Organisasi Bank Indonesia Fix.docx

MAKALAH ORGANISASI BANK INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kebanksentralan

Oleh: Kelompok 11: 1. 2. 3. 4.

Rizka Fadilah Ulfa Vira Destri Tami Yuyun Agustin Putri

(01031181621036) (01031181621049) (01031181621261) (01031281621084)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI (2019)

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini yang berjudul “Organisasi Bank Indonesia” yang merupakan salah satu tugas dari Mata Kuliah Kebanksentralan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena kemampuan dan pengalaman penulis masih ada dalam keterbatasan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, demi perbaikan dalam makalah ini selanjutnya. Semoga makalah ini bermanfaat sebagai sumbangsih penulis demi menambah pengetahuan bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih semoga Allah Swt senantiasa meridhoi segala usaha kita.Aamiin

Indralaya, 11 Maret 2019

Penulis

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Secara umum, struktur organisasi setidaknya menggambarkan empat sisi dasar yaitu hierarki kewenangan, departemensisasi/pembidangan tugas, rentang kendali,

dan

staffing.

Bagan

organisasi

adalah

suatu

diagram

yang

menggambarkan tingkat kewenangan, pembagian kerja, dan rentang kendali suatu organisasi (Kreitner dan Kincki, 2000). Berdasarkan hierarki kewenangannya, organisasi bank sentral terdiri atas dua tingkat yaitu organisasi tingkat atas dan organisasi pelaksana atau operasional. Organisasi tingkat atas adalah unit dengan kewenangan memutuskan arah kebijakan dan tujuan lembaga. Adapun organisasi pelaksana atau operasional adalah unit – unit yang dibentuk dengan tugas dan kewenangan melaksanakan kebijakan dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan unit dengan kewenangan tertinggi. Dalam penerapannya, walaupun bank – bank sentral umumnya memiliki misi dan tujuan yang sama yakni sebagai otoritas moneter dengan tujuan utama memelihara stabilitas harga; organisasi dan struktur koordinasi antar unit maupun antar otoritas berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan struktur tersebut antara lain dipengaruhi lingkup mandat, kompleksitas tugas yang dimandatkan, sosio-politik, ketatanegaraan, serta sistem ekonomi dan keuangan masing – masing negara.

3

1.2. Perumusan Masalah 1. Apa itu organisasi Bank Sentral ? 2. Bagaimana stuktur wewenang dan organisasi Bank Sentral ? 3. Bagaimana struktur wewenang dan organisasi Bank Indonesia dan bagaimana perkembangan organisasi Bank Indonesia dari masa kemasa ? 1.3. Tujuan 1. Untuk mengetahui apa itu organisasi Bank Indonesia. 2. Memberikan gambaran umum organisasi tingkat atas bank – bank sentral khususnya mengenai pembidangan, tata cara pemilihan dan mekanisme pengambilan keputusan pada unit pemutus kebijakan. 3. Memberikan gambaran bagaimana perkembangan fungsi dan tugas memengaruhi perkembangan organisasi Bank Indonesia.

4

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Organisasi Bank Sentral Struktur organisasi setidaknya menggambarkan empat sisi dasar yaitu

hierarki kewenangan, departemensisasi/pembidangan tugas, rentang kendali, dan staffing. Bagan organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tingkat kewenangan, pembagian kerja, dan rentang kendali suatu organisasi (Kreitner dan Kincki, 2000). Berdasarkan hierarki kewenangannya, organisasi bank sentral terdiri atas dua tingkat yaitu organisasi tingkat atas dan organisasi pelaksana atau operasional. Organisasi tingkat atas adalah unit dengan kewenangan memutuskan arah kebijakan dan tujuan lembaga. Adapun organisasi pelaksana atau operasional adalah unit – unit yang dibentuk dengan tugas dan kewenangan melaksanakan kebijakan dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan unit dengan kewenangan tertinggi.

2.2

Struktur Wewenang dan Organisasi Bank Sentral Berdasarkan wewenangnya, menurut Chen Yuan (1990) organisasi bank

sentral terdiri dari dua level/tingkat, yaitu tingkat yang mempunyai kewenangan tertinggi (the highest authority) dan unit-unit di bawahnya (the second level). Badan dengan kewenangan tertinggi terdiri atas badan pembuat kebijakan (policy making board), badan pelaksana kebijakan (executing board), dan badan pengawas (supervisory board). Adapun unit-unit di bawahnya adalah unit-unit pelaksana operasional yang umumnya berada di bawah badan pelaksana kebijakan. Bo-Yung Chung (1992) menguraikan tiga badan yang memiliki kewenangan tertinggi di Bank Sentral sebagai berikut:

5

1.

Badan Pembuat Kebijakan Badan pembuat kebijakan adalah badan atau unit dalam organisasi bank sentral yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk memformulasikan dan menetapkan kebijakan. Badan pembuat kebijakan umumnya berbentuk dewan (council) yang jumlah anggotanya bervariasi antar satu bank sentral dengan lainnya. Jumlah anggota dewan tersedikit adalah 4 anggota (misalnya the Nederlandsche Bank-Belanda) dan terbanyak Banque de France-Prancis dengan jumlah anggota dewan sebanyak 13 orang. Sebagian besar berkisar 6 sampai 9 orang termasuk Bank-Amerika Serikat (6 orang), Deutsche Bundesbank (6 orang), Bank Indonesia (7 orang), dan Bank of Japan (9 orang). Penunjukan ketua dan anggota badan pembuat kebijakan pada organisasi bank sentral tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Pada

negara

yang

bank

sentralnya

independen,

umumnya

penunjukan/pengangkatan ketua dan anggota badan pembuat kebijakan dilakukan oleh kepala pemerintahan dan harus mendapat persetujuan dari parlemen. Sedangkan pada bank sentral

yang kurang independen,

penunjukan/pengangkatan ketua dan anggota dilakukan oleh Kepala Pemerintahan tanpa harus mendapat persetujuan parlemen. Ketua Badan Pembuat Kebijakan dapat berasal dari bank sentral sendiri maupun berasal dari luar. Apabila ketua badan pembuat kebijakan berasal dari bank sentral, maka bank sentral tersebut lebih independen dan diketuai oleh gubernur/chairman/presiden. Sebaliknya, apabila ketua Badan Pembuat Kebijakan berasal dari luar bank sentral, maka bank sentral tersebut umumnya kurang independen, dan ketua Badan Pembuat Kebijakan biasanya adalah menteri keuangan atau pemerintah.

