Modul 13 Akuntansi Transaksi Imbt-1.docx

MODUL PERKULIAHAN

Akuntansi Keuangan Syariah Akuntansi Transaksi Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Fakultas

Program Studi

Ekonomi dan Bisnis

S1 Akuntansi

Tatap Muka

13

Kode MK

DisusunOleh Safira, SE.Ak, M.Si

Abstract

Kompetensi

Modul ini membahas tentang pengertian akad IMBT, alur transaksi IMBT, teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT

Kemampuan memiliki kecakapan dalam memahami penyajian dan pengungkapan akuntansi transaksi IMBT

AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) Pengertian Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad Ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpda diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akan IMBT memfasilitasi transaksi ijarah, yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu: 1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. 2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap

Ketentuan Syar’I Transaksi IMBT Berdasarkan terminologi, Ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang islam meliputi dua hal yaitu; Pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia; Kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia, misalnya adalah menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja pribadi) atau untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu (dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja umum). Adapun penyewaan untuk fasilitas antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan atau mobil angkutan. Ketentuan syar’I transaksi ijarah diatur dalam fatwa DSN Nomor 09 tahun 2000. Adapun ketentuan syar’i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN Nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar’i IMBT diatur dalam fatwa DSN no 27 tahun 2000.

2016

2

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

Rukun Transaksi IMBT Rukun transaksi ijarah meliputi (a) transaktor yakni penyewa dan pemberi sewa, (b) objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa; dan (3) ijab dan kabul menunjukkan searah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan. Transaktor Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank syariah). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan yang lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Perjanjian sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai penyewa adalah sebagai beikut : a. Menyediakan aset yang disewakan b. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya (misalnya renovasi, penambahan fasilitas dan reparasi yang bersifat insidental). Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggung, maka sewa menyewa sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa. c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah: a. Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. b. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak materiil).Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimlisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa (misal pemeliharaan rutin). Semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa. c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Objek Ijarah Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut:

2016

3

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

1. Objek ijarah adalah maanfaat dari penggunaaan barang dan jasa. 2. Mafaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dalam hal ini, hendaklah fasilitas objek sewaan itu mempunyai nilai komersial, dengan demikian kita dilarang menyewakan durian untuk sekedar dicium baunya. Hendaknya juga penggunaan 3. Fasilitasnya mubah (dibolehkan). 4. Kesanggupan memenuhi maanfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 5. Manfaat harus dikenali secara spesifit sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. 7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. 8. Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijab dan Kabul Ijab Kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik asset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang memiliki keterbatasan dalam berbicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan fasilitas/tenaga.

Rukun Transaksi Ijarah untuk Pembiayaan Multijasa Pembiayaan multijasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah, pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Rukun Transaksi IMBT Berdasarkan fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 27 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh 2016

4

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

Pengawasan Syariah Transaksi IMBT Untuk menguji kesesuaian transaksi ijrah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa dewan DSN, DPS suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa: a. Memastikan penyaluran dana beredasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah, janji (wa’ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah; c. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fawa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standard akad; d. Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan diyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Alur Transaksi IMBT Gambar 1

Banksyariah sebagai pemberi sewa Barang/jasa

1. Negosiasi dan akad ijarah

Nasabah sebagai penyewa

4. membayar sewa pada 3. Menggunakan objek ijarah

2. membeli barang/jasa

OBJEK IJARAH

pada pemasok

(Barang/Jasa) 5. Mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa (khusus IMBT)

Sumber ; Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, 2014 : 256

2016

5

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

1. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatangan kontrak ijarah atau IMBT. 2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oelh kepada nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada onasabah untuk mencari langsung barang dan jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. 3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, onasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. 4. Nasabah menyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. 5. Pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa

Cakupan Standar Akuntansi Ijarah Muntahiya Bittamlik Ketentuan akuntansi untuk transaksi IMBT diatur dalam PSAK No. 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran

biaya

perolehan,

penyusutan,

pendapatan,

beban

dan

perpindahan

kepemilikan. Bentuk aplikasi standar ini akan dibahas pada subbab teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah.

