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI

11

Kompetensi Dasar 1.

Peserta mampu menjelaskan nilainilai antikorupsi untuk mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi dan contohnya

2. Peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip antikorupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi dan contohnya

POKOK BAHASAN : Nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi.

SUB POKOK BAHASAN : 1. Nilai-nilai antikorupsi. 2. Prinsip-prinsip antikorupsi.

2

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI Menurut Romi dkk (2011) faktor penyebab korupsi adalah: - faktor internal (niat) dan - faktor eksternal (kesempatan)

Upaya pencegahan korupsi pd dasarnya dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan faktor penyebab korupsi. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

3

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI • Nilai-nilai antikorupsi harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal. Sedangkan • Untuk mencegah faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai antikorupsi, setiap individu juga harus memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi Nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi harus tertanam dalam diri individu Agar terhindar dari perilaku korupsi Nilai dan Prinsip Antikorupsi

4

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

5

Setelah saudara mempelajari faktor internal penyebab korupsi, coba saudara identifikasi nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki setiap individu agar faktor tersebut dapat diminimalkan atau diberantas sehingga korupsi tidak terjadi

6

Nilai-nilai Antikorupsi Kerja keras Sederhana Mandiri

Jujur Disiplin Tanggungjawab

Adil Berani Peduli

Disingkat menjadi: JuPe ManDi TangKer SeBeDil 7

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

1. Jujur  Menurut Sugiono (2008) Jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong, & tidak curang  Tanpa sifat jujur mhs tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. (nilai dasar penegakan integritas) Nilai dan Prinsip Antikorupsi

8

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

1. Jujur  Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, seperti: - tidak mencontek, - tidak melakukan plagiarisme - tidak memanipulasi daftar hadir dll juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti: membuat laporan keuangan setiap kegiatan organisasi dengan jujur Nilai dan Prinsip Antikorupsi

9

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

1. Jujur  Nilai kejujuran harus dipegang teguh oleh mahasiswa sejak awal  untuk memupuk & membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap pribadi mahasiswa

Kejujuran dalam bekerja akan membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang/bohong Nilai dan Prinsip Antikorupsi

10

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

1. Jujur  Permasalahan yg hingga saat ini masih menjadi fenomena dikalangan mhs yi: budaya ketidakjujuran (mencotek, plagiarisme, titip absen)  fakta menunjukkan bahwa budaya ketidakjujuran kian menggejala Perilaku mencontek, plagiarisme & titip absen merupakan manifestasi ketidakjujuran  yg pd akhirnya memunculkan perilaku korupsi PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

11

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

1. Jujur  Persoalan ketidakjujuran mrpk hal yg mengkhawatirkan & perlu perhatian serius apabila budaya ketidakjujuran mhs seperti mencontek, plagiarisme, titip absen dll tidak segera diberantas  maka PT menjadi bagian dari “pembibitan” moral yg detruktif di Indonesia Nilai dan Prinsip Antikorupsi

12

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

2. Disiplin • Menurut Sugiono (2008) disiplin adalah ketaatan/ kepatuhan kepada peraturan • Disiplin adalah kunci keberhasilan.  ketekunan & konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat individu akan mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya

• Individu yang disiplin  tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara mudah Nilai dan Prinsip Antikorupsi

13

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

2. Disiplin • Nilai kedisiplinan - Mampu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dgn baik - Patuh pada peraturan yang berlaku

- Mengerjakan tugas tepat waktu

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

14

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

2. Disiplin • Manfaat disiplin: - Mhs dapat mencapai tujuan hidup dgn waktu yg lebih efisien - Dipercaya

- Diperoleh hasil belajar yg maksimal

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

15

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

2. Disiplin • Tidak jarang dijumpai perilaku & kebiasaan mhs yg menghambat/tdk menunjang proses pembelajaran al: - Sering dijumpai mhs yg malas - Terlabat hadir - Tidak mengerjakan tugas kelompok - Melaksanakan tugas individu tidak tepat waktu dll Nilai dan Prinsip Antikorupsi

16

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

2. Disiplin • Punishment yg tegas harus diberikan tanpa toleransi, al: - Tidak diizinkan masuk kelas apabila datang terlambat - Nama tidak dicantumkan apabila tidak mengerjakan tugas - Tidak diberikan nilai jika memasukan tugas tidak tepat waktu Hal tsb mrpk sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya  kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