2.

Badan Pelaksana Kebijakan Badan pelaksana kebijakan adalah unit dalam organisasi bank sentral yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan pembuat kebijakan. Selain itu, badan pelaksana kebijakan juga

6

bertugas melakukan tindakan-tindakan administratif serta bertindak sebagai wakil resmi dari organisasi bank sentral sebagai badan hukum dalam berhubungan dengan pihak luar.

Sistem yang digunakan oleh badan pelaksana kebijakan dapat dibedakan atas council system (sistem dewan) dan unilateral system (sistem unilateral). Dalam sistem dewan, tanggung jawab keputusan merupakan tanggung jawab bersama. Sementara dalam sistem unilateral, tanggung jawab keputusan berada pada

pengambil

keputusan

gubernur/chairman/presiden.

tertinggi

Badan

pelaksana

yang

umumnya

kebijakan

pada

adalah umumnya

dilengkapi dengan subordinate organizations sebagai pelaksana kegiatan operasional sehari-hari.

3.

Badan Pengawas Badan pengawas adalah unit organisasi bank sentral yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada bank sentral. Ruang lingkup tugas dari badan pengawas bervariasi antara bank sentral yang satu dengan yang lainnya dan dapat dibagi menjadi: 

Lingkup pengawasan kebijakan Lingkup tugas badan pengawasan adalah memastikan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh badan pemutus kebijakan dilaksanakan sesuai prinsip dan proses pengambilan keputusan yang benar, dan bahwa pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.



Lingkup pengawasan operasional Lingkup tugas badan pengawasan adalah memastikan pelaksanaan tugas bank sentral terkait pengelolaan sumber daya telah dilaksanakan secara wajar dan rasional.



Lingkup pengawasan kebijakan maupun operasional bank sentral Pada umumnya badan pemutus kebijakan dapat sekaligus menjadi badan pengawas untuk bidang pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain,

7

badan pengawas lebih fokus pada pengawasan kegiatan operasional bank sentral. Selanjutnya Chen Yuan menjelaskan bahwa jumlah badan pada organisasi Bank Sentral yang memiliki wewenang tertinggi dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Pertama, Bank Sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada satu badan, misalnya Federal Reserve System of the United States, De Nederlandsche Bank, dan Bank of Thailand. Kedua, Bank Sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada dua badan yang terpisah, misalnya Bank of Japan, Bank of England dan Banca de Italiana. Ketiga, Bank Sentral yang wewenang membuat kebijakan, wewenang melaksanakan kebijakan, dan wewenang mengawasi kebijakan berada pada tiga badan terpisah yaitu policy making board, executive board dan supervisory board, misalnya Banca de France, the National Bank of Belgium, dan the National Bank of Switzerland.

Struktur Pimpinan Bank Sentral dan Governance System Bank Sentral Kendali kepemimpinan bank sentral berada pada suatu dewan yang dipimpin oleh seorang gubernur/chairman/presiden. Dalam hal bank sentral menerapkan sistem tata kelola tunggal (one/single tier governance system), dewan umumnya disebut Dewan Gubernur/Board of Governor, Dewan Direktur/ Board of Director atau Governing Council. Dalam hal bank sentral menerapkan two tier system, maka organisasi mengenal dua bentuk dewan yakni Dewan Pemutus Kebijakan/Policy Board dan Dewan Pelaksana Kebijakan/Executive Board atau Management. Jumlah anggota Dewan Gubernur atau Excecutive Board atau Policy Board bervariasi dari satu bank sentral dengan ban sentral lainnya. Dalam pelaksanaannya, penggambilan keputusan umumnya dilakukan dengan cara voting berdasarkan mayoritas terbanyak atau dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan kebijakan. Dalam kaitan ini, sejumlah bank sentral memberikan kewenangan gubernur/chairman/presiden bank

8

sentral untuk menetapkan kebijakan dalam hal tidak tercapai kemufakatan daalm penetapan kebijakan, atau menetapkan kebijakan berdasarkan voting terbanyak yang menyetujui rancangan kebijakan untuk ditetapkan. Perundangan juga menetapkan minimum jumlah anggota dewan yang hadir untuk menetapkan kebijakn serta tata cara pengambilan kebiajkan dalam kondisi darurat/kondisi yang tidak memungkinkan seluruh atau syarat kuorum pertemuan dipenuhi khususnya terkait situasi dan kondisi keamanan. Struktur organisasi dan jumlah unit-unit manajemen pelaksana berbeda antara satu bank sentral dengan lainnya. Faktor pimpinan dan lingkup mandat serta lingkungan mempengaruhi penetapan bentuk struktur organisasi unit-unit pelaksana ini. Bentuk sederhana dengan penerapan one-tier system adalah De Nederlandsche Bank. Adapun contoh bank sentral dengan two-tier system ditunjukkan pada struktur organisasi Reserve Bank of Australia. Di samping memiliki lebih dari satu badan pemutus (memisahkan badan pemutus kebijakan moneter yang berada pada Dewan Gubernur), bank sentral ini membentuk badan pemutus untuk kebijakan di bidang sistem pembayaran. Bank juga membentuk Komite Eksekutif sebagai badan pelaksana kebijakan.

