Modul Xi Ips 2018.docx

BAB V IDEOLOGI, PERANG DUNIA, GERAKAN NASIONALISME DI ASIA-AFRIKA A. PERKEMBANGAN PAHAM-PAHAM BESAR Paham-paham besar seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi berkembang pertama kali di Eropa pada abad ke-18. Paham-paham besar ini menyebar ke Asia dan Afrika dan digunakan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan untuk menentang penjajahan yang dilakukan pemerintahan negara-negara Eropa. Setiap paham besar tersebut dibahas secara terpisah. Pembahasan meliputi pengertian, latar belakang sosial- politik, serta perkembangannya hingga kini. Dalam bab ini juga dibahas paham besar yang berkembang di Timur Tengah, yaitu Pan-Islamisme. 1. Nasionalisme Nasionalisme berasal dari kata natio (bahasa Latin) yang berarti bangsa, dan isme atau ism adalah paham. Dengan demikian nasionalisme secara pengertian bahasa mengandung arti paham tentang bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, kesamaan budaya, bahasa, wilayah dan citacita atau tujuan bersama. Paham ini berkembang pertama kali di Eropa menggantikan paham lama yang mempersatukan bangsa berdasarkan persamaan agama yang dianutnya. Selama berabadabad bangsa Eropa dipersatukan di bawah Kekaisaraan Romawi berdasarkan kesamaan agama Katolik. Paham lama ini mengalami kehancuran dan digantikan nasionalisme yang berkembang pada abad ke-18 dan 19. Nasionalisme adalah paham baru untuk pendirian sebuah negara dengan semangat kebangsaan yang dilandasi rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Oleh karena itu setiap bangsa melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dan mempertahankan negaranya dari serangan bangsa-bangsa lain. Paham nasionalisme mempengaruhi bangsa Eropa untuk mengubah sistem pemerintahan mereka dari monarki-absolut menjadi demokrasi-parlementer. Pengaruh yang sama juga terjadi pada bangsa-bangsa Afrika dan Timur Tengah yang memerdekan diri mereka dari Kekhalifahan Turki Usmani. 2. Liberalisme Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak. Secara umum, liberalisme mencita-citakan masyarakat yang memiliki kebebasan. Dibawah ini adalah nilai-nilai pokok Liberalisme: a. Kesempatan yang sama bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. b. Pemerintah harus mendapat persetujuan dari rakyatnya dalam menentukan kebijakan karena pemerintah tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. c. Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat karena negara hanyalah alat untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Liberalisme terbagi dua macam: Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16, sedangkan Liberalisme Modern pada abad ke-20. Kini keduanya berkembang secara berdampingan karena Liberalisme Modern tidak menghapus Liberalisme Klasik. 3. Sosialisme

1

Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana, yakni semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Pandangan sosialisme bertentangan dengan liberalisme yang menekankan kebebasan individu. Kebaikan sistem ekonomi sosialis adalah: a. Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain- lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam tanggung jawab Negara. b. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam Sistem Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi. c. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. 4. Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat" dan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit." Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Oleh karena itu Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena." Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). c. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. d. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum e. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. f. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. g. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 2

h. Adanya p e m i l i h a n umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. i. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya). B. GERAKAN NASIONALISME DI ASIA DAN AFRIKA Asia dan Afrika adalah dua benua yang menjadi wilayah koloni negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portguis, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Wilayah koloni merupakan sumber pemasukan ekonomi bagi negara-negara induk. Praktik pemerintahan yang digunakan adalah penjajahan berdasarkan paham kolonialisme dan imperialisme. Memasuki abad ke-20 kaum terpelajar dari Asia dan Afrika menyebarkan paham nasionalisme ke tanah airnya masing-masing. Penyebaran Nasionalisme membangkitkan kesadaran bangsabangsa Asia dan Afrika. Mereka membentuk gerakan nasionalis yang bertujuan untuk kemerdekaan bangsanya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Perkembanagan dan keberhasilan perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika sangat dipengaruhi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mereka terlibat dalam perang karena wilayah mereka dijadikan sebagai medan pertempuran negara-negara Eropa. Banyak tentara dari Asia dan Afrika juga dilibatkan dalam perang yang sesungguhnya merupakan perang antarnegaranegara kolonial. Subbab ini membahas beberapa gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika yang dinilai penting untuk diketahui bangsa Indonesia. 1. Gerakan Nasionalisme India India adalah negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan di Asia, termasuk di Indonesia. Sejak abad ke-17 wilayah India diperebutkan Inggris, Perancis dan Belanda. Masing-masing mendirikan perusahaan dagang, yaitu pemerintah Inggris membentuk East India Company (EIC), pemerintah Perancis membentuk Compagnie des Indes (CDI), dan pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Pemerintah Inggris berhasil memenangkan persaingan di antara negara-negara Eropa ini. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap pemerintah Inggris dilakukan para raja dan prajurit-prajurit India dalam pasukan kolonial Inggris. Pada tahun 1857-1859 mereka melancarkan pemberontakan yang dikenal sebagai The India Mutiny. Pemberontakan ini menumbuhkan nasonalisme bangsa India. Yang kemudian mempunyai empat dasar perjuangan: Ahimsa (perlawanan tanpa kekerasan), Hartal (mogok kerja), Satyagraha (menolak kerjasama), dan Swadesi (menggunakan barang produksi dalam negeri). Selain 4 dasar tersebut, terdapat juga gerakan-gerakan perlawanan antara lain: a. Gerakan Sosial Brahma Samaj pimpinan Raja Ramohan Ray yang bertujuan menghapuskan adat tradisi kuno, aturan kasta dan mengajar dasar monotheisme dalam agama Hindu. b. Gerakan pendidikan Santiniketan pimpinan Rabindranath Tagore, seorang penyair besar bangsa India. Gerakan ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya India. c. The Great India Mutiny (Pemberontakan Sipahi), yaitu pemberontakan bersenjata para prajurit EIC yang mendapat dukungan dari rakyat. Pemberontakan ini dipimpin Bahadur Syah, Raja Moghul di India. 2. Gerakan Nasionalisme Cina Cina adalah negara besar di Asia. Penguasa terakhir Cina sebelum dikuasai negara-negara Eropa adalah Dinasti Manchu / Dinasti Ming yang memerintah Cina dari tahun 1644 hingga 1912. Rakyat Cina menilainya sebagai penguasa asing, sehingga mereka melancarkan pemberontakan untuk mengusir Dinasti Manchu dari negeri Cina. Mereka juga melancarkan 3

perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme negara-negara Barat. Perlawanan mereka melahirkan beberapa peristiwa penting: a. Perang Candu (1839-1842) Berawal dari penjualan Candu oleh pedagang Inggris. Kantor pusat perdagangan Inggris di Nanking. Perdagangan Candu ini sangat merugikan kekaisaran Cina. Untuk menghentikannya, pasukan Kekaisaran Cina menyerang kantor pusat perdagangan candu Inggris di Nanking. Dalam perang ini Cina mengalami kekalahan. Perang Nanking diakhir dengan perundingan damai. Berdasarkan perjanjian Nanking, pihak Cina diharuskan membuka lima pelabuhannya dan menyerahkan Hongkong kepada Inggris. b. Perang Cina melawan Inggris-Perancis (1856-1860) Perjanjian Nanking membuka jalan negara-negara Eropa untuk merebut wilayah Cina. Sejak itulah dimulai kolonilisasi dan imperialisasi Cina oleh negara- negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Kekaisaran Cina menentangnya sehingga menimbulkan perang yang kedua melawan negara Eropa pada tahun 1856. Dalam perang ini Cina menghadapi pasukan gabungan Inggris dan Perancis. Pihak Cina mengalami kekalahan. Perang berakhir pada tahun 1860 dengan Perjanjian Peking. Berdasarkan perjanjian ini seluruh pelabuhan Cina terbuka untuk pedagang asing dan dikelola badan internasional yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. c. Pemberontakan Tai Ping (1860-1864) Perjanjian Peking sangat merugikan kepentingan Kekaisaran Manchuria dan membangkitkan gerakan nasionalisme bangsa Cina. Mereka melancarkan pemberontakan terhadap Kekaisaran Manchuria karena dinilai tidak dapat mempertahankan wilayah Cina dari negara-negara Eropa. Pemberontakan mereka dikenal sebagai pemberontakan Tai Ping . Pasukan mereka dihancurkan oleh pasukan Manchuria. d. Pemberontakan Boxer (1900-1901) Pada tahun 1900 para pendekar Cina bersatu untuk mengusir bangsa-bangsa Eropa dari Cina. Pusat pemberontakan berada di kota Peking. Negara-negara Eropa mengenang perang ini sebagai Pemberontakan Boxer (Boxer = Pendekar). Perjuangan mereka mendapatkan bantuan dari Kaisar Manchuria. Oleh karena itu kekaisaran Manchuria harus membayar seluruh kerugian perang yang dialami negara-negara Eropa selama pemberontakan Boxer. 3. Gerakan Nasionalisme Filipina Pada tahun 1898 bangsa Filipina melancarkan pemberontakan Katipunan terhadap pemerintah kolonial Spanyol. Pemberontakan Katipunan dipimpin Yose Rizal. Ia ditangkap pasukan Spanyol dan dihukum mati oleh pemerintah kolonial Spanyol. Pemberontakan ini mengawali gerakan nasionalisme di Filipina. Selanjutnya gerakan nasionalisme Filipina dilanjutkan oleh Emilio Aqunaldo dengan mendirikan Liga Pembebasan Filipina. Pada 12 Juni 1898, ia memproklamasikan pendirian negara Republik Filipina Merdeka. Namun kemerdekaannya dibatalkan oleh pemerinta Amerika Serikat yang merebut Filipina dari Spanyol. Perjuangan kemerdekaan beralih dari melawan Spanyol menjadi melawan Amerika Serikat. Pada tahun 1934 pemerintah Amerika Serikat menjanjikan kemerdekaan bangsa Filipina. Untuk menyiapkan kemerdekaan Filipina itu pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang "The Tydings Mc Duffie Act" yang menegaskan Filipina berstatus Commonwealth selama 12 tahun. Pada 4 Juli 1946 bangsa Filipina memperoleh kemerdekaannya dengan Manuel Roxas sebagai presiden pertamanya. 4. Gerakan Nasionalisme Mesir

4

Mesir sebelum dijajah negara-negara Eropa berada di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Usmani yang berpusat di Turki. Kekuatan Kekhalifahan Usmani mengalami penurunan sehingga banyak wilayahnya yang dikuasai kekaisaran Inggris, Perancis, Jerman dan Italia. Kebangkitan nasionalisme Mesir berawal dari penolakan rakyat Mesir terhadap pengangkatan seorang Pasha (Gubernur) Mesir oleh Sultan Usmani. Rakyat Mesir menginginkan Muhammad Ali, seorang tokoh pejuang rakyat Mesir menentang kolonialisme dan imperialisme Eropa. Sultan akhirnya menyetujui dan mengesahkan Muhamad Ali sebagai Pasha Mesir. Untuk memajukan Mesir, Muhamad Ali melakukan serangkaian pembaharuan dalam bidang angkatan perang, pendidikan, pertanian , dan industry. Ia banyak mempekerjakan para ahli dari Perancis. Modernisasi menjadi langkah pertama munculnya gerakan nasionalisme bangsa Mesir yang memperjuangkan kemerdekaan dari Kekhalifahan Usmani. C. PERANG DUNIA DAN PENGARUHNYA Perang Dunia merupakan sebuah perang besar yang bersifat global karena melibatkan banyak negara. Hingga kini dikenal dua kali perang dunia, yaitu Perang Dunia I yang berlangsung dari tahun 1914 hingga tahun 1918, dan Perang Dunia II antara tahun 1939 hingga tahun 1945. Kekuatan dunia terbagi dua dalam Perang Dunia I, yaitu Aliansi Sekutu (Inggris, Perancis, dan Rusia) dan Aliansi Sentral (Jerman, Autria-Hongaria, dan Italia). Perang ini dimenangkan Aliansi Sekutu dan mengakibatkan kehancuran empat kekuatan besar: Kekaisaran Jerman, Rusia, AustriaHongaria, dan Turki Utsmaniyah akibat gerakan revolusi yang dilancarkan rakyatnya. Kaum revolusioner Jerman menghancurkan kekaisaran Jerman dan menggantinya dengan negara Jerman yang dibangun berdasarkan Naziisme, kaum revolusioner Rusia menghancurkan Kekaisaran Rusia dan menggantinya dengan negara Uni Soviet yang berlandaskan komunismeleninisme-stalinisme, dan kaum revolusioner Turki menghancurkan Kekaisaraan Utsmaniyah dan menggantinya dengan negara Turki yang berlandaskan nasionalisme. 1. Perang Dunia I Perang Dunia I atau Great War adalah perang global yang terpusat di Eropa dan berlangsung sejak tanggal 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Perang ini berawal dari semenanjung Balkan dan melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi yang saling bertentangan. Lebih dari 70 juta tentara, termasuk 6 juta orang Eropa di mobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah.Lebih dari 9 juta jiwa prajurit gugur dampak dari perang. Perang Dunia I merupakan salah satu konflik yang menakutkan dan mematikan dala sejarah dunia. Hal ini menjadi pembuka jalan untuk menjadi perubahan politik di beberapa negara yang terlibat. a. Latar Belakang Perang Dunia I Berikut ini adalah sebab terjadinya Perang Dunia I yang terbagi menjadi dua, yaitu sebab khusus dan sebab umum : 1) Sebab Khusus Pemicu Perang Dunia I adalah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Kerajaan AustriaHongaria pada 28 Juni 1914 oleh Gavrilo Princip, seorang anggota Pemuda Serbia-Bosnia. Pembunuhan terjadi di kota Serajevo dan langsung memunculkan ketegangan politik di Eropa yang melibatkan Austria-Hongaria, Jerman, Rusia, Perancis, dan Inggris. Ketegangan politik ini dikenal pula sebagai Krisis Juli yang berlangsung selama satu bulan. Krisis Juli berubah menjadi perang besar setelah pasukan Austria-Hongaria melancarkan serangan ke Serbia-Bosnia pada 28 Juli 1914. Serangan ini dapat menghilangkan pengaruh Rusia di Balkan. Oleh karena itu Rusia mengerahkan pasukannya untuk merebut kembali Serbia-Bosnia dari Austria-Hongaria. Sementara itu pasukan Jerman memanfaatkan ketegangan di Eropa dengan melancarkan serangan ke Perancis dan Rusia. Pada 5

4 Agustus 1914 Inggris menyatakan perang melawan Jerman setelah pasukan Jerman menguasai Belgia. 2) Sebab Umum a) Kemajuan Industri Negara-negara Eropa yang mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi diantara negara-negara tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan daerah pemasaran. b) Politik Kolonialisme dan Imperialisme mengakibatkan munculnya politik imperialisme dan kolonialisme. Masing-masing negara berusaha untuk memperoleh wilayah jajahan yang luas. Perluasan wilayah dilakukan negara-negara Eropa tersebut untuk memenuhi kebutuhan industrinya sebagai tempat pengambilan bahan mentah/ bahan baku, tempat pasar hasil produksi industri, dan tempat menanam modal. c) Politik Mencari Kawan/ Persekutuan Antarnegara; Keadaan sosial politik yang semakin tegang merupakan salah satu sebab yang mendorong negara-negara yang berkonflik mencari kawan dalam menghadapi lawan. Hal ini pula yang menyebabkan negara-negara tersebut memunculnya persekutuan diantara mereka. Karena setiap negara khawatir akan terjadinya perang secara tiba-tiba. Keadaan ini menyebabkan Eropa menjadi dua persekutuan atau blok, yaitu Triple Aliansi yang terbentuk pada 1882, antara Jerman, Austria dan Italia, Yaitu suatu persekutuan militer yang dilakukan tiga negara yersebut. Akibatnya timbul reaksi dari Inggris dan Perancis dengan membentuk Entente Cordiale pada 1904 dan pada 1907 menjadi Triple Entente, setelah Rusia menjadi anggota baru. d) Perlombaan Senjata; Pada mulanya memang tidak ada perang, namun suasana tetap tegang dan panas. Negara-negara Eropa yang menjadi dua blok, saling mencurigai dan khawatir kalau-kalau tiba-tiba perang besar, sedangkan persiapan perang sendiri belum selesai. Maka masing-masing negara meningkatkan persenjataan dan tidak mau mengalah dengan negara lain. Persaingan diantara negara-negara persekutuan militer tadi saling mengancam stabilitas negara-negara lainnya. Akibatnya, mereka mengembangkan industri militernya untuk menghasilkan senjata-senjata perang. b. Pihak-Pihak yang Terlibat Perang Dunia I 1) Blok Sentral (Blok Jerman) yang dipimpin oleh Jerman yang beranggotakan Austria, Turki, dan Bulgaria. 2) Blok Sekutu (Blok Perancis atau Tripple Entente) yang dipimpin oleh Perancis yang beranggotakan 23 negara. 3) Kepentingan Ekonomi; Jerman mengumumkan perang dengan kapal perang tidak terbatas sehingga banyak kapal dagang Amerika yang menjadi korban terkena tembakan pada tahun 1917. 4) Kepentingan Politik; Angkatan laut Amerika Serikat menangkap telegram rahasia Jerman yang ditujukan pada Mexico agar menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. c. Jalannya Perang Dunia I Perang dunia I yang melanda wilayah Eropa terbagi atas beberapa front atau wilayah peperangan : 1) Front Barat Jerman menduduki Belgia dan Prancis. Namun Perancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang dalam perang ditepi Sungai Marne. Kemudian Jerman mengumumkan perang parit di Vedum, namun tetap dapat dipukul mundur Perancis 2) Front Timur Ketika pasukan Jerman menyerang Perancis, Rusia melancarkan serangan terhadap propinsi Jerman, Prusia Timur, namun berhasil dikalahkan di Tannenberg. Rusia tidak pernah lagi menginvasi Jerman meskipun mereka berhasil menduduki untuk sementara Propinsi 6

