Mph Tjuy (1).docx

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terbatas saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan berkat, rahmat, karunia dan penyertaan-Nya sehingga penulisan proposal yang berjudul “ Kajian Hukum Atas Penjatuhan Pidana Terkait Kasus Antony Tandian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ” dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi suatu syarat kelulusan mata kuliah Metode Penelitian Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, serta untuk mengetahui dan meninjau apakah tindakan, tanggapan, dan pandangan pemerintah terhadap kasus penganiyayaan terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur yang mengakibatkan kematian ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Saya menyadari bahwa selesainya penulisan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, semangat dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu memberikan inspirasi bagi saya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Surabaya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada. 3. Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S. selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya dalam pembuatan proposal ini bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukkannya, mengorbankan tenaga serta pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, motivasi serta kesabaran kepada saya sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut telah melebihi yang saya harapkan. 4. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang sangat berguna dan bermanfaat bagi pembekalan di masa depan saya. 5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memberikan sarana dan prasarana dalam perkuliahan maupun dalam pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 6. Keluarga saya yang telah memberikan begitu banyak doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, kesabaran, motivasi, nasihat dan dukungan kepada saya. Saya selaku anak dalam keluarga ini sangat bersyukur dan bangga menjadi anak dalam keluarga ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi dan memberkatian keluarga kami.

7. Teman-teman baik saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang begitu memahami sikap saya yang ceroboh dan gegabah, yang telah memberikan bantuan berupa pemberian catatan sebelum ujian, menasihati saya dikala saya melakukan kesalahan, dan memberikan bantuan di saat-saat genting. Semoga pertemanan kita bisa terus berlanjut dan semoga kita bisa menjadi sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan proposal ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 29 Oktober 2018

Christian Tarapul Anjur Hashiholan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Metode Penelitian BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA AWAL PERJUDIAN 2.1 Definisi Tindak Pidana 2.2 Unsur Unsur Tindak Pidana 2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 2.4 Unsur Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang 2.5 Pengertian Perjudian BAB III ANALISIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANTONY TANDIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 3.1 Kronologis Kasus

3.2 Analisis Kasus BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan

istilah money laundering, merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan

lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni: Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing. Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapt disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari perolehan harta kekayaan secara ilegal agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dalam perkara yang akan dibahas adalah pencucian uang dengan pidana awal yaitu perjudian. Pengertian perjudian ada dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana yaitu siapa yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Adapun kronologis singkat dalam perkara tersebut, berawal dari perjudian online yang dimiliki oleh David yang menghasilkan hingga 30 Milyar Rupiah sebulan sehingga hasil dari pendapatan yang didapatkan dari perjudian tersebut harus disamarkan sehingga David bersama Antony Tandian bekerja sama untuk menyamarkan pendapatan dari bisnis judi online tersebut. Untuk melancarkan bisnisnya, David mengintruksikan para pemasang atau pelaku judi untuk mentransfer dana pasangan ke rekening perusahaan remitance atau

money changer, PT Sinar Bahagia Utama milik, Antony Tandian, di Batam. Selanjutnya, pelaku judi meminta untuk mengirimkan uang ke rekening perusahaan rekening milik pelaku judi ke luar negeri, di antaranya ke Singapura. David yang mengendalikan bisnis judi online menjadi pemegang sejumlah kartu ATM penerima dana dari pemain judi dan kartu ATM rekening pembayaran kepada pemenang judi. Namun, mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh korporasi yaitu adalah money changer PT Sinar Bahagia Utama milik Antony Tandian maka sanksi pidana akan hanya berlaku terhadap Antony Tandian ataukah sanksi pidana dapat juga dikenakan kepada korporasi yaitu PT Sinar Bahagia Utama.

1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya

yaitu: “Apakah Penjatuhan Pidana Kepada Antony Tandian ditinjau dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?”

