Pedoman.docx

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Email: [email protected]. (0733) 4552449 KodePos: 31661

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI Nomor : 445/ /KPTS/RSUD.MB/2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN DI RSUD MUARA BELITI DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI

MENIMBANG : a.

bahwa RSUD Muara Beliti Badan Layanan Umum Daerah

yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; b.

c.

d.

MENGINGAT

: 1. 2.

3. 4, 5. 6. 7.

bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibutuhkan adanya pelayanan keperawatan yang baik, bermutu dan professional yang dapat menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien; bahwa untuk dapat melaksanakan pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu adanya upaya peningkatan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan, sebagai landasan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf c, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggara Komite Keperawatan Dengan Peraturan Direktur RSUD Muara Beliti. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Menteri Kesehatan Nomor 9. Peraturan HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaran Praktik Perawat Menteri Kesehatan Nomor 10. Peraturan 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggara

Praktik Perawat; Menteri Kesehatan RI No. 11. Peraturan 169/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 49 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit; 13. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medik No. YM.00.03.2.6.7637 Tahun 1993 tentang Standar Asuhan keperawatan

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUARA BELITI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KEPERAWATAN RSUD MUARA BELITI . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pedoman penyelenggaraan Komite Keperawatan adalah acuan untuk mengatur organisasi dan tatalaksanan penyelenggaraan pelayanan Keperawatan di RSUD Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas yang baik, bermutu, dan dapat dipertanggung jawabkan secara profesional. BAB II PERORGANISASIAN KOMITE KEPERAWATAN Pasal 2 (1) Pedoman penyelenggaraan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tiddak terpisahkan dari peraturan ini. (2) Pedoman ini sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk digunakn sebagai acuan bagi Direktur RSUD Muara Beliti dan oleh Komite Keperawatan serta unit kerja terkait yang ada di RSUD Muara Beliti dalam: a. Mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan keperawatan di RSUD Muara Beliti yang baik, bermutu, dengan fungsi utama mempetahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etik dan disiplin profesi; dan b. Mencegah dan mencari jalan keluar terhadap terjadinya persoalan keperawatan dalam menjalankan tugas pelayanan keperawatan di RSUD Muara Beliti. BAB III PENUTUP Pasal 3 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Muara Beliti Pada Tanggal : 8 April 2019 DIREKTUR RSUD MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

dr. RENY SYARTIKA, M.Ec. Dev NIP 19720117 200212 2 006

Lampiran Peraturan Direktur RSUD Muara Beliti Nomor 445/ /KPTS/RSUD.MB/2019

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI BAB I PENDAHULUAN Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pealayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit di Indonesia terus berkembang baik jumlah, jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan masyarakat, letak geografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan serta kebijakan yang ada. Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan/atau perawatan serta dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatkan dan keamananya. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan bertasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperatan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Muara Beliti ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu: jenis pelayanan keperawatan dan kebidanan yang diberikan, sumber daya manusia tenaga keperawatan sebagai pemberi pelayanan dan manajemen sebagai tata kelola pemberi pelayanan. Tenaga keperawatan di RSUD Muara Beliti merupakan jenis tenaga kesehatan yang memiliki jam kerja 24 jam melalui penugasan sift, serta merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien melalui hubungan professional. Tenaga keperawatan memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangan dalam memberikan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien dan keluarganya. Diperlukan tenaga perawat yang kompeten, mampu berfikir kritis, selalu berkembang serta memiliki etika profesi sehingga pelayanan keperawatan dan kebidanan dapat memberikan dengan baik, berkualitas dan aman bagi pasien dan keluarganya. Dalam profesi tenaga keperawatan dikenal tindakan yang bersifat mandiri dan tindakan yang besifat delegasi. Tindakan yang bersifat mandiri merupakan kompetensi utama dan profesi tenaga keperawatan yang diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan. Tindakan yang bersifat mandiri ini merupakan kewenangan yang melekat dan menjadi tangung jawab penuh dari tenaga keperawatan. Kewenangan tenaga keperawatan untuk melakukan tindakan medik merupakan tindakan yang bersifat delegasi yang memerlukan Kewenangan Klinis

tertentu dan perlu dikredensial. Dengan demikian, tindakan medik yang bersifat delegasi, tetap menjadi tanggung jawab tenaga medis yang memberikan delegasi. Pertumbuhan tenaga perawat di RSUD Muara Beliti masih belum optimal, karena kurangnya komitmen terhadap pertumbuhan profesi, kurangnya keinginan belajar terus-menerus, dan perkembangan diri belum menjadi perhatian utama bagi indivindu tenaga keperawatan dan rumah sakit. Tenaga keperawatan RSUD Muara Beliti cenderung melakukan tugas rutin dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan. Hal ini digambarkan dengan berbagai kondisi antara lain: tidak jelasnya uraian tugas dan cenderung melakukan tugas rutin, selalu mengalami konflik dan frustasi karena berbagai masalah etik dan disiplin tidak diselesaikan dengan baik, jarang dilakukan pembinaan etika profesi.

Tenaga keperawatan juga memiliki motivasi yang rendah serta kesempatan yang terbatas untuk meningkatkan kemampuan profesinya melalui kegiatan-kegiatan audit keperawatan dan kebidanan serta kegiatan Pendidikan berkelanjutan. Agar profesionalisme dan pertumbuhan profesi tenaga keperawatan dan terjadi dan terus menerus berkembang, maka diperlukan suatu mekanisme dan system pengorganisasian yang terencana dan terarah yang diatur oleh suatu wadah keprofesian yangs erat dengan aturan dan tata norma profesi sehingga dapat menjamin bahwa system pemberian pelayanan dan asuhan keperawatan dan kebidanan diterima oleh pasien, Diberikan oleh tenaga keperawatan dari berbagai jenjang kemampuan atau kopetensi dengan benar dan baik serta dituntun oleh etika profesi keperawatan dan kebidanan. Mekanisme dan system perorganisasian tersebut adalah komite keperawatan.

Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dirumah sakit. Komite perawatan bertugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etiaka profesi keperawatan dan kebidanan serta pengembangan professional berkelanjutan termasuk memberi masukan guna pengembangan standar pelayanan dan standar asuhan keperawatan dan kebidanan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, diperlukan dukungan, kebijakan internal staf keperawatan, serta dukungan sumber daya dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti. Pada saat ini sebagian besar Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti merasakan perlu adanya Komite Keperawatan, sehingga dibentuklah komite dengan peraturan dan mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undanga yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya Pedoman Penyelenggara Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti yang diatur dengan peraturan Menteri kesehatan, sehingga dapat diimplementasikan, berkontribusi meningkatkan kinerja

pengelolaan klinik bagi tenaga keperawatan yang akhirnya dapat menjamin pasien dan masyarakat menerima pelayanan berkualitas dan aman. Lingkup peraturan materi ini hanya mengatur pelaksana profesi tenaga keperawatan dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti yang melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga.

BAB II KOMITE KEPERAWATAN A. KONSEP DASAR KOMITE KEPERAWATAN Komite keperawatan adalah wadah non structural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu proffesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi, sehingga pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan kepada pasien diberikan secra benar sesuai standar yang baik sesuai kode etik profesi, serta hanya diberikan oleh tenaga keperawatan yang berkopeten dengan kewenangan yang jelas. Komite keperawatan hendaknya dapat memberikan jaminan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti, bahwa tenaga keperawatan memiliki kopetensi kerja yang tinggi sesuai standar pelayanan dan berprilaku baik sesui etika profesinya. Komite keperawatan bertugas membantu Direktur Rumah Sakit Muara Beliti dalam melakukan Kredensial, Pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan serta pengembangan professional berkelanjutan.

B. HUBUNGAN DENGAN PENGELOLA RUMAH SAKIT Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi tenaga keperawatan yang secra structural fungsional berada dibawah Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit. Komite Keperawatan dibentuk melalui mekanisme yang disepakati, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mura Beliti menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Keperawatan. Komite Keperawatan bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan kepala bidang pelayanan keperawatan serta memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti.

C. PENGORGANISASIAN KOMITE KEPERAWATAN Komite Keperawatan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, sub komite. Dalam melaksakan tugasnya ketua komite dibantu oleh sub komite yang terdiri dari sub komite kredensial, mutu profesi dan disiplin profesi. Ketua komite ditetapkan oleh Direktur Rumah Saklit Umum daerah Muara Beliti dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja dirumah sakit. Sekretaris

dan subkomite diusulkan oleh ketua komite dan ditetapkan oleh direktur RSUD Muara Beliti dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD Muara Beliti. Persyaratan yang ahrus dipenuhi oleh personil komite keperawatan yaitu memiliki kopetensi yang tinggi sesuai jenis pelayanan area praktik, mempunyai semnagat profesionalisme, serta reputasi baik. Jumlah keanggotaan komite keperawatan diusukan dnegan jumlah tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti. Struktur dan kedukdukan Komite Keperawatan dalam organisasi Rumah sakit Umum Daerah Muara Beliti sebagai rumah sakit tipe D adalah Sebagai Berikut.

STRUKTUR KOMITE KEPERAWATAN

Dalam melaksankan fungsinya Komite Keperawatan dibantu oleh pantia adhoc yang terdiri dari Mitra Bastari sesuai disiplin/spesifikasi dan pemenatan tenaga keperawatan berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti.

D. SUBKOMITE KREDENSIAL Proses kredensial menjamin tenaga keperawatan kompeten dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Proses Kredensial mencakup tahapan review, verifikasi dan evaluasi terhadap dokumendokumen yang berhubungan dengan kinerja tenaga keperawatan. Berdasarkan hasil proses Kredensial, Komite Keperawata merekoendasikan kepada Direktur Rumah Sakit Umum daerah Muara Beliti untuk menetapkan penugasan Klinis yang akan diberikan kepada tenga keperawatan berupa surat Penugasan Klinis. Penugasan Klinis tersebut berupa daftar kewenangan Klinis yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti untuk satu periode tertentu. 1. Tujuan a. Memberi kejelasan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga keperawatan b. Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan memiliki kopetensi dan Kewenangan Klinis yang jelas c. Pengakuann dan penghargaan terhadap tenaga keperawatan yang berada disemua level pelayanan.

2. Tugas Tuga ssub komite kredensial adalah: a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis b. Menyusun buku putih (white paper) yang merupakan dokumen persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan jenis pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar kompetensinya. Buku putih disusun oleh komite keperawatan dan melibatkan mitra bastari (peer group) dari berbagai unsur organisasi keperawatan dan kebidanan, kolegium keperawatan unsur pendidikkan tinggi keperawatan dan kebidanan. c. Menerima hasil vrivikasi persyaratan kredensial dari bagian SDM meliputi: 1) Ijazah 2) Surat Tanda Registrasi (STR) 3) Sertifikat Kompetensi 4) Logbook berisi uraian capaian kinerja 5) Surat pernyataan telah menyelesaikan program orentasi Rumah Sakit ata orentasi di unit tertentu bagi tenaga keperawatan baru

6) Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan d. Merekomendasikan tahapan proses kredensial e. Merekomendasikan

pemulihan

Kewenangan

Klinis

bagi

setiap

tenaga

keperawatan

3. Kewenangan E. SUBKOMITE MUTU PROFESI F. SUBKOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI BAB III PETUNJUK TEKNIS PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN RSUD MUARA BELITI (NURSING STAF BY LAWS)