Galicia di Austria. Kekalahan dahsyat yang dialami Rusia mendorong pecahnya Revolusi Rusia 1917. Pemerintahan Bolshevik yang baru segera meminta perdamaian yang disepakati di Brest-Litowsk. 3) Front Balkan Pada awalnya Jerman di bawah Von Mackensen memperoleh kemenangan, sedangkan Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman. Inggris menyerbu Dardanela, tetapi dalam pertempuran di Gallipolli Inggris berhasil dikalahkan Turki. Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Inggris menyerang Bulgaria dan menyerah pada tahun 1918. Kemudian Turki diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina dan Irak, Turki menyerah tahun 1918. 4) Front Laut Perang ini terjadi di Jutland, antara Inggris dengan Jerman. Namun dalam front ini tidak ada yang menang, sehingga Inggris mengadakan blokade terhadap Jerman yang mengakibatkan terjadinya perang kapal selam. Jerman menyatakan perang kapal selam tak terbatas. Jerman menciptakan kapal selam U-boat yang bisa menembakan torpedo. Sasaran kapal ini adalah kapal dagang Inggris yang membawa makanan dan perbekalan menyeberangi Atlantik dari Amerika Utara. Semua kapal yang dianggap Jerman sebagai musuh akan ditembaki, termasuk salah satunya adalah kapal dagang Amerika Serikat yang ditenggelamkan pada tahun 1917. d. Akhir Perang Dunia I Perang Dunia I di akhiri dengan perjanjian damai sebagai berikut : 1) Perjanjian Versaillesi (28 Juni 1919) antara Jerman dengan negara-negara Sekutu. Isi perjanjian tersebut antara lain a) Jerman menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Perancis dan wilayah Eupen Malmedy kepada Belgia. b) Danzig dan sekitarnya menjadi wilayah merdeka dibawah Liga Bangsa- Bangsa c) Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Perancis dan Jepang. d) Jerman harus membayar ganti rugi perang sebanyak 132 Milyar Mark Emas e. Angkatan Perang Jerman di perkecil. e) Kapal perang dan kapal dagang Jerman diambil alih Inggris. f) Daerah Jerman di sebelah barat Sungai Rijn diduduki sekutu selama 15 tahun. g) Daerah Saar di perintah oleh Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun. Tokoh yang berperan dalam menjalankan Perjanjian Versailles adalah Woodrow Wilson ( Amerika Serikat), Clemenceau (Perancis), Lloyd Goerge (Inggris) dan Orlando (Italia). Empat tokoh ini dikenal sebagai “the Big Four”. 2) Perjanjian St Germain (10 November 1919)adalah perjanjian antara Sekutu dengan Austria, yang isinya antara lain : a) Tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman dan Austria. b) Austria harus menyerahkan Tirol Selatan, Istria kepada Italia serta wilayah Bohemia dan Morovia kepada Cekoslowakia. 3) Perjanjian Neuilly (27 Nopember 1919) adalah perjanjian antara Sekutu dengan Bulgaria yang isinya Bulgaria harus menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani. 4) Perjanjian Trianon (4 Juni 1920) adalah perjanjian antara Sekutu dengan Hongaria yang berisi antara lain : a) Daerah Hongaria diperkecil b) Keluarga Hapsburg tidak boleh menjadi raja di Hongaria 7

5) Perjanjian Sevres (20 Agustus 1920) adalah perjanjian antara Sekutu dengan Turki Utsmani yang berisi antara lain : a) Daerah Turki diperkecil dan tinggal Konstantinopel dan sekitarnya b) Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan c) Smyrna dan Thracia diduduki Yunani d) Dardanela. Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. e) Armenia diberi status merdeka f) Kurdi merdeka. e. Dampak Perang Perang Dunia I merupakan perang yang mengerahkan semua kemampuan dan kekuatan yang dimiliki secara total oleh negara-negara terlibat di dalamnya, terutama negara-negara di Benua Eropa. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I, semuanya sama-sama menanggung resiko. Perang yang melibatkan melibatkan lebih dari 70 juta tentara dan memakan korban lebih dari 10 juta orang meninggal dan sekitar 20 juta orang terluka sebagai korban kedahsyatan Perang Dunia I. Selain itu, Perang Dunia I berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. 1) Bidang Politik Adanya perubahan terotorial dan munculnya paham-paham baru. Perubahan teritorial terjadi karena tenggelamnya empat negara besar, Jerman, Turki, Rusia dan Austri dan munculnya negara-negara baru. Paham-paham politik baru yang muncul akibat Perang Dunia I, adalah diktatorisme karena demokrasi dianggap tidak mampu menyelesaikan kekacauan politik maupun ekonomi. Diktatorisme yang muncul adalah Fasisme di Italia, Nazi di Jerman, Nasionalisme di Turki, Militerisme di Jepang, dan Diktator Proletariat di Rusia. 2) Bidang Sosial Akibat yang ditimbulkan pasca Perang Dunia I di bidang sosial adalah kemiskinan dan kesengsaraan. Negara-negara berusaha memenuhi kebutuhan perlengkapan, sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Perang telah melahirkan kesengsaraan dan penderitaan, sehingga melahirkan kerohanian tersendiri. Kesengsaraan yang ditimbulkan oleh peperangan menumbuhkan keinginan untuk melenyapkan peperangan dan menciptakan perdamaian yang kekal bagi umat manusia. Puncak dari akibat ini adalah munculnua gerakan perdamaian yang berkembang antara tahun 1920-1931 yang disebut Liga Bangsa-Bangsa . 3) Bidang Ekonomi Egoisme ekonomi mendominasi dalam usaha Selama Perang Dunia I berkecemuk, menetapkan perjanjian perdamaian setelah perang, dimana negara yang menang perang saling berebut dalam menuntut ganti rugi. Di Eropa negara-negara yang terlibat perang mengalami kerugian, kerusakan dalam bidang ekonomi, industri, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan keadaan ekonomi Eropa semakin suram sehingga timbul faham-faham politik ekonomi diantaranya komunisme, fasisme, nasi dan etatisme. Dampak dari kehancuran ekonomi ini dan nasionalisme yang dilakukan negara- negara nasionalisme menyebabkan munculnya bea masuk yang tinggi sehingga menghambat bahkan menghentikan perdagangan internasional. Hal tersebut berakibat terjadinya over produksi di beberapa negara produsen seperti Amerika Serikat, Brasil dan Kanada sehingga krisis ekonomi dahsyat melanda dunia yang dikenal dengan sebutan Malaise pada 1929. 8

Kehancuran juga melanda negara- negara jajahan bangsa Barat di Asia, Afrika dan Amerika. 2. Terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa Usaha-usaha untuk menciptakan perdamaian selalu muncul setelah berakhirnya sebuah konflik atau pun sebuah peperangan. Setiap manusia baru menyadari betapa dahsyatnya dampak dari perang setelah mengalami kengrian dari perang yang terjadi dan setiap mata menyaksikan betapa merugikannya perang yang telah terjadi. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia, salah satunya adalah pemikiran Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat dari 1913-1921. Sebelum Amerika Serikat terlibat dalam kancah Perang Dunia I, Woodrow Wilson telah mengajukan usul untuk mengakhiri perang dan menjamin adanya perdamaian. Usulan Woodrow Wilson ini dikenal dengan nama Peace Without Victory. Isi dari usulan tersebut antara lain a) Tidak diperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian rahasia b) Semua bangsa memiliki kedudukan yang sama c) Melakukan pengurangan perlombaan senjata Usulan Woodrow Wilson ini kemudian di deklarasikan dengan nama 14 Pasal Wilson (Wilson’s Fourteen Point) pada 8 Januari 1918 dan menjadi tujuan Amerika Serikat untuk sesegera mungkin menyelesaikan perang. Dari 14 pasal tersebut, isi terpentingnya adalah : a) Perjanjian rahasia tidak diperbolehkan b) Pengurangan persenjatan c) Bangsa-bangsa diberikan hak untk menentukan nasib sendiri d) Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa.. Dari empat belas pasal yang diusulkan yang dapat terlaksana hanya pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 20 Januari 1919.. Sedangkan lainnya meskipun ada yang disetujui, namun tidak ada yang terlaksana. Liga Bangsa-Bangsa ini bertujuan antara lain : a) Menjamin perdamaian dunia b) Melenyapkan perang c) Diplomasi terbuka d) Mentaati hukum dan perjanjian internasional Dalam pelaksanaanya, Liga Bangsa-Bangsa ini memiliki badan-badan untuk menjalankan aktivitasnya. Diantara badan-badan tersebut antara lain a) Sidang Umum, merupakan sidang dari semua anggota setahun sekali di Jenewa. Tiap negara anggota memiliki tiga orang wakil dengan satu suara. Badan ini bertugas 1) merundingkan permasalahan yang muncul dan memberi nasihat yang tidak mengikat. 2) Membuat rencana keuangan untuk biaya kegiatan Liga Bangsa-Bangsa c. Memilih hakim untuk mahkamah internasional 3) Menerima anggota baru 4) Menetapkan dan atau mengubah perjanjian internasional b) Dewan Keamanan, memiliki 15 orang anggota yang terdiri dari wakil-wakil tetap dari negara besar (5 orang) dan wakil-wakil tidak tetap dari negara- negara kecil (10 orang) bergantian setiap 3 tahun. Adapun tugas dari dewan ini adalah 1) Menyelesaikan perselesihan-perselisihan internasional 2) Menjaga negara-negara anggota terhadap serangan negara lain 3) Pengurangan senjata 4) Melindungi dan membela Liga Bangsa-Bangsa c) Sekretaiat Tetap, sekretariat tetap berkedudukan di Jenewa Swiss. Badan ini bertugas : 1) Melayani kebutuhan Liga Bangsa-Bangsa 9

2) Mencatat perjanjian-perjanjian internasional d) Organisasi-organisasi tambahan terdiri dari panitia-panitia mengenai urusan ekonomi, keuangan, teknik, kesehtan, mandat, ilmu pengetahuan dan perhubungan. Diantaranya adalah ILO (International Labour Organization) dan Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice) Dalam segala hal, sifat Liga Bangsa-Bangsa adalah sukarela (keputusannya tidak mengikat anggotanya), kedaulatan suatu bangsa tidak boleh dilanggar atau dikurangi. Setiap anggota secara sukarela mentaati atau tidak mentaati semua keputusan Liga Bangsa-Bangsa. Sebagai contoh misalnya sangsi boikot terhadap suatu negara, setiap anggota dibebaskan untuk menjalankan secara sukarela apakah mendukung atau tidak, sehingga sangsi yang diberikan seperti tidak berguna. Disinilah salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Liga Bangsa-Bangsa. Karena jika negara yang diberi sangsi itu negara yang kuat, maka negara- negara kecil umumnya tidak berani melaksanakan keputusan Liga Bangsa-Bangsa tersebut. Namun Liga Bangsa-Bangsa tetap menjalankan sifat seperti ini, sehingga Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam menjalankan tugasnya mengawai perdamaian internasional. Hasil-hasil perjanjian perdamaian Liga Bangsa-Bangsa antara lain : a) Protokol Jenewa (1924) b) Perjanjian Locarno (1925) c) Perjanjian Kellog-Briand (Perjanjian Perdamaian Paris, 1928) Hasil-hasil Liga Bangsa-Bangsa adalah : Soal Kepulauan Aaland, Soal wilna, Soal Mosul, Soal Manchuria, dan Soal Ethiopia. Munculnya Perang Dunia II menjadi bukti kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Faktor yang menyebabkan hancurnya Liga Bangsa-Bangsa antara lain a) Tidak adanya peraturan yang mengikat dan semuanya dilakukan secara sukarela b) Tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata dalam menindak setiap negara yang melanggar c) Terlalu lemah terhadap negara-negara besar d) Adanya pergeseran tujuan dari masalah keamanan ke masalah politik. Karena Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian fungsinya digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Organisation) yang didirikan pada 24 Oktober 1945. 3. Perang Dunia II Setelah Perang Dunia II berakhir, pada tahun 1939-1945 dunai kembali mencekam dengan terjadinya Perang Dunia II. Perang Dunia II (1939) terjadi dalm dua periode. Periode pertama, yaitu periode untuk mencari perdamaian yang berlangsung dari tahun 1919-1930. Periode Kedua, periode mencari kawan (aliansi) yang berlangsung dari tahun 1930-1939. a. Latar Belakang Perang Dunia II Perang Dunia II terjadi karena oleh sebab umum dan sebab khusus berikut ini. 1) Sebab umum  Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menjalankan tugas-tugasnya. LBB yang diharapkan mampu menjadi suatu lembaga yang dapat menciptakan perdamaian dunia, ternyata gagal menjalankan perannya dengan baik  Munculnya politik Aliansi (mencari kawan)  Perlombaan Senjata  Jerman tidak mengakui lagi perjanjian Versailles 2) Sebab Khusus 10

Berdasarkan perjanjian Versailles, wilayah Prusia Timur dipisahkan dari Jerman dengan dibentuknya negara Polandia (jalan keluar Jerman menuju laut). Di tengah-tengah negara ini terletak kota Danzig yang dituntut Jerman karena penduduk wilayah itu berbangsa Jerman. Polandia sendiri menolak untuk menyerahkan wilayah tersebut bahkan kemudian mengadakan perjanjian dengan Inggris, Perancis, Rumania dan Yunani yang berisi saling menjamin kemerdekaan masing-masing negara. Hitler menjawab kesepakatan ini dengan mengadakan perjanjian Jerman-Rusia pada 23 Agustus 1939 yang berisi kesepakatan NonAgresi, dimana kedua negara tidak akan saling menyerang. Jerman pada 1 Septemer 1939 menyerang Polandia. Serangan yang dilancarkan Jerman ini mengawali Perang Dunia II di front Eropa. Untuk kawasan Asia Pasifik, sebab khusus yang mengawali Perang Dunia II adalah penyerangan pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Penyerangan iini mengawali berkobarnya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. b. Medan Pertempuran Perang Dunia II Medan pertempuran PD II lebih luas, mencakup Eropa, Asia, Afrika. Perang Dunia II diilayah Eropa terdiri atas beberapa medan pertempuran (front), yaitu front Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Tenggara. Wilayah Afrika juga menjadi ajang Perang Dunia II karena menjadi wilayah rebutan untuk dijajah oleh Bangsa Eropa. c. Akhir Perang Dunia II Akhir dari Perang Dunia II ialah dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Sekutu dengan negara yang kalah perang. Perjanjian tersebut antara lain Perjanjian Potsdam antara Jerman dan Sekutu yang dilakukan pada 2 Agustus 1945. Isi Perjanjian Postdam antara lain : 1) Wilayah Jerman dibagi empat daerah pendudukan, yaitu Jerman Timur oleh Rusia dan Jerman Barat oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. 2) Danzig dan daerah Jerman bagian timur Sungai Oder dan Neisse diberikan kepada Polandia 3) Demiliterisasi Jerman 4) Penjahat Perang harus dihukum 5) Jerman harus membayar ganti rugi. Perjanjian San Fransisco pada 8 September 1951 antara Jepang dan Sekutu. Isi dari perjanjian tersebut adalah : 1) Jepang di perintah oleh tentara pendudukan Amerika Serikat 2) Jepang membayar pampasan perang 3) Daerah pendudukan Jepang dikembalikan kepada pemiliknya 4) Penjahat perang akan dihukum d. Dampak Perang Dunia II Perang Dunia II merupakan perang terbesar dan terdahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Perang Dunia II sudah pasti membawa kehancuran. Akibat kehancuran ini sangat berpengaruh luas dalam kehidupan bangsa dan negara yang bersengketa baik dalam bidang politik, ekonomi sosial dan budaya. 1) Bidang Politik Memunculkan dua kekuatan besar dunia yakni Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberalnya (liberalisme), dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Terjadi perebutan hegemoni di antara kedua ideologi yang berbeda berakibat munculnya perang dingin (cold war) antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang dingin ini sudah berakhir ketika Uni Soviet terpecah pada 1991 menjadi Commonwealth of Independent State (CIS). Pada masa perang dingin ini kedua kekuatan mencoba mempengaruhi negaranegara sepaham untuk membentuk aliansi (persekutuan), seperti North Atlantic Treaty 11

