Pengakuan Hukum Untuk Hak Milik.docx

Tugas Hukum Perdata Hak Milik Dalam Hukum Benda Dosen : SH., MH

Disusun Oleh : Muhammad Fadel Assagaf ( 1233.001.134)

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 2014

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................. 1 1.2 RUMUSAN MASALAH ......................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN................................................................................................... 2 2.1 PENGERTIAN HAK MILIK ................................................................................. 2 2.2 CIRI CIRI HAK MILIK ............................................................................................. 3 2.3 CARA MEMPEROLEH HAK MILIK............................................................................ 4 2.4 BATASAN HAK MILIK.................................................................................................. 7 2.5 HAK MILIK BERSAMA......................................................................................... 8 2.6 BERALIHNYA HAK MILIK.......................................................................................... 9 2.7 HAPUSNYA HAK MILIK............................................................................................. 9 BAB III KESIMPULAN .................................................................................................. 9 3.1 KESIMPULAN ........................................................................................................ 9 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 10

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam membicarakan hak milik (eigendom) ini dengan mengingat berlakunya undang-undang pokok agraria yaitu undang-undang no.5 tahun 1960 yang telah mencabut semua hak-hak kebendaan yang berlainan dengan tanah dari buku II KUH perdata. Jadi dalam hal ini termasuk juga hak milik atas tanah telah dicabut dari buku II KUH Perdata. Dan selanjutnya hak milik atas tanah itu lalu menjadi object dari hukum agraria dan tidak lagi merupakan hubungan keperdataan. Selanjutnya hak eigendom atas tanah ini di dalam undangundang pokok agraria disebut dengan milik,yang cara memperolehnya, peralihannya/pemindahannya, pembebanannya, hapusnyaa dan lain-lain berlainan dengan menurut KUH Perdata. hak milik merupakan salah satu hak yang timbul karena adanya kepemilikan dari sebuah benda, baik itu benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang merupakan salah satu hak yang diatur oleh Hukum Perdata dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). Oleh karena itu dalam membicarakan hak milik ini yang dimaksud ialah hak milik atas benda selain tanah ,jadi dengan mengingat berlakunya undang-undang pokok agraria tersebut diatas.pengaturannya hak milik dalam kuh perdata itu dengan memberikan definisi apa yang dimaksud dengan hak milik itu. Maka dalam makalah ini dalam makalah ini saya mencoba memaparkan tentang Definisi dari Hak Milik Dalam Hukum Benda

1.2 Rumusan Masalah : 1. Apa itu hak milik ? 2. Bagaimana hak milik dalam hukum benda?

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Pengertian Hak Milik

Dalam Buku II KUHPerdata Pasal 570 s.d Pasal 624 dan diatur juga dalam Pasal 20 s.d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA). Pengertian hak milik menurut ketentuan KUHPerdata adalah adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUHPerdata). Pengertian hak milik disebutkan dalam Ps. 570 BWI yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu benda dan untuk berbuat sebebas bebasnya terhadap benda itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berwenang yang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepeningan umum berdasarkan ketentuan perundangan dengan pembayaran ganti rugi. Pengertian hak milik dalam pasal 570 itu masih dalam arti luas dari benda, yang dapat menjadi objek hak milik, tidak hanya benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, lain halnya dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 20 UU nomor 5 tahun 1960, dimana dalam rumusannya itu hanya mengenai benda tidak bergerak, khususnya atas tanah. Yang berbunyi: “hak milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6UUPA”. Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh atas suatu benda (berwujud dan tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak). Sifat terkuat dan terpenuh ini memberikan kepada pemilik untuk : 1)

Mengasingkan (menyerahkan) selama-lamanya hak miliknya kepada pihak lain.

2)

Menyerahakan untuk sementara (jus in re alina)

3)

Meletakkan sebagai jaminan.

4)

Mempertahankan terhadap setiap gangguan. 2

5)

Mengadakan gugatan (aksi) pada pihak yang merugikannya (revindicatie) Dari ketentuan pasal 570 KUHper dapat diuraikan pengertian sebagai berikut: a)

Hak milik adalah hak paling utama, karena pemilik dapat menikmati sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya.

b)

Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memanfaatkan semaksimal mungkin , dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.

c)

Dapat menguasai sebebas-bebasnya artinya pemilik dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu, misalnya memelihara sebaikbaiknya, membebani dengan hak-hak kebendaan dan memindah tanggankan.

d)

Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguas, kecuali dengan syarat-syarat dan menurut ketentuan UU

e)

Tidak dapat di gugat, hendaklah diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum).

