Muhammad Januarisman. S ( H1a1 16 316 ).docx

MAKALAH HUKUM KESEHATAN

ASPEK KEPERDATAAN HUKUM KESEHATAN

OLEH : NAMA NIM KELAS

: MUHAMMAD JANUARISMAN.S : H1A1 16 316 :C

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan berkat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Makalah Hukum Kesehatan tentang Aspek keperdataan hukum kesehatan dapat terselesaikan dengan baik, dan atas izinya pula sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang di tentukan.

Makalah ini guna melengkapi tugas Hukum Kesehatan Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Halu Oleo Kendari (UHO). makalah ini berisi materi tentang “Aspek keperdataan hukum kesehatan”. Berikut contoh-contoh tentang uraian yang berkaitan.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk para pembaca guna mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang Aspek keperdataan hukum kesehatan. Dari hati yang terdalam saya mengutarakan permintaan maaf atas kekurangan makalah ini, karena saya tahu makalah yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya berharap kritikan, saran, dan masukan yang membangun dari pembaca guna penyempurnaannya ke depan. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga makalah ini bermanfaat sesuai dengan fungsinya. Amin.

Kendari, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………….………….. KATA PENGANTAR………………………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………….................... BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang………………………………………………...…

B.

Rumusan Masalah…………………………………......................

BAB III PEMBAHASAN A.

Pengertian hukum kesehatan…………………….………………

B.

Hubungan antara dokter dengan pasien …………………………

C.

Asas asas hukum yang berkaitan dengan dokter dengan pasien…

D.

Hak dan kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan…………………………………………………………

E.

Hak dan keawajiban pasien dalam transaksi teraupeuti………….

F.

Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan………………

BAB IV PENUTUP A. DAFTAR PU

Kesimpulan……………………………………………………...

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar belakang kesehatan telah sangat berkembang pesat dengan di dukung oleh sarana

kesehatan semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesionalisme di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Dalam banyak hal yang berhubungan denngan masalah kesehatan , sering di temui kasus-kasus yang merugikan pasien, oleh sebab itu tidak mengherankan apabilaprofesi kesehatan ramai di perbincangkan baik di kalangan masyarakat ataupun di kalangan intelektual. Sehingga sering timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan akibat adanya kesehatan atau kelalaian yang di lakukan oleh tenaga kesehatan di dalam melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan, maka keadaan-keadaan seperti inilah yang menunjukkan suatu gejala, bahwa dunia kesehatan (pelayan kesehatan ) mulai di landa krisis etik-etik medis, bahkan juga krisis keterampilan medis yang pada dasarnya semuanya tidak dapat tidak dapat di selesaikan dengan kode etik etika profesi para tenaga kesehatan semata, melainkan harus diselesaikan dengan cara yang lebih luas, yaitu melalui jalur hukum. Munculnya kasus-kasus pelayanan kesehatan yang terjadi di tengah-tengah lapisan masyarakat dalam hal masalah kesehata dan bnyaknya kritikan-kritikan yang muncul terhadap pelayanan kesehatan itu merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum oleh masyarakat dalah hal masalah kesehatan semakin meningkat pula. Hal ini juga yang menyebabkan masyaraaakat tidak mau lagi menerima begitu saja cara pelayanan yang kurang efisien yang akan dilakukan para tenaga medis kesehatan kepada masyaraakat, akan tetapi engin menjalani bagaimana pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu harus dilakukan, serta bagaimana masyarakat harus bertindak sesuai denagn hak dan kepentinganya

apabila mereka menderita kerugian akibat dari kelalaian pelayanan kesehatan yang pada dasarnya adalah kesalahan atau kelalaian pelayan kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk di bicarakan dalam hal ini yang di sebabkan akibat dari kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut yang mempunyai dampak yang sangat merugikan, selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi pelayanan kesehatan, juga menimbulkan kerugian terhadap pasien atau masyarakat. Maka untuk itu di dalam memahami ada tidak adanya kesalahan ataupun kelalaian yang dilakuakan tenaga medis , maka hal itu harus dihadapkan dengan kewajiban profesi disamping harus pula memperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien, yang di karenakan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsipnondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia. B.

Rumusan Masalah 1.

Apa yang di maksud dengan hukum kesehatan?

2.

Bagaimana hubungan antara dokter dengan pasien?

3.

