314161426-akuntansi-transaksi-mudharabah.docx

AKUNTANSI MUDHARABAH A. Definisi dan Penggunaan Mudharabah berasal dari kata adh-dharbu fil ardhi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, atau berdagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagain hartanya untuk diperdagangkan dan memperolah sebagian keuntungan. Kadang-kadang juga dinamakan dengan muqaradhah yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntunga. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Adapun sacara teknis, Antonio (2001) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Kemudian berdasarkan PSAK 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam mudharabah unsur terpenting adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting karena dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Sedangkan apabila usaha tersebut mengalami kerugian yang mengakibatkan sebagian atau mungkin seluruh

modal yang ditanam oleh pemilik dana itu habis maka yang menanggung kerugian adalah pemilik dana. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus menanggung sendiri. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam mendirikan usaha tertentu untuk saling menguntungkan. Di mana besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

B. Jenis- Jenis Mudharabah 1. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah yaitu mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Dalam PSAK 105 par. 7 tantang mudharabah, batasan tersebut bisa berupa: a. Tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya; b. Tidak menginvestasikan dananya pada teransaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan; Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Dalam praktik perbankan mudharabah Muqqayadah terdiri atas dua jenis yaitu Mudharabah Muqqayadah Executing dan Mudharabah Muqqayadah Channeling. Pada Mudharabah Muqqayadah executing, bank syariah sebagai pengelola menerima dana dan dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak meneglola dana tersebut. Sementara itu, pada Mudharabah Muqqayadah Channeling, bank syariah tidak memiliki

kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. 2. Mudharabah Muthlaqah Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Dalam perbankan syariah kontrak mudharabah muthlaqah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Sedangkan pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Mudharabah mutlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat. 3. Mudharabah Musytarakah Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan 100% modal dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menambahkan modalnya dalam usaha tersebut. Kemudian akadnya disebut mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Ketentuan bagi hasil untuk akad ini berdasarkan PSAK 105 dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai

mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

C. Rukun Mudharabah Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah: 

Transaktor (pemilik modal dan pelaksana usaha.



Objek mudharabah (modal dan kerja)



Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Ketentuan dari rukun mudharabah yaitu sebagai berikut: 1. Transaktor Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya yaitu: a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. b. Dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim. c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. 2. Objek mudharabah (modal dan kerja) Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, management skill, dan

lain-lain. Menurut Fatawan DSN No. 7 Tahun 2000, bahwa kegiatan usaha harus memperhatikan: a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. 3. Ijab kabul Ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (an-taraddim minkum). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk megikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (revenue sharing atau profit sharing), besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai shahibul mal untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan- catatan, transaksi mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad. 4. Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan. b. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. c. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah. d. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. e. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

D. Alur Transaksi Mudharabah Pertama, dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarakan kesepakatan dan kemampuan terbaik. Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah.

E. Karakteristik Akuntansi Mudharabah Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Shahibul maal (pemilik dana) dan Mudharib (pengelolah dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Dalam pelaksanaanya mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah maqayyadah (investasi terikat). Mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi, sedangkan mudharabah maqayyadah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Dalam operasional mudharabah, entitas syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut investasi mudharabah. Apabila entitas syariah sebagai pengelola dana maka : a. Dalam akad mudharabah maqayyadah, dana yang diterima disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah. b.Dalam akad mudharabah muthlaqah, dana yang di terima disajikan dalam neraca sebagai dana syirka temporer. Menganai pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad mudharabah. c. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (Paragraph 5-10, PSAK 105, 2007)

