Nkp-provos.docx

OPTIMALISASI PEMBINAAN PERSONEL UNIT PROVOS POLRES METRO JAKARTA UTARA GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA POLRI YANG PRFESIONAL MODERN DAN TERPERCAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat. Kondisi riil untuk menilai keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas pokok tersebut antara lain ditentukan oleh kualitas moral dan profesionalisme serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri yang dikenal dengan sebutan Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya). Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan disiplin, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Polri. Untuk itu perlu dilakukan penegakan peraturan disiplin, secara konsisten dan kosekuen untuk menumbuhkembangkan integritas dan prilaku disiplin, sekaligus dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional. Sebagaimana diketahui bahwa, penegakan peraturan disiplin bertujuan untuk mewujudkan integritas dan perilaku setiap anggota Polri sehingga dalam pelaksanaan tugasnya baik dibidang penegak hukum, pemeliharaan kamtibmas serta perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan dengan profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk juga didalam bermasyarakatnya, sehingga apabila pelanggaran disiplin tersebut

1

dapat ditangani dengan baik akan meningkatkan kerja dan profesional anggota polri Melihat permasalahan di atas, maka Polri khususnya Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara perlu mengambil langkah-langkah guna meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh anggota Polri dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Unit Provos yang berkualitas guna meminimalisir pelanggaran disiplin melalui pembinaan personel sehingga dapat mewujudkan polri yang profesional modern dan terpercaya sesuai harapan pimpinan.

2.

Permasalahan dan Persoalan a.

Permasalahan Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu:” Bagaimana optimlaisasi Pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara guna mendukung pelaksnaan tugas dalam rangkan terwujudnya polri yang prfesional modern dan terpercaya ?”.

b.

Persoalan 1)

Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara ?

2)

Bagaimana penerapan pola pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara?

3.

Ruang Lingkup Ruang lingkup pembahasan Naskah Karya Perorangan ini dibatasi pada Meningkatkan Pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara guna mendukung pelaksanaan tugas dalam rangkan terwujudnya polri yang profesional modern dan terpercaya. Pembahasan berfokus pada pola pembinaan personel dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

4.

Landasan Operasional a.

Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 pasal 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.1 1)

Pasal 15 menyebutkan bahwa, Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah : atasan Iangsung, atasan tidak Iangsung dan anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Iingkup tugas dan kewenangannya.

2)

Pasal 16 menyebutkan bahwa, Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah : atasan Iangsung, dan / atau atasan Ankum.

3)

3) Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa, Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah : Ankum, atasan Iangsung,

atasan tidak Iangsung, Provos Kepolisian Negara

Republik

Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

Ankum. 4)

Pasal

19

menyebutkan

bahwa,

Ankum

berwenang

memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian

1Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Negara

Republik

Indonesia

yang

disangka

melakukan

pelanggaran disiplin. 5)

Pasal 22 menyebutkan bahwa, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang : melakukan pemanggilan dan pemeriksaan,

membantu

pimpinan

menyelenggarakan

pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia,

menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum dan melaksanakan putusan Ankum. 6)

Pasal 23 menyebutkan bahwa, Ankum menyelenggarakan sidang disiplin paling Iambat 30 hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari Satuan Fungsi Provos.

7)

Pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa, Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.

c.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Iingkungan Polri2. Pasal 16 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa, Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, pasal 5 huruf a, pasal 6 huruf a, dan pasal 7 huruf a mempunyai tugas : memerintahkan Provos dan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin anggota yang berada di bawah wewenang satuan kerjanya. Pasal 16 ayat 1 huruf d menyebutkan bahwa, Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, pasal 5 huruf a, pasal 6 huruf a dan pasal 7 huruf a, mempunyai tugas : melaksanakan sidang disiplin bagi anggota (pelanggar) yang berada di bawah

2

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Iingkungan Polri

kewenangan satuan kerjanya setelah menerima berkas

perkara

disiplin dari Provos. d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 mengatur bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak hormat apabila malakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

e.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pada Pasal 7 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyatamelakukan pelanggaran peraturan disiplin

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi

sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Dan dalam Pasal 9 menyebutkan hukuman disilpin berupa : Teguran tertulis; Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan; Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Serta pada Pasal 13 ”setiap anggota Polri yang dijatuhkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Pori, dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. f.