Organization (NATO), yaitu fakta pertahanan Amerika Serikat bersama negara-negara Eropa Barat. Adapun aliansi bentukan Uni Soviet adalah Pakta Warsawa, yaitu pertahanan Uni Soviet bersama negara- negara Eropa Timur, Balance of Power Policy mengakibatkan munculnya politik aliansi yang berdasarkan atas kemauan bersama (Collective Security) misalnya adanya METO (middle eastern treaty organiszation) dan SEATO (south east asian treaty organization) Berakhirnya Perang Dunia II membawa dampak jatuhnya imperialis. Jatuhnya imperialisme ini membawa dampak menguatnya semangat nasionalisme di wilayah Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari cengkeraman negara Asing. Hal ini membawa dampak semangat untuk merdeka, Misalnya di Asia, muncul negara-negara baru seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan dan Srilanka. Di Afrika misalnya muncul Mesir dan Aljazair. 2) Bidang Ekonomi Setelah Perang Dunia II berakhir, keadaan Eropa sangat kacau dan semakin parah, sehingga Eropa tenggelam dalam kesengsaraan dan penderitaan. Amerika Serikat muncul sebagai kreditor bagi seluruh dunia, terutama Eropa. Amerika Serikat menyadari bahwa Wilayah Eropa yang rusak akan mudah dicengkeram oleh pihak komunis, oleh karena itu harus dibantu. Berkaitan dengan itu ada beberapa lembaga donatur diantaranya a) Thruman Doctrin (1947), lembaga ini membantu pertumbuhan ekonomi Yunani dan Turki b) Marshall Plan (1947), lembaga ini memberi bantuan ekonomi dan militer untuk membangun kembali ekonomi atas rencana yang terlebih dahulu dibuat oleh negara-negara Eropa dan disetujui oleh Amerika Serikat. c) Point Four Thruman, lembaga ini memberikan bantuan kepada negara- negara yang masih terbelakang di Asia dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer (Mutual Security Act=MSA) 3) Bidang Sosial Reaksi yang muncul dalam bentuk kerja sama bangsa-bangsa di dunia, salah satunya dengan berlatar belakang dari akibat perang mendorong mereka mendirikan United Nation Relief Rehabilitation Administration (UNRRA) dengan membantu ,asyarakat yang menderita dalam bentuk a) Memberi makan orang-orang terlantar b) Mengurus pengungsi-pengungsi dan menyatukan anggota keluarga yang terpisah akibat perang c) Mendirikan rumah sakit dan balai pengobatan d) Mengerjakan kembali tanah-tanah yang rusak Di sisi lain, kesengsaraan yang berkepanjangan akibat Perang Dunia II mendorong manusia untuk mewujudkan dan menciptakan perdamaian abadi. Niat ini semakin kuat setelah Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam usaha mencari perdamaian. Sehingga memunculkan tekad untuk membentuk lembaga internasional yang berwibawa dalam melakukan perdamaian, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Adapun para pelopor pendiri PBB ialah Franklin Delano Roosevelt (AS), Winston Churchill (Inggris) dan Josef Stalin (Uni Soviet). 4. Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam upaya untuk mencapai perdamaian dunia dan belajar dari kegagalan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang tidak berdaya mengahadapi ancaman dari negara besar, kemudian dibentuklah Perseriakan Bangsa-Bangsa (United Nation Organitation) berdasarkan konferensi San Fransisco yang dihadiri oleh 50 negara di dunia. Dalam Konferensi ini berhasil dibentuk suatu piagam perdamaian bangsa-bangsa. Pada tanggal 24 Oktober piagam tersebut secara resmi diterima oleh dunia dan secara resmi ditetapkannya Perserikatan Bangsa-Bangsa Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkaitan pula dengan 12

Atlantic Charter (14 Agustus 1941) yang disusun oleh Presiden Roosevelt bersama Perdana Menteri Churchil. Piagam ini berisi tentang rencana pembentukan tatanan dunia baru yang demokratis setelah Perang Dunia II selesai. Rumusan singkatnya menentukan nasib sendiri diantara bangsa-bangsa di dunia. Hasil dari Atlantic Charter semakin diperkuat dengan Declaration of the United Nation (1 Januari 1942). Landasan-landasan lain dari pembentukan Perserikatan Bangsa- Bangsa adalah Dumbarton Oaks (7 Oktober 1944) dan Yalta Conference (14 Februari1945). Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir pada 24 Oktober 1945, namun baru diresmikan secara formal pada 10 Januari 1946 dalam sidang pertamanya di London. Pendirian Perserikatan BangsaBangsa ini bertujuan untuk : a) Menjamin perdamaian dunia, hak-hak manusia, kemajuan sosial, dan ekonomi b) Menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai dan tidak boleh perang c) Tidak boleh melanggar kedaulatan negara lain d) Tidak boleh campur tangan urusan dalam negeri suatu negara e) Mengadakan tindakan kerja sama terhadap negara-negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dalam rangka mengimpletasikan kerja-kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian dibentuk badan-badan keorganisasian yaitu : 1) Sidang Umum a) Sidang umum diadakan setiap tahun sekali, namun bisa dilakukan setiap waktu sesuai dengan permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa b) sidang umum tiap-tiap negara diwakili oleh 5 orang dengan satu suara c) Hak veto tidak berlaku d) Putusan diambil atas dua pertiga jumlah suara e) Tugasnya merundingkan segala hal yang dianjukan oleh Dewan Keamanan dan Anggaran Belanja Perserikatan Bangsa-Bangsa 2) Dewan Keamanan a) Dewan ini beranggotakan 5 negara tetap dengan hak veto yaitu, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan Cina. Serta 6 anggota tidak tetap yang dipilih dalam sidang umum setiap dua tahun sekali. b) Dewan Keamanan bertugas memlihara keamanan dan perdamaian dan memutuskan sangsi dan mengambil tindakan yang diperlukan 3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) a) Dewan ini beranggotakan 18 negara dengan hak yang sama b) Masa kerja dewan selama 3 tahun c) Dewan ini bertugas mengurus perkembangan sosial, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, hakhak manusia, emansiapasi wanita, transportasi d) Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh badan-badan khusus seperti ILO, FAO, UNESCO, WHO, World Bank, IMF, GATT, ICAO, UPU, TU WMO dan IMCO 4) Dewan Perwakilan Dewan ini bertugas mengurusi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya bagi negara secara politis maih di bawa perwakilan negara. 5) Mahkamah Internasional Mahkamah internasional bertugas menyelesaikan masalah-masalah internasional. Anggota Mahkamah ini dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan 6) Sekretariat 13

Bandan ini diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan dengan masa jabatan 5 tahun. Sekretaris Jenderal bertugas menyelenggarakan Pekerjaan Administrasi PBB.

14

BAB VI KEBANGKITAN HEROISME DAN KESADARAN KEBANGSAAN

A. Imperialisme dan Kolonialisme Menurut Soebantardjo (1960) Perkataan imperialisme berasal dari kata Latin "imperare" yang artinya "memerintah". Hak untuk memerintah (imperare) disebut "imperium". Orang yang diberi hak itu (diberi imperium) disebut "imperator". Yang lazimnya diberi imperium itu ialah raja, dan karena itu lambat-laun raja disebut imperator dan kerajaannya (ialah daerah dimana imperiumnya berlaku) disebut imperium. Pada zaman dahulu kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya, maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan raja inilah yang disebut imperialisme oleh orang-orang sekarang, dan kemudian ditambah dengan pengertian-pengertian lain hingga perkataan imperialisme mendapat arti-kata yang kita kenal sekarang ini. hingga kata imperealisme ini bisa digunakan untuk dan menetap dimana saja Kolonialisme adalah suatu bentuk penguasaan atau penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara (kolonialis) terhadap suatu daerah atau bangsa lain dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya. Kolonialisme ditandai dengan adanya penguasaan suatu daerah, kemudian disusul dengan pemindahan penduduk dari negara kolonial ke wilayah yang telah dikuasainya tersebut. Sejak abad ke-15, proses kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa dipusatkan ke suatu kawasan yang disebut Dunia Timur. B. Masuknya Bangsa Eropa di Indonesia 1. Bangsa Portugis Bangsa Portugis memasuki kawasan Indonesia pada abad ke-15. Pada tahun 1510 Alfonso d’Albuquerque berhasil menaklukkan Goa dan Malaka setahun kemudian pada tahun1511. Sebelumnya pemimpin kekuasaan Portugis adalah Francisco De Almeida telah berhasil menguasai perdagangan di pantai Malabar tetapi menolak untuk memperluas ekspansinya ke Malaka. Dari Malaka, Portugis mengirimkan dutanya ke Myanmar dan Siam serta mengirimkan Angkatan Bersenjata ke Maluku di bawah kepemimpinan Antonio d’ Abreu pada tahun 1512. Tahun 1512 M Portugis sampai ke Maluku dan pada tahun 1513 M Portugis kembali datang ke Maluku dan mereka berusaha untuk menjalin hubungan kerja sama terutama dalam bidang perdagangan rempah-rempah dan mereka diperbolehkan mendirikan sebuah benteng di sana. Portugis menguasai Ternate sampai tahun 1574 M, masyarakat Ternate mengusir Portugis karena memonopoli rempahrempah. Portugis meninggalkan budaya mereka disana seperti alat musik beraliran keroncong (biola, ukulele/kentrung dan Cello) bangunan gedung, benteng pertahanan, penyebaran agama nasrani dan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat terutama di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis disebabkan oleh (Darmawan tanpa tahun): a) Semangat untuk menaklukkan bangsa yang dulu pernah menaklukkan negara mereka dalam hal ini orang Islam (Rencquesta) b) Terputusnya perdagangan antara Lisabon dengan kawasan Laut Tengah akibat jatuhnya Konstantinopel ketangan Turki pada tahun 1453 sehingga Portugis harus mencari jalan sendiri ke Timur khususnya Indonesia untuk mencari rempah-rempah. c) Perubahan besar di Eropa sekitar tahun 1500-an Masehi pada masa Renaissance. Renaissance dapat diartikan sebagai lahirnya kembali kebudayaan Romawi dan Yunani. Namun juga Renaissance dapat diartikan sebagai lahirnya kembali jiwa dan semangat Eropa yang bebas, kebebasan untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan perubahan mental yang besar pengaruhnya bagi bangsa Eropa. Selain itu menumbuhkan semangat kepeloporan, penjajahan, termasuk penjelajahan untuk mencari daerah-daerah baru di luar Eropa. d) Penemuan-penemuan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penggunaan mesiu, peta bumi, kompas dan sarana pelayaran yang lebih baik sehingga mampu melakukan pelayaran ke seluruh dunia dan mempunyai semangat penjajahan. 15

2. Bangsa Spanyol Bangsa Spanyol tiba di Indonesia pada tahun 1521 dan diterima dengan baik oleh masyarakat Tidore di Maluku. Kedatangan Spanyol memunculkan persaingan dengan Portugis yang terlebih dahulu sudah menduduki Maluku (Ternate). Tahun 1524 M bangsa Spanyol kembali datang ke Maluku dan diterima baik oleh masyarakat Tidore dan persaingan pun kembali terjadi dengan masyarakat Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Pertikaian antara Ternate-Portugis dengan Tidore- Spanyol di akhiri dengan kemenangan Ternate-Portugis. Spanyol dan Portugis saling menuduh, bahwa lawannya melangar isi perjanjian Tordessilas (1494). Perselisihan ini kemudian dapat diakhiri dengan ditandatanganni Perjanjian Saragosa (1529), yang menentukan batas timur antara Wilayah kekuasaan Portugis dan Spanyol yaitu garis meridian yang melalui kepulauan Jailolo. Spanyol lebih lama menduduki wilayah Philipina dibandingkan dengan Indonesia. Proses penjajahan Spanyol di Philipina adalah melakukan perlawanan dengan penduduk asli yang telah beragama Islam maka orang Spanyol menyebut mereka dengan bangsa Moro. Sepanjang sejarah kolonialisme Spanyol di Philipina orang- orang Moro di Selatan tidak pernah sama sekali dapat ditaklukan dan ditundukan. Tercatat paling tidak terdapat enam kali periode peperangan antara bangsa Moro dengan Spanyol (Mahmud 2012). 3. Bangsa Belanda Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia berawal dari wilayah Belanda yang sempit dan keadaan alamnya yang merupakan daerah dataran rendah dekat dengan pantai Samudra Atlantik, memaksa Belanda untuk mencari nafkah di laut. Biasanya para pedagang ini membeli rempah-rempah di Lisabon (ibu kota Portugis) untuk disebarkan ke Eropa Barat dan Utara. Negeri Belanda pada waktu itu masih merupakan Negara jajahan Spanyol. Tahun 1585 Belanda tidak dapat lagi membeli rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis juga dikuasai oleh bangsa Spanyol. Dengan demikian maka putuslah hubungan perdagangan rempah- rempah antara Lisabon dengan Belanda yang akhirnya mengakibatkan Belanda menderita kerugian. Sejak itu Belanda berusaha sendiri untuk menjelajahi samudra dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah dari daerah asalnya yaitu Indonesia. Vlekke (2008:119) mengemukakan Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin Van Neck, namun ekspedisi ini gagal. Bulan April 1595 Belanda memulai pelayarannya menuju ke Nusantara dengan empat buah kapal dibawah pimpinan Cornelius de Houtman dan de Keyzer. Dalam pelayarannya menuju ke Timur Belanda menempuh rute: Belanda-Pantai Barat Afrika-Tanjung Harapan-Samudra Hindia-Selat Sunda-Banten. Pada 5 Juni 1596 empat kapal Belanda mendekati pantai barat Sumatera dan 12 hari kemudian mereka mencapai Banten didaerah Jawa Barat Daya. Pada tanggal 28 November 1598 rombongan baru dibawah pimpinan Jacob van Neck dan Van Waerwyck dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten. Kedatangan Belanda pada saat itu bernasib baik karena hubungan Banten dengan Portugis memburuk sehingga mereka diterima dengan baik. Sikap dari Van Neck sendiri juga diatur dengan sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para pembesar Banten. Jacob van Neck dibantu oleh van Waerwijk dan van Heemskerck pandai membawa diri dan sanggup menahan hati bila berhadapan dengan Mangkubumi, bahkan permohonan untuk menghadap Sultan pun dikabulkan. Dengan membawa hadiah sebuah piala berkaki emas sebagai tanda persahabatan, van Neck menghadap kepada Sultan Abdul Mafakhir. Hasilnya Van Neck kembali ke Belanda dengan tiga kapal yang penuh muatan, sedangkan van Waerwijk dan van Heemskerck melanjutkan perjalanannya ke Maluku dengan lima buah kapal. Dengan keberhasilan dua ekspedisi dagang ke Indonesia ini akhirnya berduyunduyunlah orang-orang Belanda untuk berdagang. Tercatat pada tahun 1598 saja ada 22 kapal milik perorangan dan perikatan dagang dari Nederland menuju Indonesia. Bahkan tahun 1602 ada 65 kapal yang kembali dari kepulauan Indonesia dengan muatan penuh. Karena persaingan ketat antar sesama pedagang Belanda yang berlomba-lomba untuk mendapat rempah-rempah dari negeri timur, maka keuntungan mereka pun sedikit, dan bahkan rugi32. Melihat kenyataan ini maka pada tahun 1602 dibentuknya persatuan dagang yang kemudian diberi nama “Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dengan modal pertama 6,5 juta gulden dan berkedudukan di Amsterdam; dan tujuannya adalah mencari laba sebanyak- banyaknya, di 16