2.3

Sruktur Wewenang dan Organisasi Bank Indonesia Struktur organisasi dan manajemen Bank Indonesia tidak terlepas dari

perkembangan fungsi dan peran yang dimandatkan serta aspek-aspek yang mempengaruhi bentuk dan mekanisme kerja dan hubungan baik internal maupun eksternal seperti visi, misi, sistem sosio-politik, ekonomi, dan keuangan dan lainlain. Perkembangan Struktur Organisasi dan Manajemen Bank Sentral di Indonesia 1828-2013 Seiring perkembangan dan atau perkembangan mandat yang diberikan kepada bank sentral di Indonesia, struktur dan manajemen organisasi bank sentralpun mengalami perubahan. Pada era awal pendirian Javasche Bank, dengan mandat sebagai bank sirkulasi (sedangkan otoritas moneter merupakan

9

kewenangan De Nederlandsche Bank) dengan struktur organisasi yang sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan tugas diantaranya di bidang statistik ekonomi dan perkembangan tugas bank sirkulasi yang tidak hanya pada distribusi namun juga pada pencetakan uang, struktur organisasi De Javasche Bank mengalami perkembangan. Struktur organisasi Bank Indonesia yang pada awalnya pendiriannya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 yang mengesahkan nasionalisasi De Javasche Bank, menyiratkan pemisahan fungsi pemutus kebijakan pelaksana kebijakan pada bada tertinggi lembaga. Fungsi tersebut yang semula pada Direksi (pada era akhir De Javasche Bank) dipisahkan menjadi kewenangan Dewan Moneter (sebagai badan pelaksana kebijakan). Sedangkan fungsi badan pengawasan menjadi bagian dari unit pelaksana. Pemberlakuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, berdampak pada penyatuan kembali kembali fungsi badan pemutus kebijakan dan badan pelaksana kebijakan. Kedua kewenangan tersebut melekat pada Dewan Direksi. Di samping itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1973, lembaga ini diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas badan dan lembaga negara termasuk Bank Indonesia. Dengan kata lain, lembaga ini memiliki kewenangan pengawasan terbatas yani pengelolaan keuangan Bank Indonesia. Struktur organisasi Bank Indonesia kembali mengalami perubahan dengan diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (UU BI). Perubahan terdapat pada nama badan pemutus sekaligus pelaksana kebijakan dari Dewan Direksi menjadi Dewan Gubernur, dan pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia.

Badan ini tidak dimandatkan untuk melakukan

pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan yang menjadi bidang tugas bank sentral. Dengan demikian, terdapat dua badan eksternal dengan kewenangan supervisi terhadap Bank Indonesia yaitu Badan Supervisi Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini pada hakekatnya mengalami dua fase

10

perubahan yaitu organisasi masa transisi dengan mandat pengalihan fungsi Otoritas Perbankan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dan fase perubahan organisasi Bank Indonesia yang diberlakukan saat ini dengan mandat tunggal sebagai Otoritas Moneter.

Struktur Pimpinan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Bank Indonesia Saat Ini Struktur organisasi Bank Indonesia terdiri dari dua tingkat, yaitu kewenangan tertinggi dan tingkat dibawahnya. Organisasi dengan kewenangan sebagai badan pemutus kebijakan melekat pada Rapat Dewan Gubernur. Dewan Gubernur berdasarkan prinsip single accountability-sebagai badan pelaksana kebijakan yang juga sekaligus sebagai badan supervisi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Gambaran struktur dan mekanisme pengambilan keputusan oleh badan pemutus dan pelaksana kebijakan di Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Rapat Dewan Gubernur Rapat Dewan Gubernur merupakan badan pemutus kebijakan bersifat prinsipil dan strategis yang mempunyai dampak luas, baik kedalam maupun ke luar Bank Indonesia misalnya kebijakan penetapan suku bunga SBI atau BI-rate, kebijakan pengaturan pembayaran, kebijakan pengaturan dan pengawasan bank, penetapan sasaran strategis Bank Indonesia dan lain-lain. Undang-Undang Bank Indonesia mengatur tata cara pengambilan keputusan kebijakan antara lain sebagai berikut: (i) Syarat sahnya suatu penyelenggaran Rapat Dewan Gubernur: Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur; (ii) Tata cara pengambilan keputusan: pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir. 2. Dewan Gubernur

11

Dewan Gubernur merupakan badan pelaksana kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur. Setiap anggota Dewan Gubernur menetapkan kebijakan operasional dengan merujuk pada kebijakan prinsipil yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur, sesuai bidang kewenangan masing-masing. Berdasarkan UU BI, Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, setidaknya empat dan sebanyak-banyaknya tujuh anggota Dewan Gubernur. Saat ini, struktur Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan empat anggota Dewan Gubernur. Undang-Undang juga menetapkan tata cara pengorganisasian Dewan dan kepemimpinan Dewan Gubernur sebagai berikut: i.

Struktur dan jumlah: Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur.

ii.

Kepemimpinan: Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Apabila karena sesuatu hal penunjukan itu tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pimpinan Dewan Gubernur.

iii.

Delegasi wewenang/tugas: dalam melaksanakan tugas sebagi badan pelaksana kebijakan, dilakukan pembagian kerja diantara anggota Dewan Gubernur sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam kaitan itu, Gubernur selaku ketua badan pelaksana kebijakan melakukan pembagian tugas diantara anggotanya. Pembagian kerja diantara anggota Dewan Gubernur didasarkan pada bidang-bidang yang menjadi tugas Bank Indonesia. Pada prinsipnya pembidangan tersebut dilakukan dengan memeprtimbangkan bidang keahlian dari

12

setiap anggota Dewan Gubernur dan dengan memperhatikan keseimbangan pembagian beban kerja. iv.