F. Prinsip Pembagian Hasil Usaha Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Contoh : Uraian

Jumlah

Penjualan

100

Harga Pokok

65

Metode Bagi Hasil

Penjualan Laba Kotor

35

Beban

25

Laba (Rugi) Bersih

10

Gross Profit Margin

Net Profit Sharing

(Paragraph 11, PSAK 105, 2007) Dalam PSAK ini, Revenue Sharing (Omset penjualan atau pendapatan) tidak diperkenankan sebagai dasar bagi hasil, dengan alasan bahwa dalam penjualan mengandung unsur modal pokok atas barang yang dijual oleh entitas. Dengan demikian, dasar bagi hasil yang diperkenankan adalah laba kotor atau laba bersih (gross profit atau net profit sharing. Apabila entitas pengelola dana mudharabah memperoleh keuntungan, maka keuntungan dibagi hasilkan antara pemilik dana mudharabah dan pengelola dana mudharabah, sedangkan bila pengelola dana mudharabah menderita rugi normal, bukan kelalaian pengelola, maka kerugian menjadi tanggungan pemilik dana (shahibul maal). Keuntungan yang dibagi didasarkan pada nisbah yang telah disepakati pada awal akad disepakati kedua pihak, misal 40:60, yaitu 40% untuk pengelola dana mudharabah dan 60% untuk pemilik dana mudharabah.

Berdasarkan contoh diatas, bila kita menggunakan gross profit sharing sebagai dasar bagi hasil dan nisbah bagi hasil adalah 40:60, yaitu 40% untuk pengelola dana mudharabah dan 60% untuk pemilik dana mudharabah, maka bagian bagi hasil untuk : Pengelola Dana = 40% × Rp. 35,- =Rp. 14,Pemilik Dana = 60% × Rp. 35,- =Rp. 21,-

G. Akuntansi untuk Pemilik Dana (Shahibul Maal) 1. Pengakuan dan Pengukuran Investasi Mudharabah PSAK No. 105 (2007) mengatur pengakuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut: a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. b. Pengukuran investasi mudharabah diatur sebagai berikut: 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah; b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (Paragraf 12 dan 13, PSAK 105, 2007). Atas dasar pengaturan di atas, maka pemilik dana akan membuat jurnal untuk mencatat transaksi mudharabah sebagai berikut: 

Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tanggal

Investasi mudharabah Kas

Rp100.000.000,00 -

Rp100.000.000,00

Misalnya, tanggal 1 Maret 2011, bank syariah (pemilik dana) memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah Tn. Ali dengan menyerahkan mesin. Nilai buku mesin tersebut adalah Rp. 300.000.000,00 dan menurut penilaian, nialai wajar mesin tersebut adalah Rp. 280.000.000,00 maka dalam hal ini bank syariah akan mencatat pada saat akad 1 Maret 2011 sebagai berikut:

1 Maret

Investasi mudharabah

Rp 280.000.000,00

-

Kerugian penurunan nilai

Rp 20.000.000,00

-

Mesin

-

Rp 300.000.000,00

Bila nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Berdasarkan cintoh di atas, misalnya, menurut penilaian, nilai wajar mesin tersebut adalah Rp. 320.000.000,00 maka selisih Rp. 20.000.000,00 diakui sebagai ‘keuntungan tangguhan’ yang akan diamortisasi selama masa akad mudharabah. Untuk contoh ini, pemilik dana akan membuat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut, sebagai berikut: 1 Maret

Investasi mudharabah

Rp 320.000.000,00

-

Keuntungan tangguhan mudharabah

-

Rp 20.000.000,00

Mesin

-

Rp 300.000.000,00

Apabila akad mudharabah diumpamakan selama 20 bulan, maka amortisasi ‘keuntungan tangguhan’ per bulan adalah Rp. 1.000.000,(Rp. 20.000.000,00 : 20), dan jurnal yang dibuat untuk mengamortisasi ‘keuntungan tangguhan’ per bulan adalah sebagai berikut: Setiap

Keuntungan tangguhan

Bulan

mudharabah

Rp 1.000.000,00

-

-

Rp 1.000.000,00

Keuntungan selisih nilai mesin

2. Investasi mudharabah turun nilai atau hilang a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (Paragraf 14, PSAK 105, 2007).