Apa yang di maksud dengan asas asas hukum yang berkaitan dengan dokter dengan pasien?

4.

Bagaiman hak dan kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan?

5.

Bagaimmana hak dan keawajiban pasien dalam transaksi teraupeuti?

6.

Bagaiman Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan?

BAB II PEMBAHASAN

A.

PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN Istilah hukum kesehatan ( medical law ) dalam negara yang menganut

sistim hukum eropa kontinental ( anglo saxon ) seperti, belanda , perancis berbeda dengan health law bagi negara yang menganut sistim hukum common law system ( amerika serikat, inggris ) yang dikarenakan bahwa helath law merupakan istilah ruang lingkupanya lebih luas dibanding dengan medical law karena sebagian orang yang menyatakan bahwa medical law adalah bagian dari health law. Menurut prof. Van der mija yang mengatakan bahwa hukum kesehatan adalah merupakan sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapanya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.Sedangkan hukum medis ( medical law ) yaitu hukum yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak dan bagian dari hukum kesehatan. Sedangkan menurut prof. H.J.J. Leneen mengatakan bahwa hukum kesehatan adalah semua peraturan – peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan penerapanya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administarsi negara. Dari dua pengertian yang di kemukakan diatas maka hukum kesehatan itu mencakup ruang lingkup yang lebih luas dari pada medical law. Pada medical law berkaitan dengan segi penyembuhanyan saja, sedangkan dalam hukum kesehatan ( health law ) meliputi tidak hanya dalm segi penyembuhan akan tetapi juga meliputi sampai ke pemulihan pasien. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang di maksud dengan Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan

secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit. B.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN Hubungan hukum antara dokter dengan pasien pada dasarnya adalah

merupakanperjanjian perbintenis yang di karena berupaya untuk mewujudkan apa yang di perjanjikan kedua pihak antara dokter dengan pasien, yang sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kitab undang hukum perdata tentang sahnya suatu perjanjian. Ketika hubungan antara dokter dan pasien termasuk dalam ruang lingkup perjanjian, maka apaun ketentuan – ketentuan yang di atur pada KUHPeradata berlaku terhadap perjanjian teraupeutik, yang karena pada dasarnya kedatangan seorang pasien kepada dokter dianggap sudah adanya perjanjian ( mutual consent ) Dalam tahapan perkembangan hubungan hukum antara dokter dengan pasien di dalam memberikan pelayanan kesesahatan ini dikenal menjadi 3 ( tiga ) tahapan perkembangan hubungan hukum yaitu sebagai berikut : 1.

Hubungan aktif – pasif. Pada tahapan hubungan ini, pasien tidak memberikan kontribusi apapun,

dimana pasien hanya menyerahkan sepenuhnya akan tindakan dokter yang akan di lakukan dalam hal pemberian jasa kesehatan. 2.

Hubungan kerja sama terpimpin. Pada tahapan hubungan ini, sudah tampak adanya partisipasi dari pasien

dalam proses pelayanan kesehatan sekalipun peranan dokter masih bersifat dominan di dalam menetukan tidakan – tindakan yang akan di lakukan, pada thapan ini pula kedudukan dokter sebagai orang yang di percaya oleh pasien masih bersifat signifikan. 3.

Hubungan partisipasi bersama. Pada tahapan hubungan ini, pasien menyadari bahwa dirinya, sederajat

dengan dokter dan dengan demikian apabila terbentuk suatu hubungan hukum

maka hubungan tersebut dibangun atas dasar perjanjian yang di sepakati bersama antara pasien dengan dokter. Menurut Lumenta hubungan antara dokter dengan pasien ada 3 ( tiga ) hubungan yanitu : 1.

Hubungan patnerlistik.

2.

Hubungan individualistik.

3.

Hubungan kolegial. Sedangkan menurut Veronika Komalawati bahwa hubungan antara dokter

dengan pasien di kenal dengan 3 ( tiga ) tahapan yaitu : 1.

aktiviti – pasivity relation.

2.

Qwidance corporation relation.

3.

Mutual partisipation. Menurut Dasen sebagai mana di kutip oleh Soejhono Soekanto ada

terdapat beberapa alasan mengapa seorang pasien mendatangi dokter, yaitu : 1.

Pasien pergi kedokter semata – mata karena ada merasa sesuatu yang membahyakan kesehatanya.

2.