17

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

2. Disiplin • Peran dosen: - role model/teladan, - sabar, - penuh pengertian.

• Dosen harus mampu mendisiplinkan mhs. - Membantu mengembangkan pola perilaku mhs, misal: waktu belajar dirumah, lama mhs harus membaca/mengerjakan tugas - Menerapkan peraturan akademik sbg alat & cara menegakkan disiplin, misal: menerapkan reward and punishment secara adil, sesegera mungkin & transparan (Siswadi,2009) Nilai dan Prinsip Antikorupsi

18

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

3. Tanggung jawab  Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan & diperkarakan (Sugiono, 2008)  Pribadi yang utuh & mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaanya adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia Nilai dan Prinsip Antikorupsi

19

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

3. Tanggung jawab  Seseorang yg memiliki kesadaran bahwa segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan YME, masyarakat, negara dan bangsa

org tsb tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela. T Nilai dan Prinsip Antikorupsi

20

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

3. Tanggung jawab  Nilai tanggung jawab - Mempunyai prinsip & memikirkan arah masa depan - Memiliki sikap yg menonjolkan generasi penerus nakes yg berguna dalam mengembangkan profesinya - Selalu belajar menjadi generasi muda yang berguna, selain memiliki sikap & kepribadian yang baik

- Mengikuti semua kegiatan yg dijadwalkan - Menyelesaikan tugas & praktik secara individu & kelompok dengan baik dan tepat waktu Nilai dan Prinsip Antikorupsi

21

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

3. Tanggung jawab  Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik & akan memperoleh kepercayaan

 Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa Nilai dan Prinsip Antikorupsi

22

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

4. Adil  Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.

 Keadilan adalah penilaian sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

23

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

4. Adil  Nilai keadilan - Memberikan pujian tulus pd yg berprestasi, memberi saran perbaikan pd yg tdk berprestasi - Memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial - Ketika ada teman yg berselisih, dapat bertindak bijaksana,memihak yg benar secara proporsional - Memberikan pelayanan perawatan yg sama kepada semua klien - Tidak mengurangi dosis obat yg diberikan pd klien - Adil terhadap dirinya sendiri seperti belajar maksimal - Adil terhadap diri sendiri juga dapat diterapkan dengan cara hidup seimbang

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

24

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

4. Adil  Pribadi yg adil  akan menyadari bahwa apa yg dia terima sesuai dengan jerih payahnya.

tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yg ia sudah upayakan. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

25

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

4. Adil  Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat mempertimbangkan & mengambil keputusan secara adil dan benar.  Jika ia seorang pimpinan, ia akan memberikan kompensasi yg adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya, ia juga ingin mewujudkan keadilan & kemakmuran bagi masyarakat & bangsanya Nilai dan Prinsip Antikorupsi

26

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

5. Berani  Orang yang memiliki karakter kuat:  berani menyatakan kebenaran, mengaku kesalahan, bertanggung jawab & berani menolak kebatilan.  tdk akan mentoleransi adanya penyimpangan & berani menyatakan penyangkalan dengan tegas Nilai dan Prinsip Antikorupsi

27

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

5. Berani  Berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega & teman sejawatnya melakukan perbuatan yg menyimpang  Tidak takut dimusuhi & tidak takut tidak memiliki teman kalau ternyata mereka mengajak kepada hal yg menyimpang

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

28

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

5. Berani  Nilai keberanian --

Berani bertanya pada dosen jika tidak mengerti

- Berani mengemukakan pendapat ketika berdiskusi/maju ke depan untuk menyelesaikan tugas yg diberikan - Melaporkan temannya yg membuat tugas/makalah copy paste

- Melaporkan teman yg berbuat curang ketika ujian seperti: mencontek, membuat ringkasan untuk mencontek atau diskusi saat ujian, Nilai dan Prinsip Antikorupsi

29

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

5. Berani - Melaporkan jika dirinya sendiri/teman mengalami intimidasi/kekerasan - Mengakui kesalahan yg dilakukan & bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yg sama - Mengajukan saran untuk perbaikan PBM dengan cara yg santun - Menulis artikel, pendapat, opini dimajalah dinding, jurnal dll - Berani menolak ajakan tawuran serta perbuatan tercela Nilai dan Prinsip Antikorupsi