Untuk kondisi ini, maka pemilik dana harus membuat jurnal untuk mengakui terjadinya kerugian karena terjadinya penurunan nilai investasi mudharabah, sebagai berikut: Tanggal

Kerugian Investasi Mudharabah

Rp xxx

-

-

Rp xxx

Investasi Mudharabah

b. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 15, PSAK 105, 2007). Umpamakan, pada 2011 pemilik dana memperoleh bagi hasil Rp.30.000.000,- dan pada 2011 terjadi kehilangan modal mudharabah di pengelola dana sebesar Rp.5.000.000,-, maka modal mudharabah yang hilang diperhitungkan sebagai pengurang bagi hasil yang akan diterimanya. Bila tidak ada dana mudharabahyang hilang, pemilik dana mudharabah akan menerima bagi hasil sebesar Rp.30.000.000,-, karena pada 2011 terjadi kehilangan dana yang bukan kelalaian pengelola dana, maka bagi hasil yang akan diterima berkurang dengan Rp.5.000.000,-. Untuk kasus ini, jurnal yang akan dibuat oleh pemilik dana adalah sebagai berikut: Des

Piutang Bagi

31

Mudharabah

Hasil

Investasi Rp 25.000.000,-

-

Rp 5.000.000,-

-

Kerugian Penurunan Nilai Investasi Mudharabah Pendapatan

Bagi

Hasil

Mudharabah

-

Rp 30.000.000,-

c. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang

dipergunakan

secara

efektif

dalam

kegiatan

usaha

mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi

jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (Paragraf 17, PSAK 105, 2007). Dalam hal ini, jurnal yang dibuat oleh pemilik dana mudharabah akan seperti pada kasus point 4) di atas, yaitu sebagai berikut: (contoh pada point 4) dan bila penurunan nilai aset nonkas adalah Rp.5000.000,-) Des

Piutang Bagi

31

Mudharabah

Hasil

Investasi Rp 25.000.000,-

-

Rp 5.000.000,-

-

Kerugian Penurunan Nilai Investasi Mudharabah Pendapatan

Bagi

Hasil

Mudharabah

-

Rp 30.000.000,-

Jenis kelalaian apakah yang dimaksud dalam PSAK ini yang akan dilakukan pengelola dana sehingga akan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap hilang atau berkurangnya investasi mudharabah bagi pemilik dana. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana ada 3 jenis yang dijelaskan dalam PSAK 105 ini, yaitu ditunjukkan oleh: 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi; 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (Paragraf 18, PSAK 105, 2007). 3. Investasi mudharabah berakhir Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (Paragraf 19, PSAK 105, 2007). Untuk ketentuan ini, pemilik dana mudharabah akan membuat jurnal untuk mengakui piutang sebagai pengganti investasi mudharabah sebagai berikut: Piutang

Jatuh

Tempo

Mudharabah Investasi Mudharabah

–

Pengelola

Dana

Rp xxx

-

-

Rp xxx

Pada saat pemilik dana mudharabah menerima pembayaran dari pengelola dana mudharabah, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut: Kas

Rp xxx

-

-

Rp xxx

Piutang Jatuh Tempo – Pengelola Dana Mudharabah

Dengan jurnal pembayaran piutang dari pengelola dana mudharabah, maka saldo piutang kepada pengelola dana menjadi bersaldo nol atau sudah habis. 4. Penghasilan Usaha Mudharabah Investasi mudharabah yang dilakukan oleh pemilik dana akan dapat menghasilkan keuntungan atau bisa juga menanggung kerugian karena kerugian yang diderita pengelola dana mudharabah tidak melakukan kelalaian pengelolaan. Atas hasil dan kerugian ini PSAk 105 (2007) telah mengatur perlakuan akuntansinya berikut ini. a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (Paragraf 20, PSAK 105, 2007). Atas ketentuan ini, pemilik dana mudharabah akan mengakui bagi hasil tersebut dengan membuat jurnal sebagai berikut: Piutang Bagi Hasil Investasi Mudharabah Pendapatan Bagi Hasil Investasi Mudharabah

Rp xxx

-

-

Rp xxx

Kemudian, pada saat menerima pembayaran bagi hasil dari pengelola dana mudharabah, pemilik dana mudharabah akan membuat jurnal berikut ini: Kas Piutang Bagi Hasil Investasi Mudharabah

Rp xxx

-

-

Rp xxx

b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan 2) Pengmbalian investasi mudharabah; diakui keuntungan atau kerugian. (Paragraf 21, PSAK 105, 2007) Atas ketentuan ini, jurnal yang pemilik dana mudharabah adalah sebagai berikut: 