Pasien pergi kedoter di karenakan mengetahui bahwa dirinya sakit dan dokter dianggap mampu intuk menyembuhkan.

3.

Pasien pergi keokter guna mendapatkan pemeriksaan yang intensif dan mengobati penyakit yang di temukan. Di dalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien menurut undang-

undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada pasal 52 dan pasal 53 dalam hal hak dan kewajiban pasien ditemui hubungan hukum pasien dengan dokter yaitu :

1.

Pasal 52 mengatakan bahwa Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak sebagai berikut : a.

mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

2.

b.

meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain

c.

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis

d.

menolak tindakan medis; dan

e.

mendapatkan isi rekam medis.

Dan di Pasal 53 mengatakan bahwa Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban sebagai berikut : a.

memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya

b.

mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi

c.

mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

d. C.

memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

ASAS – ASAS HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN DOKTER DENGAN PASIEN Di dalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien terdapat beberapa

asas – asas yang di atur di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pasal 2 sebagai mana di sebutkan bahwa Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Di dalam penjelasan pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dapat diartikan asas – asas tersebut di dalam pegertianya di uraikan yang mana di dalam ketentuan ini yang dimaksud adalah : 1.

Nilai ilmiah adalah bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi

2.

Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3.

Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu

4.

Kemanusiaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras

5.

Keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat

6.

Perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien. Maka selain dari pada itu, ada pula yang menyebutkan beberapa asas yang

harus di pedomani oleh dokter untuk menjadikan dasar dalam pemberian pelayanan kesehatan yaitu :

1.

Asas legalitas.

2.

Asas keseimbangan.

3.

Asas tepat waktu.

4.

Asas kejujuran.

5.

Asas keterbukaan.

6.

Asas kehati – hatian. Demikian pula di dala informed konsent ( persetujuan medes ) menganut

ada 2 ( dua ) unsur antara lain yaitu : 1.

Informasi yang di berikan oleh dokter kepada pasien mengenai tindakan apa yang di lakukan.

2.

Persetujuan yang di berikan oleh pasien kepada dokter. Seperti yang di maksud di dalam Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di dalam pasal 45 yang menyatakan bahwa : 1.

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

2.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

3.

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : a.

diagnosis dan tata cara tindakan medis

b.

tujuan tindakan medis yang dilakukan

c.

alternatif tindakan lain dan risikonya

d.

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e.

prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Perjanjian teraupeutik sebagaimana di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 1969 yang di sempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 483/Men.Kes/X/1982, yang mengatakan tentang Transaksi Teraupeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan perjanjian yang pada umumnya, karena ke khususan itu terletak pada objek yang di perjanjikan, akan tetapi disini adalah yang menjadi objek yang di perjanjikan adalah upaya untuk melakukan penyembuhan pasien. Dengan demikian maka perjanjian teraupeutik adalah suatu perjanjian untuk menetukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang di lakukan oleh dokter. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupaka perjanjian perbintens, karena berupaya untuk mewujudkan

apa yang di

perjanjiakan. Dalam hal terpenuhinya suatu perjanjian transaksi teraupeutik, maka dalam hal ini pasien bisa saja melakuakan tuntutan hukum kepada tenaga kesehatan dalam masalah pertanggung jawaban hubungan hukum antara dokter dan pasien, apabila dokter melakukan penyimpangan, malaui tuntutan, antara lain: 1.

dalam aspek hukum perdata. -

Wanprestasi pasal 1339 KUHPerdata. Di katakan wanprestasi apabila :

a.

Tidak melakukan apa yang disepakati

b.

Melakukan apa yang di sepakati tetapi terlambat

c.

Melakukan apa yang di sepakati tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjiakan.

d.

Melakukaan surat perbuatan yang menurut hakikatnya perjanjian itu tidak di perbolehkan.

-

Onrecht mangitedaad ( perbuatan melawan hukum ) pasal 1365 KUHPerdata.

KUHPerdata pasal 1365 yang mengatakan yang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum ( Onrecht mangitedaad ) yaitu : Menimbulkan kerugian kepada orang lain, yang di sebabkan antara lain : a.

Adanya kesalahan.

b.

Adanya kerugian yang di timbulkan.

c.

Adanya hubungan hukum antara kalusual dengan perbuatan yang di lakukan.

b.