1.3

Tujuan Penulisan Terdapat dua tujuan penulisan dalam penelitian ini, yaitu tujuan akademis dan

tujuan praktis yang diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan Akademis Tujuan Akademis penulisan ini yaitu untuk memenuhi salah satu prasyarat kelulusan mata kuliah Metode Penelitian Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. b. Tujuan Praktis Tujuan praktis dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apakah penjatuhan pidana hanya dapat dijatuhkan kepada Antony Tandian ataukah dapat juga diterapkan kepada korporasi yaitu PT Sinar Bahagia Utama ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1.4

Metode Penelitian Dalam penelitian metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan untuk

mengkajinya digunakan bahan hukum yang didapat dengan studi pustaka : 1. Bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum bersifat menjelaskan bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan

hukum yang berupa doktrin-doktrin, asas-asas, dan tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta terkait dengan permasalahan penjatuhan pidana hanya dapat dijatuhkan kepada Antony Tandian ataukah dapat juga diterapkan kepada korporasi yaitu PT Sinar Bahagia Utama

ditinjau dari Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA AWAL PERJUDIAN

2.1

Definisi Tindak Pidana Pengertian Tindak Pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristia pidana, dengan istilah: 1. Strafbaarfeit adalah peristia pidana; 2. Strafbarehandlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan 3. Criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: 1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggar dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan

kesengajaan (dolus) dan kealpaan

(culpa) adalah bentuk bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2.2

Unsur-Unsur Tindak Pidana

a.

Ada Perbuatan yang Mencocoki Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni: 1. Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain. 2. Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakaan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih

dapat

dilakukan penuntutan

atas dasar

“sengaja melakukan

pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (faith) dalam arti yang kedua ini. 3. Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (outard conduct) yang harus

dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah, dikenal sebagai actus reus. Dengan kata lain, actus reus adalah elemen luar (eksternal element). b.

Ada Sifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan

hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni: 1. Sifat melawan hukum formil (formale ederrechtelijk) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang Undang, kecuali diadakan pengucualianpengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang , bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undan, sebab hukum adalah Undang-Undang. 2. Sifat melawan hukum materil (materieleederrechttelijk). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. Perbedaan pokok pada dua pendapat tersebut diatas, adalah:

a) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melaan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum tertulis), seperti: 

Pasal 48 KUHP (daya paksa/overmacht);



Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/noodeer);



Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan Undang-Undang);



Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah)

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum yang tertulis) juga yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. b) Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan tegas. c) Tidak Alasan Pembenar 1.

Daya Paksa Absolut Daya paksa (overmacht) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: “Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht isgedrongen.”

2.

Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah noodweer tidak terdapat dalam rumusan Undang Undang. Pasal (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang pada saat itu yang melawan.”

3.

Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan): “Barang siapa yang melakukan perbuatan

untuk

melaksanakanketentuan

Undang-Undang

tidak

dipidana.” 4.

Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana.” Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memeberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 266). Tidaklah diperlukan hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bahaan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1) : “Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan di minta prtolongan kepada penguasa yang umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut.” Dan seterusnya.

2.3

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering.

Money artinya uang dan laundering artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh darihasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

2.4

Unsur Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang- undang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi: a. Pelaku dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa, “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan

badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. c. Perbuatan Melawan Hukum Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

2.5

Pengertian Perjudian Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara

mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlahuang atau harta semula”. Dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.” Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untunguntungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.

BAB III ANALISIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA ANTONY TANDIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1

Kronologi Kasus Polisi kembali menangkap pengusaha jasa penukaran mata uang asing atau

money changer di Batam. Jika sebelumnya pengusaha yang ditangkap terlibat tindak pencucian uang dari hasil bisnis narkoba, kali ini yang diamankan diduga terlibat transaksi hasil perjudian.

Nama pengusaha itu Antony Tandian, pemilik money changer PT Sinar Bahagia Utama di Nagoya, Batam. Ia dibekuk jajaran Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri pada Senin (20/2) lalu.

Sayangnya, Kasubdit Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Hikmawa, enggan menjelaskan secara detil kronologi penangkapan Antony. Tetapi ia membenarkan jika Antony ditangkap karena diduga kuat terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil judi.

