Modul 7 Konsep Demokrasi.docx

  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Modul 7 Konsep Demokrasi.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 865
  • Pages: 3
Pembelajaran PKn di SD

Disusun Oleh : 1. INAYANTI 2. KUSRIYATUN 3. LAILATUL WACHIDAH

MODUL 7 KONSEP, PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI Pengertian Demokrasi 1. Bahasa indonesia Bahasa inggris Bahasa yunani 2. Budiarjo, 1992:50 3. The Advanced Leaner’s Dictionary Of Current English (Hornby,1962)

4. Mantan presiden amerika (Abraham Lincoln)

5. Center for Indonesia Civic Education (CICED 1998)

6. Winata putra (2001)

Demokrasi democracy “demos” dan “kratos” atau kratein Demos : rakyat, kratos atau kratein : kekuasaan demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government or rule by the people Demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahannya yang ditandai oleh adanya partisipasi warga negara yang sudah dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; negara dengan pemerintahannya menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, dan menegakkan “rule of law”, masyarakat yang kelompok mayoritas menghargai kelompok minoritas dan saling memberi perlakuan yang sama. Democracy is the government from the people, by the people and for the people Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Demokrasi dipandang sebagai kerangka berfikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari,oleh dan untuk rakyat diterima baik sebagai ide,sistem sosial, maupun sebagai wawasan, sikap dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan Demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional, secara filosofi demokrasi sebagai ide, norma, prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.

Sebagai sistem sosial (Sanusi, 1998) 10 pilar demokrasi menurut UUD 1945 1. Demokrasi yang berketuhanan yang 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia maha esa 7. Demokrasi dengan pengadilan yang 2. Demokrasi dengan kecerdasan merdeka 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat 8. Demokrasi dengan hak asasi otonomi 4. Demokrasi dengan rule of law daerah 5. Demokrasi dengan pembagian 9. Demokrasi dengan kemakmuran kekuasaan negara 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial

Pembelajaran PKn di SD

Toress (1998:145-146; dalam Winataputra, 2001:54) Demokrasi dapat dilihat dari :  3 Tradisi Pemikiran 1. Aristotelian theory : Pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan 2. Medieval theory : Suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat 3. Contemporary doctrine of democracy : Konsep republik sebagi bentuk pemerintahan yang murni Kesimpulannya : demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai pelaksanaan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dan demokrasi adalah Konsep republik sebagi bentuk pemerintahan yang murni.  2 Aspek : 1. Formal democracy : Menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan 2. Subtantive democracy : Menunjuk pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam bentuk 4 : 1. Protektif Democrasy untuk memajukan kepentingan pasar dan melindungi dari tirani negara 2. Developmentarl Democracy bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan dan kemampuannya 3. Equilibrium Democracy penyeimbang nilai partisipasi dan pentingnya apatisme karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Bahkan dijelaskan pula bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme 4. Particiatory Democracy bahwa kita dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan terlebih dahulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi juga kita tidak dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbagan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu. Proses demokrasi meliputi 4 hal : 1. menggutamakan kepentingan khalayak (pasar) 2. manusia sebagai makhluk memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan 3. memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dan apatisme 4. untuk mencapai partisipasi perlu ada perubahan terlebih dahulu serta perubahan itu sendiri akan terwujud jika ada partisipasi. PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI ESENSI PKN Gandal dan Finn (1992) mengembangkan dalam 4 model bentuk alternatif : 1. landasan dan bentuk demokrasi 2. bagian ide demokrasi 3. adanya kurikulum, kekuatan dan kelemahan demokrasi 4. kesempatan siswa untuk memahami demokrasi Winataputro (2001) demokrasi merupakan upaya sistematis untuk memfasilitasi individu agar : 1. memahami 3. mengamalkan 2. menghayati 4. mengembangkan konsep

Pembelajaran PKn di SD

SEKOLAH SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI a. Strategi umum pengembangan warga negara yang demokrasi di lingkungan sekolah Model pengembangan sikap demokrasi dan tanggung jawab ( winataputra 2006 ) : 1. Pertemuan kelas berita baru ( good new meeting ) 2. Cambuk bersiklus ( cricle whip ) 3. Waktu untuk penghargaan ( appreciation time ) 4. Waktu untuk yang terhormat ( compliment time ) 5. Pertemuan perumusann tujuan ( goal setting meeting ) 6. Pertemuan legislasi ( rulesetting meeting ) 7. Pertemuan evaluasi aturan ( rule-evaluating meeting ) 8. Pertemuan perumusan langkah kegiatan ( stage-selling meeting ) 9. Pertemuan evaluasi dan balikan ( feedback and evaluation ) 10. Pertemuan refleksi belajar ( reflections on learnings ) 11. Forum siswa ( student presentation) 12. Pertemuan pemecahan masalah ( problem solving meeting ) 13. Pertemuan isu akademis ( academic issues ) 14. Pertemuan perbaikan kelas ( class room improvement meeting ) 15. Pertemuan perencanaan ( planning meeting ) 16. Pertemuaan perkembangan konsep ( concept meeting ) 17. Pembahasan situasi pelik ( sticky situations ) 18. Kotak suara ( suggestion box / class business box ) 19. Pertemuan dalam pertemuan ( meeting on meeting ) b. Fungsi dan peran sekolah dalam mengembangkan warga negara yang demokrasi, digariskan dalam : 1. Pasal 38 ayat (2) UU RI no. 20 tahun 2003 2. Pasal 51 ayat (1) 3. Pasal 33 ayat (1,2,3) c. Meningkatkan kerja dalam konteks kesisteman yang terkait dengan struktur sekolah : 1. Kepala sekolah 2. Wakil Kepala sekolah 3. Tata usaha 4. Dewan guru 5. Unit laboratorium 6. Unit perpustakaan 7. OSIS 8. Komite sekolah.

Related Documents

Modul 7
June 2020 35
Modul 7
May 2020 26
Modul 7
July 2020 19