Pembentuka penyisihan kerugian investasi: Kerugian Investasi Mudharabah Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

Rp xxx

-

-

Rp xxx

Kerugian investasi mudharabah akan dilaporkan di laporan Laba Rugi sebagai beban usaha, sedangkan Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah akan dilaporkan di neraca pemilik dana mudharabah sebagai pengurang Investasi Mudharabah. Berikut contoh penyajian neraca pemilik dana. Bank Syariah ABC Neraca Per 31 Desember 2011 (misal) --Investasi Mudharabah

Rp 300 juta,--

Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

Rp 15 juta (-)

Investasi Mudharabah Bersih

Rp 285 juta

--Penyisihan kerugian investasi mudharabah diumpamakan 5% dari Investasi Mudharabah, sehingga besarnya penyisihan = 5% X Rp 300 juta,- = Rp 15 juta,Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah: Des 31

Kerugian Investasi Mudharabah

Rp 15 juta,-

-

-

Rp 15 juta,-

Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

Contoh

lain

pembentukan

Penyisihan

Kerugian

Investasi

Mudharabah Penyisihan kerugian investasi mudharabah dan piutang yang timbul dari transaksi mudharabah dibentuk sebesar estimasi kerugian investasi mudharabah dan piutang yang tidak dapat ditagih. Misal, entitas syariah (bank syariah) mempunyai saldo per 31 Desember 2011sebagai berikut: 

Investasi Mudharabah Rp.100.000.000,-



Piutang jatuh tempo Rp.50.000.000,-

Bank syariah mengestimasikan kerugian pembiayaan dan piutang yang tidak tertagih = 5% Maka, jumlah penyisihan kerugian adalah: 

Pembiayaan mudharabah = 5% x Rp.100.000.000,= Rp.5.000.000,-



Piutang jatuh tempo 5% x Rp.50.000.000,= Rp.2.500.000,Total

= Rp.7.500.000,-

Untuk itu, bank syariah akan membuat ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember sebagai berikut: Des

Kerugian Investasi Mudharabah

Rp.5.000.000,-

-

31

Kerugian piutang jatuh tempo

Rp.2.500.000,-

-

-

Rp.5.000.000,-

-

Rp.2.500.000,-

Penyisihan

Kerugian

Investasi

Mudharabah Penyisihan Kerugian Piutang Jatuh Tempo

Kerugian investasi dan kerugian piutang akan dilaporkan dilaporan laba/rugi, sedangkan penyisihan kerugian investasi mudharabah dan penyisihan kerugian piutang jatuh tempo dilaporkan di neraca sebgai pengurang rekening investasi mudharabah dan piutang jatuh tempo.

5. Pembayaran Kembali Pembiayaan Seperti dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, bahwa pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan b. Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Diumpamakan, pengelola dana mengembalikan investasi mudharabah ke pemilik dana sebesar Rp.290 juta,-, investasi mudharabah Rp.300 juta,- dan penyisihan kerugian investasi mudharabah Rp.15 juta,-, maka selisih antara kas yang diterima Rp.290 juta,- dengan investasi mudharabah bersih Rp.285 juta,- = Rp.5 juta,- akan diakui sebagai ‘keuntungan investasi mudharabah’. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: Kas

Rp.290 juta,-

-

Rp. 15 juta,-

-

Investasi Mudharabah

-

Rp.300 juta,-

Keuntungan Investasi Mudharabah

-

Rp. 5 juta,-

Penyisihan

Kerugian

Investasi

Mudharabah

Dengan pembayaran kembali atas pembiayaan oleh pengelola dana maka jumlah investasi mudharabah pada pemilik dana akan berkurang dan di neraca akan dilaporkan sejumlah sisa setelah pembayaran kembali. Dalam contoh kasus di atas, saldo Investasi Mudharabah menjadi habis atau saldo nol. Bila kas yang diterima dari pengelola dana adalah Rp.280 juta,-, maka selisih antara kas yang diterima dan investasi mudharabah bersih adalah Rp.5 juta,- diakui sebagai kerugian investasi mudharabah. Berikut ini jurnal yang dibuat oleh pemilik dana: Kas Penyisihan Mudharabah

