Nor Ma

Peraturan , Norma & Hukum

Pedoman hidup yang berlaku di masyarakat

kebaikan keteraturan

menciptakan

merupakan

norma Dibagi menjadi agama

kesusilaan

kesopanan

hukum

Norma / kaidah

pedoman hidup/petunjuk hidup manusia tentang baik dan tidak baik, benar dan salah,tepat tidak tepat,pantas tidak pantas, susila atau kurang susila yang berlaku di masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama.

Macam-macam norma di Indonesia nama sumber kegunaan Agama

TuhanYME

kesusilaan Hati nurani kesopanan Adat/pergaulan

Hukum

UU/peraturan negara

sanksi

Menjadikan sikap Dosa, neraka dan perilaku dalam hidup sehari-hari Membentuk perilaku Rasa bersalah, baik sesuai hati penyasalan nurani Membentuk perilaku diasingkan yang disesuaikan dengan adat yang Dikucilkan berlaku Melindungi Penjara, denda kepentingan warganegara Indonesia

“Contoh penerapan norma” 1. Norma agama Misal : + melaksanakan ibadah sesuai agama + menjauhi larangan agama + jangan jemu-jemunya berdoa

2. Norma kesusilaan Misal :

   

hendaklah bertindak sabar berlaku jujur terhadap siapa pun hendaklah bersikap rendah hati

3. Norma kesopanan Misal ; + menghormati yang lebih tua + hendaklah bersikap ramah,rukun. + tidak berbicara sambil makan + ketuklah pintu sebelum masuk rumah orang

4. Norma hukum contohnya: + sanksi tegas pada pelanggar hukum tanpa membedabedakan + pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM ( Surat Izin Mengemudi ) + menaati UU yang berlaku

Fungsi dan tujuan norma : Sebagai jaminan perlindungan atas diri dan kepentingannya Pedoman hidup dalam pergaulan Agar tidak terjdi benturan kepentingan Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat

Yang perlu diketahui.. Norma yang paling tua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersifat universal, artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Norma kesopanaan berbeda beda di setiap daerah, terbentuk dari adat istiadat masyarakat yang berlaku. Sehingga norma kesopanan disebut bersifat lokal. Norma kesopanan dibuat menyesuaikan perkembangan zaman. Diantara norma-norma yang ada, norma hukum dianggap paling tegas karena sanksinya tegas dan jelas Pada hakekatnya, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia secara pribadi dan masyarakat.

Hukum ? •

Menurut J.S.T. Simorangkir “peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, serta terhadap pelanggaran-pelanggaran dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.” • Menurut Mochtar Kusumaatmadja “keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur pergaulan dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.”

Unsur Unsur Hukum : 1. Peraturan mengenai tingkah laku 2. Dibuat oleh badan resmi yang berwajib 3. Bersifat memaksa, dan sanksinya tegas 4. Bertujuan mewujudkan perdamaian Syarat peraturan yang baik: 1. Bertujuan mewujudkan keteraturan 2. Dilandasi prisip keadilan,perdamaian 3. Proses penyusunannya secara demokratis 4. Memperhatikan kebutuhan masyarakat

Syarat-syarat peraturan disebut hukum: a. peraturan tsb mengatur perilaku manusia b. dibuat oleh pejabat yang berwenang c. bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan d. bersifat mengikat dan memaksa • Unsur-unsur negara hukum: a. terdapat jaminan atas hak dasar manusia b. pembagian kekuasaan c. pemerintahan yang berdasarkan hukum d. adanya lembaga peradilan

•

Menurut

TEMPAT BERLAKU Menurut

Menurut

SUMBER

ISI

PEMBAGIAN HUKUM Menurut

Menurut

SIFAT

BENTUK Menurut

WAKTU BERLAKU

Pembagian hukum Menurut a. b. c. d. e.

Sumbernya UU : tercantum dalam perundangan kebiasaan : kegiatan yang diulang-ulang traktat : melalui perjanjian antar negara yurisprudensi: dari keputusan hakim terdahulu doktrin : dari pendapat para ahli hukum

Menurut Bentuknya a. hukum tertulis : tercatat dalam peraturan perundangan b. hukum tidak tertulis:dari kebiasaan masyarakat yang terus menerus

.H U K U M.

Menurut Isinya a. hukum privat = hukum sipil hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan atau perorangan dengan lembaga menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Meliputi : hukum perdata hukum perniagaan hukum waris hukum perkawinan b. hukum publik = hukum negara hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara /warga ngara dengan alat –alat kelengkapannya dengan menitikberatkan kepada kepentingan publik. Meliputi : hukum administrasi hukum pidana hukum internasional

Menurut Tempat Berlakunya a. Hukum lokal : hukum yg berlaku didaerah b. Hukum nasional : hukum yg hanya berlaku di 1 negara c. Hukum internasional : hukum yg berlaku disegala bangsa Menurut Waktu Berlakunya a. Ius constitutum : hukum sedang berlangsung b. Ius constituendum : hukum yang brlk akan datang c. Ius naturale : kapanpun di segala bangsa Menurut Sifatnya a. hukum memaksa : wajib dilaksanakan b. hukum mengatur

a. hukum privat = hukum sipil hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan atau perorangan dengan lembaga menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Meliputi : hukum perdata hukum perniagaan hukum waris hukum perkawinan b. hukum publik = hukum negara hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara /warga ngara dengan alat –alat kelengkapannya dengan menitikberatkan kepada kepentingan publik. Meliputi : hukum administrasi hukum pidana hukum internasional

Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik Perbedaan isi

pelaksanaan

penafsiran

Hukum privaat

Hukum publik

Mengatur hubungan orang Mengatur hukum antara yang satu dengan yang warganegara dengan lain, menitikberatkan pemerintah, menitikberatkan kepentingan perorangan kepentingan umum Diambil tindakan jika terjadi pelanggaran jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan pada pengadilan

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, maka alat kelengkapan negara ( polisi, jaksa, hakim ) akan segera bertindak

Terdapat berbagai Hanya penafsiran otentik penafsiran terhadap UU ( hanya menurut arti dalam hukum perdata UU hukum pidana itu sendiri)

Tata urutan Perundangan di NKRI Bangsa indonesia sudah 3 kali merubah tata urutan perundangan yang diatur dalam keputusan presiden dan UU, terakhir kali tercantum dalam UU no.10 tahun 2004, yaitu : 1. UUD 1945 2. Undang Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Kepres 5. peraturan daerah

The End