Dalam aspeh hukum pidana Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam aspek hukum pidana

dapat dilihat apabila pada saat memberikan pelayanan kesehatan ditemukan adanya kesalahan dan kerugian yang di timbulkan. Sebagai mana di sebut dalam pasal 359 dan 361 KUHP yang mengakibatkan orang mati atau luka yang karena salahnya. Untuk melihat adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dapat dilihat melaui satandart operasional prosedural dan medical record. D.

HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN Dari sudut pandang sosiologis seorang dokter yang melakukan hubungan

atau transaksi teraupeutik, masing – masing mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan yang dimaksud disini adalah kedudukan yang berupa wadah, hak dan

kewajiban. Sedangkan peranan merupakan pelaksanaan hak – hak dan kewajiban tersebut. Secara sederhana dapat di katakan bahwa hak itu merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan kewajiban adalah tugas atau beban yang harus di laksanakan. Dahulu kedudukan doter di anggap lebih tinggi dari pasien dan oleh karena itu perananaya lebih penting pula. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat hubungan dokter dengan pasien secara khusus mengalami perubahan bentuk, hal itu di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lainya ialah sebagai berikut ini : 1.

Kepercayaan tidak lagi tertuju kepada dokter pribadi, akan tetapi kepada kemampuan iptek kesehatan.

2.

Masyarakat menganggap bahwa tugas dokter itu bukan hanya melakukan penyembuhan, akan tetapi juga di lakukan pada perawatan.

3.

Adanya kecenderungan untuk menyatakan bahwa kesehatan bukan lagi merupakan keadaan tanpa penyakit, akan tetapi lelbih berarti oada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial.

4.

Semakin banyaknya perturan yang memberikan perlindungan hukum kepada pasien, sehinggga lebih mengetahui dan memahami hak – haknya dalam hubunganya dengan dokter.

5.

Tingkat kecerdasan masyarakat menegenai kesehatan semakin meningkat. Menurut Leneen sebagaimana yang di kutip olehsoejono soekanto yang

menyatakan bahwa manusia itu mempunyai 2 ( dua ) macam hak asasi yaitu, hak asasi sosial, dan hak asasi individual. Diamana batas antara keduanya agak kabur, sehingga di perlukan suatu landasan pemikiran yang berbeda, hal itu dikarenakan hak asasi individual mempunyai aspek sosial, hal ini berarti kedua kategori hak asasi tersebut dalam kenyataanya mengungkapkan dimensi individual dan dan sosial dari keberadaan atau existensi sesuatu hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi sosial manusia, dengan demikian untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, pemerintah telah menetapkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagai pengganti undang – undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, khususnya di pasal 48 yang menyatakan bahwa : 1.

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan : a.

Pelayanan

b.

pelayanan kesehatan

c.

pelayanan kesehatan tradisional

d.

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit

e.

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

f.

kesehatan reproduksi

g.

keluarga berencana

h.

kesehatan sekolah

i.

kesehatan olahraga

j.

pelayanan kesehatan pada bencana

k.

pelayanan darah

l.

kesehatan gigi dan mulut

m.

penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran

n.

kesehatan matra

o.

pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi danalat kesehatan

p.

pengamanan makanan dan minuman

2.

q.

pengamanan zat adiktif; dan/atau

r.

bedah mayat.

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan. Menurut Leneen kewajiban dokter dalam melaksanakan pelayanan

kesehatan dibagi menjadi 3 ( tiga ) kelompok yaitu : a.

Kewajiban yang timbul dari sifat peralatan medis dimana dokter harus bertindak, harus sesuai dengan standart profesi medis.

b.

Kewajiban untuk menghormati hak – hak pasien yang bersumber dari hak asasi di bidang kesehatan.

c.

Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.

Kewajiban dokter terhadap pasien di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di atur lebih kongkrit di dalam pasal 51 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi bahwa Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : 1.

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien

2.

merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan

3.

merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

4.

melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

5.

menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Selain itu, kewajiban dokter di dalam memberikan pelayanan kesehatan

dapat juga dilihat di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang menytakan bahwa dokter memiliki serangkaian kewajiban yaitu : 1.

kewajiban umum.

2.

Kewajiban terhadap penderita.

3.

Kewajiban terhadap rekan sejawat.

4.

Kewajiban terhadap diri sendiri. Selain dari pada kewajiban dokter di dalam memberikan pelayanan

kesehatan, dokter juga memiliki hak, sebagaimana yang di atur di dalam pasal 50 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : 1.

memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

2.

memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional

3.

memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

4.

menerima imbalan jasa.

