Pedoman Sufas.docx

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Halaman Pedoman /UKM /13/16

00

28/03/ 2016

DISUSUN

DIPERIKSA

DISAHKAN

Bidan koordinator

WMM

Kepala Puskesmas

1 dari 13

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sejak tahun 1989 kebijakan penempatan bidan di desa merupakan salah satu upaya terobosan Kementerian Kesehatan untuk mempercepat angka kematian ibu (AKI) dan angka kematia bayi (AKB). Melalui kebijakan tersebut, sekitar 74.644 bidan (laporan rutin data KIA tahun 2014) telah ditugaskan di desa, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini membuat bidan di desa sebagai ujung tombak tenaga kesehatan yang memberi pelayanan dasar melalui fasilitas Pos bersalin desa (Polindes) atau kemudian sebagian menjadi Pos kesehatan desa (Poskesdes) maupun sebagai Bidan Praktek Mandiri (BPM). Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan beberapa indikator status kesehatan masyarakat. Dewasa ini AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1.000 kelahiran hidup, AKN 19 per 1.000 kelahiran hidup, AKABA 44 per 1.000 kelahiran hidup. AKI menurut SDKI 1997 adalah sebesar 390 per 100.000 KH menurun menjadi 359 kematian per 100.000 KH (SDKI, 2012). AKI merupakan salah satu indikator Millenium Devwlopment Goals (MDGs) yang harus diturunkan menjadi 102 per 100.000 KH pada tahun 2015. Penyebab kematian ibu berdasar hasil analisis sensus penduduk tahun 2010 : hipertensi dalam kehamilan (32%), komplikasi puerperium (31%), perdarahan post partum (20%), penyebab lain-lain (7%), abortus (4%), perdarahan antepartum 3%), kelainan amnion (2%), dan partus lama (1%). Menurut RISKESDAS 2007, penyebab kematian neonatal 0 6 hari adalah gangguan pernafasan (37%), prematuritas (34%), sepsis (12%), hipotermi (7%), kelainan darah/ikterus (6%), postmatur (3%) dan kelainan kongenital (1%). Penyebab kematian neonatal 7 28 hari adalah sepsis (20,5%), kelainan kongenital (19%), pneumonia (17%), Respiratori Distress Syndrome/RDS (14%), prematuritas (14%), ikterus (3%), cedera lahir (3%), tetanus (3%), defisiensi nutrisi (3%) dan Suddenly Infant Death Syndrome/SIDS (3%). Penyebab kematian bayi(29 hari 1 tahun) adalah diare (42%), pneumonia (24%), meningitis/ensefalitis (9%), kelainan saluran cerna (7%), kelainan jantung kongenital dan hidrosefalus (6%), sepsis (4%), tetanus (3%) dan lainlain (5%). Penyebab kematian balita (1 4 tahun) adalah diare (25,2%), pneumonia (15,5%), Necrotizing Enterocolitis E.Coli/NEC (10,7%), meningitis/ensefalitis (8,8%), DBD (6,8%), campak (5,8%), tenggelam (4,9%) dan lain-lain (9,7%). 1