30

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

5. Berani  Pengetahuan yang mendalam menimbulkan keyakinan kuat yang sangat diperlukan untuk menerapkan nilai keberanian sehingga mahasiswa menjadi percaya diri dan menguasai masalah yang dihadapi.  Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

31

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

6. Peduli o Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan (Sugiono, 2008) o Pribadi dengan jiwa sosial tinggi (memiliki sifat kasih sayang)  tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar  justru ia berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

32

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

6. Peduli o Nilai kepedulian mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. o Nilai kepedulian - Berusaha memantau jalannya PBM & sistem pengelolaan sumber daya di kampus - Memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus - Jika ada teman yg tertimpa musibah, mhs dengan sukarela membantu

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

33

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

6. Peduli - Tidak merokok - Membuang sampah pada tempatnya - Menghargai & menghormati teman, dosen, & karyawan - Terlibat aktif dalam kegiatan yg diselenggarakan BEM/HIMA - Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol/NAPZA - Bersikap ramah, peduli, & suka menolong terhadap masyarakat sekitar. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

34

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

7. Kerja Keras  Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan.  Kemauan identik dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

35

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

7. Kerja Keras  Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik sebesar-besarnya  ia tdk akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

36

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

7. Kerja Keras  Nilai Kerja keras - Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita - Memanfaatkan waktu luang untuk belajar - Bersikap aktif dalam belajar, misalnya bertanya kepada dosen tentang materi yg belum dipahami - Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yg diberikan - Tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas - Rajin mengikuti kegiatan ekstrakulikuler untuk meningkatkan prestasi diri - Tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yg tidak berguna Dosen memiliki peran penting agar setiap usaha kerja keras mhs tidak sia-sia Nilai dan Prinsip Antikorupsi

37

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

7. Kerja Keras  Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target.  Namun, bekerja keras akan menjadi siasia jika tanpa adanya pengetahuan.

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

38

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

8. Sederhana  Pribadi yg berintegritas tinggi adalah individu yg menyadari kebutuhannya & berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan.  Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yg penting dalam interaksi dengan masyarakat disekitarnya Nilai dan Prinsip Antikorupsi

39

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

8. Sederhana  Hidup sederhana: - Membiasakan untuk tidak hidup boros yg tidak sesuai dengan kemampuannya - Memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya - Tidak tergoda untuk hidup dengan gelimang kemewahan - Ilmu pengetahuan adalah kekayaan utama yg menjadi modal kehidupan

Menyadari bahwa mengejar harta tidak akan ada habisnya karena nafsu keserakahan akan selalu menimbulkan keinginan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

40

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

8. Sederhana  Nilai kesederhanaan - Tawadhu (rendah hati)  mau mengakui kelebihan orang lain jauh dari sifat gila hormat, ambisi pangkat/jabatan. - Berpakaian sopan & sesuai aturan yg ditetapkan - Merasa cukup dengan yg ada, bukan lantaran pasrah, melainkan telah berusaha menyempurnakan usaha - Tidak sombong/menonjolkan diri sekalipun mempunyai kelebihan Nilai dan Prinsip Antikorupsi

41

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

8. Sederhana Menyelaraskan antara kebutuhan/keinginan dengan kemampuan secara realistis & proporsional - Bersabar serta berprasangka baik - Selalu bersyukur dengan apa yg ia miliki, tetapi tetap selalu mengusahakan yg terbaik yg bisa dilakukan - Tidak sombong ketika dipuji, & tidak rendah diri ketika dikritik -

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

42

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

8. Sederhana  Manfaat hidup sederhana pada mhs: - Mhs dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginan - Mengatasi masalah kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, & sikap lainnya - Menghindarkan dari keinginan yg berlebihan Gaya hidup sederhana perlu dikembangkan sejak mahasiswa Nilai dan Prinsip Antikorupsi

43

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

9. Mandiri  Mandiri artinya tidak banyak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal.  Manfaat kemandirian: - Membentuk karakter yg kuat pada diri individu untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pd orang lain - Mengoptimalkan daya pikir guna bekerja secara efektif - Jejaring sosial yg dimiliki pribadi yg mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya ((bukan untuk mengalihkan tugasnya) - Tidak akan menjalin hubungan dengan pihak yg tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat Nilai dan Prinsip Antikorupsi

