Paper Good Corporate Governance.docx

PAPER GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Disusun Oleh:

Kurniati Angelia

(1741031023)

S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITS LALMPUNG 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bandarlampung, Oktober 2018

Penyusun

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan

i ii 1 1 1 2

II. PEMBAHASAN 2.1 Fundamental Corporate Governance 2.2 Direksi dan Komisaris 2.3 Komite Audit dan Komite Lainnya 2.4 Sekertaris Perusahaan 2.5 Sistem Pengendalian Internal 2.6 Serbanes Oxley ACT (SOX) 2.7 Good Corporate Governance (GCG) di BUMN

3 3 6 7 8 8 10 10

III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran

12 12

Ii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Secara bahasa, Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate berarti perusahaan dan governance artinya pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam menerapkan konsep Good Corporate Governance (GCG), yang mana konsep ini dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kesesuaian dan peyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Konsep ini juga dapat digunakan melihat sejauhmana organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggung jawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan. Disamping itu, melalui konsep ini pula, dapat dilihat pula sejauhmana organisasi atau perusahaan mampu memberikan melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyerataan kesempatan yang ada kepada seluruh bagian organisasi atau perusahaan yang disesuaikan pada porsi dan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu tujuan dari dibuatnya paper Good Corporate Governance agar kita mengetahui bagaimana penerapan tata kelola yang baik untuk suatu perusahaan dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan aspek dasar yang menjadi pondasi mekanisme corporate governance ? 2. Apakah fungsi dari Direksi, Komisaris, komite Audit setra komite lainnya, dan sekretaris perusahaan ? 3. Mengapa penerapan sistem pengendalian internal perlu dijalankan ? 4. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance di BUMN ?

2

1.3 Tujuan 1. Mengetahui bagaimana penerapan aspek dasar yang menjadi pondasi mekanisme corporate governance 2. Mengetahui fungsi dari Direksi, Komisaris, komite Audit setra komite lainnya, dan sekretaris perusahaan 3. Mengetahui mengapa penerapan sistem pengendalian internal perlu dijalankan 4. Mengetahui bagaimana penerapan Good Corporate Governance di BUMN

II. PEMBAHASAN

2.8 Fundamental Corporate Governance Corporate Governance di definisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut forum corporate governance on Indonesia(FCGI), corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus(pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Impelementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik(Good Corporate Governance-GCG) menyankut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak(software). Dua aspek yang merupakan dasar atau fondasi untuk menetapkan mekanisme corporate governance sebagai sebuah sistem, sebagai berikut. 1. Aspek Keras (Hard Component) a. Strategy (Strategi), merupakan rencana organisasi dalam memanfaaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. b. Structure (Struktur), merupakan cara unit organisasi berhubungan satu sama lain. c. System (Sistem), merupakan langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh manajeman puncak dan personel lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Aspek Lunak (Soft Component) a. Skill (Kecakapan), merupakan kemampuan khusus dari manajemen puncak dan personel lainnya dalam organisasi secara keseluruhan untuk membentuk kompetensi perusahaan.

4

b. Style (Gaya Kepemimpinan), merupakan gaya kepemimpinan manajemen puncak untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. c. Staff (Staf), merupakan kemampuan bekerja sama dari manajemen puncak dan personel lainnya. d. Shared Value (Nilai-nilai Bersama), merupakan nilai-nilai yang dipegang oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan yang membentuk prilaku nggot organisasi. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip corporate governance tersebut. 1. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyagkut kaadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja opersional, dan kepemilikan perusahaan. 2. Prinsip akuntabilitas Dimaksutkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjwabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. 3. Prinsip responsibilitas Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. 4. Prinsip independensi Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membat keputusan yang baik bagi perusahaan. 5. Prinsip kesetaraan Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang sahaam termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sam aharus mendapat perlakuan yang sama pula. RUPS menurut Kementerian BUMN Berdasarkan pasal 6 dan 7, Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU /2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, telah diatur terkait RUPS, sebagai berikut.

5



Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS



RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.



Keputusan atas mata acara tambahan, harus disetujui dengan suara bulat.



Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.



Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.



Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.



Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.



Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.



Keputusan pemegang saham, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Dalam Indonesian Code for Good Corporate Governance tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pemegang saham dan hak mereka Fungsi dewan komisaris perusahaan Fungsi direksi perusahaan Sisyem audit Sekretaris perusahaan Pemangku kepentingan(stakeholders) Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan Prinsip kerahasiaan Etika bisnis dan korupsi Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