Pengunaan dan penegasan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain, bagaimanapun juga menurut system hukum Indonesia, hak milik memiliki fondasi sosial, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan hak milik, harus me,perhatikan 4 hal berikut ini: 1.

Ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU gangguan, UU nomor 5 Tahun 1960, UU pencabutan hak atas tanah.

2.

Ketertiban umum.

3.

Hak-hak orang lain, seperti hak jasa perkarangan, hak guna usaha, hipotek dan lain lain.

4.

2.2

Fungsi sosial.

Ciri Ciri Hak Milik

A. Hak Utama hak milik adalah hak utama, induk dari semua hak kebendaan, Soetene Malikul Adil (1962:17), menyebut hak milik itu sebagai hak pangkal(original rech), karena dengan adanya hak ini, maka dapat terjadi hak lain. Tanpa ada hak milik terlebih dahulu tidak mungkin ada hak kebendaan yang diatas sesuatu benda, hak milik tidak terdapat sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas, hak milik itu tidak terbatas penggunaanya oleh pemiliknya. B.

Utuh dan Lengkap

3

hak milik secara utuh dan lengkap melekat diatas benda hak milik sebgai satu kesatuan , hak milik yang melekat pada rumah itu sebagai keseluruhannya, tidak ada hak milik atas semua kamar saja dalam suatu rumah, dengan demikian tidak mungkin dilakukan pemindah tangganan atas sebuah kamar kepada pihak lain sebagai hak milik, tidak mungkin ada hak milik di dalam hak milik. C. Tetap. Tidak Lengkap hak milik sifatnya tetap, tidak lengkap oleh hak kebendaan lain . hak milik adalah hak utama, induk, pangkal, tidak mungkin lengkap oleh hak-hak kebadaan lain. Hak milik hanya lenyap apabila berpindah tangan kepada orang yang berhak menguasai setelah tenggang waktu tertenggang waktu tertentu, sebaiknya hak kebendaan lain dapat lenyap apabila menghadapi hak milik. Pendapat lain menyatakan ada 4 ciri hak milik berdasarkan pasal 570 KUHper yaitu: 1)

Berhak menikmati adapt yang akan diatur dengan peraturan pemerintahan

2)

Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan peraturan.

3)

Tidak mengganggu hak orang lain (hinder), jika perlu dicabut untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi.

4)

Tidak menyalah gunakan hak dalam pelaksanaannya (misbruik van staft recth).

2.3 Cara Memperoleh Hak Milik Cara untuk memperoleh hak milik yang dijelaskan dalam UUPA pasal 22,26 yaitu sebagai berikut: 1.

Menurut hukum adat yang akan diatur dengan peraturan pemerintah

2.

Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3.

Ketentuan undang-undang. Seluruh cara penyerahan hak milik harus dengan memenuhi syarat pengawasan oleh pemerintah, sedangkan menurut pasal 584 KUHper ditentukan lima cara untuk memperoleh hak milik sebagai berikut: 1.

Pengakuan (toeeingenieng) yaitu memperoleh hak milik atas bendabenda yang tidak ada pemiliknya,(Res Nullius). Res Nullius hanya atas benda yang bergerak misalnya memburu rusa di hutan, memancing iakn laut di laut, dan lain-lain. 4

Menurut pasal 585 KUH Perdata : pendakuan hanya ada pada benda-benda bergerak yang tidak ada pemiliknya/ belum ada pemiliknya. Dalam istilah asing benda tanpa pemilik disebut Res Nullius. Pasal 586 KUH Perdata menentukan tentang pendakuan pada harta karun. Yang dimaksud dengan harta karun ialah segala kebendaan yang tersembunyi atau terpendam dalam tanah atau tempat lain, yang atas benda itu tiada seorangpun yang dapat membuktikan hak milik terhadapanya dan yang diperdapatnya karena kebetulan semata-mata. (pasal 587 ayat (2) KUH Perdata).

2.

Perlekatan(Nat Rekking) Yaitu memperolehan benda, karena benda itu mengikuti/ melekat pada benda yang lain. (pasal 588 KUH Perdata). Misalnya : hak atas tanam-tanaman, mengikuti tanah yang sudah menjadi hak milik dari orang yang punya tanah itu. Jadi tanaman itu menjadi milik pemilik tanah.

3.