“Bisa konfirmasi ke Dir (Direktur Direktorat Cyber, red) dulu,” kata Hikmawa, Rabu (22/2).

Namun Batam Pos tak berhasil mengonfirmasi Direktur Direktorat Cyber Mabes Polri, Brigjen Fadhil. Sepanjang hari kemarin, nomor ponsel Fadhil tak aktif.

Sumber Batam Pos menyebutkan, usaha money changer PT Sinar Bahagia Utama hanyalah kedok belaka. Sebab aktivitas utama dari usaha milik Antony ini adalah transaksi dan pengiriman uang hasil perjudian. Dalam sehari, jumlah pengiriman uang ke luar negeri di PT Sinar Bahagia Utama bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Menariknya, Antony Tandian merupakan adik kandung dari pemilik money changer PT Jaya Valasindo, Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman, yang ditangkap sebelumnya. Bedanya, Edy yang ditangkap bersama anak dan karyawannya itu diduga terlibat kasus TPPU hasil bisnis narkoba.

Batam Pos mencoba menelusuri keberadaan PT Sinar Bahagia Utama di Nagoya, Batam, kemarin. Money Changer yang berada di Blok I Komplek Bumi Indah, Nagoya, itu masih buka seperti biasa. Namun karyawan yang ditemui wartawan koran ini enggan diwawancarai.

Sementara beberapa warga dan pengusaha di sekitar lokasi membenarkan penangkapan Antony pada Senin (20/2) lalu. Namun mereka mengaku tak tahu banyak terkait kasus yang disangkakan kepada Antony.

“Kurang paham juga, sebab itu Mabes Polri yang tangani,” ucap seorang pengusaha yang enggan ditulis namanya, kemarin.

Sekadar informasi, kasus PT Jaya Valasindo saat ini sudah memasuki sidang keenam di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Money changer ini diduga terlibat TPPU hasil narkoba dari bandar kelas kakap di Tanah Air, seperti Pony Chandra dan almarhum Freddy Budiman.

Hal ini terkuak atas keterangan dua saksi Andi Kusmanto dan Edison yang merupakan karyawan terdakwa Antoni PT Batam Ekspress atau lebih dikenal money changer PT Sinar Bahagia Utama, di kawasan Nagoya, Batam.

“Tugas saya hanya menerima pesan dari Whatapps(WA) dari nasabah lalu dilaporkan terhadap Antoni dengan transaksi terakumulasi mencapai nilai Rp100 juta keatas alias tampa pola tertentu,” kata Andi Kusmanti diruang sidang PN Batam. Rabu (06/07/2017).

Kata Dia, Dirinya baru bekerja 5 bulan dengan terdakwa dan tugasnya hanya menerima WA dari nasabah ada transaksi dana yang masuk kerekening perusahaan

terdakwa Antoni, namun tidak mengetahui secara pasti bahwa uang judi online dan tidak ada melihat kejanggalan.

Ironisnya, saat majlis hakim ketua Endi yang didampingi dua hakim mempertegas ada kejanggalan terhadap uang yang masuk dari nasabah barulah saksi membenarkan adanya kejanggalan serta membenarkan adanya transaksi judi online ke rekening perusahaan terdakwa.

Sementara itu, saksi Edison sebagai pembukuan juga membenarkan bahwa transaksi terakumulasi mencapai Rp500 juta saat melakukan menyetoran kerekening perusahaan Singapore milik Daniel NG, namun Edison tidak mengenalnya.

“Usai setor slip saya buang,” ujarnya kepada majlis hakim.

Sedangkan atas keterangan kedua saksi yang merupakan karyawan terdakwa dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa Antoni Tandian.

Sementara itu, JPU Rumondang usai mendegarkan keterangan kedua saksi membacakan keterangan saksi secara tertulis karena para saksi tidak dapat hadir dipersidangan.

Seperti diketahui, kasus Antoni Tandian berawal Tim Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri membongkar bisnis judi online kakap di Medan yang dikendalikan David.