Peraturan Kapolri No. Pol. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia3 Dalam Peraturan Kapolri No. Pol. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menjelaskan bahwa Kode Etik Profesi Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di Iingkungan Polri dengan tugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik

3

Peraturan Kapolri No. Pol. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Profesi Polri serta pelanggaran Iainnya dimana diatur dalam peraturan per Undang-undangan.

5.

Landasan Teori a.

Teori Kompetensi Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 5). Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

b.

Teori Motivasi Menurut Prof.Dr.Sondang P.Siagian (1995) yang dimaksud dengan motivasi adalah :

Daya dorong yang mengakibatkan

seseorang dalam organisasi mau dan rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan4.

4

Prof.Dr.Sondang P.Siagian Manajemen Strategik, Bumi Aksara, Jakarta, 1995

a.

Teori SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Freddy Rangkuti menyatakan Analisis SWOT merupakan alat untuk

memformulasikan

strategi.Oleh

karena

itu

analisis

SWOTmerupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengts) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategi ini selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijaksanaan perusahaan5. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktorfaktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).

5Freddy

Rangkuti,Analisa SWOT teknik membedah kasus BisnisGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 : hal 18-19

BAB III KONDISI SAAT INI

6.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara Belum Optimal Pengetahuan dan keterampilan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung kelancaran dalam setiap pelaksanaan tugas Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara selama ini belum dapat mengakomodir seluruh anggota sehingga masih adanya anggota Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara yang belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan fungsi Provos untuk mendukung pelaksnaan tugas. Untuk menggambarkan kemampuan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara saat ini berdasarkan latar pendidkan dan pelatihan Tabel 1 Data Kemampuan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara Berdasarkan Dikbangspes Fungsi Provos No 1. 2. 3.

Pangkat

Jml

Pama 1 BA 9 PNS 1 Total 11 Sumber : Unit Provos Porestro Jakut

Dikbangspes Lantas Sudah Belum 1 2 7 3 7

Ket

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta berdasarkan Dikbangspes Fungsi Provos masih kurang. Hal ini terlihat 3 personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara mengikuti Dikbangspes Fungsi Provos, sehingga belum dapat mendukung secara maksimal dalam pelaksanaan tugas fungsi provos. Berdasarkan gambaran tentang kemampuan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta berdasarkan latar belakang pendidikan pengembangan spesialis Fungsi provos di atas, terlihat masih adanya personel Unit Provos Polres Metro Jakarta yang belum melanjutkan Dikbangspes Fungsi Provos. Kondisi ini, disebabkan pola pembinaan SDM khususnya bidang pendidikan

belum maksimal, sehingga kurang mampu mengakomodir seluruh personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara untuk mengikuti Dikbangspes Fungsi provos. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator, sebagai berikut : a.

Belum adanya kebijakan dari pimpinan khususnya Kapolres Metro Jakarta Utara tentang pemberian kesempatan bagi seluruh anggota untuk melanjutkan pendidikan umum ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang tugasnya.

b.

Dalam pendataan anggota untuk diikutsertakan dalam program pendidikan, masih kurang memperhatikan kompetensi yang dimiliki personel tersebut apakah sudah pernah mengikuti atau belum sehingga dalam pengusulan personel untuk mengikuti pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan kesatuannya dan masih adanya anggota yang seharusnya mengikuti pendidikan tersebut namun tidak diikutsertakan.

c.

Adanya hak prerogatif yang diberikan kepada kasatker/kasatwil sehingga memungkinkan terjadinya KKN dalam penentuan anggota dalam mengikuti program pendidikan.

d.

Pola pengikutsertaan personel dalam program pendidikan masih cenderung random (acak) dan tidak berkesinambungan, sehingga dalam pengusulannya kurang memperhatikan tugas dan tanggung jawab

personel,

seperti

pengusulan

personel

untuk

program

pendidikan fungsi provos belum memprioritaskan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta 7.

Penerapan pola pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara belum optimal Pola pembinaan karier anggota merupakan salah satu unsur dalam meningkatkan

kemampuan

anggota

dalam

pelaksanaan

tugas-tugas

kepolisian, termasuk kemampuan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya. Pola pembinaan karier untuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta selama ini belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut : a.

Dalam pola pembinaan karier masih mengendepankan sistem kedekatan personal, seperti angkatan, kesukuan, suka atau tidak suka

sehingga mempengaruhi kinerja personel yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. b.

Dalam penempatan anggota Satsabhara kurang memperhatikan prinsip the right man on the right place (penempatan anggota pada jabatan yang sesuai).

c.