Daluarsa (verjaring) yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU tahun 1945 KUHper, ada dua macam daluarsa: a. Acquisitieve verjaring adalah suatu cara memperoleh hak milik karena lewatnya waktu. b. Extinctieve verjaring adalah membebaskan seseorang dari satu penagihan atau penuntutan hukum karena daluarsa atau lewat waktu.

Ada 4 syarat daluarsa:

4.

a)

Bezitter sebagai pemilik

b)

Bezit itu harus denagn jujur (itikad baik)

c)

Bezit harus terus menerus dan tidak terputus

d)

Bezit itu telah berusia 20 tahun atau 30 tahun (tahun 1963 KUHper)

Pewarisan yaitu suatu proses peralihan hak milik tau warisan dari pewaris pada ahli warisnya. Pewaris dapat dibedakan menjadi dua macam karena UU dan wasiat :

5

a. Pewarisan berdasarkan undang-undang (ab intestato) artinya pewarisan berdasarkan keturunan darah yang didasarkan pada ketentuan undang-undang. b. Pewarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair) ialah seseorang orang lain yang tidak bertalian darah akan mendapat warisan berdasarkan wasiat dari pewaris (orang yang meninggal).

5.

Penyerahan yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik pada pihak yang lainnya atau memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain sehingga orang lain itu menjadi pemilik baru dari benda yang diberiakan itu. Di. Di dalam undang-undang hokum perdata terdapat beberapa istilah penyerahan yang dipakai, yaitu: a. Opdracht- dalam penyerahan benda. b. Overdracht- dalam hal fiduciara. c. Inbreng – dalam hal warisan d. Cessie – dalam hal piutang atas nama e. Transport – dalam hal penerahan benda tak bergerak. Hoge raad berpendapat bahwa cara-cara memperoleh hak milik tersebut tidak lengkap dan tidak terlalu sistematis. Dikatakan tidak lengkap karena di dalam pasal 584 KUHper tidak disebutkan cara-cara lain, padahal cara memperoleh hak memperoleh hak milik tidak hanya ada pada kelima cara itu, tetapi juga dikenal cara-cara lain, seperti pencabutan hak, pembebasan hak, hibah, wasiat dan pencampuran harta kekayaan pada saat bersamaan, dikatakan tidak terlalu sistematis, karena segala jenis perolehan hak milik terdapat campur aduk, terutama pada nomor d dan e, seharusnya yang lebih dahulu adalah nomor e, baru kemudian karena warisan.

Selain dari kelima cara diatas memang masih ada cara cara lain yang dapat dilakukan, namun belum diatur dalam KUHPerdata melainkan masih ada cara lain antara lain : pencabutan hak, pembebasan hak, hibah wasiat dan percampuran harta kekayaan malalui perkawinan dll.

6

2.4 Batasan Hak Milik

Dari ketentuan-ketentuan pasal 570 KUHper dapat diketahui pembatasan-pembatasan penggunaan hak milik antara lain: a.

Tidak bertentangan dengan UU Penggunaan hak milik dibatasi oleh undang-undang artinya harus tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang berlaku. Dan perakteknya pengertian bertentangan dengan undang-undang telah diperluas menjadi bertentangan dengan hukum, dengan demikian segala perbuatan penggunaan hak milik yang bukan saja bertentangan dengan undang-undang melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum pun dapat dilarang, misalnya penggunaan rumah sebagai tempat pelacuran, perdaganggan minuman keras, perdaganggan narkoba, pusat perjudian.

b.

Tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang lain dan hak-hak orang. Misalnya pemilik pabrik yang membuang limba pabriknya kesungai, sehingga menganggu kesehatan dan kebersihan masyarakat sekitanya. Kerugian akibat gangguan (hinder) dapat digiugat melalui pasal 1365 KUHper tentang onrechtmatinge daad(perbuatn melawan hukum)

c.

Penyalah gunaan hak (misbruik van recht) Berbuat semaunya termasuk menyakah gunakan hak itu, penggunaan hak milik itu dibatasi oleh kepentingan orang lain, penggunaan hak milik harus secara wajar. Walaupun orang mempunyai hak milik, tidaklah berarti ia boleh berbuat seenaknya, penyalahgunaan hak adalah menggunakan hak milik sedemikian rupa sehingga kerugian orang lain lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh akibat dari penngunaan hak tersebut.

d.