Kerugian

Rp.280 juta,-

-

Rp. 15 juta,-

-

Investasi

Kerugian Investasi Mudharabah

Rp. 5 juta,-

-

-

Rp.300 juta,-

Investasi Mudharabah

6. Pengakuan Keuntungan atau Kerugian Mudharabah PSAK No. 105 (2007) telah mengatur pengakuan keuntungan atau kerugian mudharabah dan metode distribusi bagi hasil. Distribusi bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu gross profit sharing atau net profit sharing. Dalam gross profit sharing, bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi Harga Pokok Penjualan, sedangkan dalam net profit sharing, bagi hasil dihitung dari gross profit dikurangi dengan beban yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana mudharabah. Apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan a. Keuntungan investasi mudharabah diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan b. Kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi investasi mudharabah. Contoh berikut ini perhitungan laba/rugi pengelola dana mudharabah tahun 2011: Penjualan

Rp. 1.000.000,00

Harga pokok penjualan

Rp.

600.000,00

Laba kotor

Rp.

400.000,00

Biaya-biaya

Rp.

300.000,00

Laba (rugi) bersih

Rp.

100.000,00

Metode bagi hasil a. Bila gross profit sharing, dengan nisbah bank syariah (pemilik dana) : pengelola dana = 20 : 80 maka bagi hasil untuk: Bank syariah : 20% x Rp.400.000,00 = Rp. 80.000,00 Pengelola

: 80% x Rp.400.000,00 = Rp.320.000,00

b. Bila metode net profit sharing, nisbah bank syariah : pengelola = 80 : 20 maka bagi hasilnya: Bank syariah : 80% x Rp.100.000,00 = Rp.80.000,00 Pengelola

: 20% x Rp.100.000,00 = Rp.20.000,00

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (Paragraf 24, PSAK 105, 2007). Untuk bagi hasil di atas yang belum dibayar oleh pengelola dana, bank syariah (pemilik dana) akan membuat pencatatan sebagai berikut: 31 Des 2011

Piutang pendapatan bagi hasil Pendapatan bagi hasil mudharabah

Rp.80.000,00

-

-

Rp.80.000,00

Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil ke bank syariah maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut: Tanggal

Kas

Rp.80.000,00

-

-

Rp.80.000,00

Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah

Apabila pengelola dana mengalami kerugian, misalkan Rp.10.000,00 maka kerugian ditanggung oleh bank syariah (pemilik dana), yang akan mengurangi investasi mudharabah. Bank syariah (pemilik dana) akan mengakui kerugian sebagai berikut: 31 Des

Kerugian investasi mudharabah

Rp.10.000,00

-

Investasi mudharabah

-

Rp.10.000,00

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (Paragraf 23, PSAK 105, 2007). Dengan demikian, investasi mudharabah tidak akan dikurangi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola dana dan yang menanggung kerugian adalah pengelola dana sendiri.

H. Akuntansi untuk Pengelola Dana (Bank Syariah atau entitas lain Sebagai Mudharib) Sebagai mudharib maka entitas menerima dana dari shahibul maal (pemilik dana) untuk dikelola dalam bentuk investasi terikat atau investasi tidak terikat. Dalam hal entitas sebagai mudharib, PSAK No. 105 (2007) mengaturnya sebagai berikut ini. 1. Perlakuan

Akuntansi

Dana

yang

Diterima

Pengelola

Dana

Mudharabah (Mudharib) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang tercatatnya. (Paragraf 25, PSAK 105, 2007) Atas ketentuan ini, jurnal yang dibuat oleh pengelola dana pada saat menerima dana mudharabah adalah sebagai berikut: Tanggal

Kas

Rp

Dana syirkah temporer

xxx -

Rp

xxx

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirk temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset sesuai ketentuan pada paragraf 1213. (paragraf 25, PSAK 105, 2007). Dalam hal ini berlaku akuntansi untuk pengelola dana mudharabah sebagai investasi mudharabah. Berikut ini contoh aplikasi akuntansi untuk pengelola dana mudharabah pada bank syariah. Dana mudharabah yang diterima oleh pengelola dana diakui sebagai dana syirkah temporer pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, Dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Misal, bank syariah menerima dana mudharabah sebagai berikut: 10 Juni 2011: nasabah Tuan Ali menyetor dana sebagai tabungan mudharabah sebesar Rp100.000.000,00