Rotasi dalam penempatan personel belum berjalan maksimal, sehingga menurunkan motivasi anggota dalam pelaksanaan tugas.

d.

Penilaian terhadap kinerja personil kurang dilaksanakan secara menyeluruh dimana hanya pada saat-saat tertentu (insidentil) saja dilakukan penilaian.

e.

Database personil masih kurang tersusun secara benar, dimana masih ada database personil yang tidak lengkap.

f.

Kriteria penempatan personel kurang berpedoman pada keadilan, transparansi dan akuntabilitas, karena seringkali adanya intervensi pihak tertentu dalam upaya penempatan personel terhadap personil.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

8.

Faktor Internal a.

Kekuatan(Strengths) 1)

Adanya

piranti

lunak

(Pilun)

sebagai

pedoman

dalam

meningkatkan kemampuan anggota Polri berupa Juklak dak Juknis pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara. 2)

Arah kebijakan pimpinan Polri yang tertuang dalam grand strategi Polri (2002-2025) dan revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini sangat mendukung dalam meningkatkan profesionalisme Polri termasuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

3)

Terbentuknya bank data (assessment center) dalam rangka meningkatkan kemampuan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Uatara melalui sistem pembinaan personel.

4)

Adanya pendidikan dan Pelatihan untuk tugas fungsi SDM Polri.

5)

Dukungan lembaga pendidikan dan pelatihan dibeberapa wilayah setempat.

b.

Kelemahan (Weaknesses) 1)

Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara

2)

Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara

3)

Belum adanya standarisasi keberhasilan kinerja, sehingga mempengaruhi dalam pola pembinaan SDM Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

4)

Nilai-nilai konsumersime yang merasuk dalam institusi Polri sehingga mempengaruhi dalam pola pembinaan SDM yang selalu berorientasi pada imbalan.

5)

Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pimpinan dalam pembinaan SDM Polri khususnya dalam pola pendidikan dan pola pembinaan karier anggota Polri termasuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

9.

Faktor Eksternal a.

Peluang(Opportunity) 1)

Keberadaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri, sehingga dalam pola pembinaan SDM personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara dapat terarah.

2)

Kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Kota Jakarta dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota Polri termasuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

3)

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri, karena meningkatnya kebutuhan akan rasa aman dan pelayanan dengan tampilnya Polri yang modern, profesional dan bersahabat dengan masyarakat, maka hal ini mendorong Polri untuk menunjukkan kinerjanya yang lebih memuaskan masyarakat.

4)

Perkembangan

teknologi

informasi

yang

sangat

cepat

berdampak positif jika digunakan secara proporsional dan tujuan produktivitas, efesiensi dan efektifitas proses pembinaan SDM. 5)

Adanya kontrol sosial yang semakin aktif dari, LSM, serta mass media yang peduli terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian diharapkan dapat memberikan pengaruh positif didalam memotivasi program pembinaan SDM Polri disamping berperan sebagai mediator juga pemberi informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas Polri. Dengan adanya lembaga kontrol sosial ini pelanggaran-pelanggaran / penyimpanganpenyimpangan diharapkan dapat tereliminir terutama dibidang pelayanan publik.

b.

Ancaman(Threats)

1)

Perilaku masyarakat

yang mendorong polisi

melakukan

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, seperti melakukan penyuapan demi kepentingan pribadi. 2)

Adanya intervensi dalam pembinaan SDM Polri termasuk dalam pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara, sehingga

menghambat

dalam

meningkatkan

kemampuan

anggota Satsabhara melalui pola pembinaan karier. 3)

Maraknya opini negatif yang diberikan oleh beberapa media massa

mengenai

perilaku

polisi,

termasuk

dalam

pola

pembinaan SDM. 4)

Masih adanya ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan Polri serta sikap apriori, apatisme, pesimisme dan bahkan sinisme dari sebagian kecil anggota masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang tidak profesional yang tentunya sangat merugikan pihak Kepolisian

5)

Krisis

multi

dimensi

yang

berkepanjangan

dibidang

perekonomian sehingga banyak anggota menyalahgunaan wewenang.