44

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

9. Mandiri  Kondisi mandiri bagi mhs dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri, artinya tidak bergantung pada orang lain dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya Hal tsb penting untuk masa depan mhs,  dimana mhs harus mengatur kehidupannya & orang yg berada di bawah tanggungjawabnya Nilai dan Prinsip Antikorupsi

45

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

9. Mandiri  Ciri mhs mandiri/dewasa memiliki sikap 3 R. - Realible  dapat diandalkan - Responsible  bertanggung jawab terhadap apa yg diperbuat serta siap menanggung risiko - Reasonable  beralasan, setiap yg dilakukan dilandasi dengan dasar pemikiran & tujuan yg jelas. Nilai dan Prinsip Antikorupsi

46

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

9. Mandiri  Nilai kemandirian dapat diwujudkan al:

- Mengerjakan soal ujian sendiri - Mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri - Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana

Nilai dan Prinsip Antikorupsi

47

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

9. Mandiri  Mahasiswa mandiri/dewasa juga harus memiliki sifat-sifat positif seperti: - Sense of reality and emotional stability - Mampu menghadapi tantangan dengan baik, walaupun gagal tidak pernah menyerah - Mampu bersyukur di masa-masa sulit - Dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan terdesak Nilai dan Prinsip Antikorupsi

48

PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI

9. Mandiri - Dapat mengontrol amarah serta memiliki toleransi dan optimisme tinggi - Berpikir seribu kali sebelum melakukan sesuatu dan tidak gegabah serta berpikir matang sebelum bertindak - Memiliki prinsip hidup yang kuat serta mampu menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang dimiliki - Memiliki solidaritas yang tinggi terhadap teman dan orang yang membutuhkan Nilai dan Prinsip Antikorupsi

49

Kesimpulan Nilai-nilai anti korupsi

faktor internal penyebab korupsi

50

PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

51

Setelah saudara mempelajari faktor eksternal penyebab korupsi, coba saudara diskusikan prinsip-prinsip apa saja yang harus ada dalam setiap kegiatan agar faktor tersebut dapat diminimalkan atau diberantas sehingga korupsi tidak terjadi

52

Transparansi

Akuntabilitas

Kewajaran PRINSIPPRINSIP ANTIKORUPSI

Kontrol kebijakan

kebijakan 53

Akuntabilitas  Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja

 Prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat pendukung baik berupa: - Perundang-undangan (de jure) & - Komitmen & dukungan masyarakat (de facto) baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. 54

Bagaimana mengukur akuntabilitas?

1. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. 2. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. 55

Contoh kegiatan sipenmaru di Poltekkes. Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat pelaporan & pertanggungjawaban, yang tidak hanya diserahkan kepada Direktur Poltekkes dan Badan PPSDM Kesehatan, melainkan juga kepada semua pihak, khususnya kepada lembagalembaga kontrol seperti ItJen Kemenkes yang membidanginya serta kepada masyarakat.

Dan Poltekkes juga mengadakan evaluasi bukan hanya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut, tetapi juga dievaluasi dampak terhadap kelangsungan PBM, kelulusan, dan masa tunggu bekerja.

◦

56

◦Prinsip akuntabilitas harus mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam program kegiatan kemahasiswaan

◦ ◦Dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan

57

Transparansi Transparansi: prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.  Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust ) 58

Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi:

Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). 59

 Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana, mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.

 Proses pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.  Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kegiatan. 60

Kontrol masyarakat sangat diperlukan Proses Perencanaan Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah

Implementasi

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Anggaran Out Come Jangka Pendek & Jangka Panjang

Kontrol Masyarakat

Alokasi Sektor, Pelaksanaan, serta Pengawasan Format

Laporan Pertanggungjawaban Out Put (Teknisi Fisik dan Administrasi)

61

Contoh: sipenmaru di Poltekkes dilaksanakan dengan memperhatikan 5 proses transparansi. Proses pengganggaran melibatkan peran aktif jurusan dengan memperhatikan kuota, daya tampung dan anggaran yang tersedia, baru dirapatkan untuk verifikasi tingkat Direktorat sebagai bahan penyusunan kegiatan, kemudian dibahas biaya apa saja yang boleh dipungut oleh masing-masing jurusan dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku, Penentuan kelulusan ditetapkan mengacu pada kebijakan yang berlaku. Hasil kegiatan tersebut dibuat laporan serta dipertanggungjawabkan oleh Direktur Poltekkes kepada Kepala PPSDM Kesehatan serta diperiksa oleh ItJen Kemenkes dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 62