Teknik Perhitungan Dan Penjurnalan Transaksi IMBT Bagi Bank Syariah Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus berikut : Akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut: Biaya perolehan barang

: Rp 120.000.000

Umur barang

: 5 tahun (60 bulan)

Masa Sewa (umur ekonomis) : 24 bulan Waktu Pembelian barang

2016

6

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

: Setelah bulan ke-24

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

Teknis perhitungan transaksi IMBT Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Perhitungan penyusutan aset IMBT Berdasarkan PSAK 107 disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atau amortasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis . misalnya mobil dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiya bittamlik selama 2 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 2 tahun. Berdasarkan kasus diatas maka beban penyusutan perbulan barang IMBT adalah:

Biaya perolehan

Penyusutan IMBT per bln =

Jumlah bulan masa sewa Rp 120.000.000

Penyusutan IMBT per bln =

24

= Rp 5.000.000

Penentuan Pendapatan IMBT Selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut: Pendapatan IMBT perbulan

= modal penyewaan + n% modal penyewaan = Rp 5.000.000 + (20% x 5.000.000) = Rp 5.000.000 + 1.000.000 = Rp 6.000.000

Total pendapatan IMBT selama masa sewa = 24 x Rp 6.000.000 = Rp 144.000.000 Penjurnalan transaksi IMBT Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Dengan demikan perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dengan demikian perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui (1) hadiah, (2) pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, dan (3) pembayaran sekadarnya.

2016

7

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

Pelepasan sebagai Hadiah Berdasarkan PSAK no 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiya bittamlik dengan cara: a. hibah, b. penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, c. penjualan setelah selesai masa akad pada perpindahan hak milik sewa dalam IMBT melalui hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Dalam kasus transaksi IMBT, PT Namirah di atas, sekiranya pada akhir masa sewa (setelah bulak ke-24 dilakukan pelepasan aset ijarah oleh bank syariah dengan menghadirkan aset tersebut kepada PT Namira. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah : penyajian di neraca (bulan ke 24) Aset Ijarah

120.000.000

Akumulasi penyusutan

(120.000.000)

Nilai bersih

0

Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut : Rekening

Debet (Rp)

Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah Kr. Aset ijarah

Kredit (Rp)

120.000.000 120.000.000

Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Sebelum Berakhirnya Masa Sewa Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa (i) Jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu Rp 24.000.000 (4 x Rp 6.000.000), Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah: penyajian di neraca (bulan ke 20) Aset Ijarah

120.000.000

Akumulasi penyusutan

2016

8

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

(100.000.000)

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

Nilai bersih

20.000.000

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah : Rekening

Debet (Rp)

Db. Kas Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah Kr. Aset ijarah Kr. Keuntungan penjualan aset ijarah

Kredit (Rp)

24.000.000 100.000.000 120.000.000 4.000.000

(ii) Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 15.000.000. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah: penyajian di neraca (bulan ke 20) Aset Ijarah

120.000.000

Akumulasi penyusutan

(100.000.000)

Nilai bersih

20.000.000

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah : Rekening

Debet (Rp)

Db. Kas Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah Db. Kerugian penjualan aset ijarah Kr. Aset ijarah

Kredit (Rp)

15.000.000 100.000.000 5.000.000 120.000.000

Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Setelah Berakhirnya Masa Sewa Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntingan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Misalkan setelah berakhirnya masa sewa, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai Rp. 2.000.000. adapun nilai buku aset dineraca pada bulan ke 24 adalah : penyajian di neraca (bulan ke 24) Aset Ijarah

120.000.000

Akumulasi penyusutan

(120.000.000)

Nilai bersih

2016

9

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

0

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah : Rekening

Debet (Rp)

Db. Kas Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah Kr. Aset ijarah Kr. Keuntungan penjualan aset ijarah

Kredit (Rp)

2.000.000 120.000.000 120.000.000 2.000.000

Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Secara Bertahap Berdasarkan PSAK no 107, disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut

Penyajian Transaksi Ijarah atas Aset Berwujud Berdasarkan PAPSI 2013 (h.6.4) terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud 1. Objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah 2. Akumulasi penyusutan/Akumulasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari aset Ijarah disajikan sebagai pos lawan aset Ijarah. 3. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. 4. Porsi ujrah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. 5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang Ijarah. 6. Beban penyusutan/amortisasi aset Ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan Ijarah pada laporan laba rugi.

Pengungkapan Transaksi Ijarah atas Aset Berwujud Berdasarkan PAPSI 2013 (h.6.6-7) hal-hal yang harus diungkapkan terkait ijarah dengan menggunakan aset berwujudf antara lain : 1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan Ijarah 2. Jumlah piutang cicilan Ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.

2016

10

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

3. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (Ijarah dan Ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aset dan akumulasi penyusutannya serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai jika ada, apabila Bank sebagai pemilik obyek sewa. 4. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian Ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode Laporan Keuangan berikutnya. 5. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyyah bittamlik. 6. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.

2016

11

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

DaftarPustaka 

DSAK IAI, 2017, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 107 Akuntansi Ijarah, IAI, Jakarta.



Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2016, Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta



Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, 2014, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

2016

12

Akuntansi Syariah Safira, SE.Ak. M.Si

PusatBahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id