samping untuk memperkuat kedudukan Belanda melawan kekuasaan Portugis dan Spanyol. Berdirinya VOC ini dibantu oleh pemerintah kerajaan Belanda, sehingga VOC diberi hak-hak sebagai berikut : a) Hak monopoli untuk berdagang di wilayah antara Amerika dan Afrika b) Dapat membentuk angkatan perang sendiri, mengadakan peperangan, mendirikan benteng dan bahkan menjajah. c) Berhak untuk mengangkat pegawai sendiri. d) Berhak untuk membuat peradilan sendiri (justisi). e) Berhak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Sejalan dengan hak yang diperoleh oleh VOC maka kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemerintah kerajaan Belanda, yaitu Bertanggung jawab kepada Staten General (Dewan Perwakilan Rakyat Belanda) dan Pada waktu perang harus membantu pemerintah dengan uang dan angkatan perang. Di Indonesia, VOC pertama kali berpusat di Ambon. Gubernur Jenderal pertamanya adalah Pieter Both. Di bawah kepemimpinannya, VOC berhasil menguasai perdagangan rempahrempah di Maluku. Namun, itu belum cukup bagi VOC sebab Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara masih dikuasai Portugis. Oleh karena itu, untuk menyingkirkan Portugis, Pieter Both merasa perlu memindahkan pusat kegiatan VOC dari Ambon ke Jayakarta (Wiharyanto, Pergantian Kekuasaan di Indonesia Tahun 1800 2007). Setelah berjalan lebih dari satu setengah abad, ternyata keuntungan yang diperoleh semakin kecil , kasnya semakin menipis, sedang anggaran belanja VOC semakin besar. Keadaan tersebut tidak semakin bertambah baik tetapi justru semakin merosot. Itulah sebabnya VOC akhirnya membubarkan diri pada tanggal 31 Desember 1799 (Khoo, 1976 dalam Wiharyanto, 2007). Setelah VOC bubar, Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda (Republik Bataaf). Pegawai-pegawai VOC menjadi pegawai pemerintah Belanda. Hutang VOC juga menjadi tanggungan negeri Belanda. Dengan demikian sejak tanggal 1 Januari 1800 Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda. Sejak saat itu Indonesia disebut Hindia Belanda. Sejak itu di Indonesia berlangsung masa kolonialisme33 (Wiharyanto 2007a). Setelah Indonesia menjadi Hindia Belanda, ternyata nasibnya juga tidak lebih baik dibanding masa VOC. Hal ini disebabkan karena karakter pimpinan kolonial di Indonesia yang kurang bersahabat dengan rakyat dan tujuan Belanda menguasai Indonesia juga tidak berubah. Indonesia yang sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, selalu menjadi incaran banyak bangsa untuk menguasai Indonesia. Tidak heran banyak terjadi perang antarbangsa untuk memperebutkan Indonesia. Seiring dengan uraian di atas, maka pada bagian berikut ini akan diuraikan tentang masa politik kolonial liberal (1800-1811), masa penjajahan liberal di Indonesia atau masa pemerintahan Raffles (18111816), masa Komisi Jenderal (1816-1819), sampai dengan masa pemerintahan Van der Capellen (1819-1825) (Wiharyanto 2007a). 4. Bangsa Perancis Bersamaan dengan tertanamnya pengaruh Belanda di kepulauan Nusantara saudagar Perancis mencoba membuka perdagangan dengan Asia Tenggara. Pada tahun 1601 sebuah ekspedisi mendarat di Banten, pada tahun 1603 maskapai dagang Hindia Timur didirikan di Paris. Bangsa Belanda berhasil Menahan masuknya Portugis dan Inggris. Menghadapi Hindia Timur Perancis kemudian terhenti kegiatannya. Perdagangan Perancis kemudian diselenggarakan terbatas kepada perdagangan individual, mereka mengunjungi Sulawesi dan Sumatera (Darmawan tanpa tahun). Kedatangan Perancis di Indonesia lebih bersifat individual, Perancis lebih menguasai Indo China diantaranya yaitu Vietnam, Laos, Kamboja. 5. Bangsa Inggris Pada abad ke-17, Inggris tampil sebagai sebuah negara yang menguasai lautan (Sarvajala). Hal ini terbukti dengan semakin luasnya daerah perdagangan Inggris di kawasan Asia maupun Amerika. Suatu posisi yang pada hakikatnya mendorong Inggris untuk menjadi sebuah negara yang kaya raya di kawasan Eropa. Dalam perdagangannya, Inggris tergolong negara yang mahir memainkan peranan dan strategi perdagangan. Sebagai bukti, pemerintah Inggris memiliki persekutuan dagang yang disebut East Indies Company (EIC) atau Persekutuan Dagang Hindia 17

Timur. EIC merupakan sebuah persekutuan dagang yang menjadi saingan bagi persekutuan dagang Belanda yang bernama VOC di wilayah Hindia Timur dan Asia Timur. Menjelang abad ke-18, persekutuan EIC ini mengalami kemajuan yang pesat. Sebuah studi terbaru menunjukkan 90 persen negara di dunia ternyata pernah dijajah Inggris. Dari sekitar 200 negara di dunia saat ini, hanya 22 negara yang sama sekali tak pernah dijajah Inggris, antara lain Guatemala, Tajikistan dan Kepulauan Marshall termasuk satu negara Eropa, Luksemburg. Sejarah penjajahan Inggris itu dimuat dalam sebuah buku berjudul All Countries We've Ever Invaded: And the Few Never Got Round To, karya Stuart Laycock (Hardoko 2012). Inggris tiba di Indonesia pertama kali pada tahun 1740 dengan kedatangan pedagang Inggris yang bernama Francis Light (1740-1794) berhasil meyakinkan Gubernur Inggris untuk mengadakan perjanjian dagang yang disebut Perjanjian Vervailles (1783) dengan Kerajaan Aceh dan Kedah. Walaupun menemui banyak penolakan terutama dari Sultan Aceh namun Light tetap mengajukan usul yaitu penduduka Penang dengan pengertian bahwa pendudukan tersebut tidak untuk pemecahan angkatan laut melainkan untuk mematahkan monopoli Belanda dan juga menjamin keamanan yang lebih baik bagi pelayaran China. C. Perlawanan Kerajaan Indonesia terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Barat. Dominasi dan tekanan bangsa Eropa di Indonesia sampai dengan abad ke-18 semakin besar dan meluas, bukan hanya bidang ekonomi dan politik, tetapi sudah merambah kepada penetrasi budaya dan agama (Johan 2014). Hal ini mengakibatkan perlawanan dan perang untuk melawan tindakan sewenang-wenang dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial Eropa yang telah menimbulkan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Pada awalnya perlawanan ditujukan kepada kekuasaan Portugis dan VOC. Perlawanan dilakukan oleh Kerajaan yang wilayahnya menjadi wilayah jajahan bangsa Eropa 1. Perlawanan Kesultanan Ternate-Tidore (Maluku) Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Maluku pada tahun 1521 khususnya Ternate dan Tidore bukan hanya memonopoli perdagangan rempah-rempah, tetapi melakukan kekerasan militer dan pemaksaan terhadap rakyat Ternate dan Tidore. Selain itu juga terjadi pelanggaran perjanjian persahabatn dan dagang antara Sultan Khairun (Ternate) dengan Gubernur Portugis de Mesquita pada tahun 1564 yang menganggap Sultan Khairun berada di bawah jajahan Portugis (Djaelani 1999). Walaupun persetujuan perjanjian tersebut diperbaharui, dengan menyebutkan bahwa hak-hak sultan diakui, namun Portugis tetap berhak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate, usaha kristenisasi tidak boleh dihalang-halangi dan jika terjadi perselisihan antara sultan dengan gubernur, maka raja Portugis yang berhak menyelesaikan. Setelah satu tahun perjanjian tersebut dilaksanakan, Sultan Khairun kehilangan kesabarannya dan membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut serta sekaligus menyatakan perang kepada Portugis yang diakibatkan perlakuan Gubernur de Mesquita yang menganggap kesultanan Ternate sebagai daerah jajahan saja. Keputusan ini dilanjutkan dengan tindakan militer yaitu pasukan Sultan Khairun dan rakyatnya diperintahkan mengusir semua orang Kristen, baik Portugis maupun penduduk asli, dari kekuasaan Sultan Ternate. Hal ini menimbulkan pertempuran yang mengakibatkan banyak korban dan ribuan orang Portugis serta rakyat yang beragama Kristen sempat melarikan diri ke Ambon dan Mindanao. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan Gubernur de Mesquita dan pimpinan missionaris, sehingga meminta bantuan dari Malaka dan Goa. Datangnya bantuan tersebut tidak menyebabkan pasukan tentara di bawah pimpinan Sultan Khairun menjadi gentar, bahkan menumbuhkan semangat untuk mati syahid di medan pertempuran, pertempuran yang gagah-perkasa dari pasukan tentara Ternate ini, mengakibatkan kerugian yang besar bagi pasukan tentara Portugis sampai Portugis mengajak untuk berdamai. Sultan Khairun menerima ajakan berdamai dengan syarat semua pemeluk agama Kristen harus keluar dari Ternate dan kembali ditandatangin oleh Sultan Khairun dan Gubernur de Masquita. Sebagai bentuk peresmian perjanjian perdamaian, maka Gubernur mengadakan resepsi di tempat kediaman Gubernur pada tanggal 28 Februari 1570. Namun pada saat resepsi berlangsung seorang pengawal dari tentara Portugis telah menikam Sultan dan menimbulkan pertikaian. 18

Pertikaian berdarah tersebut mengakibatkan Sultan Khairun dan sebagian rombongannya meninggal dunia. Peristiwa penikaman tersebut menimbulkan kemarahan Pangeran Babullah, putera Sultan Khairun di Ternate dan mengangkat pangeran menjadi Sultan Ternate untuk menggantikan ayahnya. Pasukan Sultan Babullah bergerak untuk menghancurkan benteng pertahanan Portugis di Ternate dan di Ambon dengan dibantu oleh Sultan Tidore. Tentara Portugis menyerah kepada Sultan Babullah pada akhir tahun 1575 setelah bentengnya terkurung selama 5 tahun dan tidak mendapat bantuan dari tentara Portugis yang didatangkan dari Malaka dan Goa akibat tidak mampu menembus blokade pasukan Sultan Ternate. 2. Perang Mataram (Kerajaan Mataram) Kesultanan Mataram sudah diajak kerja sama oleh VOC sejak tahun 1614 pada saat VOC masih bermarkas di Ambon. VOC mengirimkan perwakilan untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama namun ditolak oleh sultan. Tahun 1618 VOC mencoba kembali bekerja sama setelah melihat Mataram dilanda gagal panen akibat perang melawan Surabaya, namun kembali ditolak oleh Sultan. Baru pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin kerjasama dengan VOC dengan tujuan untuk memanfaatkan VOC dalam persaingan menghadapi Surabaya dan Banten. Belanda diizinkan mendirikan benteng (loji) untuk kantor dagang di Jepara. Belanda juga memberikan dua meriam terbaik untuk Kerajaan Mataram. Dalam perkembangannya, terjadi perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Gubernur Jendral VOC Jan Piterzoon Coen memerintahkan Van Der Marct menyerang Jepara. Sultan Agung mempersiapkan serangan terhadap kedudukan Belanda di Batavia. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Baurekso tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul, yang dibantu dua bersaudara, yakni Kiai Dipati Mandurojo dan Kiai Upa Santa. Upaya serangan pertama gagal untuk menghalang mundur pasukan Belanda. Tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan tersebut. Mataram mempersiapkan serangan kedua ini pun gagal. Selain kelemahan pasukan pertama, lumbung padi persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda. Di samping Sultan Agung, perlawanan terhadap kekuasaan VOC juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said (Johan 2014). 3. Perang Makasar (Kerajaan Makasar) Kedatangan VOC di Indonesia memang banyak menghasilkan kontroversi dimana saja tempat yang mereka singgahi, tidak terkecuali di Makasar. Di Sulawesi Selatan, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Gowa dan Tallo, yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makasar. Dilihat dari letak geografisnya, letak wilayah Kerajaan Makasar sangat strategis dan memiliki kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan di Kawasan Indonesia Timur. Kerajaan Makassar, dengan didukung oleh pelaut-pelaut ulung, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin antara tahun 1654 - 1669. Pada pertengahan abad ke17, Kerajaan Makasar menjadi pesaing berat bagi kompeni VOC pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC sehingga VOC berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Gowa dan kemudian VOC diizinkan berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makasar, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC terhadap Makasar ditentang oleh Sultan Hasanudin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar Pelabuhan Makasar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makasar memberikan perlawanan sengit terhadap kompeni. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666 - 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makasar, pasukan kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone (Aru Palaka) dan Pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan angkatan laut VOC, yang dipimpin oleh Speelman, menyerang pelabuhan Makasar dari laut, sedangkan pasukan Aru Palaka mendarat di Bonthain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanudin serta melakukan penyerbuan ke 19

Makasar. Namun akhirnya Sultan Hasanudin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makasar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanudin dengan Aru Palaka. Perlawanan rakyat Makasar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain, seperti membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. 4. Perang Banten Peristiwa perompakan atau pembajakan kapal milik Banten yang pulang dari Jawa Timur oleh kapal-kapal Belanda, menimbulkam amarah Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga ia menyatakan perang kepada Belanda. Kebijaksanaan ini ditentang keras oleh anaknya Sultan Haji. Bahkan atas bantuan Belanda pada tanggal 1 Maret 1680, Sultan Haji menurunkan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa dari kesultanan dan mengangkat dirinya menjadi Sultan Banten (Djaelani 1999). Tindakan pemecatan Sultan Ageng Tirtayasa menimbulkan reaksi besar dari para bangsawan Banten di bawah pimpinan Pangeran Purbaya dan para ulama dan rakyat di bawah pimpinan Syeikh Yusuf. Secara spontan rakyat Banten tidak mengakui kepemimpinan Sultan Haji di Banten. Dan sebaliknya mereka berkumpul dihadapan Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyatakan kesetiaannya dan bersedia berperang untuk menurunkan Sultan Haji dan Belanda yang menjadi biang keladinya. Pada tanggal 7 April 1680 pagi-pagi buta pasukan Sultan Ageng di bawah pimpinannya langsung, didampingi oleh anaknya pangeran Purbaya dan menantunya Syeikh Yusuf melakukan serangan umum yang mematikan, terhadap kehidupan Sultan Haji dan pasukan Belanda. Dalam keadaan yang sangat kritis, Laksamana Saint Martin dan Tak menyodorkan 'surat perjanjian' kepada Sultan Haji untuk ditanda-tangani, jika bantuan pasukan Belanda diperlukan oleh Sultan. Untuk mempertahankan hidupnya dan kekuasaannya, Sultan Haji menanda-tangani surat perjanjian yang sangat merugikan itu untuk selama-lamanya. Perang Sultan Ageng Tirtayasa merupakan perang melawan Belanda, namun karena kekuatan senjata yang tidak seimbang, mengakibatkan pasukan Sultan Ageng mengalami kekalahan dan akhirnya menyerah pada bulan Maret 1683. 5. Pemberontakan Untung Surapati Untung ialah seorang budak dari Bali. Ia dibeli oleh pedagang dari Belanda dan dijadikan pegawai VOC. Kesalahan yang dibuatnya, yaitu menjalin hubungan dengan seorang gadis yang merupakan putri dari tuannya, sehingga dia dipenjara. Di dalam penjara ia memimpin teman-temannya untuk membongkar pintu penjara dan kemudian ia merampok orang orang Belanda. Untung kemudian menjadi buronan, Belanda selalu menemui kegagalan dalam menangkapnya (Johan 2014). Di sisi lain, VOC sedang berusaha melakukan penangkapan terhadap Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa yang meloloskan diri. Dalam usahanya VOC menarik kelompok Untung untuk membantunya menangkap Pangeran Purbaya. Kelompok Untung berhasil menangkap Pangeran Purbaya. Namun, setelah hampir mendekati Batavia, Untung berubah pikiran karena mendapat penghinaan dari pimpinan pasukan VOC dan ia memutuskan untuk kembali melawan VOC. Nama Surapati di dapat ketika mampu selamat dari tuduhan melakukan pembangkangan terhadap Sultan Cirebon dan lawannya yang bernama Surapati dihukum mati. Ketika mataram dipimpin oleh Sunan Amangkurat II, Untung Surapati melanjutkan perjuangan di wilayah Mataram. Dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, Sunan Amangkurat II merangkul Untung. Namun ia menyadari akan kelicikan sunan ketika menjerumuskan Trunojaya. Maka, setelah membunuh Kapitan Tack dan anak buahnya Untung pun menyingkir ke Jawa Timur. Kaptain Tack adalah utusan Belanda yang bertugas untuk menangkap Untung Surapati. Perjuangan Untung Surapati semakin kuat dengan dibangunnya pusat perjuangan untuk melawan VOC di Pasuruan Jawa Timur yang bernama Wiranegara. Wiranegara dipimpin dan diperintah oleh Untung Surapati dan setelah peperangan dengan Sunan Mas, Untung gugur dalam pertempuran besar di Banggil. (Johan 2014). 6. Perlawananan Patimura Pada tahun 1817, terjadi perubahan penguasaan di Indonesia. Belanda kembali berkuasa di Indonesia menggantikan Inggris. Perkembangan itu telah menggelisahkan masyarakat Maluku. Belanda menerapkan kebijakan yang sangat berbeda dengan Inggris. Rakyat pun kecewa, rakyat dipaksa menyerahkan berbagai macam hasil bumi, seperti kopi dan rempah-rempah. Rakyat 20

