Hak Kebendaan.docx

Tugas Hukum Perdata Hak Kebendaan Dosen : Dr.Hj. Erna Widjajati, SH., MH

Disusun Oleh : Nurul Fathyah Syatri ( 1233.001.052)

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................. 1 1.2 RUMUSAN MASALAH ......................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN................................................................................................... 2 2.1 PENGERTIAN HAK KEBENDAAN ...................................................................... 2 2.3 CIRI CIRI HAK KEBENDAAN ................................................................................ 4 2.3 PEMBEDAAN HAK-HAK KEBENDAAN....................................................................

6

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 10

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Hubungan Hukum antara seorang (subjek Hukum) dengan benda yang diatur dalam buku Ke-II Kitab Undang-undang Perdata menimbulkan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda di dalalm tangan siapapun juga benda itu berada, dengan demikian hak kebendaan bersifat mutlak dalam arti dapat dipertahankan dan berlaku terhadap siapapun juga dan setiap orang harus menghormatinya serta dalam hak kebendaan ini selalu ada hubungan langsung antara orang yang berhak dengan benda meskipun ada campur tangan dari pihak lain. Jumlah hak kebendaan bersifat terbatas dalam arti hanya ada hak-hak sepanjang yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. karenanya ketentuan yang terdapat dalam buku ke-II Kitab undang-undang Perdata umumnya bersifat Dwingenrechts (memaksa). Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan sepertipun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan. Dalam makalah ini penulis ingin mengetahui tentang hak kebendaan?

1.2 Rumusan Masalah : 1.

Apa itu hak kebendaan ?

2.

Apa saja pembedaan hak-hak kebendaan ?

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Kebendaan 1.

Menurut Prof. Subekti

Suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat di pertahankan terhadap setiap orang. 2.

Menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn

Hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung antara orang yang berhak dan benda tersebut. 3.

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat di pertahankan terhadap siapapun juga. Yang dimaksud dengan hak kebendaan ( zakelijkrecht ), ialah hak mutlak atau sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atau sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak ( absolut ), lawannya ialah hak yang nisbi ( hak persoonlijk ) atau hak relative. Kedua-duanya merupakan bagian dari hak Perdata. Untuk jelasnya bagaimana kedudukan dari hak kebendaan dan hak persoonlijk itu ikhtisarnya adalah sebagai berikut: Hak perdata itu diperinci atas dua hal : 1. Hak mutlak (hak absolut), ini terdiri atas : a) Hak kepribadian, misalnya: hak atas namanya, kehormatannya, hidup, 2

kemerdekaan dan lain-lain. b) Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak. c) Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan. 2) Hak nisbi (hak relatif), yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian, undang-undang. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengenai hak kebendaan ini dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Hak kebendaan sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kemilikan. 2. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik. Contoh hak terbatas tersebut adalah hak sewa yang diperoleh oleh penyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik benda. Pengertian benda yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang adalah meliputi barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak. Barang yang tidak berwujud ditentukan juga sebagai barang bergerak dan barang tidak bergerak. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa pengertian benda bukan saja

3

berada dalam lingkup hukum benda tetapi juga berada dalam lapangan hukum harta kekayaan. 2.2 Ciri-ciri hak kebendaan Ciri – ciri hak kebendaan adalah : 

Merupakan Hak Mutlak (dapat di pertahankan terhadap siapa pun juga)



Mempunyai Zaaks Gevolg atau Droit De Suite (hak yang terus mengikuti bendanya kemana pun)



Mempunyai Sistem (yang lebih dulu terjadinya, tingkatnya lebih tinggi dari yg terjadi kemudian)



Mempunyai Droit De Preference (hak yg lebih di dahulukan dari hak yg lain)



Mempunyai Macam-macam Actie (mempunyai macam-macam gugatan yg dapat di lakukan bila ada yang menggangu haknya)



Mempunyai Cara Pemindahan yg Berlainan

Menurut Prof. Subekti hak kebendaan memiliki sifat : a.

Memberi kekuasaan langsung atas suatu benda

b.

Dapat dipertahankan terhadap setiap orang

c.

Mempunyai sifaf “melekat” mengikuti benda bila dipindah tangankan (droit de suite)

d.