6

2.2 Direksi dan Komisaris Dewan direksi(board of director) berfungsi untuk mengurus perusahaan, sedangkan dewan komisaris(board of commissioner) berfungsi untuk melakukan pengawasan.peran direksi dan komisaris sangat penting dan cukup untuk menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan manual dewan direksi dan komisaris. 1. Menjadi referensi utama bagi setiap anggota direksi dan komisaris. 2. Membangun kemandirian dalam membuat keputusan dan dapat menjalankan tugas setra tanggung jawab masing-masing sesuai harapan stakeholders. 3. Menjadi pedoman dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Direksi selaku manajemen BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap bumn dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi: 1. Transparansi 2. Kemandirian 3. Akuntabilitas 4. Pertanggungjawaban 5. Kewajaran Indonesian society of independent commissioner(ISICOM) atau paguyuban komisaris independen Indonesia telah meluncurkan pedoman bagi komisaris independen yaitu: 1. Pengertian dan definisi komisaris independen 2. Misi komisaris independen 3. Tanggung jawab komisaris independen 4. Wewenang komisaris independen 5. Kriterian formal komisaris independen 6. Criteria dan komperensi pribadi komisaris independen 7. Pedoman prilaku komisaris independen 8. Komposisi komisaris independen 9. Proses nominasi dan pengangkatan komisaris independen 10. Evaluasi kinerja komisaris independen Aktivitas dan proses bisnis perusahaan perlu segera diketahui dan di pahami oleh segenap anggota direksi dan dewan komisaris yang baru bergabung di perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu memberikan semacam program orientasi(orientation programe) atau kursus pengenaan(induction course) kepada anggota dewan komisaris dan direksi yang baru bergabung

7

Persayaratan menjadi direktur independen dan komisaris independenantara lain yang bersangkutan tidak terafiliasi dengan komisaris dan direksi lainnya dan selama enam bulan sebelum waktu penunjukan, mereka bukan staf(karyawan) perusahaan yang bersangkutan. Salah satu manfaat utama keberadaan direktur independen dan komisaris independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga prinsip kesetaraan(fairness). Lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif telah menjadi sebagian dari penyebab tumbangnya perusahaan-perusahaan dunia, seperti enron corp.,worldcom, dan lain-lain.

2.3 Komite Audit dan Komite Lainnya Komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan lain-lain. Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik(good corporate governance-GCG) diperusahaan. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas perlu dibantu oleh komite audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang diklakukan oleh suatu pengawasan internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sitem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh BUMN. Komite audit dapat melakukan sinergi dengan audit internal untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam hal ini, komite audit dapat meminta bantuanpihak eksternal(outsourcing) untuk melakukan audit investigatif(investigative audit) atau audit forensik(forensic audit). Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, maupun auditor internal dan eksternal. Fungsi komite audit adalah menjabatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, serta auditor internal dan eksternal. Anggota komite audit dapat melakukan penelitian mandiri(self assesement) yaitu melalui peninjauan(review) menggunakan alat bantu(tool) kuisioner penilaian mandiri(self assesement questionnaire) yang dilengkapi dengan self assesement

8

ceklist. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya sehingga diketahui upaya perbaikan (improvement) agar komite audit dapat berjalan lebih efektif. 2.4 Sekertaris Perusahaan Sekretaris perusahaan ( corporate secretary) memiliki peran penting dalam implementasi GCG, khususnya pada perusahaan public dan emiten di bursa. Hal tersebut disebabkan bahwa posisi dan tugas atau fungsi yang diemban oleh sekretaris perusahaan sangatlah strategi serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan. Sekretaris perusahaan, juga wajib menjalankan tugas sebagai berikut :  Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris, dan keluarganya  Membuat daftar pemegang saham  Menghadiri rapat pemegang saham  Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat umum pemegag saham 2.5 Sistem Pengendalian Internal Pengendalian internal ( internal control) merupakan suatu proses yang di laksanakan oleh direksi dan komisaris, manajemen dan sumber daya manusia (SDM) lainnya dalam suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan dengan efektifitas dan efisiensi oprasi kendala pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lingkup pengendalian (control environment) mencangkup faktor-faktor yang menentukan suasana organisasi, yang memengaruhi kesadaran pengendalian orang di dalam organisasi tersebut. Hal yang menjadi focus perhatian adalah sebagai berikut :  Keteladanan dari pimpinan puncak (tone of the top)  Terdapat standar etika (standard of conduct)  Standar etika dievaluasi secara periodic. Keterbatasan dari pengendalian internal, yaitu :  Kesalahan dalam keputusan  Breakdown

9

  

Terdapat kolusi Manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri Pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya.

Implementasi yang sering gagal antara lain :  Adanya pengendalian internal tidak dihiraukan  Terdapat kejenuhan atau kebosanan  Pengendalian internal yang dijalankan terlalu kompleks atau rumit  Terdapat komunikasi internal yang buruk  Terlalu bayak atau sering diubah atau di modifikasi  Terdapat penolakan secara frontal  Peran Auditor Internal dalam Kecurangan Auditor

internal

berfungsi

membantu

manajemen

dalam

pencegahan,pendeteksian,dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di suatu organisasi. 1. Pencegahan Kecurangan Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah melalui peningkatkan sistem pengendalian internal,selain melalui struktur/mekanisme pengendalian internal.Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan kecurangan dengan jalan melakukan pengujian atas sistem pengendalian internal. 2. Pendeteksian Kecurangan Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor internal untuk melakukan investigasi.Auditor internal perlu memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya kecurangan.Alat bantu berupa ilmu akuntansi forensik untuk memeroleh bukti audit yang kuat dan valid.