mendapat bayaran yang sangat kecil, bahkan kadang kadang tidak dibayar. Pada bulan Mei 1817, rakyat Maluku di Saparua melancarkan perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulessy atau patimura. Thomas Matulessy dilahirkan di Haria, Pulau Saparua Maluku. Pada tahun 1783. Pada masa pemerintahan Inggris, Patimura masuk dinas militer berpangkat sersan (Johan 2014). Poesponegoro (2010) dalam (Johan 2014) menceritakan “Di Pulau Saparua pertemuanpertemuan pertama dilakukan di sebuah tempat yang dinamakan Hutan Kayuputih”, Sehari sebelum penyerbuan ke benteng Duurstede, mereka berkumpul untuk merundingkannya dan memilih pemimpin perangnya pada tanggal 14 Mei 1817. Para pemuda dan penguasa- penguasa desa(raja atau patih dan orang kaya) memutuskan untuk menghancurkan pusat kekuasaan kolonial di benteng Duurstede yang terletak di Pulau Saparua. Keputusan yang sangat dirahasiahkan ini diteruskan kepada setiap negeri di pulau itu. Selain itu, dalam musyawarah di tempat itu mereka juga memilih Thomas Matulesy sebagai pimpinan perang dengan julukan Pattimura. Pada malam hari tanggal 15 Mei 1817 para pemuda Saparua dibawah pimpinan Patimura, mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Mereka membakar perahu- perahu pos di pelabuan. Setelah itu, mereka mengepung Benteng Duursted. Pada tanggal 16 Mei 1817, Benteng tersebut berhasil diduduki oleh barisan Patimura dan kawan-kawan. Setelah itu, Benteng Deverdijk dapat dikuasai dan Residen Van Der Berg berhasil ditembak mati. Sebagaimana dikemukakan oleh (Poesponegoro et al. 2010 :28), bahwa : “Setiap penghuni benteng tersebut, termasuk Residen Van Der Berg beserta keluarganya tewas...” (Johan 2014). Pada bulan Juli 1817, pihak Belanda mendatangkan bantuan dengan kekuatan yang lebih besar dari Batavia. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Muda Buykes. Kemudian belanda melancarkan serangan besar-besaran, sehingga pasukan Patimura terdesak oleh Belanda. Pada Bulan Agustus 1817, Patimura terpaksa menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya. Dengan tipuan muslihat, Belanda berhasil menguasai kembali Benteng Deverdijk pada tanggal 18 November 1817. Belanda juga berhasil menangkap dan menghukum mati kapitan Paulus Tiahahu. Setelah itu, perlawanan lainnya dilakukan oleh pehlawan wanita, yaitu Cristian Martha Tiahahu yang berusia 17 tahun yang pergi ke hutan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sekitar bulan November 1817, Patimura terdesak dan akhirnya dapat ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di alun alun Ambon di depan Benteng Victoria. 7. Perang Dipenogoro Pangeran Diponegoro, menurut Babad Diponegoro yang ditulisnya sendiri di Penjara Menado, menceritakan bahwa ia sejak muda telah mengabdi pada agama, mengikuti jejak dan hidup moyangnya yang sangat taat pada agama. Moyangnya itu tinggal di Tegalrejo. Untuk menghindari diri dari pengaruh kraton Yogyakarta, ia tinggal bersama neneknya di Tegalrejo (Djaelani 1999). Diponegoro dalam memimpin perangnya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam dan bahkan berusaha agar syari'at Islam itu tegak di dalam daerah kekuasaannya. Sebagai penasehat keagamaan Dipenogoro memilih Kiai Mojo seorang ulama terkenal dari Mojo Solo, selain penasehat, Kiai Mojo juga memimpin pasukan bersama-sama anaknya di daerah Solo. Sejak Daendels berkuasa, maka wilayah kekuasaan raja-raja Jawa, terutama Yogyakarta dan Surakarta, makin dipersempit. Daendels menghendaki persamaan derajat dengan Sultan pada waktu upacara kunjungan resmi diadakan di kraton. Dalam upacara tersebut pembesar Belanda supaya diijinkan duduk sejajar dengan raja, dan sajian sirih supaya dihapuskan. Raffles juga meneruskan usaha yang sama terhadap kehidupan keraton. Kondisi seperti itu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidaksenangan di antara beberapa golongan bangsawan. Mereka menganggap bahwa martabat kerajaan menjadi merosot akibat tindakan Belanda tersebut. Tambahan lagi setelah kebiasaan minum- minuman keras beredar di kalangan kaum bangsawan atau rakyat umum, kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan golongan agama di istana makin meningkat (Johan 2014). Pengaruh Pangeran Diponegoro sebagai putera Sultan Hamegkubuwono III begitu besar, apalagi ketika menjadi wali Sultan HB V yang saat itu baru berusia 3 tahun membuat Belanda menyesal memilih beliau sebagai wali Sultan dan dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Belanda sehingga pemerintahan diserahkan kepada Patih Danurejo dan di bawah kekuasaan residen. Kebijaksanaan lain yang dianggap melecehkan Diponegoro adalah perbuatan residen dan patih yang selalu mengambil keputusan- keputusan dengan tidak dirundingkan terlebih 21

dahulu dengan Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi. Misalnya, mengangkat seorang penghulu itu adalah hak Sultan. Tetapi waktu penghulu Rachmanudin berhenti lantaran berbeda pendapat dengan patih, maka residen dan patih mengangkat penggantinya tidak dengan persetujuan para wali. Pangeran Diponegoro menganggap pengangkatan itu tidak sah. Sekali peristiwa Pangeran Diponegoro diperlakukan tidak pantas oleh dua orang pegawai Belanda, dalam pesta di rumah patih. Beliau terus meninggalkan perayaan tersebut, lalu mengasingkan diri di Tegalrejo. Pada waktu residen dan patih menyuruh menyambung jalan dari kota ke Tegalrejo (Jalan Notoyudan) yang akan melalui tempat yang dianggap keramat oleh Diponegoro, maka Diponegoro menentangnya. Penentangan tersebut mengakibatkan pasukan Belanda mnyerbu ke Tegalrejo sehingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 1825 berkobarlah perlawanan Dipenogoro. Setelah pertempuran di Tegalrejo ini, Diponegoro dengan pasukannya menyingkir ke Gua Selarong, sekitar 15 km sebelah barat daya kota Yogyakarta, guna mengatur siasat perang selanjutnya. Keluarga Pangeran Diponegoro diungsikan ke Dekso (Kulon Progo) . Kabar mengenai meletusnya perlawanan Diponegoro terhadap Belanda meluas ke berbagai daerah. Rakyat petani yang telah lama menderita dalam kehidupannya, banyak yang segera datang untuk ikut serta dalam perlawanan. Demikian pula para ulama dan bangsawan yang kecewa terhadap Belanda bergabung dengan Diponegoro. Daerah-daerah lain juga menyambut perlawanan Diponegoro dengan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena itu tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro.Melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro. Sampai tahun 1829 tersebut kira-kira 200 ribu pasukan Diponegoro telah gugur. Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Pemerintah Negeri Belanda mendesak de Kock agar segera menghentikan perlawanan dengan cara apapun agar melapangkan jalan bagi pelaksanaan Culturstelsel. Di samping itu, de Kock juga terancam dipecat jika Diponegoro sampai lepas kembali. Perlawanan Pangeran Diponegoro membawa akibat yang cukup berat. Korban di pihak Belanda sebanyak 15.000 tentara, terdiri dari 8000 ribu orang Eropa, dan 7000 orang serdadu pribumi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai perang itu tidak kurang dari 20 juta gulden. Di samping itu, tidak sedikit perkebunan-perkebunan swasta asing yang rusak. Kemakmuran rakyat lenyap sama sekali. 8. Perang Padri Latar belakang lahirnya kaum Padri mempunyai kaitan dengan gerakan Wahabi yang muncul di Saudi Arabia, yaitu gerakan yang dipimpin oleh seorang ulama besar bernama Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787). Nama gerakan Wahabi sesungguhnya merupakan nama yang mempunyai konotasi yang kurang baik, yang diberikan oleh lawan- lawannya, sedangkan gerakan ini lebih senang dan menamakan dirinya sebagai kaum 'Muwahhidin' yaitu kaum yang konsisten dengan ajaran tauhid, yang merupakan landasan asasi ajaran Islam (Djaelani 1999). Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya. Awal mula Perang Padri disebabkan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai Kaum Padri terhadap kebiasaan- kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut Kaum Adat. Kebiasaan buruk tersebut antara lain : judi, sabung ayam, madat, minuman keras, tembakau, sirih dan juga aspek hukum adat mengenai warisan serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari Kaum Adat yang telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, memicu kemarahan Kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 hingga tahun 1833. Perang tersebut dapat disebut sebagai perang saudara. Dalam peperangan, Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan sedangkan Kaum Adat dipimpinan oleh Yang Dipertuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum Adat yang mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun pada kenyataannya keterlibatan Belanda justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833, Kaum Adat berbalik bergabung bersama Kaum Padri dan melawan Belanda. 22

Pada tahun 1825 di Jawa mulai berkobar perang Diponegoro. Belanda menilai bahwa perang Diponegoro lebih berbahaya dari pada Perang Padri. Karena itu, pasukan Belanda yang bertugas di Sumatera Barat harus dikurangi untuk dikerahkan ke Jawa. Karena kondisi tersebut Belanda menggunakan taktik berdamai dengan pihak Padri. Perdamaian itu diadakan pada tahun 1825 (Johan 2014). Pada saat terjadi gencatan senjata tersebut, ternyata Belanda melakukan tekanan-tekanan kepada penduduk setempat, sehingga akhirnya meletuslah perlawanan kembali dari pihak kaum Padri diikuti oleh rakyat setempat. Perlawanan segera menjalar kembali ke berbagai tempat. Tuanku Imam Bonjol mendapat dukungan Tuanku nan Gapuk, Tuanku nan Cerdik, dan Tuanku Hitam, sehingga mulai tahun 1826 volume pertempuran semakin meningkat. Salah satu markas kaum Padri yang berada di Tanjung Alam diserang oleh pasukan Belanda (1833) . Akibat pertempuran tersebut, pasukan Padri melemah karena beberapa pemimpin Padri menyerah, misalnya Tuanku nan Cerdik. Sejak itu perlawanan-perlawan terhadap Belanda dipimpin sendiri oleh Tuanku Imam Bonjol. Untuk mempercepat penyelesaian Perang Padri, Gubernur Jenderal van den Bosch datang ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri keadaan di medan pertempuran. Ia mengeluarkan pernyataan gubernemen yang terkenal dengan nama Pelakat Panjang. Pernyataan itu memberi hak-hak istimewa kepada mereka yang memihak Belanda. Dalam kondisi terjepit, pihak Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tetapi perundingan perdamaian itu oleh Belanda hanyalah dipakai untuk mengetahui kekuatan yang terakhir di pihak Padri, yang ada di Benteng Bonjol, sementara mengharapkan Imam Bonjol mau menyerahkan diri. Perundingan gagal karena pihak Belanda memang telah melakukan persiapan untuk mengepung benteng tersebut. Jenderal Michiels memimpin sendiri pengepungan kota Bonjol. Dengan susah payah Kaum Padri menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya benteng Kaum Padri jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya tertawan pada tanggal 25 Oktober 1837. Imam Bonjol lalu dibuang ke Cianjur, lalu dipindah ke Ambon dan akhirnya dibuang ke Minahasa. 9. Perang Aceh Pelanggaran Traktat London yang ditandatangani pada tahun 1824 oleh Belanda mengakibatkan perang Aceh terjadi. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda harus menjamin keamanan di perairan Aceh, tanpa mengganggu kedaulatan negara tersebut. Namun pada tahun 1863, kesultanan Aceh tidak lagi diakui oleh Belanda sebab Sultan Deli mengadakan perjanjian kerjasama dengan Belanda dengan memperbolehkan Belanda membuka perkebunan tembakau besar-besaran di Deli. Keuntungan yang besar, pembukaan terusan Suez, posisi strategis Aceh dan ketamakan Belanda dan Inggris membuat Aceh sebagai wilayah kolonialnya membuat Aceh waspada. Pada akhir Nopember 1871 lahirlah apa yang disebut Traktat Sumatera, dimana disebutkan dengan jelas "Inggeris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian mana pun di Sumatera. Pembatasanpembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan” Aceh pernah mendapatkan peringatan dari Multatuli pada tahun 1872 namun tidak dihiraukan oleh Sultan Aceh, sementara Belanda terus menghimpun kekuatan untuk menyerbu Aceh. Keinginan Gubernur Jenderal Loudon adalah segera sesudah tangal 18 Februari 1873 akan mengirimkan Nieuwenhuyzen bersama beberapa kapal perang ke Aceh. Pasukan ekspedisinya akan menyusul kemudian. Tetapi keadaan armada negara begitu buruk, sehingga baru pada tanggal 7 Maret 1873 dua kapal perang siap berlayar. Walaupun demikian Aceh telah mempersiapkan diri untuk menghadapi penyerbuan pasukan Belanda, dengan jalan membuat benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanan sepanjang pantai yang diperhitungkan akan menjadi tempat pendaratan pasukan musuh. Pada tanggal 19 Maret 1873, kapal-kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler dan Kolonel Nieuwenhuyzen telah berada dilepas pantai Aceh. Dari kapal 'Citadel van Antwerpen' melalui surat-surat, Belanda memberikan ultimatum, dan ultimatum itu dijawab oleh Sultan Aceh dengan menyatakan, antara lain: " .....Kemudian daripada itu kami iringi harapan kami yang sungguh-sungguh, agar hendaknya negeri kami jangan dihancurkan" Ekspedisi pertama Belanda dengan 3193 prajurit dipimpin oleh Jenderal Kohler. Setelah beberapa lama terjadi tembak menembak di daerah pantai, pasukan Aceh mengundurkan diri dan berkubu di sekitar Mesjid Raya. Belanda langsung menyerbu Mesjid Raya dengan tembakan23

