Mosi Orang Asing.docx

MOSI ; LEGAL STANDING WNA DALAM PENGUJIAN UU PRO Pembicara 1 Teori Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.[1] Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.[2 Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law) Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered liberty). Pengertian WN “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainyang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” -UUD NRI 1945 Pasal 26 ayat 1 Pasal 27 dan 28 D UUD NRI Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Batasan : UU yang dapat di uji hanya yang berpaut dengan hak dasar seperti hak hidup Solusi (Pembentukan Peraturan pelaksanaan)S Pembicara 2 Frasa “Setiap Orang” dalam UUD UU 24 Tahun 2013 Pembedaan dan dampak UU menurut Harjono Hakim Konstitusi (Hal.763)

Pembivcara 3 Konvensi Internasional (Sebagai perlindungan atas HAM) ICCPR (Hal.766) Tidak ada wadah menyebabkan pelanggaran hak Komparasi Negara Lain (Jerman, Mongolia, Rep. Ceko)

KONTRA Pembicara 1 Pengertian WN Teori Kedaulatan negara Pembicara 2 UU MK KONSEP PERADILAN PIDANA Putusan No. 137/PU UU 24 tahun 2003 dalam pasal 51 ayat 1 Pembicara 3 Teori Sangksi Komparasikan negara lain. KONSEP PERADILAN PIDANA