Dalam bentuk yg paling sederhana, keterikatan interaksi antar dua individu atau lebih mengharuskan adanya transparansi mengacu pd keterbukaan & kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan, & kejujuran mrpk modal awal yg sangat berharga bagi mhs untuk dapat melanjutkan tanggungjawabnya pd masa kini dan masa mendatang (Kurniawan, 2010) Mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan ke 5 proses transparansi tsb dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, atau institusi. 63

Kewajaran (Fairness)  Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya 64

lima langkah penegakan prinsip fairness 1. Komprehensif dan disiplin: mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). 2. Fleksibilitas: adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas. 3. Terprediksi: ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. 65

4. Kejujuran : adanya bias perkiraan penerimaan

maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran bagian pokok dari prinsip fairness.

5. Informatif : adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif ciri khas dari kejujuran. 66

Contoh: dalam sipenmaru dilaksanakan sesuai usulan dari jurusan, dilakukan verifikasi oleh direktorat dan seleksi sesuai kriteria. Penentuan kuota mhs baru yg diterima sesuai ketentuan, tetapi bila pendaftar menurun pada saat daftar ulang atau tidak mencapai kuota yang sudah ditentukan akan dirapatkan kembali untuk pengisian kuota yang belum terpenuhi melalui jalur lain.

Kuota yang belum tercapai diisi dengan pemanggilan calon mahasiswa cadangan yang sudah disiapkan dari kuota yang tersedia. Calon mahasiswa yang diterima termasuk cadangan yang sesuai kriteria, diumumkan secara on line maupun tidak. 67

◦Prinsip kewajaran bertujuan untuk mencegah praktek ketidakwajaran/penyimpangan dalam segala level kehidupan  prinsip kewajaran dapat menggiring setiap kegiatan khususnya yg berkaitan dengan penganggaran agar berjalan secara wajar, jujur, dan sesuai dengan prosedur yg telah disepakati bersama ◦Dapat diterapkan oleh mahasiswa agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupannya seperti: penganggaran, perkuliahan, sistem belajar, maupun dalam organisasi & memiliki kualitas moral yg lebih baik 68

Kebijakan Antikorupsi  Mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.  Tidak selalu identik dengan undang-undang (UU) antikorupsi, namun bisa berupa UU kebebasan mengakses informasi, UU desentralisasi, UU anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. 69

4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi Pembuat

Isi

Kebijakan Antikorupsi

Kultur

Pelaksana 70

4 Aspek Kebijakan …. • Isi kebijakan: Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. • Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. • Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

• Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilainilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang antikorupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 71

◦Contoh: sipenmaru di Poltekkes, kebijakan/aturan penerimaan mahasiswa baru yang isinya tergambar dalam aturan-aturan seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman, dimana pembuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru tersebut adalah Badan PPSDM Kesehatan, dan apabila penyelenggaraan tidak sesuai aturan yang ditetapkan, hal tersebut akan menjadi temuan ItJen Kemenkes. Seluruh perangkat pelaksana sipenmaru di Direktorat menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 72

Kontrol Kebijakan Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.

73

3 Model Kontrol Kebijakan Evolusi KEBIJAKAN

Reformasi 74

3 Model Kontrol Kebijakan  Partisipasi:

Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.  Evolusi: Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak.  Reformasi; Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. 75

Contoh reformasi: jika pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru aturan yang berlaku belum efisien. Misalnya uji tulis menggunakan paper base test masih terdapat kecurangan, maka penyelenggaraan selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk computer base test atau one day service. 76

Perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan (established), kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi, evolusi, & reformasi. 77

Prinsipprinsip anti korupsi

faktor eksternal penyebab korupsi

78

KERANGKA BERFIKIR PBAK Kebiasaan

Budaya

Kebiasaan

Need & Greedy

Lingk. & Sistem

Niat

Kesempatan

79

◦Tugas kelompok : ◦Diskusikan salah satu contoh kegiatan PBM/ penelitian/pengabdian masyarakat yang menerapkan lima prinsip anti korupsi, yang meliputi: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Apabila belum diterapkan, bagaimana sebaiknya? ◦

80

TERIMA KASIH