BAB IV KONDISI YANG DIHARAPKAN

10.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara Optimal Diharapkan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta yang telah memiliki persyaratan untuk mengikuti pendidikan kepolisian agar segera diikutsertakan, sehingga anggota lebih memiliki pengetahuan terhadap fungsi-fungsi kepolisian termasuk pelaksanaan tugas Provos. Selain itu, diharapkan seluruh personel Unit Provos Polres Metro Jakarta mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialis Fungsi Provos, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat maksimal sebagai langkah awal dalam pencegahan terhadap pelanggaran dsipiplin anggota. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya harus didukung dengan pola pendidikan yang mampu mengakomodir seluruh personel termasuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta. Adapun pola pendidikan yang diharapkan sebagai berikut : a.

Adanya kebijakan dari pimpinan khususnya Kapolres Metro Jakarta Utara tentang pemberian kesempatan bagi seluruh anggota untuk melanjutkan pendidikan umum ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang tugasnya.

b.

Dalam pendataan anggota untuk diikutsertakan dalam program pendidikan, selalu memperhatikan kompetensi yang dimiliki personel tersebut apakah sudah pernah mengikuti atau belum sehingga dalam pengusulannya dapat sesuai dengan kebutuhan kesatuan personel tersebut bertugas yang akhirnya personel yang mengikuti program pendidikan dapat merata.

c.

Hak prerogatif yang diberikan kepada kasatker/kasatwil diharapkan dapat mengakomodir dalam penentuan anggota untuk mengikuti program pendidikan.

d.

Pola pengikutsertaan personel dalam program pendidikan dilakukan secara maksimal, yaitu terlebih dahulu dilakukan pendataan apakah

personel tersebut sudah atau belum mengikuti program pendidikan, sehingga pengusulannya dapat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas, seperti pengusulan personel untuk program pendidikan fungsi Provos memprioritaskan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta. 11.

Penerapan pola pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara optimal Diharapkan pola pembinaan karier personel Unit Provos Polres Metro Jakarta berjalan maksimal, sehingga mampu meningkatkan kemampuan anggota dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian khususnya Fungsi Provos. Pola pembinaan karier untuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta diharapkan sebagai berikut : a.

Terbangunnya sistem pembinaan karier berdasarkan merit system (berbasis kompetensi) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kedekatan personal.

b.

Dalam penempatan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta memperhatikan prinsip the right man on the right place (penempatan anggota pada jabatan yang sesuai).

c.

Rotasi dalam penempatan personel berjalan maksimal, sehingga dapat memacu kinerja anggota dalam pelaksanaan tugas.

d.

Penilaian terhadap kinerja personil dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan dilakukan setiap saat, sehingga dapat terukur prestasi dan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas setiap saat.

e.

Dapat

tersusunnya

database

personel

secara

benar,

dengan

dilengkapinya seluruh kelengkapan administrasi setiap personel. f.

Kriteria penempatan personel yang digunakan dapat berpedoman pada keadilan,

transparansi

dan

akuntabilitas,

sehingga

dapat

menghindarkan terjadinya intervensi dari pihak tertentu dalam upaya penempatan personel terhadap personil. Dalam penempatan personel memanfaatkan bank data personel (database) sebagai pedoman wanjak, sebagai upaya untuk memenuhi asas keadilan diantara

personel Polri, sekaligus meminimalisir terjadinya intervensi dari faktor kedekatan lingkungan eksternal.

BAB V UPAYA PEMECAHAN MASALAH

12.

Umum Polri sebagai institusi penegak hukum sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Percepatan perubahan budaya organisasi dan pola pikir anggota di lingkungan Unit Provos Polres Metro Jakarta, sebagai penjabaran program prioritas mempercepat perubahan budaya Polri dengan memacu perubahan pola pikir dan budaya kerja Polri agar lebih profesional dan dipercaya masyarakat Selaras dengan hal di atas, belum Meningkatkan Pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara guna mendukung pelaksanaan tugas dalam rangkan terwujudnya polri yang profesional modern dan terpercaya telah diulas pada bab-bab terdahulu. Banyaknya anggota Polri di yang melakukan pelanggaran, berdampak terhadap kecenderungan adanya persepsi negatif terhadap Polri di mata masyarakat. Oleh karena itu kemampuan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara guna mendukung pelaksanaan tugas sangat diperlukan agar mampu meminimlisir pelanggaran anggota, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir yakni Polri yang profesional dapat terwujudkan. Dan dalam upaya menekan pelanggaran anggota Polri, maka diperlukan untuk membuat konsepsi dalam rangka perbaikan melalui langkah-langkah konkret secara komprehensif untuk melakukan Pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara guna mendukung pelaksanaan tugas dalam rangkan terwujudnya polri yang profesional modern dan terpercaya meliputi teknis pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan pola pembinaaan terhadap personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

12.