tembakan meriam, sehingga mesjid itu terbakar. Pasukan Aceh mundur dan Mesjid Raya diduduki Belanda. Namun pasukan Aceh berhasil menembak Jenderal Kohler sehingga tewas, sehingga pimpinan tentara Belanda diambil alih oleh Kolonel van Dalen dan menarik diri dari Mesjid Raya (Johan 2014). Pasukan Aceh melakukan konsolidasi di sekitar istana Sultan Mahmudsyah. Pasukan-pasukan itu terus digerakkan untuk melakukan serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda. Dengan demikian usaha Belanda untuk menundukkan Aceh dengan serangan terbuka mengalami kegagalan, sehingga Belanda memilih memblokade Aceh. Ketika itu muncullah tokohtokoh pemimpin seperti Panglima Polem, Teuku Imam Lueng Bata, Cut Banta, Teungku Cik di Tiro, Teuku Umar, dan istrinya Cut Nya’ Din, dan masih banyak pemimpin Aceh lainnya yang memimpin perlawanan di daerahnya masing-masing. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Aceh, pemerintah Belanda memisahkan daerah Aceh sebelah utara dari Aceh sebelah selatan, sedangkan pantai laut dijaga oleh angkatan laut Belanda. Siasat ini disebut konsentrasistelsel, yaitu daerah yang dikuasai Belanda dimakmurkan agar orangorang Aceh yang melakukan perlawanan meletakkan senjata dan kembali ke daerah yang aman dan makmur itu. Dalam perkembangannya, siasat tersebut gagal, sebab pagar kawat berduri sebagai daerah pembatas tersebut sering dirusak kaum gerilya dan penjaganya mati terbunuh. Sementara itu Teuku Umar yang sudah menyerah kepada Belanda (1893) pada tahun 1896 kembali melawan Belanda setelah berhasil membawa banyak senjata Belanda. Dalam kondisi sulit ini muncullah seorang ahli bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam Dr. Snouk Hurgronye sebagai penasehat dalam urusan pemerintahan sipil. Ia mempelajari bahasa, adad istiadat, kepercayaan dan waktu orang-orang Aceh. Dari hasil penelitiannya akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya Sultan Aceh itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan dari kepala-kepala yang ada di bawahnya. Selain itu juga dijelaskan bahwa pengaruh kaum ulama pada rakyat adalah sangat besar. Karena itu dirasa sulit untuk menundukkan rakyat yang berkeyakinan agama yang kuat sepeti rakyat Aceh itu. Dengan hilangnya pemimpin-pemimpin yang tangguh itu, maka perlawanan rakyat Aceh makin kendor, dan di lain pihak Belanda dapat memperkuat kekuasaannya di daerah itu. Sekalipun demikian perlawanan rakyat Aceh boleh dikatakanmerupakan perlawanan yang paling lama dan yang paling besar selama abad ke-19. Dalam rangka untuk memastikan kemerosotan perlawanan Aceh, pada tahun 1904 Jenderal van Daalen melakukan ekspedi si lintas pedalaman, khususnya antara Gayo dan Alas. Dalam ekspedisi tersebut pasukannya memang tidak mendapatkan perlawanan suatu apa sehingga pada tahun 1904 itu pula perlawanan Aceh dinyatakan berakhir. Namun perlawanan masih berlangsung terus, secara perseorangan maupun dalam kelompok; hanya semakin lama semakin terpencil sifatnya. 10. Perang Bali Hubungan Bali dan Belanda berawal dari banyaknya kapal dagang Belanda terdampar di salah satu pantai kerajaan Bali dan muatannya dirampas oleh raja. Walaupun Belanda berulangkali mengajukan proters dan mengadakan perjanjian yang menyangkut pembebasan kapal-kapal Belanda, namun raja-raja di Bali tidak mengindahkan, karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Bali di daerah pantai yang dinamakan hukum tawan karang sekitar tahun 1841 di pantai wilayah Badung. Belanda juga melakukan perdagangan (terutama perdagangan budak) dengan kerajaan-kerajaan Bali. Poesponegoro (2010) menyebutkan pada tahun 1843 raja-raja Buleleng, Karangasem, dan beberapa raja lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan tawan karang, ternyata mereka tidak pernah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh (Johan 2014). Pada tahun 1846, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah Buleleng dan berkobarlah perang Kerajaan Buleleng yang dibantu oleh Karangasem melawan Belanda. Sebetulnya penyerangan yang pertama sudah dilakukan oleh Belanda pada tahun 1836 tetapi gagal dan dilakukalah perundingan sebagai taktik untuk menyerbu kembali. Bali di bawah kepemimpinan Gusti Jelantik membangun benteng di Jagakarsa untuk menghalau serangan Belanda. Tahun 1849 Belanda kembali menyerang Benteng Jagakarsa, karena kalah dalam persenjataan, maka pasukan Bali mundur dan benteng dikuasai oleh Belanda. Perlawanan Gusti Jelantik baru mengendor pada akhir abad ke 19 setelah sebagian kerajaan Bali dikuasai oleh Belanda. 24

Tahun 1904 kembali pecah perang Bali-Belanda setelah rakyat di kerajaan Badung merampas kapal dagang Cina yang terdampar34, Belanda berhasil merebut ibukota Denpasar. Akibatnya rajaraja Bali melakukan puputan yaitu melawan habis-habisan dengan diikuti sanak-saudaranya, para bangsawan lainnya dan kaum putri, bersenjata tombak dan keris keramat. Mereka memilih gugur di medan perang dari pada menyerah kepada Belanda. 11. Perang Banjarmasin Orang-orang Italia merupakan orang Eropa pertama yang mengunjungi Kalimantan pada abad ke-14, kemudian disusul orang Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kerajaan Sambas merupakan daerah pertama yang berada di bawah pengaruh Belanda semenjak kontrak dengan VOC yang dibuat oleh Ratu Sapudak (Raja Sambas) pada tanggal 1 Oktober 1609. Pada tanggal 4 September 1635, Kesultanan Banjar membuat kontrak perdagangan yang pertama dengan VOC dan VOC akan membantu Banjar menaklukan Paser. Sejak 1636, Banjarmasin berusaha menjadi pusat mandala bagi kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Kalbar, Kalteng, dan Kaltim. Hikayat Banjar mencatat adanya pengiriman upeti kepada Sultan Banjarmasin dari Sambas, Sukadana, Paser, Kutai, Berau, Karasikan (Buranun/Sulu), Sewa Agung (Sawakung), Bunyut dan negeri-negeri di Batang Lawai. Sukadana (dahulu bernama Tanjungpura) merupakan induk bagi kerajaan Tayan, Meliau, Sanggau dan Mempawah. Pada tahun 1638 di Banjarmasin terjadi tragedi pembantaian terhadap orang-orang Belanda dan Jepang sehingga Belanda mengirim ekspedisi penghukuman dan membuat ancaman terhadap Kesultanan Banjarmasin, Kerajaan Kotawaringin dan Kerajaan Sukadana. Tahun 1700 Sukadana (Matan) mengalami kekalahan dalam perang dengan Landak (vazal Banten). Landak dibantu Banten dan VOC, sehingga Banten mengklaim Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) sebagai wilayahnya. Tahun 1756 VOC berusaha mendapatkan Lawai, Sintang dan Sanggau dari Banjarmasin. Daerah awal di Kalimantan yang diklaim milik VOC adalah wilayah sepanjang pantai dari Sukadana sampai Mempawah yang diberikan oleh Kesultanan Banten pada 26 Maret 1778. VOC sempat mendirikan pabrik di Sukadana dan Mempawah tetapi 14 tahun kemudian ditinggalkan karena tidak produktif (Sir Stamford Rafless, The History of Java). Pendirian Kesultanan Pontianak yang didukung VOC di muara sungai Landak semula diprotes Landak karena merupakan wilayahnya tetapi akhirnya mengendur karena tekanan VOC. Pada 13 Agustus 1787, Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC dan vazal-vazal Banjarmasin diserahkan kepada VOC meliputi Kaltim, Kalteng, sebagian Kalsel, dan pedalaman Kalbar, yang ditegaskan lagi dalam perjanjian 1826. Hindia Belanda kemudian membentuk Karesidenan Sambas dan kemudian disusul pembentukan Karesidenan Pontianak dengan diangkatnya raja-raja sebagai regent dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Belakangan Karesidenan Sambas dilebur ke dalam Karesidenan Pontianak beserta daerah pedalaman Kalbar menjadi Karesidenan Borneo Barat. Tahun 1860 Hindia Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar, kemudian terakhir wilayahnya menjadi bagian dari Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo Tahun 1826 Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Adam, raja Kerajaan Banjar. Isi perjanjian ini menyatakan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Selatan adalah kekuasaan Belanda, kecuali Banjarmasin, Martapura, dan Hulu Sungai. Ketika daerah ini berada di wilayah kekuasaan Sultan Adam dari kesultanan Banjar. Selain itu, Belanda berhak menentukan siapa yang akan menjadi sultan muda, putra mahkota, dan mangkubumi (Johan 2014). Tahun 1857 terjadi perebutan kekuasaan antara Pengeran Tamjid Illah dan Pangeran Hidayat yang menimbulkan keresahan di kalangan rakyat dan bangsawan Banjar, sehingga Belanda mengambil alih kekuasaan yang justru menimbulkan kemarahan rakyat. Dipimpin oleh Pangeran Antasari, tahun 1859 rakyat Banjar menyerang pertahanan Belanda di Martapura dan Pengaron diikut oleh penyerangan oleh tokoh-tokoh Banjar lainnya. Setelah tawaran perundingan Belanda ditolak oleh Kerajaan Banjar dan Belanda menghapuskan kerajaan Banjar pada bulan Juni 1860. Perlawanan Banjar dimulai lagi pada tahun 1862 setelah Antasari diangkat menjadi pemimpin tertinggi agama Islam di Banjar, di tahun yang sama Antasari menderita luka-luka dan akhirnya wafat. Sejak tahun 1864 para pemimpin Banjar berhasil ditangkap satu persatu sehingga Banjar sepenuhnya dikuasai oleh. 25

D. Sumpah Pemuda Nasionalime bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik tapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun kedalam PPPI (perhimpunan-perhimpunan pelajar indonesia), organisasi tersebut didirikan tahun 1926 dan merupakan perkumpulan mahasiswa Recht Schoolgeschar dan STOVIA untuk merealisasikan persatuannya dan menghilangkan sifat-sifat kedaerahan dan mencapai Indonesia satu maka diadakanlah suatu kongres yang bertujuan membentuk badan sentral, mengajukan paham kesatuan, dan semakin mempererat hubungan diantara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Organisasi pemuda yang berkembang pada masa pergerakan nasional sangat banyak. Hampir di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia ada, di antaranya Perkumpulan Pasundan (1914) yang ditujukan untuk mempertinggi kesopanan, kecerdasan, dan kegiatan kemasyarakatan. Organisasi pemuda lainnya ialah Tri Koro Dharmo (1915) yang nanti berganti nama menjadi Jong Java (1918), Jong Minahasa (1918), Jong Sumatranen Bond (1918), Jong Ambon (1920), Kaum Betawi (1923), dan lain sebagainya. Pada perkembangan berikutnya ada di antara organisasi pemuda tersebut yang berkembang pada pergerakan politik, seperti Jong Java yang berkeinginan menghimpun pelajarpelajar Indonesia dalam membentuk kesatuan Indonesia. Organisasi-organisasi pemuda tersebut mengadakan Kongres Pemuda I pada bulan Mei 1926 dengan tujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi pemuda itu. Pada Kongres Pemuda II, rasa penyatuan itu semakin jelas dengan dikeluarkan ikrar. Ikrar atau sumpah para pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan nama Sumpah Pemuda. Dalam kongres inilah untuk pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dan dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka. Peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini merupakan puncak pergerakan nasional. Sehingga sampai sekarang setiap tanggal 28 Oktober dinyatakan dan diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kondisi perjuangan nasional Indonesia sampai meletusnya Perang dunia II tidak banyak berubah karena pada dasarnya pemerintah Belanda enggan melepaskan Indonesia dari kekuasaannya. Dengan demikian bangsa Indonesia memasuki masa Perang Dunia II dengan perasaan kecewa terhadap Belanda, karena tidak mau mengerti aspirasi rakyat Indonesia akan kemerdekaan. Karena itu ketika Jepang menguasai Indonesia, para pemimpin pergerakan tidak melawan, tetapi menunggu dan melihat situasi. E. Pendudukan Militer Jepang di Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia terlebih dahulu melalui Tarakan Kalimantan Timur pada tanggal 10 Januari 1942, seminggu kemudian menaklukkan Balikpapan, kemudian disusul Pontianak dan Martapura pada bulan Februari 1941. Jepang menaklukkan Jawa setelah menguasai daerah-daerah tersebut pada tanggal 1 Maret 1942 dengan menguasai Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Poesponegoro dan Notosusanto 1984). Pada saat itu secara otomatis wilayah Hindia Belanda dikuasai sehingga Jepang mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan merencanakan ekspansionisme Dai Nipon. Kedatangan Jepang pada umumnya diterima dengan baik dan penuh semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan dan Jepang makin disenangi karena segera menizinkan dikibarkannya bendera nasional Indonesia merah putih dan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, dua hal penting yang dahulu dilarang oleh Belanda (Kahin 1995). Alasan lainnya yang lebih penting karena Jepang dapat lebih meningkatkan status sosial ekonomi orang Indonesia, hanya dengan kelayakan saja tanpa kekerasan dan sejak 6 bulan kedatangannya, Jepang memenjarakan semua penduduk Belanda, sebagian orang Indo dan sejumlah orang Kriten Indonesia yang diduga pro Belanda ke dalam kamp-kamp konsentrasi. J u m l a h personil Jepang yang sedikit memaksa Jepang untuk mengambil orang Indonesia untuk mengisi lowongan hampir semua jabatan tingkat menengah, atasan bidang adminitrasi dan teknis yang dulu diduduki orang Belanda atau Indo, sehingga banyak orang Indonesia yang bekerja di pemerintahan mendapatkan kenaikan pangkat sampai 3 pangkat. Jepang sepertinya tidak mendapat tantangan nyata dari pemimpin nasional dan yakin dapat menghisap 26

sumber-sumber di Indonesia untuk kepentingan perang mereka tanpa harus mengadakan persetujuan dengan kaum nasionalis Indonesia. Berdasarkan keyakinan tersebut, Jepang membentuk gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942 dan mempropagandakan semboyan dan propaganda Jepang “Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Cahaya Asia”. Pergerakan ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan untuk tujuan perang Jepang dan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Pada tanggal 9 Juli 1942, Jepang membawa Soekarno kembali ke Jawa setelah dia hidup dalam pembuangan selama delapan tahun di Flores dan Sumatera. Soekarno langsung menghubungi Hatta dan Sjahrir yang sebelumnya sudah mengadakan kontak dengan gerakan bahwa tanah yang dipimpin oleh Sjarifuddin dan Darmawan Mangoenkoesoemo. Pada jaman Jepang ini perjuangan Nasionalisme dilakukan dengan dua cara, yaitu di atas tanah (terang-terangan) dan di bawah tanah (diamdiam) dengan pembagian tugas, Soekarno dan Hatta harus bekerja secara resmi dengan Jepang dan Sjahrir, sambil terus kontak dengan mereka memimpin perlawanan di bawah tanah. Akan tetapi, kebaikan Jepang tidak berlangsung lama karena Jepang tidak bermaksud memerdekakan Indonesia. Jepang mulai memperlihatkan tindakan buruk dalam bentuk menjajah dan mengeruk kekayaan Indonesia dan memaksa para pemuda untuk menjadi romusha (melakukan kerja pakasa) untuk membangun sarana dan prasarana pendukung perang Jepang. Organisasi yang pertama, Hei Ho, terdiri dari pekerja paksa Indonesia dikirim hingga ke Burma. Jumlah korban Romusha sangan tinggi dan dari beribu-ribu orang yang meningglkan Jawa, hanya sebagian kecil yang kembali. Dengan maksud memperoleh dukungan dari pemimpin nasionalis untuk tujuan perang Jepang, maka Jepang berjanji tidak lama lagi akan memberi Indonesia suatu pemerintahan sendiri dan mengijinkan berdirinya suatu organisaasi yang mencakup semua pada tangga 9 Maret 1943 yaitu Poesat tenaga Rakyat (Poetera). Bagi Jepang, Poetera merupakan suatu sarana untuk menggerakkan dukungan Indonesia bagi tujuan perangny, karena itu harus dibuat konsesi-konsesi tertentu dengan para pemimpin nasioanlis, agar mereka berada dalam barisan.. namun bagi pemimpin nasionalis, Poetera merupakan sarana untuk menyebarkan dan mendayagunakan ideide nasionalis di kalangan rakyat banyak dan mengusahakan pemerintah sendiri. Pemerintah militer Jepang membanjiri Indonesia dengan mata uang pendudukan yang mendorong meningkatnya inflasi, terutama mulai tahun 1943 dan seterusnya. Pada pertengahan tahun 1945, mata uang ini bernilai sekitar 2,5 persen dari nilai nominalnya. Pengaturan pangan dan tenaga kerja sama secara paksa, gangguan transportasi dan kekacauan umum telah mengakibatkan timbulnya kelaparan, terutama tahun 1944 dan 1945. Angka kematian meningkat dan kesuburan menurun. Sepanjang yang diketahui, pendudukan Jepang adalah satu-satunya periode selama dua abad di mana jumlah penduduk tidak meningkat secara berarti (Ricflefs 2008). Banyak cara yang dilakukan Jepang demi tercapainya menguasai Indonesia beserta sumber alamnya. Salah satu cara yang digunakan pihak Jepang ialah melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang. Suatu kampanye propaganda yang intensif dimulai. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus dan dengan demikian menghadapkan para pemimpin Indonesia pada suatu masalah yang berat. Pada waktu itu terjadi kekosongan politik, meskipun pihak Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, namun masih tetap berkuasa. Dalam kondisi seperti itu, golongan muda menginginkan Indonesia merdeka lebih cepat dari waktu yang dijanjikan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus pagi, Hatta dan Soekarno dibawa oleh para pimpinan golongan muda ke Rengasdengklok. Pada tanggal 16 malam, Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah Maeda di Jakarta. Sepanjang malam itu, para perancang kemerdekaan menyusun teks kemerdekaan yang keesokan harinya dibacakan oleh Soekarno. Kondisi Indonesia pada zaman Jepang yang begitu kacau, mempolitisasi rakyat dan mendorong golongan tua maupun muda untuk mengambil prakarsa tentang pernyataan merdeka bagi bangsa Indonesia. F.

