Pancasila Sebagai Etika Politik.pptx

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Disusun Oleh: Aditya Fahlevi Andre Alvalis Fadil Nurullah Mirinda Rifkal Alfansyah

LATAR B E LAKAN G

Kesadaran etik yang merupakan kesadaran relational akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai pancasila itu diyakini kebenarannya, kesadaran etik juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral pancasila itu dapat di breakdown kedalam norma-norma yang di berlakukan di Indonesia. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keadilan bersama. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan rakyat yang adil dan makmur lenyap ditelan kepentingan politik pribadi.

Apa pengertian etika ?

Bagaimana pengertian nilai, norma dan moral ?

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hubungan antara nilai, norma dan moral ? Bagaimana pengertian etika politik ?

Apa defenisi dimensi politis manusia ? Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pancasila sebagai sumber etika politik ?

Pengertian Etika Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi mendasar tentang ajaran-ajaan dan pandangan-pandangan moral.

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikat dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

Etika Umum

Etika Khusus

ETIKA UMUM

yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.

ETIKA KHUSUS

Yaitu membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun mahluk sosial (etika sosial).

Pancasila dalam Etika Politik Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme dan demokrasi. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusiinstitusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara.

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan: Legitimasi hukum

Legitimasi demokratis

Legitimasi moral

Pancasila Sebagai Sistem Etika Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan suatu pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Disamping ituh, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam masyarakat,bangsa, dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Normanorma itu meliputi:

Norma Moral

Norma Hukum

Norma Moral yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik maupun buruk, sopan maupun tidak sopan, susila atau tidak susila.

Norma Hukum Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peratran hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hubungan Nilai, Norma, Dan Moral Nilai berbeda dengan fakta di mana fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai dengan demikian tidak bersifat kongkret yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu, terlepas dari penilaian manusia.

Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila 1.Pluralisme Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang.

2.Hak asasi manusia Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan.

3.Solidaritas bangsa Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan.

4. Demokrasi Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup.

5. Keadilan sosial Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan.

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik 1.Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hakasasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

3.Sila Persatuan Indonesia Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, dimana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

4.Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan Negara dimana segala kebijakan, kewenangan dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat.

5.Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara.

Kesimpulan Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun penyelenggara negara. Oleh karena itu, kehidupan politik meliputi berbagai aktivitas politik akan dinilai etis jika selalu berpijak kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.