Upaya

Tabel : 1 Analisa EFAS (External Factors Analysis Strategic)

NO 1. 1 2 3 4 5 2. 1 2 3 4 5

FAKTOR EKSTERNAL Threats sikap masy biarkan & berikan kesempatan penyimpangan dlm pelaksanaan tgs Adanya Intervensi terhadap pembinaan SDM stigma negatif yg diberikan oleh media massa Lunturnya kepercayaan masy thd pelayanan polri kritis multi dimensi sehingga byk penyalahgunaan wewenang JUMLAH Opportunity Kompolnas sbg pengawas eksternal Kerma dgn Lemdik Adanya ekspektasi masy thd kinerja polri Dukungan IPTEK Adanya kontrol sosial dari media masa & LSM JUMLAH TOTAL

Weight

Rating

Score

0.13

3

0.40

0.09 0.07 0.12 0.09 0.50

4 2 2 4

0.37 0.14 0.23 0.35 1.49

0.10 0.10 0.08 0.11 0.11 0.50 1.00

6 8 7 6 6

0.59 0.78 0.59 0.67 0.66 3.28 4.77

Weight 0.13 0.05 0.11 0.13 0.07 0.50

Rating 5 2 4 5 4

Score 0.67 0.11 0.43 0.67 0.28 2.16

0.09 0.10 0.09 0.10 0.11 0.50 1.00

6 7 6 8 8

0.55 0.73 0.55 0.84 0.86 3.53 5.69

Tabel : 2 Analisa IFAS (Internal Factors Analysis Strategic) NO 1. 1 2 3 4 5 2. 1 2 3 4 5

FAKTOR INTERNAL Weaknesses masih kurangnya duk anggaran kurangnya sarana dan prasarana belum adanya standarisasi penilaian keberhasilan kinerja Adanya nilai-nilai konsumerisme dalam institusi Lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan JUMLAH Strenght Adanya pilun sebagai pedoman dlm meningkatkan kemampuan Adanya arahan kebijakan pimpinan Adanya bank data untuk meningkatkan kemampuan personil Adanya pendidikan dan pelatihan Dukungan Lemdiklat JUMLAH TOTAL

Diagram 1 Matrik Posisi Organisasi

-

Pemberdayaan 9

Turn Around

E F A S

-

Pemanfaatan Akselerasi Agresif

8

7

IFAS

W

1

2

3

4

6

5,69

5

6

7

8

S

9

4,77 4

Defensif

Posisi Organisasi Polri 3

Diversifikasi -

Aktualisasi Implementasi Revitalisasi

2

1

-

Optimalisasi

T

Dari hasil analisis dapat diketahui total skor bobot IFAS (5.69) dan EFAS (4.77), maka dihasilkan posisi Polri yang berada pada Diversifikasi. Untuk itu maka strategi yang diterapkan dalam pemecahan masalah yang terkait dengan judul penulisan NKP ini adalah Strategi Optimalisasi.

Tabel : 3 SFAS (Strategic Factors Analysis Summary) NO 1. 2. 3. 4. 5.

STRATEGIK KUNCI Adanya arahan kebijakan pimpinan Adanya pendidikan dan pelatihan Dukungan Lemdiklat kurangnya sarana dan prasarana Adanya nilai-nilai konsumerisme dalam institusi

Weight

Rating

Score

JANGKA WAKTU KADEK

KADANG

KAJANG

6.

Lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan

7.

Dukungan IPTEK

8.

9.

10.

Adanya kontrol sosial dari media masa & LSM sikap masy biarkan & berikan kesempatan penyimpangan dlm pelaksanaan tgs Lunturnya kepercayaan masy thd pelayanan polri

a.

Mengoptimalkan Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara 1)

Kapolres mengeluarkan kebijakan bagi seluruh personel untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan Formal yang lebih tinggi, sehingga personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

2)

Kapolres mengikutsertakan seluruh personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara untuk mengikuti Dikbangspes fungsi Provos yang diselenggarakan di Pusdik Min.

3)

Kapolres membentuk tim kerja dalam rangka mengidentifikasi kemampuan personel, hasil dari identifikasi tersebut sebagai acuan untuk mengikutsertakan personel untuk mengikuti program pendidikan di selenggarakan Polri sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Untuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara diprioritaskan mengikuti Dikbangspes Fungsi Provos.

