Pancasila Sebagai Sistem Etika

PANCASILA PANCASILA SEBAGAI SEBAGAI SISTEM SISTEM ETIKA ETIKA Oleh :  Kelompok VII 1.Yeni Puji Astutik 060210102003 2.Deacy Rubicca 060210102162 3.Nina Kinanti 060210102241 4.Kasiani 060210102242 5.Kukuh Setyo Pambudi 070210102010 6.Tini Wulandari 090210102019 7.Nurani Aisyah 090210102031 8.Laili Mei Ari Putri 090210102054 9.Jayanti Oktaviana 090210102064  

Pancasila

Filsafat

sebagai suatu filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. filsafat teoritis filsafat praktis

Etika

Etika Umum Etika Khusus

ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987).

A. PENGERTIAN NILAI, NORMA, Dan MORAL Nilai

sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek tetapi bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.

Max Sceler

Walter G.Everet

•Nilai-nilai kenikmatan •Nilai-nilai kehidupan •Nilai-nilai kejiwaan •Nilai-nilai kerohanian

Nilai-nilai Nilai-nilai Nilai-nilai Nilai-nilai Nilai-nilai Nilai-nilai Nilai-nilai Nilai-nilai

ekonomis kejasmanian hiburan sosial watak estetis intelektual keagamaan

Notonagoro

Nilai material Nilai vital Nilai kerokhanian

Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya

1. Nilai dasar Dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata (praksis), namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar disebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat praksis. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu.

2. Nilai instrumental Untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan praksis maka nilai dasar tersebut di atas harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai instrumental merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar.

3. Nilai praksis Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental itu. Oleh karena nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem maka perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut.

Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Nilai

moral dan etika

Norma

wujud kongkrit

Berkaitan erat

Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik Etika adalahilmu pengetahuan yang membahas tentang kesusilaan.

B. PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dasar filosofis Pancasila

dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis.

hakikat dari masing-masing sila: 1. Sila pertama Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga dari negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa 2. Sila kedua Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab.

3. Sila ketiga Untuk terwujudnya suatu negara sebagai organisasi hidup manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa. 4. Sila keempat Terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu negara tertentu. Sehingga dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasakan pada nilai bahwa akyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka merupakan suatu keharusan bahwa negara harus berifat demokratis hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin baik sebagai individu maupun secara bersama. 5. Sila kelima Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga negaranya maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaaminan perlindungan bagi seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai. 2.Inti nilai-nilai Panccasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. 3.Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebagai konsekuensinya jikalau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu diubah maka sama halnya dengan pembubaran negara Proklamasi 1945, hal ini sebagaimana terkandung dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, diperkuat Tap. No. V/MPR/1973. Jo. Tap. No. IX/MPR/1978.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental Negara

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.

Adapun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung Empat Pokok Pikiran yang bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Pokok Pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.

Pokok Pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejateraan umum bagi seluruh warga negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima. Pokok Pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat.. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat. Pokok Pikiran keempat menyatakan bahwa, negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjujung tinggi keberadapan semua agama dalam pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua.

C. MAKNA NILAI-NILAI SETIAP SILA PANCASILA

Sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai bahwa negara yang yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya.

Persatuan Indonesia mengandung nilai nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius. Yaitu nasionalisme yang bermoral ketuhanan yang maha esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan.

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Negara adalah dari oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

nilai-nilai keadilan

keadilan distributif keadilan legal keadilan komutatif