Pembatasan oleh hukum tetangga Hukum tetangga adalah hukum yang membatasi kebebasan seseorang dalam penggunaan dan penguasaan hak miliknya, atau juga dapat disebut suatu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang yang hidup bertetangga, yang mana penggunaan dan pengguasaan hak milik bersama Contohnya kewajiban pemilik pekarangan yang tanahnya lebih rentah untuk menerima aliran air di pekarangan mereka yang berasal dari pekarangan yang tanahnya lebih tinggi dengan ketentuan tidak diperbolehkan membuat suatu bendungan yang menghalangi keluar mengalirnya air tersebut. 7

e.

Pencabutan hak untuk kepentingan umum Adakalnya hak milik dicabut dari pemiliknya apabila kepentingan umum menghendakinya, tetapi pencabutan itu harus dengan alasan, prosedurdan anti kerugian yang layak menurut undang-undang. Pemerintah tidak boleh menurut semaunya saja mencabut hak orang, walaupun dengan alasan hak milik mempunyai fungsi sosial. Batasan dalam UUPA menunjukkan bahwa hak milik bukanlah merupakan lambing kekuasaan yang tidak terbtas atau hak asasi yang tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh kepentingan umum yang diungkapkan oleh hukum public.

2.5 Hak Milik Bersama

Hak milik bersama dapat terjadi karena perjanjian atau Karena undang-undang, dikatakan hak milik bersama(medeeigendom) karena terdapat beberapa orang pemilik atas suatu benda yang sama, setiap pemilik peserta memiliki bagian yang tidak dapat dipisahka dari benda itu, pemilikan bersama itu bisa berupa: a.

Pemilikan terhadap benda tertentu, seperti rumah susun

b.

Terhadap seluruh aktiva(piutang), dan pasiva (utang seperti harta perkawinan), warisan Menurut ketentuan pasal 573 berbunyi “pembagian benda yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan mengenai pemisahan dan pembagian harta peninggalan diatur dalam pasal 1066 sampai dengan 11125 bab 17 buku 11 KUHper mengenai hak milik bersama dengan warisan”. Hak milik bersama ada dua macam:

1)

Hak milik bersama yang bebas Hak milik ini terjadi karena perjanjian antara berapa pemilik bersama atas suatu benda, para pemilik bersama dapat meminta pemisahan dan pembagian terhadap benda bersama itu. Setiap pemiliki bersama memiliki bagian sebagi harta kekayaan yang berdiri sendiridan berhak menguasai bagiannya itu dan berbuat apa saja tehadap bendanya, tanpa perlu izin dari pemilik bersama lainnya.

2)

Hak milik bersama terikat Hak milik ini terjadi karena ketentuan dan sebagai akibat hubungan hukum yang sudah ada lebih dahulu, dalam hak milik bersanma yang terikat terhadap kesatuan mengenai benda bersama dan pembagian tidak mungkin dilakukan, tipa pemilik bersama tidak dimungkinkan berbuat apa saja tanpa izin dari pemilik bersama lainnya.

8

2.6 Beralihnya Hak Milik

Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukarmenukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak miliktidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum karena orang asingdan badan hukum tidak dapat menjadi subyek hak milik. Sehingga peralihannyamenjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. 2.7 Hapusnya Hak Milik Hapusnya hak milik dapat terjadi karena beberapa hal seperti : 1.

Orang lain memperoleh hak milik melalui cara cara yang sah seperti dijelaskan diatas

2.

Bendanya musnah.

3.

Pemiliknya melepaskan benda tersebut.

4.

Benda itu melepaskan diri dari pemiliknya. Dalam hal ini benda diibaratkan seperti binatang ternak dsb.

5.

Dalam hal benda itu adalah berupa tanah maka, hak milik juga hapus apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan landreform yang mengenai pembatasan maksimum dan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.

3.1 Kesimpulan

Dari penjelasan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang namanya Hak Milik itu merupakan hak yang paling diistimewakan dalam Hukum Perdata melalui Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan karena keistimewaan yang dimilikinya maka hak milik menjadi sangat sangat diperebutkan untuk dimiliki oleh setiap orang yang tunduk pada Hukum Perdata (KUHPerdata)

9

DAFTAR PUSTAKA Prof.Dr.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan ,S.H. , Hukum Benda, Liberty,Yogyakarta Usman, Rachmadi,Hukum Kebendaan, Sinar Grafika,Jakarta Salim HS, S.H., M.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika.Mataram. 2001. Halaman 101 s.d 104 KUHPerdata http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2012/05/mengenal-hak-milik-menurut-hukum.html http://fatmaambarsari.blogspot.com/2011/02/cara-cara-memperoleh-hak-milik.html

10