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 2 dari 13

Upaya percepatan penurunan AKI dan AKB menuntut peningkatan kualitas kerja bidan di desa dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Untuk itu, diperlukan suatu model peningkatan kualitas berupa pendekatan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak. Pendekatan Penyeliaan Fasilitatif KIA merupakan suatu pendekatan yang berbasis kendali manajemen yaitu pada aspek supervisi dengan asumsi bahwa jika fokus perubahan kualitas pada aspek supervisi yang memuat standar komponen input dan proses, maka dapat dijamin 85% output akan tercapai. Adapun instrumen kendali manajemen lainnya adalah pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengembangan model peningkatan kualitas berbasis supervisi ini melengkapi pendekatan kendali manajemen lainnya yang terlebih dahulu telah dikembangkan di pelayanan KIA. Penguatan aspek supervisi ini, merupakan langkah strategis mengingat pada aspek pemantauan (monitoring), program KIA sudah menerapkan instrumen Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan pada aspek evaluasi telah juga menggunakan instrumen Audit Maternal Perinatal (AMP). Pemanfaatan hasil kendali manajemen secara keseluruhan menjadikan program KIA mempunyai landasan basis bukti dalam pelaksanaan program – penyeliaan (supervisi) – pemantauan (monitoring) – dan evaluasi program yang berguna dalam proses perencanaan program. Pelaksanaan pendekatan Penyeliaan Fasilitatif – KIA bertumpu pada Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA di Kabupaten / Kota dan Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA di tingkat Puskesmas. Tim ini berfungsi sebagai penggerak dan koordinator manajemen pendekatan Penyeliaan Fasilitatif – KIA wilayah kerjanya sekaligus berfungsi sebagai tim penyelia secara teknis. Tim penyeliaan Fasilitatif – KIA Kabupaten / Kota menyelia Puskesmas Perawatan, sedangkan Tim Penyeliaan Fasilitatif - KIA Puskesmas menyelia Polindes/ Poskesdes atau BPM.

B. TUJUAN PEDOMAN 1. Tujuan Umum : Pedoman ini disusun sebagai acuan untuk Tim Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak (Penyeliaan Fasilitatif KIA) agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyeliaan dengan baik. Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA tingkat Puskesmas ini menyelia Polindes, Poskesdes dan Bidan Praktek Mandiri (BPM). 2. Tujuan Khusus : 1. Acuan bagi Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA dalam memberikan orientasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyeliaan fasilitatif di wilayah kerjanya. 2. Acuan bagi Pengelola Program KIA dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan penyeliaan fasilitatif KIA secara khusus dan program KIA secara menyeluruh. 3. Acuan bagi kelompok Profesi dab kelompok mitra dengan Dinas Kesehatan setempat dalam Program KIA.

2

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 3 dari 13

C. RUANG LINGKUP PEDOMAN Ruang lingkup pedoman ini diperuntukan bagi : 1. Tim Penyelia Fasilitatif – KIA Puskesmas 2. Pengelola program pelayanan kesehatan yang terkait di Puskesmas 3. Bidan di Desa yang bertugas di Polindes, Poskesdes dan Bidan Praktek Mandirir 4. Organisasi Profesi terkait (POGI, IBI, PPNI, dan lain-lain) dan mitra program KIA lainnya.

D. BATASAN OPERASIONAL 1. Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak Adalah suatu model peningkatan kualitas pelayanan dasar KIA yang fokus pada pemenuhan standar input dan proses dengan memuat proses bimbingan, pelatihan, perbantuan, penyuluhan dan peningkatan motivasi petugas kesehatan di lapangan. 2. Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA Adalah sekelompok tenaga profesi di puskesmas atau di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang karena tugas pokok dan fungsinya mendapat tanggung jawab membina bidan atau institusi di wilayah kerjanya baik secara perorangan maupun berkelompok yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 3. Standar Pelayanan KIA Adalah acuan yang dijadikan sebagai dasar penilaan dalam memberikan pelayanan Imunisasi, ISPA, Diare, ANC, Pelayanan Nifas, KB, Kesehatan Bayi dan Balita serta Gizi. 4. Standar Pelayanan Persalinan Adalah acuan yang dijadikan sebagai dasar penilaian dalam memberikan pelayanan Persalinan, Asuhan Bayi Baru Lahir, Bayi dengan BBLR, Bayi dengan Asfiksisa dan Pencegahan Infeksi. 5. Pertemuan Bulanan Adalah kegiatan pertemuan lintas sektoral yang dilakukan secara rutin setiap bulan. 6. Orientasi Daftar Tilik Adalah sosialisi pada bidan desa tentang pengetahuan, prinsip, metode dan pelaksanaan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif dan cara pengisian – penilaian – rekapitulasi daftar tilik. 7. Daftar Tilik Adalah format list yang menjadi standar dalam menilai pelayanan KIA. 8. Kajian Mandiri Adalah kegiatan penilaian sendiri yang dilakukan oleh objek selia terhadap fasilitas yang dimiliki dengan menggunakan daftar tilik yang sesuai. 9. Verifikasi Adalah kegiatan penilaian ulang pada kunjungan ke fasilitas objek selia.

