Opini Termbu Karang

TERUMBU KARANG POTENSI PRIMADONA KABUPATEN SIKKA (2) Pengelolaan Berbasis Masyarakat Program Coremap II menitikberatkan pada pengelolaan terumbu karang berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena terumbu karang perlu mendapatkan perhatian dari ancaman kerusakan, di mana fenomena pemanasan global, iklim dan serangan predator serta kegiatan perikanan yang destruktif menjadi beberapa penyebab kerusakan terumbu karang. Selain itu lemahnya peraturan dalam pengelolaan lahan di daratan turut pula mempengaruhi kondisi terumbu karang, sebab kelemahan pengelolaan lahan daratan tersebut akan mengakibatkan timbulnya erosi, sedimentasi dan pencemaran. Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat (PBM) merupakan komponen kunci yang sangat menentukan keberhasilan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (Coral Reef Rehabilitation and Management Programm/COREMAP). Adapun tujuan dari PBM meliputi : 1. Meningkatkan keswadayaan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian alternative dan kelembagaan ekonomi berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya, pencegahan dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya pesisir dan laut. 3. Mengembangkan infrastruktur dan akses perekonomian yang berorientasi pada pelestarian sumber daya pesisir dan laut. Sehubungan dengan tujuan PBM tersebut di atas, masyarakat harus terlebih dahulu disadarkan akan pentingnya terumbu karang baru rehabilitasi fisik dapat dilakukan. Hal ini tentu saja mengandaikan adanya tanggung jawab dari semua pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok nelayan, pihak akademisi/perguruan tinggi bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk terus-menerus secara intens menanamkan kesadaran pada masyarakat. Tahapan pelaksanaan PBM meliputi : 1. Pengenalan dan pemetaan sumberdaya laut yang ada di lokasi 2. Perencanaan dan perumusan program pengelolaan yang sesuai keadaan dan kebutuhan setempat 3. Pelaksanaan program pengelolaan yang telah disepakati 4. Pemantauan pelaksanaan program oleh masyarakat setempat 5. Evaluasi Dari tahapan ini diharapkan dapat beberapa hal yang tentu saja penting bagi keberlanjutan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Beberapa hal yang menjadi hasil (out put) dari PBM adalah : 1. Tersusunnya konsep rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK) yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat. 2. Terwujudnya integrasi hak-hak pemanfaatan tradisional dalam perencanaan pengelolaan. 3. Menurunnya ketergantungan pada rentenir dan kegiatan yang merusak terumbu karang. 4. Tersusunnya usulan kelompok untuk mata pencaharian alternatif yang telah disetujui bersama dan layak untuk dikembangkan.

5. Terwujudnya perencanaan yang bersifat bottom up yang efektif. 6. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelestarian ekosistem terumbu karang. 7. Terlaksananya monitoring oleh kelompok masyarakat. 8. Meningkatnya dukungan prasarana dalam menghambat laju kerusakan terumbu karang. 9. Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung perekonomian masyarakat. Potensi kekayaan laut Kabupaten Sikka memang telah menjadi primadona yang menawarkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir bila semua komponen dapat mengelola terumbu karang secara baik dan konsekuen pada ketentuan pelestarian terumbu karang tersebut. Hal ini mengingat luas lautan di wilayah Kabupaten Sikka mencapai 5.821,33Km² atau 78.29% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Selain itu potensi wilayah pesisir yang juga penting meliputi panjang garis pantai ± 379,30 Km². Adapun potensi lestari perairan di Kabupaten Sikka mencapai 21.175 ton per tahun. Kepadatan ikan seperti ikan permukaan atau jenis pelagis mencapai 1,3 ton per tahun, sedangkan jenis ikan dasar atau demersal mencapai 0.7 ton/Km² per tahun. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir, potensi terumbu karang juga dapat menjadi alternatif obyek wisata bahari di Kabupaten Sikka. Kabupaten Sikka pernah memiliki keistimewaan terumbu karang yang menjadi taman laut dunia. Namun ekosistem taman laut di wilayah Pantai Saö Wisata Kabupaten Sikka mengalami kerusakan yang cukup signifikan sejak tsunami 12 Desember 1992. Aset taman laut yang masih tersisa setelah dihantam tsunami tersebut perlu direhabilitasi dan dikelola secara baik oleh semua komponen yang terkait agar terumbu karang benar-benar menjadi primadona Kabupaten Sikka. Program Coremap merupakan perwujudan nyata dari upaya pengelolaan kekayaan laut dan pesisir khususnya ekosistem terumbu karang dan sumberdaya ikannya secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Coremap fase I merupakan periode inisiasi, dimulai sejak tahun anggaran1998/1999 yang berakhir pada tahun 2004. Coremap fase II yang menjadi kelanjutannya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 menekankan pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat serta mengembangkan berbagai alternatif kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya dari pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan.*** (Gerry Gobang dari berbagai sumber/Kerjasama Yayasan Makmur Sejahtera dan Harian Umum Flores Pos dalam Program Publikasi Coremap II Kabupaten Sikka Tahun 2008).