4)

Kasat Lantas menyelenggarakan pembekalan melalui forum diskusi maupun seminar yang melibatkan semua anggota Provos dari perwira maupun bintara tentang pendalam pemahaman mengenai pelangaran anggota dan permasalahannya yang dipandang dari berbagai sudut pandang baik itu secara keilmuan maupun secara sosiologis.

b.

Mengoptimalkan Penerapan pola pembinaan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara 1)

Kapolres melakukan pengawasan melekat pada setiap proses pembinaan SDM Polri di lingkungan Polres Metro Jakarta Utara termasuk pola pembinaan karier personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

2)

Kapolres melakukan kerjasama dengan unsur eksternal Polri untuk mewujudkan transparansi penempatan personel Polri termasuk personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

3)

Kabagsumda memberikan peluang kepada personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara yang memiliki kinerja tinggi untuk diusulkan kenaikan pangkat, sehingga dapat memacu kinerja dalam pelaksanaan tugas.

4)

Kabagsumda melakukan uji kompetensi dan tes psikologi bagi personel yang akan ditempatkan pada Unit Provos sehingga dapat mengimplementasikan prinsip the right man on the right place.

5)

Kabagsumda memaksimalkan keberadaan lembaga assessment center dalam setiap proses pembinaan SDM di lingkungan Polres Metro Jakarta Utara, termasuk dalam pembinaan karier personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara.

6)

Kanit Provos melakukan inventarisasi prestasi personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara, sehingga proses pembinaan karier dilakukan secara tepat guna dan berdaya guna.

BAB VI PENUTUP

13.

Kesimpulan a.

Pendidikan dan pelatihan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari belum semua anggota memiliki kompetensi yang memadai. Untuk itu, perlu dilakukan upaya mengloptimalkan pendidikan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara melalui mengeluarkan kebijakan agar personel melanjutkan

pendidikan

umum

kejenjang

lebih

tinggi,

mengikutsertakan seluruh personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara untuk mengikuti Dikbangspes fungsi Provos, membentuk tim kerja dalam rangka mengidentifikasi kemampuan personel sebagai acuan dalam mengikutsertakan personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara pada program pendidikan Polri. b.

Di samping itu, pola pembinaan karier anggota personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara belum berjalan maksimal, sehingga perlu dilakukan upaya pembenahan dan perbaikan melalui pengawasan melekat, melakukan kerjasama dengan unsur eksternal, memberikan peluang kepada personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara yang memiliki kinerja tinggi untuk diusulkan kenaikan pangkat, melakukan uji kompetensi dan tes psikologi dan memaksimalkan keberadaan lembaga assessment center serta melakukan inventarisasi prestasi personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara. Dengan demikian, diharapkan pola pembinaan karier personel Unit Provos Polres Metro Jakarta Utara dapat maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dalam rangka terwujudnya polri yang profesioanl modern terpercaya.

14.

Saran a.

Kepada Kapolres agar membuat telaah staf kepada Kalemdikpol dalam rangka penataan ulang sistem pendidikan kedinasan Polri,

sehingga dapat mengakomodir seluruh personel untuk mengikuti program pendidikan di lingkungan Polri secara berkesinambungan. b.

Disarankan kepada Kabagsumda agar membentuk lembaga pengaduan pembinaan SDM Polri di lingkup Polres Metro Jakarta Utara sehingga dapat memaksimalkan pembinaan karier bagi anggota termasuk anggota Unit Provos.

c.

Disarankan kepada Ka Unit Provos agar memperbaharui bank data (database) personel Provos sebagai kelengkapan asessement center dalam pembinaan SDM anggota Provos.

20

DAFTAR PUSTAKA

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA

NASKAH KARYA PERORANGAN (NKP) Topik: “SISTEM PEMBINAAN KARIR DAN PROFESIONALISME POLRI” Judul: OPTIMLAISASI PEMBINAAN PERSONEL UNIT PROVOS POLRES METRO JAKARTA UTARA GUNA MENDUKUNG PELAKSNAAN TUGAS DALAM RANGKAN TERWUJUDNYA POLRI YANG PRFESIONAL MODERN DAN TERPERCAYA

OLEH : ………………………………… NOSIS. : 201808003xxx.

PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMAPOLRI ANGKATAN KE 60T.A. 2018