3

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 4 dari 13

E. 1. 2. 3. 4.

LANDASAN HUKUM Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2001 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Dekonsentrasi 5. Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan PrioritasPembangunan Nasional tahun 2010 6. Inpres No. 3 tahun 2010 tentang percepatan Program Pembangunan yang Berkeadilan 7. Permenkes No. 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual 8. Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1464 tahun 2010 tentang ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 10. SK Menkes No. 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan (PMK).

4

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 5 dari 13

BAB II STANDAR KETENAGAAN

A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA Kualifikasi sumber daya manusia yang dijadikan sebagai Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA tingkat Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan tupoksinya dan kompeten dalam hal klinis profesi atau menguasai manajemen program KIA dan pendekatan Penyeliaan Fasilitatid. Tim Penyeliaan Fasilitatif KIA Puskesmas paling tidak beranggotakan dokter Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator dan Pengelola Program KIA. Bidan Koordinator diharapkan bidan yang bertugas di tempat kerjanya dan berpendidikan D-3 Kebidanan.

B. DISTRIBUSI KETENAGAAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Tenaga Dokter Bidan Bidan Perawat Perawat Survailance Analis Petugas Gizi Administrasi

Kualifikasi S1 Kedokteran D 4 Kebidanan D 3 Kebidanan S 1 Keperawatan D 3 Keperawatan D 3 Keperawatan D 3 Analis D 3 GIzi SLTA

Jumlah 2 1 4 1 4 1 1 1 1

C. JADUAL KEGIATAN Jadwal pelaksanaan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif - KIA disepakati dan disusun bersama dengan sektor terkait dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektoral setiap dua kali dalam setahun.

5

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 6 dari 13

BAB III STANDAR FASILITAS

A. DENAH RUANGAN Pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif – KIA dilaksanakan di lapangan. Namun untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi atau sosialiasi Penyeliaan Fasilitatif KIA dilaksanakan di ruang aula Puskesmas Ciparay DTP.

B. STANDAR FASILITAS Standar fasilitas yang harus ada dalam melakukan Penyeliaan Fasilitatif – KIA meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.

Daftar Tilik Polindes/ Poskesdes/ BPM Bukti SK-Tim Penyeliaan Fasilitatif – Puskesmas SPPD Kendaraan Operasional Alat Tulis.

