Menurut Peter Noll.docx

1. Menurut Peter Noll, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan meneliti perihal isi dan bentuk norma hukum dengan tujuan untuk mengembangkan kriteria, arah, dan petunjuk bagi pembentukan norma hukum yang rasional. Artinya, ilmu pengetahuan perundang-undangan berupaya menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana hukum melalui peraturan perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal, dengan titik tolaknya adalah bagaimana memperoleh jawaban agar keadaan sosial melalui norma perundang-undangan tersebut dapat dipengaruhi sesuai dengan arah yang ditetapkan dan diharapkan. 2. ( yang ini gue ga tau bener apa ga )H. Soehino, memberikan pengertian istilah perundangundangan sebagai berikut: 1. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. 2. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

3. Menurut burkhadt krems, ilmu pengetauhan perundang-undangan adalah ilmu pengetauhan tentang pembentukan peraturan Negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Selain itu, ilmu peraturan perundang-undangan juga berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu 1. Teori perundang-undangan yaitu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif 2. Ilmu perundang-undangan yaitu berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

4. Menurut A Hamid S. Attamimi bahwa: Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan merupakan ilmu baru. Di Indonesia Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan mulai tumbuh sejak 1982, yaitu ketika pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia mulai diberikan sistem pendidikan yang disebut Sistem Kredit Semester. Hal itu terjadi setelah melampaui masa ‘percobaan’ dengan nama Kuliah Ketrampilan Perundang-undangan sejak 1975 Cabang Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang diajarkan baru seginya atau sisinya yang normatif dan berorientasi kepada melakukan perbuatan penyusunan dan perumusan perundangundangan. Mata kuliah tersebut diberi nama Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungs lehre atau wetgevingsleer). Sebagai ilmu baru, maka Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan perlu dikembangkan dan disebarluaskan. Menurut A Hamid S. Attamimi bahwa apa yang dikemukakan oleh Burkhardt Kremssebagai Gesetzgebungswissenschaft, diterjemahkan sebagai Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan mengandung dua sisi yakni Gesetzgebungstheorie yang diterjemahkan dengan Teori Perundang-undangan sebagai cabang yang berorientasi pada kejelasan dan kejernihan pemahaman dan yang bersifat kognitif serta Gesetzgebungslehre yang diterjemahkan dengan Ilmu Perundang-undangan sebagai cabang yang berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif.

Hamid S. Attamini mengatakan sebagai berikut: “Istilah perundang-undangan (wettelijkeregels) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan maka. yang tergolong peraturan perundang-undangan di negara kita ialah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripadanya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang berisi peraturan, Keputusan Menteri yang berisi peraturan, Keputusa. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk dengan undang-undang yang berisi peraturan, Peraturan Daerah Tingkat I, Keputusan Gubemur Kepala Daerah berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II dan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah berisi peraturan yang melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tingkat II.

5. Peter Noll menyatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan yang disebutnya gesetzgebungslehre itu meneliti isi dan bentuk norma hukum dengan tujuan mengembangkan criteria, arah, dan petunjuk bagi pembentukan norma yang rasional. Terhadap sebutan ilmu pengetahuan perundang-undangan oleh Peter Noll, penulis mengistilahkan dengan ilmu perundang-undangan. Masalah pokok yang ditelitinya adalah bagaimana hukum yang melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal, sedangkan titik tolaknya ialah bagaimana memperoleh jawaban agar keadaan sosial dapat dipengaruhi melalui norma perundang-undangan sesuai dengan arah yang diarahkan. Pengembangan dan pemantapan metode perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu hukum. Dan meskipun tidak secara tegas menyebutkan sebagai bagian dari ilmu hukum yang interdisipliner, ia menegaskan bahwaGesetzgebungstheorie merupakan suatu disiplin hukum (Junstische disziplin) dalam arti ilmu pengetahuan yang ditekuni dan kegiatan yang digeluti oleh para ahli hukum.