E.

HAK

DAN

KEWAJIBAN

PASIEN

DALAM

TRANSAKSI

TERAUPEUTIK Secara normatif hak dan kewajiban pasien di atur di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada pasal 52 dan pasal 53 dalam hal hak dan kewajiban pasien ditemui hubungan hukum pasien dengan dokter yaitu : 1.

Pasal 52 mengatakan bahwa Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak sebagai berikut : a.

mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

2.

b.

meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain

c.

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis

d.

menolak tindakan medis; dan

e.

mendapatkan isi rekam medis.

Dan di Pasal 53 mengatakan bahwa Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban sebagai berikut : a.

memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya

b.

mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi

c.

mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

d.

memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Berkaitan dengan hak pasien untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana yang di maksud di dalam Undang -

Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di dalam pasal 45 yang menyatakan bahwa : 1.

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

2.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

3.

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : a.

diagnosis dan tata cara tindakan medis

b.

tujuan tindakan medis yang dilakukan

c.

alternatif tindakan lain dan risikonya

d.

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e.

prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Selain dari pihak pasien yang di atur di dalam perundang – undangan maka hak pasien juga di cantumkan di dalam peraturan Kode Etik Profesi Kedokteran Indonesia yaitu : 1.

Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya, dan hak untuk mati secara wajar.

2.

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standart profesi kedokteran.

3.

Hak memperoleh penjelasan secara lengkap tenetang diagnosa dan terapi medis yang di lakukan oleh dokter di dalam mengobatinya.

4.

Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang akan di rencanakan, bahkan untuk menarik diri dari kontrak teraupeutik.

5.

Hak atas kerahasiaan atau rekam medic yang bersifat pribadi.

F.

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PELAYANAN KESEHATAN Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan

dan pasien dapat dilihat dalam suatu transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak.Adapun yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah transaksi (perjanjian atau verbintenis) untuk menentukan mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Transaksi secara umum diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Het Burgerlijk Wetboek) yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, yang untuk berlakunya secara sah transaksi tersebut secara umum harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1.

Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya (toesteming van degene die zich verbinden)

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid om en verbindtenis aan te gaan)

3.

Mengenai suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp)

4.

Karena suatu sebab yang halal (een geoorloofde oorzaak). Dalam transaksi terapeutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi

syarat-syarat tersebut di atas, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak dibebani dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.Seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pada dasarnya hubungan dokter-pasien dalam tansaksi terapeutik itu bertumpu pada dua macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) dan hak atas informasi (the right to be informed).Antara dokter dan pasien timbul hak dan kewajiban timbal balik.

Apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dalam transaksi terapeutik, maka wajarlah apabila pihak yang lain terutama pihak yang merasa dirugikan akan menggugat. Dasar dalam mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban medis adalah : 1.

Wanprestasi (Contractual Liability) Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, timbul karena tindakan seorang

dokter yang berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kekuranghati-hatian, atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan sehingga menyalahi persetujuan terapeutik.Dalam pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah terpenuhi unsur-unsur berikut ini: a.

Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik;

b.

Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik;

c.

Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Dalam gugatan atas dasar wanprestasi, ketiga untus tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapeutik yang diajukan dengan menggunakan rekam medik. 2.

Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige daad) Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi

bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.” Dalam gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi empat syarat antara lain : a.

Pasien harus mengalami suatu kerugian;

b.

Adanya kesalahan atau kelalaian

c.

Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;

d.

Perbuatan itu melanggar hukum.

Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan (faults liability) yang diatur dalam pasal 1366.Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang

disebabkan

kelalaian

atau

kesembronoannya.”Selain

pasal

1366

KUHPerdata diatas, berlaku juga Pasal 1371 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.”

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan memegang peran penting

dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Dan tentunya hukum kesehatan tersebut tidak terlepas dari landasan-landasan hukum, profesi, etika dan sumpah beserta peraturan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA http://lidosimbignabolon3.blogspot.com/ Diakses pada tanggal 31 maret 2019 https://annisawally0208.blogspot.com/2016/03/aspek-hukum-perdata-dalampelayanan.html Diakses pada tanggal 31 maret 2019 https://www.academia.edu/37212152/Makalah_Hukum_Kesehatan Diakses pada tanggal 31 maret 2019