6

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 7 dari 13

BAB IV TATALAKSANA PENYELIAAN FASILITATIF - KIA

Tatalaksana supervisi fasilitatif atau Penyeliaan Fasilitatif – KIA dimulai dari kegiatan sosialisasi atau orientasi daftar tilik di pertemuan bulanan Puskesmas. Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA Puskesmas menberikan orientasi kepada bidan di desa tentang pengetahuan, prinsip – metode dan pelaksanaan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif dan cara pengisian – penilaian – rekapitulasi daftar tilik. Untuk transformasi keterampilan pengisian daftar tilik dilakukan metode simulasi dalam permainan peran meniru keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Pemahaman tentang item yang ada dalam daftar tilik dan cara pengisian dengan menggunakan teknik pemberian tanda rumput (V) pada kolom ya (Y) atau tidak (T) dilakukan secara perlahan-lahan. Perlunya pemahaman kegunaan kolom keterangan yang terkait dengan item-item yang tidak relevan (misalnya item obat Malaria di daerah bukan daerah endemik Malaria). Perlu dijelaskan juga mengenai pemahaman arti nilai harapan dan nilai aktual. Pada akhir kegiatan orientasi daftar tilik, perlu dibuat kesepakatan bersama dengan objek selia, berapa lama kajian mandiri akan dilakukan dan kapan jadwal kunjungan Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA Puskesmas ke fasilitas bidan di desa untuk melakukan kajian mandiri. Kajian mandiri adalah kegiatan penilaian sendiri yang dilakukan oleh objek selia terhadap fasilitas yang dimiliki dengan menggunakan daftar tilik yang sesuai. Pengisian daftar tilik dilakukan dengan kondisi sesungguhnya dan jujur. Daftar tilik KIA diisi oleh pengelola program KIA, dan daftar tilik dengan komponen asuhan persalinan diisi oleh Bidan Koordinator. Setelah melakukan kajian mandiri, selanjutnya petugas Penyelia Fasilitatif melakukan verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan penilaian ulang pada kunjungan ke fasilitas objek selia. Verifikasi dilakukan atas isian penilaian daftar tilik Polindes/ Poskesdes/ BPM. Verifikasi dilakukan untuk menetapkan kebenaran dan kelengkapan pengisian daftar tilik. Proses verifikasi dilakukan dengan pengamatan langsung, telaah dokumen atau wawancara. Setelah melakukan verifikasi, selanjutnya petugas Penyelia Fasilitatif membuat Matriks Rencana Aksi Koreksi. Barulah kemudian petugas Penyelia Fasilitatif mengadakan pertemuan bulanan setelah verifikasi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut bersama Bidan Desa atau BPM. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tatalaksana kegiatan Penyeliaan Fasilitatif KIA meliputi langkah sebagai berikut : 1. Petugas Penyelia Fasilitatif - KIA melakukan sosialisasi atau orientasi daftar tilik pada bidan desa atau BPM dalam pertemuan bulanan 2. Petugas Penyelia Fasilitatif – KIA membagikan daftar tilik pada bidan desa atau BPM 3. Petugas Penyelia Fasilitatif – KIA bersama dengan bidan desa atau BPM menentukan waktu untuk melakukan kajian mandiri 4. Bidan Desa atau BPM mengisi daftar tilik secara mandiri (kajian mandiri) dan menyerahkan daftar tilik pada Petugas Penyelia Fasilitatif – KIA 7

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 8 dari 13

5. Petugas Penyelia Fasilitatif – KIA melakukan verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti Polindes, Poskesdes atau BPM pada waktu yang telah disepakati atau sesuai jadwal 6. Petugas Penyelia Fasilitatif – KIA membuat Matriks Rencana Aksi Koreksi 7. Petugas Penyelia Fasilitatif – KIA mengadakan pertemuan bulanan setelah kegiatan verifikasi untuk melakukan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

8

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 9 dari 13

BAB V LOGISTIK

Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif - KIA direncanakan dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor sesuai dengan tahapan kegiatan dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

9

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 10 dari 13

BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif - KIA perlu diperhatikan keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan.Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap–tiap kegiatan yang akan dilaksanakan

10

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 11 dari 13

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif - KIA perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap keselamatan kerja harus dilakukan tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan

11

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 12 dari 13

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Kinerja pelaksanaan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif - KIA dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Ada SK Kadinkes Kabupaten Bandung tentang Tim Penyeliaan Fasilitatif – KIA Puskesmas 2. Proporsi jumlah Polindes/ Poskesdes/ BPM mendapat orientasi DT 3. Proporsi jumlah Polindes/ Poskesdes/ BPM melaksanakan Kajian Mandiri 4. Proporsi jumlah Polindes/ Poskesdes/ BPM telah diverifikasi 5. Proporsi jumlah Polindes/ Poskesdes/ BPM mempunyai rencana aksi koreksi 6. Tingkat kepatuhan Total menurut Polindes/ Poskesdes/ BPM di wilayah kerja 7. Tingkat kepatuhan menurut komponen per Puskesmas 8. Matriks Rencana Aksi Koreksi per Polindes/ Poskesdes/ BPM 9. Tabel Masalah Umum Pelayanan Dasar KIA di Polindes/ Poskesdes/ BPM.

12

PEDOMAN SUPERVISI FASILITATIF PUSKESMAS CIPARAY DTP Nomor Revisi Tanggal Pedoman/UKM/13/16 00 28 Maret 2016

Halaman 13 dari 13

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan bagi Tim Penyeliaan Fasilitatif dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif - KIA dengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat. Keberhasilan kegiatan Penyeliaan Fasilitatif - KIA tergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan KIA.

13