Koordinasi pelaksana kebijakan: pengoordinasian pelaksanaan tugas dapat dilakukan melalui rapat bidang yang dipimpin oleh Deputi Gubernur yang membawahkan satuan kerja dalam satu bidang tugas Bank Indonesia ataupun dapat pula melalui rapat antar bidang.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Kebijakan Proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan, menciptakan mekanisme checks and balances, dan memastikan termitigasinya risiko (rule making rules). Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan: (i) kepentingan umum, (ii) tujuan yang hendak dicapai, (iii) azas manfaat, (iv) hasil asesmen/kajian yang matang, (v) risiko dan mitigasinya, serta (vi) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 0.1 Proses pengambilan keputusan

13

Sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur (RDG) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Melalui forum ini, Dewan Gubernur menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis. Rapat Dewan Gubernur (RDG)

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip

musyawarah demi

mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Untuk menjaga tata kelola pengambilan keputusan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan apabila telah kuorum yakni dihadiri oleh separuh atau lebih jumlah Anggota Dewan Gubernur. Guna meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Gubernur, materi yang diajukan harus dikaji dan dibahas secara matang dalam forum pembahasan/koordinasi antar satuan kerja, rapat bidang, dan/atau rapat komite. Di Bank Indonesia, terdapat 5 (lima) komite yakni: (i) komite kebijakan moneter, (ii) komite kebijakan stabilitas sistem keuangan, (iii) komite kebijakan sistem pembayaran, (iv) komite pengelolaan cadangan devisa, dan (v) komite sumber daya manusia. Tujuan dari komite ini adalah memastikan rekomendasi atas usulan kebijakan prinsipil dan strategis yang diajukan kepada Dewan Gubernur telah dilakukan berdasarkan analisis dan pembahasan yang mendalam dengan mempertimbangkan aspek risiko dan mitigasinya, serta aspek tata kelola yang baik. Penyelenggaraan Rapat Dewan Gubernur terdiri atas Rapat Dewan Gubernur Bulanan dan Mingguan. Rapat Dewan Gubernur Bulanan merupakan Rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan. Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sejak 2016, pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur Bulanan dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari berturut-turut. Rapat Dewan Gubernur Bulanan hari pertama: (i) memaparkan hasil asesmen terhadap kondisi perekonomian dan outlook kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, dan (ii) membahas dan mengintegrasikan opsi bauran kebijakan. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur Bulanan hari kedua membahas rekomendasi

14

dan menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Sedangkan Rapat Dewan Gubernur Mingguan diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, perkembangan stabilitas sistem keuangan, perkembangan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan/atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Struktur Organisasi Bank Indonesia Struktur organisasi Bank Indonesia saat ini adalah struktur organisasi Bank Indonesia dengan kewenangan tunggal di bidang moneter. Struktur kewenangan Dewan Gubernur sebagai badan tertinggi dengan kewenangan memutus kebijakan dan sekaligus sebagai badan pelaksana kebijakan, serta organisasi level atas (departemenisasi) sebagai unit pelaksana/operasional kebijakan baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan di dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap departemen di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan memiliki jenjang struktur yang mencakup Grup, Divisi, Tim, dan Unit. Secara umum, struktur organisasi departemen sebagai berikut: 

Departemen dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif, dalam suatu departemen terdapat setidaknya satu dan sebanyaknya tiga Grup. Setiap Grup dipimpin oleh seorang Direktur sebagai Kepala Grup.



Suatu Grup dipimpin oleh Kepala Grup. Struktur organisasi Grup dipengaruhi karakteristik pekerjaan. Struktur organisasi juga menunjukkan pemisahan pelaksana tugas utama

dan tugas pendukung. Tugas utama adalah tugas-tugas yang ditetapkan sebagai tugas departemen yang ditetapkan dengan merujuk pada bidang tugas/kegiatan Bank Indonesia. Adapun tugas pendukung pada suatu departemen adalah tugas pengelolaan sumber daya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas utama. Dalam menyusun departemenisasi, Bank Indonesia memperhatikan faktor-

15

faktor seperti kesamaan tugas, fungsi, wilayah, rentang kendali, serta menghindari adanya duplikasi tugas dan wewenang antara satuan kerja yang satu dengan yang lain. Selain itu, Bank Indonesia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yaitu: a)

Objective: misi dan visi satuan kerja mengacu pada misi dan visi Bank Indonesia

b) Alignment: arah strategis satuan kerja selaras dan terintegrasi dengan arah strategis Bank Indonesia (vertical alignment) serta arah strategis satuan kerja lain (horizontal alignment). c)

Outcome Oriented: pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya yang mendorong peningkatan kontribusi (value added) yang berorientasi pada pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian arah strategis satuan kerja dan Bank Indonesia.

d) Governance: sasaran dan tugas dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menghindari penyalahgunaan sumber daya dalam rangka mewujudkan check and balance melalui pendelegasian secara jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap satuan kerja atau unit kerja. e)

Span

of

Control:

rentang

kendali

pengawasan

didasarkan

pada

kesinambungan beban tugas yang menjamin responsivitas pengambilan keputusan. f)

Job Similarity: pengelompokan tugas berdasarkan atas dasar kesamaan sifat atau rumpun tugas.

g) Sustainability: kesinambungan kinerja organisasi dan individu melalui peningkatan kualitas, inovasi, kultur, dan prestasi.