Akar-akar Nasionalisme yang Terkandung dalam Sarekat Islam, Indische Partij, dan Budi Oetomo 27

Kata nasionalisme tidak dapat terlepas dari kata nation yang berarti jiwa dan semangat yang membentuk sebuah ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Gerakan-gerakan yang bersifat nasional yang muncul menentang kolonialisme, dan berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu tersebut didorong oleh semangat nasionalisme. Pergerakan nasional Indonesia lahir dari berbagai kondisi, baik yang sifatnya internal maupuan eksternal. Kondisi dalam negeri yang berpengaruh adalah akibat diterapkannya sistem pemerintahan Kolonial yang menimbulkan berbagai ketimpangan dalam masyarakat. Kondisi tersebut antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan. Adapun kondisi dari luar yang mendorong lahirnya pergerakan nasional berasal dari adanya pengaruh dan perkembangan paham-paham baru di kawasan Eropa. Berdasarkan perspektif historis dan politis, pembentukan Boedi Oetomo, tanggal 20 Mei 1908, dipandang sebagai tonggak sejarah kelahiran kesadaran kebangsaan Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, ada juga yang menilai Boedi Oetomo sebagai gerakan yang bersifat lokal karena skala kegiatannya hanya untuk rakyat Jawa dan Madura, sehingga perlu dicari momentum lain yang berskala nasional untuk ditetapkan sebagai tonggak sejarah kebangkitan nasional Indonesia. Wadah kaum nasionalis yang pertama ini dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Hal ini dapat kita lihat peristiwa keluarnya tokoh-tokoh radikal seperti dr Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dari organisasi tersebut setelah Pangeran Notoprojo dari Pakualaman memegang pimpinan pada tahun 1911. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Gagasan lahirnya Budi Utomo diawali dari perjalanan kampanye yang dilakukan oleh dr. Wahidin Sudirohusodo ke seluruh Pulau Jawa. Pada tempat- tempat yang dikunjungi, ia menganjurkan perluasan pengajaran sebagai langkah untuk memajukan kehidupan rakyat. Menurutnya, tujuan itu bisa dilakukan tidak hanya dengan menuntut kepada pemerintah, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan usaha sendiri, yaitu dengan membentuk dana pelajar (Studiefonds). Hasilnya digunakan untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu. Pada akhir tahun 1907 melalui perjalanan kampanyenya dr. Wahidin Sudirohusodo bertemu dengan para pelajar STOVIA (Sekolah Dokter Pribumi) di Jakarta, satu di antaranya bernama Soetomo. Pertemuannya dengan para pelajar STOVIA dimanfaatkan untuk membicarakan kondisi nasib rakyat yang masih kurang mendapatkan pendidikan. Pembicaraan semakin berkembang dan melahirkan gagasan dan cita-cita yang sama untuk mengangkat harkat dan derajat bangsa Indonesia. Gagasan dan cita-cita tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu bentuk organisasi yang diberi nama Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 dan Soetomo terpilih sebagai ketua. Untuk selanjutnya tanggal 20 Mei oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Dalam perkembangan nasionalisme berikutnya tercatat Sarekat Islam yang moderat tetapi akhirnya menjadi radikal setelah kemasukkan Marxisme dan menjadi oposisi pemerintah (1916), dengan anggota sekitar 960 ribu orang, Sarekat Islam itu menuntut pemerintahan sendiri dan pada tahun 1919 dengan jumlah anggota 2,5 juta orang telah mencantumkan program kemerdekaan penuh. Abdoel Moeis, seorang tokoh Sarekat Islam, pada tahun 1917 telah mengartikan nasionalisme sebagai perasaan cinta kepada bangsa dan tanah air, yang diungkapkannya pada harian Sinar Djawa, 25 Oktober 1917 sebagai berikut: “ Kalaoe kita mengingat akan nasib boeroeknja tanah air dan bangsa kita, jang beratoes tahoen selaloe berada dalam koengkoengan orang lain sadja, maka brdebarlah dada, timboellah soeatoe perasaan jang menggojang segala oerat saraf kita, perasaan kasihan kepada bangsa dan tanah air itoe (Sinar Djawa, 25 Oktober 1971 dalam (Yulianti 2009).” Selama antara setahun sampai dua tahun ada semacam kerjasama tertentu antara Sarekat Islam dan Partai Komunis (PKI). PKI itu berdiri pada tanggal 23 Mei 1920, dan partai inilah yang melakukan infiltrasi ke dalam tubuh Sareka Islam. Sebagai akibat infiltrasi komunis itu, maka akhirnya terjadi perbedaan pendapat yang memecah Sarekat Islam pada tahun 1921. Usaha ketua Sarekat Islam (Cokroaminoto) untuk mengembalikan Sarekat Islam gagal total. Sejak itu Sarekat kehilangan banyak pengikut, sementara PKI telah memberontak (1926) di 28

Jawa Barat dan Minangkabau. Pemberontakan komunis itu dipadamkan dan PKI dilarang di Indonesia. Gerakan berikutnya adalah Indische Partij yang didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Dr. E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan dr. Cipto Mangunkusumo (ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai). Tiga tokoh tersebut terkenal dengan tokoh radikal, Douwes Dekker terkenal dengan kritikan-kritikan terhadap pemerintah kolonial Belanda lewat surat kabar yang dipimpinnya yaitu De Express. Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo adalah mantan anggota Budi Utomo yang keluar karena Budi Utomo dikuasai oleh para priyayi yang loyal pada pemerintah Belanda. Mereka selalu melayangkan slogan-slogan Indie Los van Holland (Indonesia bebas dari Belanda) dan Indie vor Indiers (Indonesia untuk orang Indonesia). Sifat nasonalisme Indonesia sangat kental mewarnai gerak organisasi ini, sifat keanggotaan yang terbuka memungkinkan organisasi ini dapat dimasuki oleh orang-orang dari golongan, suku, agama yang berbeda. Namun, Indische Partij tidak berumur panjang, sebab pada tahun 1923 organisasi ini dibubarkan. Indische Partij adalah organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indo dan Bumiputera (Santosa dan Supriatna 2008). Keistimewaan IP adalah usianya yang sangat pendek, tetapi anggaran dsarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Gerakan IP sangatlah mengkhawatirkan pemerintah Kolonial Belanda, karena IP brsifat radikal dalm menuntut kemerdekaan Indonesia. Keadaan itu yang menyebabkan pemerintah bersikap keras terhadap IP permohonan IP untuk mendapatkan badan hukum sia-sia belaka dan organisasi ini dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 4 Maret 1913. para pemimpin IP pun ditangkap dan dibuang ke tempat-tempat yang jauh. Usia IP sangat pendek, namun bagaikan sebuah tornado yang melanda Jawa. Oleh penerusnya setelah IP dibubarkan dan pimpinannya di buang kemudian organisasi itu bernama Insulinde.

29

BAB V PROKLAMASI KEMERDEKAAN SEBAGAI PENEGAKAN HAK BANGSA INDONESIA

A. Latar Belakang Peristiwa Proklamasi Pada 7 September 1944 dalam Sidang Istimewa ke-85 Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang) di Tokyo, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan pendirian Pemerintah Jepang bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) di perkenankan Merdeka “kelak dikemudian hari”. Latar belakang dikeluarkannya pernyataan tersebut karena angkatan perang Jepang terdesak dalam Perang Asia Timur Raya yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada 17 Juli 1944. Salah satu langkah yang diambil Kuniaki guna mempertahankan pengaruh Jepang di wilayah jajahannya ialah mengeluarkan pernyataan “janji kemerdekaan dikemudian hari”. Dengan cara demikian Jepang mengharapkan tentara Serikat/Sekutu tidak disambut sebagai pembebas melainkan penyerbu. Pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa pada 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). Kebijakan ini merupakan langkah konkrit pertama untuk melaksanakan janji Koiso tentang “kemerdekaan kelak dikemudian hari.” Tujuan pembentukan BPUPKI untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka.. Pada 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta. Upacara dihadiri dua pejabat tinggi militer Jepang, yaitu : Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Ketujuh yang bermarkas di Singapura) dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Keenambelas yang baru). BPUPKI beberapa kali melakukan sidang dari bulan Juni hingga Juli yang menghasilkan konsep dasar negara (Pancasila) dan rancangan Undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka. Di luar perkiraan ternyata Jepang menyerah kalah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Peristiwa ini mendorong ketidaksabaran golongan pemuda Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945. Berikut ini dibahas perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua, waktu pelaksanaan proklamasi, proses perumusan naskah proklamsi, jalannya upacara proklamasi, dan penyebaran berita proklamasi, serta dukungan masayarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. B. PERISTIWA-PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 1. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 a) Aktivitas Golongan Pemuda Sebelum BPUPKI dibentuk, pada 16 Mei 1945 diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa di Bandung. Prakarsanya adalah Angkatan Moeda Indonesia. Pesertanya utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa. Kongres menyerukan seluruh pemuda untuk bersatu dan bersiap melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kongres menghasilkan dua resolusi: 1) Semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda, dipersatukan di bawah pimpinan nasional. 2) Mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Walaupun demikian, kongres pun menyatakan dukungan kerjasama erat dengan pemerntah Jepang dalam usaha mencapai kemenangan akhir. Pernyataan ini tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir, seperti utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Sukarni, 30

Harsono Tjokroaminoto dan Chairul Saleh. Mereka menyiapkan gerakan pemuda yang lebih radikal melalui pertemuan rahasia pada 3 dan 15 Juni 1945. Pertemuan rahasia menghasilkan keputusan membentuk Gerakan Angkatan Baroe Indonesia. Tujuan gerakan: 1) Mencapai persatuan seluruh golongan masyarakat Indonesia 2) Menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat 3) Membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 4) Mempersatukan Indonesia bahu membahu dengan Jepang, tetapi jika perlu gerakan itu bermaksud untuk “mencapai kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri”. Para pemuda radikal dikutsertakan dalam Gerakan Rakyat Baru yang dibentuk berdasarkan hasil sidang Cuo Sangi In. Tujuannya untuk mengobarkan semangat cinta tanah air dan semangat perang. Susunan pengurus gerakan berjumlah 80 orang, terdiri dari penduduk asli Indonesia, bangsa Jepang, golongan Cina, Arab dan peranakan Eropa. 2. Pembentukan Panitia Persiapakan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai) yang dipimpin Ir. Sukarno (ketua), Drs. Moh. Hatta ( wakil ketua), dan Mr. Ahmad Subardjo ( penasehat). Anggota PPKI terdiri dari perwakilan pulau-pulau: 1) Perwakilan Pulau Jawa berjumlah 12 orang yaitu: Ir Sukarno, Drs. Moh Hatta, dr. Radjiman Wedioningrat, Oto Iskandardinata, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr Sutarjdo Kartohadikusumo , R.P Suroso, Prof.Dr.Mr. Supomo, Abdul Kadir Purubojo. 2) Perwakilan Pulau Sumatera berjumlah 3 orang, yaitu: dr Amir, Mr.Teuku Moh Hasan, Mr. Abdul Abas. 3) Perwakilan Pulau Sulawesi berjumlah 2 orang, yaitu: Dr.G.S.S.J. Ratu Langie , Andi Pangeran. 4) Perwakilan Pulau Kalimantan berjumlah 1 orang yaitu A.A. Hamidhan 5) Perwakilan Sunda Kecil (Nusatenggara) berjumlah 1 orang: Mr. I Gusti Ketut Pudja 6) Perwakilan Maluku berjumlah 1 orang: Mr. J. Latuharhary 7) Perwakilan golongan Cina berjumlah 1 orang: Drs Yap Tjwan Bing. Anggota PPKI ditambah enam orang tanpa ijin pihak Jepang, yaitu: Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumatri dan Ahmad Subardjo. Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa PPKI tidak hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Keenambelas, tetapi juga oleh Jenderal Besar Terauci yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Dalam rangka pengangkatan PPKI itulah, Jenderal Besar Terauci memanggil Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat ke markas besarnya di Dalat, Vietnam Selatan. Ketiganya berangkat dari Jakarta pada 9 Agustus 1945 dan bertemu Terauci pada 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu Terauci menyampaikan keputuasan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada PPKI. Pada 14 Agustus 1945 ketiganya kembali ke tanah air dan tidak mengetahui bahwa pemerintah Jepang sudah menyerah kalah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. 3. Perbedaan Pendapat Golongan Tua dan Golongan Muda Pada pukul 4 sore Sutan Syahrir menemui Hatta di rumahnya untuk memberitahukan berita tentang kekalahan Jepang. Ia mendesak pelaksanaan proklamasi secepatnya. Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sutan Sjahrir dan mengajaknya ke rumah Ir Sukarno. Sukarno menolak permintaan Sjahrir dan menegaskan bahwa dirinya hanya bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan setelah rapat PPKI. Pendirian Soekarno 31

dan Hatta sangat berbeda dengan golongan pemuda yang mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Golongan pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB. Rapat yang dipimpin Chairul Saleh ini menghasilkan keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri sehingga tidak dapat digantungkan kepada orang atau kerajaan lain. Wikana dan Darwis mendapat tugas menyampaikan keputusan tersebut kepada Sukarno. Malam itu juga jam 22.30 keduanya bertemu Sukarno di kediamannya, Jalan pegangsaan Timur, No. 56 Jakarta. Mereka terlibat dalam perdebatan yang dihadiri para tokoh golongan tua seperti: Drs. Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Ahmad Subardjo dan Iwa Kusumasumantri. 4. Peristiwa Rengasdengklok Sekitar pukul 12.00 kedua utusan meninggalkan rumah Sukarno dengan diliputi perasaan kesal. Mereka memberitahukan penolakan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dalam rapat, golongan pemuda memutuskan untuk mengamankan Sukarno dan Hatta ke luar kota Jakarta. Shudanco Singgih mendapatkan kepercayaan melaksanakan rencana tersebut dengan bantuan Cudanco Latief Hendraningrat yang sedang menggantikan Daidanco Kasman Singodimedjo karena bertugas ke Bandung. Pada pagi hari 16 Agustus 1945 mereka membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang. Sementara itu di Jakarta para anggota PPKI bersiap rapat pada 16 Agustus di gedung Pejambon 2. Ahmad Subardjo menanyakan keberadaan Sukarno dan Hatta kepada Wikana yang memberitahu bahwa Sukarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Jusuf Kunto dari golongan pemuda mengantar golongan tua ke Rengasdengklok. Mereka tiba pukul 17.30 WIB. Selanjutnya Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan ini golongan pemuda bersedia memulangkan Sukarno dan Hatta ke Jakarta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. 5. Perumusan Teks Proklamasi Dari Rengasdengklok, Sukarno dan Hatta pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu keduanya bersama beberapa tokoh golongan tua dan pemuda ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Dari rumah Maeda, keduanya ditemani Maeda, Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi menemui Somubuco (Kepala Pemerintahan Umum) Mayor Jenderal Nishimura untuk meminta ijin melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nisimura menolaknya karena pihak Jepang dilarang mengubah status quo (status politik Indonesia). Setelah pertemuan itu Sukarno dan Hatta beserta rombongan kembali ke rumah Maeda. Di Ruang makan, naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesi dirumuskan oleh Sukarno, Hatta dan Ahmad Subardjo. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya menunggu di serambi rumah. C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pertemuan di ruang makan rumah Laksamana Maeda menghasilkan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada dini hari 17 Agustus 1945. Para tokoh golongan pemuda tidak langsung pulang ke rumah. Mereka berbagi tugas untuk mengatur cara pelaksanaan dan penyiaran berita Proklamasi melalui pamphlet dan pengeras suara. Pada pagi hari 17 Agustus 1945 barisan pemuda datang ke Lapangan Ikada yang telah dijaga pasukan Jepang bersenjata lengkap. Para pemuda datang karena informasi dari kawan-kawannya bahwa Proklamasi dilaksanakan di Lapangan Ikada. Mereka tidak mengetahui perubahan rencana 32

lokasi penyelenggaraan Proklamasi dari Lapangan Ikada ke halaman rumah Sukarno jalan Pegangsaan Timur No. 56. Upacara berlangsung tanpa protokol. Latief segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief mempersilahkan Sukarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Sukarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang mantap dan jelas ia mengucapkan pidato pendahuluan yang singkat sebelum membaca teks Proklamasi Kemerdekaan. Peristiwa besar itu berlangsung kurang dari 1 jam. Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. D. Berbagai Peristiwa Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 1. Penyebaran Berita Proklamasi Berita proklamasi yang sudah meluas di seluruh Jakarta disebarkan ke seluruh Indonesia. Pagi hari itu juga, teks proklamsi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks itu dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahrudin. Segera ia memerintahkan F. Wuz untuk menyiarkan tiga kali berturut-turut. Seorang Jepang masuk ke ruangan radio. Ia memerintahkan penyiaran berita dihentikan. Namun Waidan memerintahkan kepada F. Wuz untuk terus menyiarkannya setiap setengah jam. Akibatnya, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa meralat berita itu dan menyegelnya pada hari Senin 20 Agustus 1945. Para tokoh pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa teknisi radio. Alat-alat pemancar yang diambil dari kantor berita Domei dibawa ke rumah Waidan dan Menteng 31. Akhirnya terciptalah pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah berita Proklamasi disiarkan. Selain lewat radio, berita proklamasi juga disiarkan lewat telepon, pers dan surat selebaran. Adam Malik yang waktu itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi melalui telepon kepada Asa Bafaqih yang kemudian diteruskan kepada Penghulu Lubis untuk mendapatkan pengesahan lolos sensor dan selanjutnya di kawatkan ke daerah- daerah. Seluruh koran di Jawa dalam penerbitan 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan ”Respect our Constitution, August 17!” Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus! Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berita proklamasi secara resmi dibawa dan disebarluaskan ke luar pulau Jawa melalui para anggota PPKI yang berasal dari daerah yang kebetulan menyaksikan peristiwa proklamasi dan menghadiri sidang PPKI. 2.

