Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah *Secara etimologi “Otonomi” berasal dari bahasa latin autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan.



Berdasarkan etimologis tersebut otonomi diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri,jadi otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Undang Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ,terdapat beberapa pengertian yaitu : *Pemerintah daerah meliputi : Gubernur,Bupati / wali kota



dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Mengapa harus ada otonomi daerah ? 



Karena Indonesia adalah Negara kesatuan,negara kesatuan dibedakan menjadi 2 bagian yaitu negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi dan Desentralisasi. Arti Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi yaitu :

1.

Sistem Sentralisasi artinya Suatu sistem dimana semua urusan negara diatur dan diurus oleh pemerintah pusat ,daerah tinggal melaksanakannya.

2.

Sistem Desentralisasi artinya Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing – masing.

Dasar Hukum dilaksanakannya otonomi daerah adalah : A) UUD 1945 Pasal 18. B) Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah. C) UU No.32 tahun 2004.tentang Pemerintah daerah.

Pembentukan daerah otonomi ,harus memenuhi syarat teknis , administratif dan fisik yaitu : 1.

Syarat teknis meliputi : a) b) c) d) e)

Kemampuan ekonomi. Potensi daerah. Jumlah penduduk. Luas wilayah. Sosial budaya & politik.

2. Syarat Administratif meliputi : 



Untuk propinsi harus ada persetujuan DPRD kabupaten / kota gubernur dan menteri dalam negeri. Untuk kabupaten kota harus ada persetujuan DPRD / Kota ,bupati dan menteri dalam negeri.

3. Syarat Fisik kewilayahan : A) Propinsi baru paling sedikit lima kabupaten. B) Kabupaten baru paling sedikit lima kecamatan. C) Kota baru paling sedikit empat kecamatan. D) Calon ibu kota : Saran & Prasarana pemerintah.

Sistem Sentralisasi 

a.

b.

b.

Kelebihan sistem sentralisasi yaitu : Terdapat persamaan dari pusat sampai daerah. Terdapat kesederhanaan hukum. Pemerintah pusat langsung dapat mengurusi pemerintahan sampai tingkat daerah.









Kelemahan sistem Sentralisasi yaitu : Terjadi penumpukan pekerjaan yang menghambat pekerjaan lainnya. Kurang adanya kesempatan dari rakyat untuk memikirkan daerahnya Terjadi ketidak sesuaian peraturan antara pusat dan daerah.

Sistem Desentralisasi 





Kelebihan sistem Desentralisasi : Peraturan daerah sesuai dengan pemerintah daerah setempat. Peraturan sesuai dengan perkembangan demokrasi dan pembangunan daerah.







Kelemahan sistem Desentralisasi : Tidak adanya keseragamnya peraturan antar daerah. Kurang hemat dalam menggunakan uang negara.

Pengertian dari Kewenangan daerah :  Pemberian

otonomi daerah tidak berarti daerah dapat mengurus semua urusan pemerintah akan tetapi ada beberapa kewenangan tertentu yang masih di atur oleh pusat.

Kewenangan daerah : 

    

Yang masih dipegang oleh pusat yaitu :Politik luar negri. Pertahanan dan keamanan Peradilan / Justice. Moneter dan fiskal. Agama. Kewenangan bidang lain yang ditetapkan pemerintah.

•

• • •

yang diserahkan kepada daerah secara penuh :Bidang pemerintahan Bidang Kesehatan. Bidang Pendidikan. Bidang Pekerjaan umum. Bidang Penanaman modal.

Dalam melaksanakannya otonomi daerah ,Indonesia menganut 3 asas berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 yaitu : Asas Desentralisasi artinya Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI. Asas Dekonsentrasi artinya Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Asas Pembantuan artinya Penugasan pemerintah membantu tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab kepada yang menugaskannya