Noeroso - 1999

Hasil Peneltian Tahun : 1999 ANALISIS PELUANG DAN KENDALA PENDIRIAN ASURANSI DEPOSITO DI INDONESIA1 Oleh: Noeroso L. Wahyudi Rekomendasi Salah satu dari empat skenario pembentukan Lembaga Asuransi Deposito (LAD) yang dimungkinkan terbaik adalah mendirikan BUMN baru yang khusus bertugas menangani penjaminan dana masyarakat di bank dengan mengambil sebagian tugas BPPN sebagai embrionya. BUMN ini harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari pemerintah, seperti ASEI dan Askrindo, karena risiko yang akan ditanggung sangat besar sehingga membutuhkan kejelasan dan dasar hukum yang kuat. Rekomendasi ini berdasarkan pengalaman BPPN dalam mengurusi masalah kredit dan investasi bank-bank yang bermasalah juga menangani masalah penjaminan terhadap dana nasabah bank tersebut. Diharapkan

kewenangan lembaga ini untuk

melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang bermasalah dapat digunakan sebagai modal atau menjadi embrio dari Lembaga Asuransi Deposito. Sebagai konsekluensinya hanya sebagian fungsi BPPN yang berkaitan dengan penjaminan terhadap dana nasabah bank “dikeluarkan” atau “diimplementasikan” pada lembaga asuransi deposito yang akan dibentuk. Ada baiknya

SDM-nya

juga mengambil dari BPPN karena mereka

sudah mempunyai pengalaman dalam menangani permasalahan seperti ini. Mengingat

dalam

pendiriaan

LAD

atau

Lembaga

Penjamin

Simpanan

memerlukan beberapa kriteria dan persyaratan untuk dipertimbangkan lebih dahulu antara lain : dasar hukum yang jelas. Dasar hukum yang jelas ini untuk menghindari tumpang tindihnya kewenangan antara lembaga asuransi deposito dengan BPPN, harus beroperasi secara independent tanpa campur tangan dari pihak lain. Kritera lain yang perlu dipertimbangkan adalah informasi tentang

tingkat kesehatan industri untuk

memperhitungkan tingkat premi yang harus dibayarkan ke LAD. Langkah selanjutnya Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Analisa Keuangan dan Moneter sebaiknya bekerja sama dengan Direktorat Asuransi, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, maupun dengan Bank Indonesia. Kerja sama ini khususnya .dalam melajutkan riset yang berfoklus pada ‘Mekanisme Pendirian Lembaga Asuransi Deposito’. 1

Tim Peneliti terdiri dari Noeroso L. Wahyudi SE.MA, Arti Dyah Worotamo SE dan Hapsari Widowati SE. 1

Permasalahan, Peluang, dan Arahan i) Permasalahan Berbagai tanggapan dari praktisi asuransi dan perbankan yang positif maupun negatif menjadi pertentangan yang berlarut-larut hingga saat ini. Penundaan pemikiran tersebut akan menambah beban pemerintah dalam penjaminan dana nasabah sehingga menimbulkan makin kompleksnya permasalahan ini. ii) Peluang Pendirian dilihat dari sisi Asuransi dan Perbankan Peluang dari sisi asuransi, antara lain: (i) Pemerintah sedang berusaha untuk menurunkan beban APBN-nya sehingga dana deposito yang selama ini dijamin oleh pemerintah akan dialihkan ke industri asuransi nasional, dan (ii) Apabila jaminan pemerintah dihapus maka nasabah akan berusaha mencari fasilitas bagi keamanan dana depositonya. Peluang dari sisi perbankan, antara lain: (i) Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekarang ini sedang menurun sehingga pendirian lembaga ini akan bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia, dan (ii) Bisa menurunkan risiko likuiditas yang mungkin akan dialami oleh perbankan. i)

Dasar hukum, Letter of Intents, Propenas (Program Pembangunan Nasional) Dasar hukum yang dijadikan landasan bagi pendirian asuransi deposito, adalah:

•

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, dalam pasal 29 ayat 1 diterangkan bahwa Bank Sentral memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan. Dalam pasal 30 diterangkan bahwa dimungkinkan diadakannya suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank. Pemerintah mewajibkan semua bank kecuali bankbank asing untuk menjaminkan simpanan uang pihak ketiga.

•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Didalam pasal 23 diterangkan bahwa pembayaran kewajiban-kewajiban bank yang terlikuidasi bisa dilakukan dengan mendirikan suatu lembaga yang berfungsi melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana/debitur.