16

Gambar 0.2 Struktur Organisasi Bank Indonesia

1. Organisasi Pelaksana Operasional Kegiatan di Kantor Pusat Bank Indonesia Dapat dikatakan pengorganisasian satuan kerja di Kantor Pusat dilakukan berdasarkan pengelompokan tugas dan peran yang dijalankan dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas tertentu Bank Indonesia. Secara umum, kewenangan Bank Indonesia paksa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan stabilitas system pembayaran. Masing-masing bidang kewenangan tersebut, dilaksanakan oleh unit-unit organisasi di Kantor Pusat sebagai berikut: (1) Organisasi Pelaksana Bidang Stabilitas Moneter

17

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diperlukan beberapa satuan kerja yang dikelompokkan dalam sector moneter untuk mendukung pencapaian tugas-tugas yang telah ditetapkan. Satuan kerja di 18ystem moneter dengan masing-masing tugas utamanya sebagai berikut: a

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan riset di bidang ekonomi, moneter dan 18ystem keuangan yang menjadi pendukung bagi perumusan kebijakan moneter dan makroprudensial, (ii) melakukan pemodelan ekonomi berbasis ekonometri dan general equilibrium, (iii) melakukan analisa kebijakan dan proyeksi ekonomi, (iv) merumuskan pengaturan implementasi kebijakan ekonomi dan moneter, (v) menganalisa isu strategi terkait koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan 18ystem rill, (vi) membangun kerjasama dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi, dan (vii) melakukan macro-risk surveillance terutama risiko nilai tukar dan perbankan serta mengoordinasikan pencegahan dan penanganan krisis.

b

Departemen Pengelolaan Moneter: dengan tugas pokok antara lain : (i) menyelenggarakan operasi moneter rupiah dan valas, (ii) merumuskan pengaturan

pelaksanaan

kebijakan

moneter,

(iii)

melakukan

pengembangan pengelolaan moneter, (iv) menganalisa dan memonitor indicator krisis, (v) menyelenggarakan fungsi agen lelang dalam penerbitan surat berharga 18ystem, (vi) melakukan kerjasama dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan moneter. c

Departemen Pengelolaan Devisa: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan analisa pasar, pengembangan strategi dan alternative instrument investasi cadangan devisa, (ii) mengoptimalakan pengelolaan cadangan devisa dan likuiditas dalam rangka menjaga stabilitas nilai dan kecukupan cadangan devisa, (iii) menyelenggarakan penyelesaian transaksi valas Bank Indonesia, (iv) menganalisa dan memonitor indicator global dalam rangka pelaksaaan protocol manajemen krisis, dan (v) mengelola dan mengembangkan system tresuri Bank Indonesia.

18

d

Departemen

Statistik:

dengan

tugas

pokok

antara

lain:

(i)

mengembangkan statistic dan informasi ekonomi, moneter, system keuangan dan system pembayaran, (ii) merumuskan pengaturan cara perolehan pengelolaan, dan penyajian statistic dan informasi ekonomi, moneter, system keuangan dan system pembayaran, (iii) menyusun dan menyajikan statistic dan informasi ekonomi, moneter, system keuangan dan system pembayaran, (iv) menyusun dan menyajikan proyeksi Neraca Pembayaran, dan (v) melaksanakan kegiatan diseminasi statistic dan informasi serta proyeksi neraca pembayaran Indonesia. e

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan: dengan tugas pokok antara

lain:

(i)

mengumpulkan,

mengolah,

mengelola

dan

mempertukarkan data dan informasi ekonomi, moneter dan keuangan, (ii) melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dan pengawasan terhadap Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan,

(iii)

mengoordinasikan

mengembangkan

sarana

pengembangan

Sistem

pengolahan Informasi

data

dan

Perkreditan

Nasional, (iv) melaksanakan proses perizinan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, (v) mengelola public credit registry dan mendiseminasikan informasi perkreditan, (vi) merumuskan pengaturan Lembaga

Pengelola

Informasi

Perkreditan,

pelaporan

informasi

perkreditan, dan pengaturan pelaksanaan kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri. f

Departemen Internasional: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan asesmen dan studi isu-isu internasional yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional, (ii) melakukan asesmen fundamental ekonomi global dalam rangka surveillance, (iii) menyusun dang mengoordinasikan perumusan strategi dan diplomasi dalam rangka pengelolaan sovereign rating Indonesia dan hubungan investor, (iv) melakukan review dan merumuskan kebijakan internasional, (v) menjalankan fungsi diplomasi dan kerjasama internasional, (vi) melakukan kerjasama internasional,

19

(vii) mendiseminasikan dan memonitor pelaksanaan kesepakatan dan komitmen kerjasama internasional. g

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan penelitian akademik kebanksentralan dalam rangka pengembangan keilmuan kebanksentralan, (ii) mengelola program edukasi kebanksentralan, (iii) mengelola publikasi dan diseminasi hasilhasil penelitian Bank Indonesia, (iv) merencanakan program dan memonitor

implementasi

strategi

pengelolaan

pengetahuan

dan

perpustakaan, (v) mengoordinasikan pelaksanaan fungsi komite dan kesekretariatan komite riset, (vi) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan perencanaan strategi pelaksanaan kebijakan redenominasi mata uang.

(2) Organisasi Pelaksana Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran: a

Departemen Kebijakan Makro-Prudensial: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan asesmen dalam rangka mendorong stabilitas system keuangan guna mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan fungsi intermediasi, (ii) melakukan asesmen risiko stabilitas

system

pembayaran,

makroekonomi

dan

isu

standar

makroprudensial, (iii) melaksanakan riset di bidang makroprudensial, (iv) merumuskan

peraturan

mengoordinasikan

dan

kebijakan

bidang

melaksanakan

maroprudensial,

kerjasama

dalam

(v)

rangka

pencegahan dan penanganan krisis, (vi) megoordinasikan penyusunan informasi makroprudensial. b

Departemen Surveillance Siste Keuangan: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan surveillance bank SIB, bank berpotensi sistemik dan konglomerasi bank, (ii) melakukan penyusunan rekomendasi hasil surveillance,

(iii)

merumuskan

kebijakan

makroprudensial,

(iv)

mendukung pelaksanaan fungsi lender of last resort, (v) melakukan pemantauan kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan makroprudensial,

20

(vi) mengoordinasikan dan mengomunikasikan kegiatan surveillance dan pemantauan rencana penanganan krisis. c

Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM: dengan tugas pokok antara lain: (i) merumuskan kebijakan dan peraturan keuangan inklusif dan UMKM, (ii) Mengembangkan keuangan inklusif dan UMKM, (iii) melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam rangka , (iv) mengevaluasi kebijakan, peraturan dan pelaksanaan pengembangan keuangan inklusif dan UMKM, (v) Melaksanakan pengembangan dan penyediaan informasi terkait keuangan inklusif dan UMKM.

d

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan penelitian dalam rangka perumusan kebijakan di bidang 21ystem pembayaran, (ii) merumuskan peraturan dan menetapkan kebijakan di bidang system pembayaran, (iii) melakukan proses perizinan (memberikan, mecabut atau membatalkan izin) penyelenggaraan jasa 21ystem pembayaran, penyelenggaraan jasa pendukung dan kegiatan lainnya di bidang 21ystem pembayaran, (iv) melakukan pengawasan penyelenggaran 21ystem pembayaran dan kegiatan pedagang valuta asing bukan bank, serta pengolahan kas, (v) melakukan fungsi mediasi, konsultasi dan menyelenggarakan program edukasi terkait perlindungan konsumen 21ystem pembayaran, dan (vi) mengelola data dan informasi penyelenggaraan 21ystem pembayaran.

e

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan instrument 21ystem pembayaran, (ii) merumuskan peraturan 21ystem pembayaran, (iii) menyelenggarakan setelmen dana antarpeserta 21ystem pembayaran, (iv) menyelenggarakan setelmen surat berharga dan menjadi central registry penatausahaan surat berharga 21ystem, (v) menyelenggarakan kliring, (vi) menyelenggarakan 21ystem informasi daftar hitam nasional, dan (vii) merumuskan dan mengelola perizinan peserta anatar lain manajemen kelangsungan kegiatan, sertifikasi

21

anggota, kepatuhan peserta serta pelaksanaan protocol manajemen krisis penyelenggaraan 22ystem pembayaran. f

Departemen Pengelolaan Uang: dengan tugas pokok antara lain: (i) melakukan riset, pengembangan dan perencanaan pengelolaan uang, (ii) melakukan pengadaan bahan uang dan uang, (iii) melakukan distribusi uang dan layanan kas, (iv) melakukan pengolahan uang, (v) merumuskan pengaturan dan melaksanakan pemantauan operasional pengelolaan uang, (vi) melakukan kegiatan penanggulangan pemalsuan uang.

g

Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah: dengan tugas pokok antara lain: (i) melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah dan Bank Indonesia, (ii) melakukan pengelolaan rekening pemerintah termasuk layanan jasa bank untuk pembayaran maupun pelunasan utang pemerintah, (iii) melakukan penyelesaian kredit Bank Indonesia.

(3) Organisasi Shared – Function/Manajemen Intern : a. Departemen Manajemen Strategi dan Tata Kelola: dengan tugas pokok antara lain: (i) merumuskan strategi kelembagaan, (ii) merumuskan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan strategi, (iii) mengelola pertemuan

dan

asistensi

dewan

Gubernur,

(iv)

mengelola

kerumahtanggaan Dewan Gubernur, dan (v) mengelola manajemen risiko dan

manajemen

kelangsungan

kegiatan

Bank

Indonesia,

(vi)

menyelenggarakan fungsi perumusan. b. Departemen Komunikasi: dengan tugas pokok: (i) melakukan pemantauan dan analisa isu strategis dan pemberitaan, (ii) merumuskan rekomendasi strategi dan program komunikasi serta mengoordinasikan pelaksanaan komunikasi kebijakan dan isu kritikal, (iii) melaksanakan peran sebagai juru bicara lembaga, (iv) melaksanakan kegiatan/program komunikasi, dan (v) melakukan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan program komunikasi.

22

c. Departemen Hukum: dengan tugas pokok: (i) memberikan opini/advis hukum, (ii) melakukan analisa dan atau legal review dan harmonisasi rancangan peraturan Bank Indonesia, (iii) mengoordinasikan dan merumuskan aspek hukum kelembagaan dan tugas Bank Indonesia, (iv) mengelola pemberian bantuan hukum kepada pelaksana tugas kedinasan, (v) melakukan penelitian hukum, dan (vi) mengelola informasi hukum. d. Departemen Sumber Daya Manusia: dengan tugas pokok: (i) menyusun cetak biru serta menetapkan kebijakan, sistem dan desain program bidang pengelolaan organisasi dan SDM, (ii) memberikan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, (iii) melaksanakan pengelolaan SDM dan informasi kepegawaian, dan (iv) menyelenggarakan kebijakan organisasi, SDM dan tata kerja, termasuk pemeliharaan SDM serta penyelenggaraan learning centre dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pengetahuan pegawai. e. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi: dengan tugas pokok: (i) menyusun cetak biru rencana strategi, kebijakan dan pengaturan sistem informasi, (ii) merancang, mengembangkan dan menyediakansistem informasi yang terintegrasi, dan (iii) mengelola, mengoperasionalkan dan menyediakan sarana, layanan dan bantuan teknis masalah gangguan sistem informasi. f. Departemen Keuangan Intern: dengan tugas pokok: (i) menetapkan kebijakan, pengaturan, pelaksanaan serta jasa konsultasi di bidang akuntansi, anggaran dan perpajakan, (ii) melakukan perencanaan keuangan dan anggaran, (iii) melakukan pengendalian keuangan, (iv) menyusun laporan keuangan, (v) menyajikan dan mendiseminasikan informasi/data keuangan, (vi) mengembangkan sistem aplikasi akuntansi dan anggaran, (vii) menyelenggarakan operasional sistem akuntansi Bank Indonesia, (viii) menyelesaikan setelmen transaksi intern Bank Indonesia, dan (ix) melaksanakan kewajiban perpajakan Bank Indonesia. g. Departemen Pengelolaan Logistik dan Pengamanan: dengan tugas pokok: (i) merumuskan arah strategi dan kebijakan di bidang logistik,

