Constitutional Complain Tampil.docx

Constitutional Complain Pro Yang menjadi dasar utama kami mengapa setuju atas mosi kali ini yaitu Constitutional Complaint didasarkan pada : 1. Pasal 28C setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dimana constitutional complaint ini benar-benar menjadi wadah untuk memenuhi haknya sesuai pasal ini. 2. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tepatnya pada bagian ketiga undang-undang ini mengatur Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (1) bagian e menyatakan: selain kewenangan lain yang diberikan dalam UUD, MK bisa diberikan kewenangan lain yg diberikan oleh UU. rumusan Pasal ini, terdapat celah untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Makna kata “kewenangan lain yang diberikan oleh UndangUndang” seperti mengisyaratkan UndangUndang dapat menambah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi jika diperlukan. Sehingga pemberian

Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selain tercantum dalam pasal 24 C UUD 1945, lebih lanjut diatur didalam Pasal 10 ayat (1) Undangundang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sudah secara tegas dan jelas bahwa kewenangn MK, 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemiihan umum. Adanya wewenang MK mengenai constitutional complaint sedikit banyaknya akan mengubah tatanan kenegaraan yang ada.

wewenang mengadili constitutional complaint dan constitutional question kepada Mahkamah Konstitusi tidak mesti lewat perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu cukup dilakukan melalui revisi undangundang Mahkamah Konstitusi, dengan memasukkan pengaturan eksplisit soal itu, sehingga kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dapat diwujudkan.

Hakikat ini penting untuk menjaga Marwah dan independensi dari lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri. Dalam menjaga marwah ini tentunya kinerjanya harus dijaga. Adanya constitutional complain membuat tugas MK semakin menumpk Data berapa perkara yg masuk dan berapa yg diputus

Jika berkaca dari hal ini, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ada kemungkinan di kemudian hari pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Judicial review dapat di perluas ke ranah Constitutional Complaint.

Perlu kita ketahui bersama bahwa hakikat dibbentuknya MK dalam proses amandemen, yaitu pembentukan MK adalah sebagai lembaga judicial review UUD 1945. Hakikat ini sebenarnya harus dijaga sedemikian rupa sehingga kinerja MK menjadi baik.

Menurut Carl J Friedich dalam buku beliau, “Constitutional Government and Democracy”, konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintah yang di selenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang di harapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang di selenggarakan tidak di salah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena member kekuatan vital bagi penyelanggara pemerintah namun harus di

Menurut Jimly Asshiddiqie (2008:12) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi RI yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian konstitusional undang-undang dengan UUD 1945 (judicial review atau juga sering disebut constitutional review) yang pada dasarnya merupakan praktik dari ajaran konstitusionalisme. Salah satu jaminan constitutional review adalah Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh warga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di sini dapat dilihat bahwa konsep constitutional complaint sangat erat kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, karena merupakan salah satu jalan bagi individu warga negara untuk memperjuangkan hakhak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pemerintah atau organ negara lainnya, dalam hal ini pelanggaran tersebut tidak terbatas pada rumusan undang-undang seperti pada constitutional review, namun lebih luas ke dalam tahapan kebijakan atau keputusan lain-lain dari organ-organ negara. Prinsipnya, segala bentuk kerugian atau pelanggaran atas hakhak konstitusional warga negara dapat dilakukan proses ajudikasi melalui pengadilan untuk memulihkan hak-hak tersebut. Ferejohn juga mengemukakan bahwa konstitusi melibatkan teori politik, dimana ada kekuasaan yang kuat dalam kenegaraan kita, dgn adanya constitutional complaint ini akan mengendalikan kekuasaan kekuasaan yg kuat tersebut akinbat kesewenangan petinggi. Menurut Jonathan Riley, demokrasi konstitutonal dimana penyempurnaan peraturan UU dan sebenarnya mempunyai 2 tahap, yaitu

waspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa di batasi konstitusi. Marwah dan indepenndensi MK

Tahap higher track dimana disinilah dibentuk peraturan dengan memperhatikan kepentingan umum. Tahap lower track dimana disinilah ditampung hak berupa kepentingankepentingan yg tersembunyi dalam individu, makanya kemudian pada tahapan lower track disinilah dianggap perlu adanya constitutional complaint yg memungkinkan untk setiap individu mengadu jika terjadi pelanggaran individu. judicial review yg menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun hal ini hanya terbatas pada produk DPR (Undang-undang) sehingga tindakan-tindakan (kebijakan) baik pemerintah (eksekutif), legislatif, atau yudikatif yang berpotensi merugikan hak warga yang telah dijamin oleh konstisusi khususnya hak yang bersifat fundamental rights belum terlindungi secara baik. Constitusional Complaint adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasanya untuk diperkarakan atau tidak tersedia lagi diatasnya jalur penyelesaian hukum. Sehingga ini suatu kemajuan hukum untuk lebih memnghargai masyrakat dengan memberikan wadah khusus untuk pengaduan haknya yg tak dapat lagi diperkarakan di lembaga penegak hukum lainnya. Negara Indonesia adalah negara Welfare State (negara kesejahteraan), sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV dengan kalimat “memajukan kesejahateraan umum” membawa konsekuensi bahwa negara (pemerintah) harus aktif memberikan perlindungan dan jaminan kepada warganya. Adapun salah satu ciri negara Welfare State yaitu adanya perlindungan konstitusional, dalam arti

bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas yang dijamin itu