Sidang PPKI 33

PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945 Rapat pertama PPKI diadakan di gedung yang sekarang Departemen Kehakiman. Sebelum rapat dimulai, muncul permasalahan yang disampaikan oleh wakil dari luar Jawa, di antaranya Mr. Latuharhary (Maluku), Dr. Sam Ratulangi (Sulawesi), Mr. Tadjudin Noor dan Ir. Pangeran Noor (Kalimantan), dan Mr. I Ktut Pudja (Nusa Tenggara) yang menyampaikan keresahan penduduk non-Islam mengenai kalimat dalam Piagam Jakarta yang nantinya akan dijadikan rancangan pembukaan dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalimat yang dimaksud adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya”, serta “syarat seorang kepala negara haruslah seorang muslim”. Untuk mengatasi masalah tersebut Drs. Mohammad Hatta beserta Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singadimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan membicarakannya secara khusus. Akhirnya dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan menegakkan Negara Republik Indonesia yang baru saja didirikan, rumusan kalimat yang dirasakan memberatkan oleh kelompok non-Islam dihapus sehingga menjadi berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan syarat seorang kepala negara adalah orang Indonesia asli.. Setelah menyelesaikan permasalahan tersebut, rapat pleno PPKI dibuka pada pukul 11.30 dibawah pimpinan Sukarno dan Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 anggota. Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah badan yang terbentuk pada 28 Mei 1945 dan beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. K.R.T Radjiman Wedyodinigrat. Dimana dalam Sidangnya yang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, badan ini membahas asas dan dasar Negara Indonesia merdeka dan sebagai hasil dari pertemuan –pertemuan itu lahirlah Pancasila. Selanjutnya dalam Sidangnya yang kedua , pada 10 Juli -16 Juli 1945, Badan tersebut menghasilkan rancangan undang-undang dasar. Dalam Sidangnya yang pertama ini 18 Agustus 1945 pembahasan rancangan pembukaan dan UUD yang telah dihasilkan BPUPKI berhasil dibahas dalam tempo 2 jam, disepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD RI. Sidang di skors pada pukul 21.50, dan dimulai kembali pada pukul 3.15, pada awal pembukaan saidang kedua ini, Sukarno mengumumkan 6 orang anggota baru PPKI. Mereka adalah Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. kasman Singodimedjo, sayuti Melik, Mr.Iwa Kusumasumatri, Mr. Subardjo. Sebelum meningkat kepada acara selanjutnya yaitu Pemilihan presiden dan Wakil Presiden, Sukarno meminta agar disahkan pasal III dalam aturan peralihan yang berbunyi: Untuk pertama kali Presiden dan wakil Presiden di pilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Kemudian Oto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia mengajukan calon Ir. Sukarno sebagai Pesiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sidang meneruskan acara membahas pasapasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan. Dalam pembukaan UUD ada kalimat yang semula berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya”. Diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Bab III, Pasal 6 yang sebelumnya menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Setelah rancangan UUD tersebut selesai dimusyawarahkan, UUD tersebut kemudian disahkan menjadi UUD Republik Indonesia dan terkenal dengan nama UUD 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut; 1)Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea. Batang tubuh UUD yang 34

merupakan isi dan terdiri atas 16 bab, 37 pasal 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan, 2) Penjelasan UUD yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama Pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: “Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden diangkat dan dipilih oleh PPKI”. Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18Agustus 1945. Dengan perubahan-perubahan kecil seluruh rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan disepakati oleh Sidang. Presiden Soekarno menutup acara pembahasan itu dengan pernyataan., “Dengan ini tuan-tuan sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan. Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara, yang meliputi dasar negara yakni sebuah Undang-Undang Dasar yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung dasar negara yang kita kenal dengan nama “Pancasila”. Bahwa Pancasila Dasar Negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa Pancasila Dasar Negara rumusannya yang otentik adalah yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rumusan yang diajukan oleh para pemimpin bangsa pada sidang pertama BPUPKI maupun panitia sembilan tanggal 22 Juni 1945 adalah konsep belaka. Sebelum rapat PPKI pertama ditutup. Presiden menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil yang ditugasi untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Mereka adalah; Oto Iskandardinata, Subardjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumatri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, A.,A. Hamidhan, Dr. Ratulangie dan I Gusti Ketut Pudja. Rapat dilanjutkan pada hari minggu tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai Presiden Sukarno menunjuk Mr Ahmad subardjo, sutardjo Kartohadikusumo, Mr Kasman Singodimedjo untuk membentuk Panita Kecil yang merencanakan bentuk departemen. Hasil Panitia Kecil Oto Iskandardinata kemudian dibahas dan meghasilkan keputusan sebagai berikut: a) pembagian wilayah yang terdiri dari 8 propinsi beserta calon gubernurnya yaitu: 1) Jawa Barat , Sutardjo Kartohadikusumo 2) Jawa Tengah,R. Pandji Soeroso 3) Jawa Timur, R.A. Soerjo, 4) Borneo, Kalimantan , Ir. Pangeran Moh Nur, 5) Maluku, Mr J Latuharhary, 6) Sulawesi, Dr. GSSJ Ratulangie, 7) Sumatera, Mr. T. Mohammad Hassan, 8) Sunda Kecil (Nusa Tenggara) Mr .I Gusti Ketut Pudja, dan dua daerah Istimewa Jojakarta dan Surakarta. Daerah provinsi dibagi menjadi beberapa karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah. b) Pembentukan Komite Nasional lndonesia Pusat dan Daerah. Kemudian Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr Ahmad Subardjo menyampaikan laporannya. Diusulkan oleh panitia ini adanya 13 Kementrian. Setelah dibahas oleh Sidang maka diputuskan adanya, 1) Departemen Dalam Negeri, 2) Departemen Luar Negeri, 3) Departemen Kehakiman,4) Departemen Keuangan,5) Departemen Kemakmuran,6) Departemen Kesehatan, 7) Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, 8) Departemen Sosial,9) Departemen Pertahanan,10) Departemen Perhubungan, 11) Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya rapat juga memutuskan pembentukan 12 departemen dan empat menteri negara. Pembahasan mengenai masalah departemen ditunda, kemudian presiden kembali membahas tentara kebangsaan. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandardinata mengusulkan; 35

1)

Rencana pembelaan negara dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang mengandung politik perang tidak dapat diterima 2) Tentara Peta di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan, karena merupakan organisasi buatan Jepang, yang kedudukannya di dunia internasional tidak berketentuan. Negara Indonesia membutuhkan alat pertahanan yang sebaik- baiknya. Oleh karena itu diusulkan agar supaya Presiden memanggil pemuka- pemuka yang mempunyai kecakapan militer untuk membentuk tentara kebangsaan yang kokoh Usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang. Urusan kepolisian oleh Panitia Kecil dimasukan ke dalam Departemen Dalam Negeri, dan untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian hendaknya presiden menunjuk pelaksanaannya. Hal ini disetujui oleh Sidang, dan kemudian Presiden menunjuk Abdul kadir, Kasman Singodimedjo dan Oto Iskandardinata, untuk mempersiapkan pembentukannya. Abdul Kadir ditunjuk sebagai ketuanya. Pembicaraan lainnya dari para anggota menekankan perlunya ketentaraan dan segera dimulainya perjuangan. Rapat pada siang hari tanggal 19 Agustus itu ditutup pada pukul 14.55. Pada waktu Presiden dan Wakil Presiden akan pulang, mereka diminta oleh para pemuda untuk hadir pada rapat yang mereka adakan di jalan Prapatan 10. Presiden dan Wakil Presiden memenuhi permintaan untuk hadir pada rapat pemuda yang dipimpin oleh Adam Malik bersama Mr Kasman Singodimedjo dan Ki Hadjar Dewantara. Telah hadir pula disitu Sutan Syahrir. Para pemuda mengharapkan agar Sukarno-Hatta melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang yang diatur dengan cepat dan serentak. Presiden Sukarno memberikan tanggapan bahwa apa yang mereka kehendaki tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Para pmuda menolak pendapat Sukarno, yang dianggapnya berbahaya dan merugikan bangsa Indonesia. Adam malik kemudian membacakan dekrit mengenai lahirnya tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas Peta dan Heiho. Sukarno dan hatta menyeetujui usul pemuda tersebut namun belum dapat memutuskan pada saat itu. Rapat kemudian bubar. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, di Jalan Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No.10, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Mr Sartono, Suwirjo, Oto Iskandardinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuluddin, berkumpul untuk membahas siapa-siapa yang akan diangkat sebagai anggota KNIP. Disepakati bahwa anggota KNIP berjumlah 60 orang. Rapat pertama KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945 malam, bertempat di Gedung Komidi, jalan Pos (sekarang Gedung Kesenian) Pasar Baru Jakarta. Rapat PPKI dilajutkan kembali pada 22 Agustus 1945. Dalam rapat itu itu diputuskan dibentuknya, Komite Nasional, Partai Nasional dan Badan Kemanan Rakyat. Sesudah keputusan rapat PPKI tanggal 22 Agustus itu, pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya tiga badan baru yaitu : Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).BKR ini akan bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah kordinasi KNI daerah. Hasil-Hasil Sidang PPKI Secara lengkap, yaitu: 1 . Pembentukan Komite Nasional Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menegaskan perlunya pembentukan suatu Komite Nasional sebelum MPR dan DPR terbentuk. Untuk itu, maka pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, Jakarta. Salah satu keputusan sidang itu adalah terbentuknya Komite Nasional lndonesia (KNI). Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum Pemilu diselenggarakan. KNIP terdiri atas Komite Nasional lndonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Jakarta dan Komite Nasional Indonesia Daerah di tiap-tiap provinsi. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1945. 36

KNIP yang beranggotakan 135 orang, secara resmi anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan susunan pengurus sebagai berikut Ketua:Mr. Kasman Singodimejo,Wakil Ketua I:Sutarjo Kartohadikusumo Wakil Ketua lI: Johanes Latuharhary, Wakil Ketua III:Adam Malik. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, wakil presiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi hal-hal berikut: a.) KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undangundang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). b). Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia 2 . Pembentukan Partai Nasional Indonesia Pembentukan Partai Nasional Indonesia pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu- satunya partai politik di Indonesia (partai tunggal). Dalam perkembangannya muncul Maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Sejak saat itu, gagasan satu partai tidak pernah dihidupkan lagi. Demi kelangsungan kehidupan demokrasi, maka KNIP mengajukan usul kepada pemerintah agar rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Sebagai tanggapan atas usul tersebut, maka pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Maklumat itu kemudian dikenal dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Partai politik yang muncul setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dikeluarkan antara lain Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Parkindo, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik, Permai, dan PNI. 3 . Pembentukan Badan Keamanan Rakyat Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera membentuk BKR di daerah sebagai wadah perjuangannya. Khusus di Jakarta dibentuk BKR Pusat untuk mengoordinasi dan mengendalikan BKR di bawah pimpinan Kaprawi. Sementara BKR Jawa Timur dipimpin Drg. Moestopo, BKR Jawa Tengah dipimpin Soedirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin Arudji Kartawinata. Pemerintah belum membentuk tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik, mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap permusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan, kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan Sekutu dan Jepang. Sementara itu para pemuda yang kurang setuju pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan tentara nasional, membentuk badan-badan perjuangan atau laskar bersenjata. Badan perjuangan tersebut misalnya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dan lainnya. Selain itu para pemuda yang dipelopori oleh Adam Malik membentuk Komite van Actie. 3. Dukungan Daerah 37

Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran- pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik. Empat raja di Jawa Tengah (Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, Kasultanan, dan Paku Alaman Yogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia pada awal September 1945. Dukungan yang sangat penting ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kasultanan Yogyakarta yang nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba. Dukungan terhadap negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Di Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujungpandang, gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhatihati, kemudian para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas kaigun Heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng. Di Bali para pemuda secara sponan membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal. Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang intinya berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah RI, mematuhi perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Setelah itu Presiden Soekarno meminta rakyat yang hadir bubar dan tenang. Pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Serikat. Orang- orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing 38

kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih. Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat. Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatra Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang- orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi. Di Bandung, pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945. Di Semarang setelah para pemuda berhasil merebut kekuasaan, terjadi perbenturan yang dahsyat antara para pemuda Indonesia melawan Jepang karena pihak Jepang merasa terancam oleh para pemuda yang berusaha merebut senjata mereka. Pada 14 Oktober 1945, 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda-pemuda Indonesia ke Semarang dengan rencana menutupnya di penjara Bulu. Sebelum mereka sampai ke penjara Bulu, sebagian tawanan itu melarikan diri dan minta perlindungan kepada batalyon Kido. Para pemuda menjadi marah dan mulai merebut dan menduduki kantor pemerintah. Orang-orang Jepang yang ditemui disergap dan ditawan. Pada keesokan harinya pasukan Jepang menyerbu kota Semarang dari tangsinya di Jatingaleh. Sejak hari itu mulailah pertempuran yang berlangsung selama lima hari di Semarang. Korban yang jatuh dalam pertempuran itu ditaksir 990 orang dari kedua pihak. Di Bandung, pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945. Di Semarang setelah para pemuda berhasil merebut kekuasaan, terjadi perbenturan yang dahsyat antara para pemuda Indonesia melawan Jepang karena pihak Jepang merasa terancam oleh para pemuda yang berusaha merebut senjata mereka Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak menghiraukannya. Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih. Di Sulawesi Utara, sekalipun telah hampir setengah tahun dikuasai oleh NICA (Netherland Indies Civil Adminstration) ,usaha menegakkan kedaulatan tidak padam,. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia 39

(PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch.Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian. Satuan tentara Indonesia disusun dengan pilihan kolektif Ch.Ch. Taulu, SD Wuisan, dan J Kaseger. Di Gorontalo pada tanggal 13 September 1945, terjadi perebutan senjata terhadap markasmarkas Jepang. Kedaulatan RI berhasil ditegakan dan pemimpin-pemimpin Republik menolak setiap ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia. Kekuatan mereka berjumlah 600 orang pemuda yang terlatih.Di Pulau Sumbawa, pemuda- pemuda Indonesia pada bulan Desember 1945, berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Juga di sape 400 orang pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang, juga di Raba terjadi peristiwa yang sama. Di Bali, para pemuda telah membentuk beberapa organisasi pemuda seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir bulan Agustus. Mereka berusaha menegakan RI melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pihak Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang akan tetapi gagal. Di Banda Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945 para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Pada tanggal 12 Oktober 1945 Shucokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda. Ia menyatakan sekalipun Jepang telah kalah, tetapi keamanan dan ketertban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Karena itu ia meminta agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa ijin dihentikan. Perkumpulan yang sudah terlanjur didirikan supaya dibubarkan. Para pemimpin pemuda menolak dengan keras. Sejak hari itu dimulailah perebutan dan pengambil alihan kantor- kantor pemerintah dengan pengibaran bendera merah putih. Perlucutan senjata Jepang terjadi di beberapa tempat. Bentrokan-bentrokan dengan pasukan Jepang terjadi di Langsa, Lho Nga, Ulee Lheue dan tempat-tempat lain di Aceh. Di Sumatera Selatan perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945, di mana residen Sumatera Selatan dr. AK Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara mengerek bendera Merah Putih. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di palembang itu berlangsung tanpa insiden,karena orang-orang jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.

40