23

pengamanan

dan

kearsipan, (ii) melakukan

manajemen

logistik,

pengamanan dan kearsipan, dan (iii) menyediakan jasa konsultasi di bidang logistik, dan pengamanan dan kearsipan. h. Departemen Audit Intern: dengan tugas pokok: (i) melakukan kegiatan audit, (ii) menyediakan jasa konsultasi proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, (iii) memfasilitasi pelaksanaan audit oleh pihak ketiga, (iv) mengembangkan kebijakan, prosedur, mekanisme, pedoman kerja audit intern, (v) menjalin dan memelihara kerjasama dengan lembaga di bidang audit intern serta mengelola keanggotaan profesi audit intern dan (vi) melakukan quality assurance terhadap fungsi audit intern Bank Indonesia. i. Departemen Pengelolaan Aset dengan tugas pokok: (i) merumuskan rencana strategi pengelolaan aset Bank Indonesia dan (ii) melaksanakan pengelolaan aset Bank Indonesia termasuk dokumen kepemilikan aset.

2.

Organisasi Pelaksana di Perwakilan Bank Indonesia Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan serta tugas-tugas Bank

Indonesia, telah dibentuk kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) di berbagai daerah. KPw-DN merupakan jaringan kerja kantor pusat dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan berperan aktif memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah. Saat ini terdapat 41 KPw-DN di seluruh Indonesia untuk melaksanakan fungsi dalam rangka menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran di wilayah kerja masing-masing. Ke-42 Kantor Perwakilan Dalam Negeri dimaksud (secara alphabetis berdasarkan kategorinya) sebagai berikut: -

9 KPW wilayah (operasional mencakup seluruh fungsi dan tugas utama Bank Indonesia yakni Moneter, SP, dan surveillance SSK di samping menyelenggarakan kegiatan di bidang manajemen intern, serta menjadi

24

koordinator di wilayah kerjanya). Tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri-Wilayah antara lain: (i) memberikan masukan kepada Dewan Gubernur/kantor pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya, (ii) memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang

komprehensif

serta

memfasilitasi

pengendalian

inflasi,

pemberdayaan sektor riil dan UMKM, (iii) melaksanakan kebijakan stabilisasi sistem keuangan, program perluasan dan pemerataan akses keuangan, (iv) melaksanakan kegiatan perizinan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pembayaran di wilayah kerja masing-masing, (v) mengoordinasikan pelaksanaan tugas kantor perwakilan dalam negeri yang berada dalam negeri yang berada dalam wilayah kerjanya. Kesembilan Kantor Wilayah dan area kerjanya sebagai berikut: (i) Makassar sebagai Kantor Wilayah 1 dengan area mencakup Sulawesi, Maluku dan Papua, (ii) Banjarmasin sebagai Kantor Wilayah II dengan area mencakup Kalimantan, (iii) Denpasar sebagai Kantor Wilayah III dengan area mencakup Bali dan Nusa Tenggara, (iv) Surabaya sebagai Kantor Wilayah IV dengan area mencakup Jawa Timur, (v) Semarang sebagai Kantor Wilayah V dengan area mencakup Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, (vi) Bandung sebagai Kantor Wilayah VI dengan area mencakup Jawa Barat dan Banten, (vii) Padang sebagai Kantor Wilayah VII dengan area mencakup Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan (viii) Palembang sebagai kantor Wilayah VIII dengan area mencakup Sumatera Barat , Riau, Kep. Riau serta Jambi, dan (ix) Medan sebagai Kantor Wilayah IX dengan area Sumatera Utara dan Aceh. -

20 KPwDN Provinsi (operasional mencakup seluruh fungsi dan tugas utama Bank Indonesia yakni Moneter, SP, dan surveillance SSK disamping menyelenggarakan kegiatan bidang manajemen intern). Tugas pokok kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi antara lain: (i) memberikan masukan kepada KPw Wilayah tentang kondisi ekonomi dan

25

sektor keuangan di wilayah kerjanya, (ii) memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah di wilayah

kerjanya

berdasarkan

hasil

yang

didukung

kajian

yang

dengan

penyediaan

komprehensif

serta

informasi

memfasilitasi

pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM, (iii) melaksanakan kebijakan stabilisasi sistem keuangan, program perluasan dan pemerataan akses keuangan, dan (iv) melaksanakan kegiatan perizinan, dan penyelenggaraan dan pengawasan sistem pembayaran di wilayah kerja masing-masing. Ke-20 Kantor Wilayah Provinsi adalah Pekanbaru (provinsi Riau), Bandar Lampung (Provinsi Lampung), Jambi (Provinsi Jambi), Bengkulu (Provinsi Bengkulu), Banda Aceh (Provinsi Aceh), Batam (Kepulauan Riau), Papua (Provinsi Papua), Ambon (Provinsi Maluku), Gorontalo (Provinsi Gorontalo), Ternate (Provinsi Maluku Utara), Manado (Provinsi Sulawesi Utara), Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah), Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur), Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat), Serang (Provinsi Banten), dan Yogyakarta (DIY). -

12 KPwDN Kabupaten/Kotamadya dengan tugas pokok masing-masing antara lain: (i) memberikan masukan kepada KPw Wilayah tentang kondis ekonomi dan sektor keuangan di wilayah kerjanya, (ii) memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan

hasil

kajian

yang

komprehensif

serta

memfasilitasi

pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM, (iii) melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan, program perluasan dan pemerataan akses keuangan, dan (iv) melaksanakan kegiatan perizinan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pembayaran di wilayah kerja masing-masing.

26

Sebagaimana halnya Departemen di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan juga dilengkapi dengan organisasi Shared Function (fungsi dan tugas di bidang manajemen intern seperti pengelolaan logistik, anggaran, sumber

daya

manusia

dan

keprotokolan)

untuk

menunjang

penyelenggaraan fungsi utama tersebut diatas. Sebagai jaringan kerja kantor pusat, KPw-DN diwajibkan untuk membina hubungan, baik dengan Pemda, instansi pemerintah lainnya, maupun masyarakat setempat agar dapat memberi masukan dan sekaligus memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh satuan kerja di kantor pusat maupun di daerah.