Hasil kejahatannya diputar di perusahaan money changer milik rekannya, pengusaha Antony Tandian di Batam. Omset bisnis judi online-nya diduga mencapai Rp30 miliar per bulan.

“David ditangkap di Medan, Sumatera Utara pada medio Februari 2017. Bisnis judi online yang digeluti oleh David mempunyai pangsa pasar penjudi sangat besar di Indonesia. Dalam sebulan omsetnya memcapai Rp30 miliar,” Kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, di Tribunnews.com, Selasa (28/2/2017).

Hasil pengembangan kasus judi online ini, tim menangkap rekan David, Antony Tandian selaku pemilik money changer PT Sinar Bahagia Utama, di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, pada 22 Februari 2017. Pengusaha money chnager tersebut ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis judi online dari David.

Boy menjelaskan, modus kejahatan kasus ini adalah David bersama Antoni Tandian bekerja sama untuk menyamarkan bisnis judi online.

Untuk melancarkan bisnisnya, David mengintruksikan para pemasang atau pelaku judi untuk mentransfer dana pasangan ke rekening perusahaan remitance atau money changer, PT Sinar Bahagia Utama milik, Antony Tandian, di Batam

Selanjutnya, pelaku judi meminta untuk mengirimkan uang ke rekening perusahaan rekening milik pelaku judi ke luar negeri, di antaranya ke Singapura.

David yang mengendalikan bisnis judi online menjadi pemegang sejumlah kartu ATM penerima dana dari pemain judi dan kartu ATM rekening pembayaran kepada pemenang judi.

Saat penangkapan David di Medan, petugas menyita barang bukti berupa 389 kartu ATM, 3 telepon genggam, 3 key BCA, 10 token BNI, 5 token Bank Mandiri, 2 token Panin Bank, dan 5 unit CPU.

Atas perbuatannya, David dan Antoni Tandian telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana awal perjudian.

Keduanya dikenakan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

3.2

Analisis Kasus

Belakangan ini praktik kejahatan pencucian uang atau money laundry semakin marak terjadi. Kejahatan termasuk modus baru ini, kian marak terjadi di Indonesia dan sejumlah kasus diantaranya telah dibongkar oleh pihak Kepolisian. Dari kasus yang terjadi, ternyata Batam menduduki peringkat pertama jumlah transaksi keuangan yang mencurigakan.

Informasi yang berkembang belakangan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonasia melaporkan, sejak tahun 2016 PPATK telah menerima ribuan laporan transaksi mencurigakan (LTKM) dari seluruh Indonesia. Modus yang dilakukan para pelaku adalah tindakan money laundry. Salah satunya membawa uang tunai melalui pelabuhan. Modus ini yang sering terjadi di Batam.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura, membuat kawasan ini ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Maka tak heran, bisnis jasa penukaran uang atau money changer tumbuh bagaikan jamur. Namun di antara pengusaha bisnis penukaran uang tersebut, ada yang melakukan praktik pencucian uang berkedok money changer.

Hal ini terbukti, Senin (20/2/2017) pekan lalu Direktorat Cyber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri membekuk pengusaha penukaran uang (money

changer) PT. Sinar Bahagia Utama Batam Antony Tandian. Antony dibekuk Mabes Polri karena diduga kuat terlibat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil judi.

Dalam kasus tersebut, proses penangkapan pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu pengusaha money changer dan pucuk pimpinan judi online. Hal ini dikarenakan, dalam kasus tersebut, keduanya dikenakan sanksi pidana terkait Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kisaran jumlah omset judi online tersebut berjumlah miliaran rupiah. Selain merugikan kepentingan umum, hal ini juga merugikan negara.

