Notulen Couching Clinic.docx

Notulen Coaching Clinic

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019 Pukul

: 09.10 - 12.40

Tempat

: Ruang Rapat Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara

Kegiatan

: Coaching Clinic mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS

Peserta

: Bapak J.Irawan Darmanto, Ibu Arie Widyawati, Bapak Trias Purnomo,Tim Kabupaten Klaten, Tim Kab. Madiun

Hasil : 1. Couching Clinic dibuka oleh Bapak Wirawan selaku Kasubit Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN. Penilaia Prestasi Kerja PNS diatur dalam PP 46 tahun 2011. Bobot SKP terdiri dari 60% dan perilaku kerja 40%. Untuk penilaian perilaku kerja masih dalam proses revisi, dimana nantinya penilaian perilaku dinilai pada 6 aspek. Penilaian perilaku akan 360 derajat dimana semua peers akan ikut menilai, seperti atasan, rekan kerja dan bawahan. 2. Maksud kedatangan Tim Klaten untuk belajar secara mendalam bagaimana menyusun SKP dan bagaimana menggunakan E-Kinerja dan tahapannya. 3. Maksud kedatangan Tim Madiun untuk mempelajari masalah yang terjadi dalam mengisi E-Lapkin dan belajar begaimana pelaporan E-Lapkin. 4. Aplikasi kinerja yang dipakai BKN untuk melihat capaian kinerja adalah E-Lapkin dan telah terdaftar di HAKI. Aplikasi ini adalah aplikasi berbagi pakai, dimana diberikan secara gratis bagi yang ingin mengaplikasikannya. Untuk mengumpulkan prestasi kerja instansi, E-Lapkin mempermudah untuk mendapatkan laporan dari seluruh daerah. 5. Penjelasan dari Ibu Arie E-Lapkin dapat diakses di e-lapkin-asn.bkn.go.id. Template bisa di download di E-Lapkin. Pada pengisian kolom NIP, tidak boleh ada spasi dan tanda kutip. Kolom Jabatan dan unit kerja ditulis dalam bentuk teks. Penulisan nilai ditulis dalam angka, apabila penilaian dalam bentuk decimal, tanda koma diganti tanda titik. Penilaian aspek perilaku ditulis dalam nilai murni. Apabila tidak menjabat di instansi, nilai kolom kepemimpinan diisi angka 0 (nol). Semua kolom penilaian harus diisi lengkap. Pemberian template bisa disebar kepada setiap OPD dan diupload oleh pemegang user yang berwenang di instansi. Template terdapat di menu Import Prestasi. Tidak ada pembatasan banyaknya data yang bisa diupload. Sistem akan menolak apabila NIP ditulis dengan spasi atau tanda kutip. 6. Saat ini E-Lapkin terpisah dari SKPK, namun kedepannya diharapkan E-Lapkin bisa terintegrasi langsung dengan SKPK. Diharapkan kedepannya pelaporan sudah paperless. 7. Masukan dari Tim Madiun, User tidak hanya dipegang satu orang namun dapat dibagikan kepada pihak yang berwenang. Karena hal tersebut bisa mengefisiensikan waktu untuk mengupload, disamping system juga masih kurang dipahami.

8. Penjabaran tentang SKP (aspek dala penyusunan SKP, bahan penyusunan SKP, Tata Cara penyusunan SKP, dll) oleh Ibu Arie. 9. SKP harus ada output dan memiliki serapan anggaran. SKP baik bila efisiensi serapan dana maksimal 24%. 10. Punishment terkait penilaian kinerja, apabila SKP hanya tercapai dari 25% sampai 50%, PNS akan dikenakan hukuman sedang. Apabila SKP hanya tercapai kurang dari 25% maka PNS akan dikenakan hukuman berat. 11. Penjelasan oleh Bapak Trias mengenai Tahapan E-Kinerja ASN. 12. E-Kinerja terdiri dari empat level, yaitu Level I, Level II, Level III dan Level IV. Level I merupakan tahap membiasakan (mudah/user friendly). Pada tahun 2017, Level II diberlakukan berdasarkan perka 12 tahun 2016. Pada Level II PNS sudah dapat memilah mana yang menjadi tugas jabatan dan yang tidak, SKP tahunan sudah dapat diinput. Level III merupakan level dimana SKP sudah mulai dapat di breakdown. Dan yang terakhir Level IV, dimana aplikasi ini sudah mulai masuk penilaian perilaku 360 derajat. 13. Aplikasi ini diberikan gratis dan bagi Instansi yang ingin mengadopsi aplikasi E-Kinerja ini tidak perlu MOU.