•

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini

2

merupakan perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Masalah asuransi deposito dijelaskan dalam UU ini dengan sebutan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Didalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

Lembaga

Penjamin

Simpanan

adalah

badan

hukum

yang

menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Definisi LPS ini mengacu pada pasal 37 B yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yeng disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk menjamin simpanan tersebut maka perlu dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari pengertian LPS di pasal 1 tersebut jelas bahwa usaha asuransi berhak untuk mengeluarkan produk asuransi deposito yang merupakan salah satu produk dari asuransi kerugian. Dalam Letter of Intent antara Pemerintah RI dengan IMF tanggal 24 Juni 1998, halaman 13, diperkenalkan Skim Asuransi Deposito. Sedang dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional) Tahun 2000 dibahas masalah penuntasan Restrukturisasi perbankan dan pengembangan kelembagaan keuangan, dengan salah satu strategi kebijaksanaannya berupa peningkatan kemampuan lembaga keuangan bukan bank agar terbentuk

sektor

keuangan

yang

kuat

melalui

pengembangan

faktor-faktor

pendukungnya.

Tujuan Tujuan Penelitian antara lain : 1) Mengidentifikasi profil industri asuransi kerugian di Indonesia, 2) Mengidentifikasi profil perbankan di Indonesia, 3) Mengidentifikasi profil asuransi deposito di berbagai negara , 4) Mengidentifikasi perkembangan kronologis program penjaminan di Indonesia, 5)Mengidentifikasi peluang dan kendala pendirian lembaga asuransi deposito Metodologi Penelitian Ruang Lingkup dan Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Semarang. Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan kemampuan dana, waktu dan tenaga. Obyek atau sampel penelitian adalah perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai nilai asset yang cukup besar dan lembaga perbankan yang dianggap solid. Lima perusahaan asuransi kerugian,

3

lima lembaga perbankan dan satu perusahaan reasuransi di wilayah DKI Jakarta dan Semarang dipilih sebagai sampel penelitian, yaitu : i) PT. Bank Mandiri, 2)PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), 3) PT. Bank Negara Indonesia (BNI), 4) Bank Lippo, 5) Bank Danamon , 6) PT. Asuransi Jasa Indonesia, 7) PT. Danamon Asuransi, 8) PT. Tokio Marine, 9) PT. Reasuransi Internasional Indonesia, 10) PT. Panin Insurance, 11) PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya .2. Data-data Yang Digunakan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui sampel survei dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan dan dilakukan diskusi dengan pelaku-pelaku asuransi serta perbankan. Untuk data sekunder yaitu profil industri asuransi dan perbankan di Indonesia diperoleh dari Direktorat Asuransi dan Direktorat Perbankan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI.

Hasil Studi i)

Studi Pustaka

Tujuan dari asuransi deposito adalah: 1.

untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, guna mencegah tidak berfungsinya lembaga perbankan.

2.

mengupayakan

perlindungan

terhadap

deposan

kecil

yang

tidak

mempunyai kemampuan untuk menilai tingkat kesehatan/solvabilitas dari bank mereka gunakan. 3.

Membantu tumbuhnya dan memfasilitasi masuknya bank baru, yang diharapkan dengan adanya peningkatan kompetisi antar bank akan menumbuhkan

efisiensi

keuangan

dan

merangsang

investasi

serta

pembangunan ekonomi. 4.

Membantu bank swasta dalam berkompetisi dengan bank pemerintah yang menikmati jaminan dari pemerintah, serta kompetisi dengan bank asing.

5.

Mengurangi komitmen dan biaya yang timbul dalam rangka proteksi terhadap deposan yang sepenuhnya menjadi beban pemerintah.

4

ii) Studi Lapangan a. Skenario pendirian Menurut Dewan Asuransi Indonesia melalui ketua umumnya (Munir Syamsuddin) ada 4 skenario yang bisa dipertimbangkan bagi pendirian lembaga asuransi deposito di Indonesia. Skenario tersebut antara lain : 1

Semua perusahaan asuransi (terutama asuransi kerugian) mengeluarkan produk asuransi deposito, yang perlu diperhatikan adalah besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, dengan modal yang tidak memadai maka dikhawatirkan hal ini malah akan menjadi boomerang dimana mereka tidak akan sanggup membayar klaim yang terjadi dan akhirnya bubar.

2

Didirikan BUMN yang khusus bertugas menangani penjaminan dana masyarakat di bank, BUMN ini harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari pemerintah, karena resiko yang akan ditanggung sangat besar sehingga membutuhkan kejelasan dan dasar hukum yang kuat.

3

Menjadikan BPPN sebagai embrio mengingat fungsinya selama ini hampir sama, karena mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang bermasalah maka lembaga ini dirasakan cukup memadai untuk bisa beralih atau menjadi embrio dari lembaga asuransi deposito.

4

Lembaga perbankan sendiri yang melakukan trust fund (pihak bank melakukan penjaminan sendiri terhadap nasabahnya,

tapi sangat tergantung pada

besarnya modal/kekuatan bank karena risiko yang akan ditanggung tidak kecil. b. Penentuan premi Dalam penentuan premi harus ditetapkan secara flat dan bersifat mandatoring (kaharusan), karena resiko yang dijamin yaitu bankrutnya suatu bank merupakan sutau kejadian yang tidak independent seperti lazimnya resiko asuransi.

5