NSPK sebagai alat pemecahan masalah hukum administrasi perencanaan 1. Dasar hukum penyusunan NSPK Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Standart adalah acuan yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prosedur adalah metode/tata cara formal yang akan digunakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kriteria ukuran pencapaian normayang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan urusan peerintahan. (PP no 38/2007 pasal 9) Kedudukan NSPK dalam Penataan Ruang
UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP no 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang PP No 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Pedoman Pelaksanaan NSPK
Dasar Perumusan NSPK
NSPK Bidang Penataan Ruang
Pedoman Penyusunan RTRW Kota
Pedoman Penyusunan RTR KSN
Pedoman Penyusunan RTR KSP
Pedoman Lainnya