3.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, diperlukan

informasi dan analisis mengenai keadaan ekonomi, moneter, dan perbankan yang terjadi di luar Indonesia, khususnya pada pusat-pusat pasar keuangan dan modal dunia. Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan memberikan informasi yang terkait dengan tugas Bank Indonesia kepada pihak di luar negeri, BI membuka beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPw-LN). Saat ini, terdapat empat kantor perwakilan BI, yaitu KPw New York, KPw London, KPw Tokyo, dan KPw Singapura. Adapun tugas yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan tsb adalah:

a. Melakukan kerjasama internasional dalam bentuk (i) membina hubungan dengam Bank Sentral, lembaga keuangan internasional dan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan BI, (ii) melakukan analisa informasi/isu strategis

dan

menyampaikannya

kepada

kantor

pusat,

dan

(iii)

mengoordinasikan dengan kantor pusat pelaksanaan agen dalam penerbitan surat berharga di pasar keuangan internasional. b. Melakukan

hubungan

dengan

investor

dalam

bentuk

(i)

mengomunikasikan perkembangan ekonomi dan kebijakan makroekonomi

27

Indonesia kepada stakeholder dan (iii) menyusun dan menyampaikan feedback report dalam rangka pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas hubungan dengan investor. c. Melakukan pengelolaan cadangan devisa (bagi KPw yang memiliki sub dealing room). Paparan organisasi manajemen baik tingkat atas maupun operasional bank sentral dan khususnya BI tsb diatas menunjukkan bahwa pada hakikatnya organisasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang dimandatkan. Dalam kaitan ini, organisasi berkembang mengikuti perkembangan mandat dan perubahan lingkungan baik sosio-politik maupun sosio ekonomi yang memperkompleksitas proses dalam mencapai tujuan tsb. Organisasi manajemen BI –singkatnya- adalah wadah dan sarana dalam mewujudkan cita-cita memelihara stabilitas moneter yang dicerminkan pada stabilitas nilai Rupiah sebagaimana dimandatkan dalam UU mengenai Bank Indonesia. Dari sisi portofolio pembiayaan menurut akad yang digunakan (lihat gambar 5.22) perbankan islam di Sudan dalam sejarahnya pernah memiliki porsi bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, tinggi 37% (tahun 2001) dan 38% (tahun 2004), sedangkan porsi jual beli, murabahah, rendah 36% (tahun 2002). Keadaan tsb mulai berubah pada tahun 2006 sehingga pada tahun 2006 sehingga pada tahun 2010 porsi bagi hasil menurun tinggal 16%, sedangkan porsi jual beli meningkat menjadi 55%. Dominasi pembiayaan jual beli dan rendahnya pembiayaan bagi hasil juga akhirnya menjalar ke perbankan islam Sudan, seperti yang terjadi diperbankan Islam negara-negara lain. Pembiayaan dengan akad salam yang biasa digunakan di sektor pertanian menurun terus porsinya dari 6% pada tahun 2001-2004 menjadi 5% pada tahun 2012. Selain itu, perbankan Islam di Sudan memiliki tingkat pembiayaan macet atau non-performing financing (NPF) yang tinggi. Pada tahun 2009 NPF mencapai 15%, sedangkan pada tahun 2010 NPF menurun menjadi 14%.

28

Dari sisi sektoral (lihat Gambar 5.23), perbankan Islam di Sudan membiayai sektor pertanian dengan porsi yang terus meningkat hingga mencapai pangsa 14% pada tahun 2012. Sektor yang memiliki pangsa lebih besar ari sektor pertanian hanya sektor perdagangan yang mencapai 15% (dan sektor lainnya 34%) pada tahun 2012.

29

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan Struktur organisasi setidaknya menggambarkan empat sisi dasar yaitu

hierarki kewenangan, departemensisasi/pembidangan tugas, rentang kendali, dan staffing. Berdasarkan hierarki kewenangannya, organisasi bank sentral terdiri atas dua tingkat yaitu organisasi tingkat atas dan organisasi pelaksana atau operasional. Organisasi tingkat atas adalah unit dengan kewenangan memutuskan arah kebijakan dan tujuan lembaga. Adapun organisasi pelaksana atau operasional adalah unit – unit yang dibentuk dengan tugas dan kewenangan melaksanakan kebijakan dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan unit dengan kewenangan tertinggi. Ada tiga badan yang memiliki kewenangan tertinggi di Bank Sentral yaitu: 1) Pembuat Kebijakan 2) Pelaksana Kebijakan 3) Pengawas dari kebijakan. Struktur organisasi Bank Indonesia mengalami perubahan dengan diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (UU BI). Perubahan terdapat pada nama badan pemutus sekaligus pelaksana kebijakan dari Dewan Direksi menjadi Dewan Gubernur, dan pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia.

30

DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia. (2004). Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar. Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, Tim Penulis LP3 ES, 1987. Bank for International Setlement, Issues in the Governance of Central Bank, May 2009, Chapter 2: Roles and Objective of Modern Central Bank, Chapter 4: Decision Making Structure dan Chapter 9: Selected aspects of management and organisational structures. Organisasi Satuan Kerja-Implementasi Struktur Organisasi Level Atas (SOLA)2013. Peraturan Dewan Gubernur No. 15/10/PDG/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Organisasi Bank Indonesia. Surat Edaran – Organisasi Bank Indonesia No. 15/26/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/27/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/28/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/29/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/30/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/31/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/32/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/33/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/34/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/35/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/36/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/37/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/38/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/39/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/40/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/41/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/42/INTERN tanggal 1 Mei 2013 No. 15/43/INTERN tanggal 1 Mei 2013 31