Selanjutnya, apa yang oleh Noll disebut gesetzgebungslehr , oleh jurgen Rodig disebutnya gesetzgebungstheorie meskipun oleh beberapa perbedaan yang prisipiil, pendekatan rodig yang regelungstheoretish mengharuskan gesetzgebungshtirie-Nya menjadi bagian yang tidak terlepas dan regelungsthoire yang umum dan yuridis. oleh karena itu, bagi Rodig, UU formal (fomelle gesetz) hanyalah salah satu bentuk pengaturan yuridis, sedang apa yang kita kenal dengan teori perundang-undangan. Tidak terbatas pada gesetz saja. Dengan demikian, Rodig memandanggestzgebungstheorie sebagai bentuk multidisipliner dan pengolahan ilmu hukum yang menggunakan perspektif dan metode teoritis dan disiplindisiplin lain, dengan tujuan meneliti gejala perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Rodig, gestzgebungstheorie mengandung dua segi, yaitu statis dan dinamik. Yang pertama menyangkut proses perumusan isi peraturan, dan yang terakhir menyangkut proses pemilihan isi peraturan dan alternatif-alternatif yang tersedia

Dalam hubungan ini, disajikan salah satu definisi tentang ilmu pengetahuan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Krems. Dia mengatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang bersifat interdisipliner yang berfungsi untuk membentuk hukum negara (die interdisziplinaire Wissen schaft von der staatslichen Rechtssetzung). Krems membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan dalam dua kelompok, yaitu; a) Teori perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie), yang berorientasi pada pencarian kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian (enklarungs theorie) dan bersifat kognitif (kesadaran terhadap pengertian/pemahaman sesuatu masalah); b) Ilmu perundang-undangan (Gesetzgebungslehre); yang berorientasi pada pelaksanaan sesuatu perbuatan (handlungs orientiert) dan lebih bersifat normatif. Ilmu perundang-undangan ini dikelompokkan lagi menjadi tiga macam, yaitu : 1) Teknik perundang-undangan (Gestzgebungstechnik) ; 2) Metode perundang-undangan (Gesetzgebunsmetode); dan 3) Proses perundang-undangan (Gestzgebungsverfahren). Antara Krems dan Maihofer agak berbeda sedikit dalam mengadakan pembagian Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Ia (Maihofer) membagi ilmu ini ke dalam : a. Penelitian kenyataan hukum (Rechtstatsachenfoschung) yang berorientasi pada penelitian obyek undang-undang dan obyek pembentuk undang-undang dalam kenyataan sehari-hari, dan b. Ilmu perundang-undangan (Gesetzgebungslehre) yang merupakan bagian politik hukum yang didasarkan pengalaman hukum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hukum. Sub Kelompok ini dirinci lebih lanjut ke dalam empat macam, yaitu : 1) Teknik Perundangan-undangan (Technik der Gestzgebung) ; 2) Metodik Perundang-undangan (Methodik der Gesetzgebung) ; 3) Taktik Perundang-undangan (Taktik der Gesetzgebung); dan 4) Analitik Perundang-undangan (Analitik der Gesetzgebung). Kesimpulannya dari dua orang pakar ini dalam membagi Ilmu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre) terdapat persamaanya mengenai teknik dan metodenya, tetapi Meihofer menggantikan perincian proses perundang-undangan menjadi taktik dan analitik perundang-undangan. Dari hasil pengalamannya meneliti seluk-beluk perundangundangan dalam segala seginya. Akhirnya, Krems mencoba mendefinisikan ‘Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan” bahwasanya Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ini merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner –bahkan lebih dari itu— karena ilmu ini berusaha menyatukan berbagai segi ilmu pengetahuan. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya hukum wakaf tanah milik ini antara lain Ilmu Hukum, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, Sosiologi dan lain-lain ilmu yang serumpun yang satu sama lain berkaitan erat untuk menjangkau obyeknya yang khusus dalam rangka pembentukan hukum negara (die

interdiszplinaire Wissenschaft von der staatlichen Rechtsetzung). Upaya membagi Ilmu Pengetahuan perundang-undangan ke dalam beberapa bagian atau kelompok versi Krem dan Maihover ini, oleh W.G. van der Velden disebut sebagai pengetahuan pembentukan undang-undang yang bersifat empiris dan normatif (empirische en nomatieve wetgevingswetenschap) (yang satu sama lain berkaitan erat untuk menjangkau obyeknya yang khusus dalam rangka pembentukan hukum negara (die interdiszplinaire Wissenschaft von der staatlichen Rechtsetzung). Masalah perundang-undangan sebagai sebuah ilmu mengandung banyak aspek, namun dalam kaitannya dengan masalah Rancangan Undang-undang Wakaf, terpaksa dibatasi hanya pada aspek yang dianggap perlu saja, yaitu segi peristilahan, hakikat dan fungsi perundang-undangan; sedangkan yang mengenai proses, teknik dan metode perundang-undangan tidak dibicarakan lebih lanjut