10 Agustus: nasabah mengambil Rp20.000.000 dana yang ditabungan di bank syariah. Atas transaksi ini, bank syariah akan mencatat sebagai beikut: Penerimaan tabungan mudharabah Rp 100 juta, dari tuan Ali: 10

Kas

Rp

juni

Dana syirkah

2011

temporer

-

100.000.000,00 -

Rp 100.000.000,00

Pencatatan atas pengambilan Tabungan mudharabah Tn.Ali Rp 20 juta. 10

Dana

Agust

temporer

2011

syirkah Rp

-

20.000.000,00

Kas

-

Rp 20.000.000,00

Setelah tanggal 10 Agustus 2011 saldo Dana syirkah temporer adalah 80.000.000,00 Apabila sampai dengan 31 Desember 2011 tidak ada penambahan atau pengurangan maka di neraca dana syirkah temporer akan dicatat sebesar nilai tercatat tersebut sebesar Rp80.000.000,00.Bagi hasil Dana syirkah temporer dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Misal, bank syariah mendapatkan perndapatan operasional tahun 2011 Rp100.000.000,00.Dana yang dihimpun: 

Dana syirkah temporer, tabungan mudharabah Rp200.000.000,00



Dana syirkah temporer milik Tn.Ali Rp80.000.000,00



Deposito mudharabah Rp800.000.000,00



Nisbah bagi hasil = 40 : 60 (bank syariah: nasabah)

Bagi hasil untuk Tuan Ali dapat dihitung sebagai berikut (pemilik dana): Bagi hasil untuk porsi tabungan mudharabah = (Rp 200 juta / Rp 1 miliar) x Rp 100 juta,- = Rp 20 juta,-. Bagian nasabah adalah 60% = x Rp 20 juta,-

= Rp 12 juta,- sedangkan bagian bank syariahn (pengelola dana) = 40% x Rp 20 juta,- = Rp 8juta,-. Bagi hasil untuk Tn.Ali adalah = =

80.000.000 𝑥 𝑅𝑝. 12.000.000 200.000.000

=

40 𝑥 Rp. 12.000.000 = Rp. 4.800.000 100

Bagi hasil Tn.Ali didalam % =

Rp. 4.800.000 𝑥 100% = 6,00% Rp. 80.000.000

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban dana. (Paragraf 29-30, PSAK 105,2007) Atas bagi hasil ini bank syariah (pengelola dana) akan mencatat bagi hasil yang akan dibagikan kepada pemilik dana tabungan mudharabah Tn.Ali, sebagai berikut: 31/12/11 Distribusi bagi hasil mudharabah

Rp.4.800.000,00

-

-

Rp.4.800.000,00

Kewajiab bagi hasil Mudharabah

Pada saat bank syariah membayar bagi hasil tersebut, bank syariah (pengelola dana) akan mencatat: 5/11/12

Kewajiban bagi hasil mudharabah

Rp.4.800.000,00

-

Kas

-

Rp.4.800.000,00

Distribusi bagi hasil mudharabah akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan usaha pengelola (bank syariah), sedangkan kewajiban bagi hasil mudharabah akan dilaporkan di neraca. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). Dalam hal ini bank syariah akan mencatat kerugian sebagai berikut: Tanggal Kerugian Dana Syirkah Temporer Kewajiban lain-lain.kas

2.