Dalam kasus tersebut, Terdakwa dikenai sanksi pidana terkait dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tindak pidana asal, yaitu perjudian dan penggelapan. Hal ini dikarenakan hasil uang yang diperoleh berasal dari judi online tersebut mencapai miliaran rupiah yang didapat dari beberapa orang, yang kemudian ditaruh di money changer agar uang hasil judi online tersebut seolah-olah merupakan hasil kekayaan asli atau dengan kata lain bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa

yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana penggelapan (huruf q) dan perjudian (huruf t). Yang kemudian, hasil dari tindak pidana tersebut disamarkan atau disembunyikan asalusul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, mengubah bentuk kepada pihak Money Changer sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal ini tampak pada tahapan-tahapan pencucian uang. Dalam kasus tersebut, pertama-tama terdapat tahapan placement yaitu menempatkan dan mengubah bentuk uang hasil judi online tersebut kepada pihak money changer sehingga uang yang didapatkannya tersebut seolah-olah berasal dari Harta Kekayaan asli sebagaimana diketahuinya dan/atau patut diduganya.

Setelah itu, pada tahapan kedua, dinyatakan bahwa pada tahapan layering yaitu transaksi terakumulasi mencapai Rp500 juta saat melakukan menyetoran kerekening perusahaan Singapore milik Daniel NG, namun Edison tidak mengenalnya. Andi Kusmanti yang baru bekerja 5 bulan dengan terdakwa dan tugasnya hanya menerima WA dari nasabah ada transaksi dana yang masuk kerekening perusahaan terdakwa Antoni, namun tidak mengetahui secara pasti bahwa uang judi online dan tidak ada

melihat kejanggalan. Ironisnya, saat majlis hakim ketua Endi yang didampingi dua hakim mempertegas ada kejanggalan terhadap uang yang masuk dari nasabah barulah saksi membenarkan adanya kejanggalan serta membenarkan adanya transaksi judi online ke rekening perusahaan terdakwa.

Seperti diketahui, kasus Antony Tandian berawal Tim Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri membongkar bisnis judi online kakap di Medan yang dikendalikan David. Hasil kejahatannya diputar di perusahaan money changer milik rekannya, pengusaha Antony Tandian di Batam. Omset bisnis judi online-nya diduga mencapai Rp30 miliar per bulan. Pemutaran uang yang kemudian ditransferkan ke dalam rekening Antony Tandian inilah yang merupakan tahapan integration, di mana uang yang telah diperoleh dari hasil perjudian itu diubah bentuknya dan/atau disamarkan dalam perusahan money changer, yang kemudian uang itu kembali ditransfer dan masuk sebagai pendapatan atas hasil kekayaan yang diperoleh secara halal atau murni sebagai Harta Kekayaan asli.

BAB IV PENUTUP

4.1

Kesimpulan Pengertian Tindak Pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Maka dari uraian tersebut terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam kasus tersebut, Terdakwa dikenai sanksi pidana terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tindak pidana asal, yaitu perjudian dan penggelapan. Hal ini dikarenakan hasil uang yang diperoleh berasal dari judi online tersebut mencapai miliaran

rupiah yang didapat dari beberapa orang, yang kemudian ditaruh di money changer agar uang hasil judi online tersebut seolah-olah merupakan hasil kekayaan asli atau dengan kata lain bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana penggelapan (huruf q) dan perjudian (huruf t). Yang kemudian, hasil dari tindak pidana tersebut disamarkan atau disembunyikan asalusul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, mengubah bentuk kepada pihak Money Changer sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4.2

Saran Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :



Hendaknya Pemerintah menjatuhkan pidana kepada dua terdakwa, yaitu pengusaha money changer dan pemilik situs judi online. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang ditimbulkan akibat uang hasil dari perjudian tersebut diputar dan disamarkan bentuknya seolah-olah bukan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang.



Sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya terkait dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak

Pidana

Pencucian

Uang

pertanggungjawaban dari kedua Terdakwa tersebut.

sebagai

bentuk

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, M. Arief. 2003. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering. Malang : Bayumedia Publishing. _________________. 2010. Tindak Pidana Money Laundering. Malang : Banyumedia Publishing. Danil, Elwi. 2011. Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta : Rajawali Pers. Djadja, Ermansjah, 2010. Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Balikpapan : CV. Mandar Maju. Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta : PT. raja Grafindo persada.