Paper Anggaran

Nama : Yumna At – Thariq Nim : 181910501040 Kelas : Pembiayaan Pembangunan C

KURANGNYA AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN “Studi kasus : Pemerintah daerah Aceh”

Anggaran merupakan elemen penting pengendalian sistem manajemen yang fungsinya sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran pada sektor publik terkait degan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan mata uang yang mengunakan dana milik rakyat. Perbedaanya dengan anggaran sektor swasta yaitu dana yang dialokasikan tidak menggunakan dana dari masyarakat. Pada sektor publik, dana yang pengalokasiannya berasal dari pajak dan retribusi , laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa hutang luar negeri, dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Anggaran fungsinya sebagai alat perencanaan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan program – program rencana kegiatan yang terdiri dari target yang akan dicapai dalam melaksanakan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang, yang dikomunikasikan oleh manajer tingkat atas (pemerintah pusat) kepada manajer tingkat bawah (pemerintah daerah) sebagai rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Agar tercapainya target tersebut budaya organisasi dan komitmen organisasi kemungkinan menjadi faktor kondisional yang harus dipertimbangkan agar efektivitas organisasi tercapai. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja atas hasil tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan. Hubungan akuntabilitas dengan anggaran sangat berkaitan karena dalam kriteria akuntabilitas mengacu terhadap situasi yang berkaitan dengan penilaian terhadap pembentukan APBD dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Kaitannya dengan akuntabilitas, dalam konteks Indonesia, khususnya provinsi aceh. Akibat masalah yang terjadi di aceh, pemerintah pusat memberikan perhatian

lebih ke pemerintah daerah, dalam penandatanganan kesepakatan damai di Helsinki pada bulan agustus 2005, antara pemerintah pusat dengan gerakan aceh merdeka (GAM) yang menyebabkan aceh menerima status ekonomi khusus dan alokasi besarbesaran sumber daya keuangan untuk wilayah aceh. Akibatnya, pemerintah daerah aceh menerima jumlah alokasi dana yang belum pernah terjadi dari sumber keuangan pemerintah pusat. Sehingga Lembaga–Lembaga pemerintah daerah di aceh, bisa dibilang tidak memiliki kapasitas yang efektif untuk mengelola dan menghabiskan alokasi dana tersebut. Sehingga timbul isu-isu bermasalah akuntabilitas pemerintah daerah aceh, seperti kurangnya perencanaan keuangan dan penganggaran, rendahnya kualitas pelaporan keuangan dan kurangnya transparansi akuntabilitas. 1. Kurangnya perencanaan keuangan dan penganggaran Sumber keuangan merupakan elemen paling penting yang diperlukan untuk proses pembangunan. Melalui anggaran, sumber daya di aceh dapat distribusikan secara efisien dan optimal. Oleh karena itu pengelolaan anggaran yang memuaskan merupakan tantangan utama dan diperlukan perhatian khusus bagi pemerintah daerah aceh sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kondisi ekonomi warganya. Proses penganggaran dirumuskan dalam peraturan pemerintah, namun pemerintah daerah aceh tidak bekerja dengan baik, misalnya dalam pengajuan anggaran melebihi batas waktu yang ditentukan dan isi dari dokumen anggaran tidak memadai. Selain kurangnya integrasi antara perencanaan dan implementasi, ketelambatan dalam menyelesaikan anggaran juga dipengaruhi dari berbagai pihak eksekutif, legislatif dan partai politik lainnya yang menyebabkan keterlambatan persetujuan anggaran. 2. Rendahnya kualitas pelaporan keuangan dan kurangnya transparansi akuntabilitas Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tugasnya dengan menyusun (LAKIP). LAKIP mewajibkan pemerintah daerah untuk menyerahkan untuk menyerahkan laporan pertanggung jawaban kinerja setiap akhir tahun fiskal, Anggaran tahunan dan anggaran pendapatan belanja daerah harus disetujui dan dilaporkan ke badan legislatif dan masyarakat luas. Laporan keuangan yang tepat merupakan komponen penting dimana akuntabilitas diharapkan dan ditunjukkan. Melalui laporan keuangan, stake holder dapat melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah. Di aceh, terdapat kurangnya laporan keuangan oleh pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan RI menjelaskan , banyak pemerintah daerah di aceh tidak menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu.

Selain keterlambatan penyampaian laporan keuangan, pejabat publik juga gagal memberikan laporan yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi. Sehingga tidak adanya transparansi dan kesesuaian dalam penyerahan laporan keuangan rawan akan penyalahgunaan dana publik. Masalah kurangnya akuntabilitas anggaran dan rendahnya tingkat efisiensi masih disuarakan oleh pengawas media dan pengawas korupsi. Masalah ini lebih signifikan mengingat bahwa aceh merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Namun , pada saat yang sama, aceh tetap provinsi termiskin keempat di Indonesia. Ini jelas menunjukkan manajemen dan akuntabilitas praktek-praktek keuangan yang buruk oleh otoritas pemerintah. Hal ini juga dipertanyakan apakah pemerintah daerah berkomitmen dalam meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, serta memberikan hal yang lebih baik dalam hal keuangan. Meskipun pemerintah aceh telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas anggaran, proses itu tetap bermasalah dan belum memuaskannya hasil yang diinginkan, khususnya dibidang pengelolaan anggaran serta ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas dan kapabilitas pejabat publik. Sehingga timbulnya isu-isu bermasalah kurangnya akuntabilitas dan good governance dalam pengelolaan dana di aceh.