Rp xx

-

-

Rp xx

Perlakuan Akuntansi Mudharabah Musytarakah PSAK 105 (2007) mendifinisikan mudharah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dimisalkan, bank syatiah menerima tabungan mudharabah dari deposan dalam bentuk pool of fund (kumpulan dana tabungan mudarabah) sebesar 1 miliar,-, kemudian bank menginvestasikan dalam investasi mudharabah dimana mitra pengusaha juga menyertakan modal sebesar Rp 500 juta,- sehingga total investasi mudharabah yang dikelola oleh mudharib (pengusaha) adalah Rp 1,5 miliar,-. Jadi dalam ini bank syariah sebagai pemilik dana mudharabah (shahibul maal) dimana dananya berasal dari tabungan mudharabah dan dana pengusaha sendiri (bisa dari dana tunai maupun nonkas). PSAK 105 (2007) telah mengatur perlakuan akuntansi untuk mudharabah musytarakah seperti berikut ini. 1) Penyertaan dana mudharabah musytarakah Jika pengelola dana juga menyerkana dana dalam mudharabah musytarakan, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah. Akad mudharabah musytarakan merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musytarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasar akad mudharabah) menyertkan juga dananya dalam investasi bersama

(berdasar akad musyarakah). Pemilik dana musyarah memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. (Paragraf 31-33, PSAK 105, 2007). 2) Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut: a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investigasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesui dengan porsi masing-masing; atau b) Hasil investigasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masingmasing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut di bagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik. (Paragraf 34-35, PSAK 105, 2007) ILUSTRASI Bank Syariah Sejahtera menandatangani akad mudharabah musytarakah dengan PT LANCAR pada 1 mei 2011. Bank Syariah menyalurkan pembiayaannya dengan kas Rp 400 juta,- dan PT LANCAR sebesar Rp 100 juta,-, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah bank:mitra = 40:60 dari laba kotor usaha mitra, bila rugi maka pembagian ruginya

berdasarkan porsi modal yang disetorkan masing-masing. Pada tahun 2011 PT LANCAR melaporkan Laba Kotor usahanya sebesar Rp 200 juta,-. Diminta: hitunglah bagi hasil untuk bank dan mitranya.

JAWAB : Cara 1: Hasil usaha dibagi antara bank dan mitra dengan dasar nisbah, sisanya setalah dikurangi hak pengelola dana akan dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Bagian pengelola (musytarik) =60/100 x Rp200 juta,- = Rp 120 juta; sisanya Rp 80 juta,- dibagi berdasarkan porsi modal. Pengelola = 100/500 x Rp 80 juta,- = Rp 16 juta,Bank syariah = 400/500 x Rp 80 juta,- = Rp 64 juta,Jadi, bagi hasil pengelola = Rp 120 juta,- + Rp 16 juta,- = Rp 136 juta,Bagi hasil bank syariah = Rp 64 juta,-; total hasil yang dibagi = Rp 136,- + Rp 64 juta,- = Rp 200 juta,-

Cara 2 Hasil usaha dibagi antar bank dan mitra berdasarkan porsi modal masing-masing, sisanya setelah dikurangi hak pengelola dana akan di bagi sesuai dengan nisbah bagi hasil. Bagian pengelola (musytarik) = 100/500 x Rp 200 juta,- = Rp 40 juta,sisanya Rp 160 juta,- dibagi berdarkan nisbah bagi hasil. Pengelola = 60/100 x Rp 160 juta,- = Rp 96 juta,Bank Syariah = 40/100 x Rp 160 juta,- = Rp 64 juta,-

Jadi, bagi hasil pengelola = Rp 40 juta,- + Rp 96 juta,- = Rp 136 juta,Bagi hasil bank syariah = Rp 64 juta,- ; total hasil yang dibagi = Rp 136juta,- + Rp 64 juta,- = Rp 200 juta,-. Jadi, cara 1 dan cara 2 hasil perhitungan bagi hasil adalah sama.

I. Penyajian Bagaimanakah pengelola dana dan pemilik dana menyajikan dalam laporan keuangannya ? Dalam hal ini PSAK 105 (2007) telah mengaturnya berikut ini. 1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. 2. Penelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: a) Dana syariah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. b) Bagi hasil dana syariah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan kewajiban. (Paragraph 36-37, PSAK 105, 2007)

J. Pengungkapan Paragraph 38-39, PSAK 105, (2007), telah mengatur tentang pengungkapan yang berkatan dengan mudharabah baik bagi pemilik dana maupun pengelola dana, seperti berikut ini. 1. Pemilik dana mengugkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada : a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.

c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selaa eriode berjalan, dan d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada : a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; b. Rincian dana syariah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah, dan d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Penyajian Laporan Keuangan Syariah.