Pbi.docx

  • Uploaded by: A'isy Salmaa Permatasari
  • 0
  • 0
  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Pbi.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 771
  • Pages: 3
Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Indonesia lebih mengacu pada pemerintah terlibat atau turut campur tangan dalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian dan bisnis. Kalau melihat dari segi pengusaha mikro, karena saya juga sempat menjajaki bisnis kuliner dan banyak teman-teman saya yang bergerak dibidang usaha mikro. Sebenarnya segala sesuatu tentang bisnis itu merupakan perilaku politik yang juga saling berkaitan. Melihat dari pelaku usaha mikro bidang kuliner, terkait pengadaan bahan baku menjadi hal utama dipertimbangkan yang juga bisa menjadi suatu hambatan ketika keadaan politik tidak stabil, sama halnya dengan pembahasan diatas tentang saham.

Kebijakan pemerintah soal impor, kurangnya pengawasan atau masalah lainnya. Selama 2 tahun terakhir bisa dibilang harga bahan-bahan yang yang digunakan di pasaran harganya bisa dibilang melonjak hampir 2 kali lipat dari sebelumnya (contohnya: telur, daging, dll). Akibatnya, keuntungan yang didapat yang sebelumnya ditaksir sebesar 70%-85% menjadi turun sebesar 40%, sedangkan sebagai produsen harus tetap bisa mempertahankan kualitas produk juga dan menjaga agar konsumen tidak beralih ke yang lain karena tidak semertamerta menaikkan harga jual juga jadi bisa dibilang posisi produsen juga masih serba salah. Untuk menetapkan kebijakan yang semestinya masih dibilang sulit untukhal tersebut. Dan ketika menanyakan kepada penjual-penjual seperti penjual daging, telur, mereka bilang yang menjadikan masalah itu adalah biaya produksi mereka yang semakin tinggi, seperti pakan ternak, karena pakan ternak itu diimpor jadi harga lebih mahal, selain itu tarif bbm yang masih saja naik turun jadi jatuhnya kurang stabil juga menjadi salah satu faktor penghambat. Sebenarnya langkah pemerintah juga sudah berupaya untuk peningkatan yang lebih baik. Lebih baik lagi jika ada peningkatan dalan penekanan memilah dan memilih kebijakan yang diambilnya, karena setiap kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah itu menjadi awal dampak bagi pelaku ekonomi mikro (contohnya dalam bidang kuliner dengan kebutuhan bahan baku yang besar), jikalau bisnis makro seperti jual beli saham memang memiliki dampak juga namun tidak sebesar mikro yang bisa dalam jangka waktu lama bahkan sangat rentan terjadi kebangkrutan karena masih kecil dan bahkan baru dirintis Pada dasarnya politik yang ada memiliki pengaruh bagi bisnis.Pengaruh tersebut akan dirasakan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu.Sistem politik perusahaan yang ada juga akan berubah sesuai dengan perubahan politik tersebut.Perubahan politik tersebut juga akan memberikan perubahan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam dunia bisnis.Perubahan dibidang politik akan memberikan pengaruh terhadap perubahan politik suatu perusahaan yang nantinya akan berdampak langsung bagi kondisi bisnis disuatu perusahaan.Hal ini terjadi karena setiap terjadi perubahan maka akan berubah pula segala keputusan politik yang diambil oleh perusahaan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut.Masalah yang ditimbulkan dari perubahan politik dalam dunia bisnis dapat berupa kesulitan ekonomi dalam berbisnis serta dapat juga menimbulkan suatu ketegangan antara perusahaan dengan pemerintah.Untuk mengatasi ketegangan antara pemerintah dan perusahaan dalam dunia bisnis maka perlu adanya pembagian kekuasaan.Hal ini diperlukan

agar dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan perubahan politik akan lebih memberikan manfaat bagi pemerintah dan perusahaan tersebut dan tidak ada diskriminasi dalam hal tersebut.Dalam dunia bisnis pengambilan kutusan olitik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis karena politik memiliki peranan yang sangat penting untuk kelancaran bisnis. Keputusan politik yang diambil oleh suatu perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut.Dalam pengambilan keputusan politik sebaiknya juga memperhatikan kebijakan politik yang diberikan oleh pemerintah dan melibatkan pemerintah dalam pembuatan kebijakan tersebut agar dapat menunujang perekonomian negara dan juga dapat menunjang kegiatan bisnis suatu perusahaan sehingga akan sama-sama diuntungkan baik pemerintah maupun perusahaan.

More Documents from "A'isy Salmaa Permatasari"