10

3. Penginvestigasikan Kecurangan Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai,apakah kecurangan yang telah terjadi dapat diidentifikasi atau benar-benar terjadi. 2.6 Serbanes Oxley ACT (SOX) SOX adalah undag-undang federal Amerika Serikat. Kemunculan SOX antara lain dilatarbelakangi oleh adanya skandal akuntansi (accounting scandal) di Enrol yang melibatkan kontrol akuntan pulic. SOX mewajibkan perusahaan public untuk mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang biasanya bermula dari kecurangan. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan public terhadap implementasi prinsip GCG di perusahaan yang telah go public. Guna meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi perusahaan di Indonesia, maka pemerintah perlu mengadopsi konsep komite pengungkapan (disclosure committee) sebagaimana dipersyaratkan oleh SOX untuk Bursa Efek di Amerika Serikat. Pada prinsipnya , SOX menuntut implmentasi penegendalian internal yag baik atas 3 (tiga) hal yang berkaitan erat dengan GCG, yaitu transparansi (transpararency), akuntabilitas (accountability) dan keterukuran (measurability). 2.7 Good Corporate Governance (GCG) di BUMN Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap public, dalam hal ini masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut domisili. Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk program kemitraan dapat berupa: 1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian asset tetap produktif 2. Pinjaman khusus bagi Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UKMK binaan.

11

3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UKMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, magang, dan promosi 4. Peningkatan kapasitas diberikan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi. Berikut ini adalah ruang lingkup program bina lingkungan. 1. Bantuan korban bencana alam 2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan 3. Bantuan peningkatan kesehatan 4. Bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana 5. Bantuan sarana ibadah 6. Bantuan pelestarian alam Statement of corporate intent (SCI) merupakan suatu alat (tool) yang cukup penting untuk meningkatkan transparansi BUMN dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, kementerian BUMN, maupun public dalam rangka mendorong terwujudnya praktik GCG. Tujuan penyusunan SCI dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indicator kinerja BUMN yang optimal, dan mendukung pemanfaatan sumber daya (resources) secara efisien dan efektif. Mengingat SCI merupakan dokumen pubik yang memuat pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan-harapan kinerja antara BUMN dan kementerian BUMN, maka SCI perlu dipublikasikan kepada masyarakat (publik) sehingga, diharapkan publik dapat ikut serta (berpartisipasi) dalam mengawasi kinerja BUMN sebagai media social control. Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) merupakan salah satu proses yang harus dilakukan kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen (seleksi) calon direksi BUMN. Untuk menghindari adanya intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari paertai politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral. Asset tetap adalah asset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Apabila manajemen BUMN dapat mengelola asetnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, diharapkan dapat diperoleh lima manfaat, sebagai berikut. 1. BUMNN memperoleh nilai perusahaan (corporate value) secara maksimal 2. BUMN memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional

12

3. Kontribusi BUMN kepada pemerintah berupa dividend an pajak lebih meningkat, sehingga dapat mendukung bangkitnya perekonomian nasional 4. Pengelolaan BUMN lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pubik 5. Kinerja BUMN lebih bagus karena pengambilan atas asset (return on assetROA) lebih baik Tujuan penilaian BUMN bersih yaitu: 1. Menilai komitmen direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas dalam meningkatkan penerapan GCG, baik secara administratif maupun subtantif, serta menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, kecurangan (fraud), dan KKN 2. Menilai komitmen direksi dan dewan komisaris/dewan pegawas untuk tidak melakukan penyimpangan/kecurangan termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi

III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dari pembahasan materi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Good Corporate Governance harus diterapkan dalam sebuah perusahaan, dikarenakan Good Corporate Governance juga merupakan bentuk salah satu rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sehingga apabila perusahaan menerapkan good corporate governance akan berdampak positif bagi sebuah perusahaan dikarenakan bisa meningkatkan citra perusahaan. Dan juga dari masing-masing bagian seperti dewan komisaris, direksi, komite audit serta komite lainnya, dan sekretaris perusahaan harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal yang merupakan bentuk tugas dari direksi dan komisaris dalam hal efektifitas dan efisiensi oprasi kendala pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3.2 Saran Jadi sebuah perusahaan perlu memperhatikan konsep dari corporate governance baik dalam aspek dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta komite lainnya, dan sekretaris perusahaan, agar perusahaan tersebut mendapat citra yang baik dari lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu perusahaan serta mencapai suatu tujuan yang baik yang diinginkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA 1. Frayogi, Muhammad.”Penerapan Konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam Budaya Indonesia”. 23 Oktober 2018. https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-corporategovernance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df. 2. Kusuma, Teddy.”Good Corporate Governance”.23 oktober 2018. https://kumparan.com/teddy-kozuma/good-corporate-governance. 3. Buku Corporate Governance.