Hak yang lebih tua selalu di menamgkan dari yg muda

Dan Ciri-ciri lain dari hak kebendaan adalah : 1. Hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. 2. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas. 3. Hak kebendaan itu mempunyai hak yang mengikuti. Artinya hak itu terus

4

mengikuti bendanya dimana barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. Jika ada beberapa hak kebendaan diletakkan atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. 4. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya. Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau dipergunakan sendiri. Sedangkan ciri-ciri dari hak perorangan adalah : 1. Hak ini bersifat relatif. Artinya hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. 2. Hak perorangan jangka waktunya terbatas. 3. Hak perorangan mempunyai kekuatan yang sama, tanpa memperhatikan saat kelahirannya. 4. Kemungkinan untuk memindahkan hak perorangan itu terbatas. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Orang yang mempunyai hak kebendaan yang secara jujur atas barang-barang yang bergerak itu dilindungi, misalnya Pasal 1977 KUHPerdata. Hak bezitter atas barang-barang bergerak itu diperlindungi. Tidak demikian halnya orang yang mempunyai hak perorangan. Namun demikian perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan itu tidak mutlak lagi. Pada tiap-tiap hak itu kita dapat mendapatkan adanya hak kebendaan dan hak perorangan tersebut. Hanya titik beratnya itu yang berlainan. Dalam praktek kita jumpai hak-hak perorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan yaitu sifat mengikuti bendanya dan mempunyai sifat prioritas, contohnya hak guna bangunan dan hak pakai.

5

2.3 Pembedaan Hak-hak Kebendaan Di dalam buku II KUHPerdata diatur macam-macam hak kebendaan. Tetapi dalam membicarakan macam-macam hak kebendaan tersebut harus mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan harus mengetahui mana hak-hak kebendaan yang masih ada dan yang sudah dicabut berlakunya dari buku II itu. Hak-hak kebendaan yang sudah dicabut itu tidak lagi termasuk di dalam lapangan keperdataan melainkan menjadi obyek dari hukum yang lain yaitu agraria. Hak-hak kebendaan yang diatur dalam buku II KUHPerdata itu dapat dibedakan sebagai berikut : (a. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan ini dapat atas bendanya sendiri dapat juga atas benda milik orang lain. (b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan : 1. Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak. 2. Hipotik sebagai jaminan ialah benda tetap. Asas-asas umum hukum benda menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, di dalam menafsirkan aturan-aturan hukum benda itu perlu diingat asas-asas umumnya, sebagai berikut : 1. Merupakan hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Bahwa atas suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Dengan lain perkataan kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak

6

kebendaan. Hukum benda merupakan hukum pemaksa (dwingendrecht). 2. Dapat dipisahkan. Kecuali isinya oleh undang-undang juga ditentukan sifatnya hak kebendaan. Kecuali hak pakai dan mendiami semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan. 3. Asas individualisteit. Obyek dari hak kebendaan selalu adalah barang yang individueel bepald, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang-barang yang berwujud yang merupakan satu kesatuan. 4. Asas totaliteit. Hak kebendaan selalu terletak atas keseluruhan obyeknya. Siapa yang mempunyai zakelijkrecht atas suatu zaak ia mempunyai zakelijkrecht itu atas keseluruhan zaak itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. 5. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). Yang berhak tak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Pemisahan daripada zakelijkrechten itu tidak diperkenankan. Tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan jura in realiena. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya. Tetapi hanya kelihatannya saja. Hak miliknya tetap utuh. 6. Asas prioriteit. Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang dari 7

eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Maka perlu diatur urutannya. Ius in realiena meletak sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa jura in realiena didahulukan (Pasal 674, 711, 720, 756, 1150 KUHPerdata). Asas ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai (asas nemoplus). 7. Asas percampuran (asas vermenging). Hak kebendaan yang terbatas, jadi lainnya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak Gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani itu menjadi terkumpul dalam satu tangan maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (Pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPerdata). 8. Perlakuan terhadap benda bergerak dan tak bergerak itu berlainan. Aturan-aturan mengenai pemindahan, pembebanan (bezwaring), bezit dan verjaring mengenai benda-benda roerend dan onroend berlainan. Juga mengenai jura in realiena yang dapat diadakan. 9. Asas publiciteit. Mengenai benda-benda yang tidak bergerak, mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku asas publiciteit, yaitu dengan pendaftaran di dalam register umum. Sedangkan mengenai benda yang bergerak cukup dengan

8

penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum. 10. Sifat perjanjiannya. Merupakan perjanjian yang zakelijk. Orang mengadakan hak kebendaan itu yaitu misalnya mengadakan hak memungut hasil, Gadai, Hipotik dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Dan sifat perjanjian di sini merupakan perjanjian yang zakelijk, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Jadi lain halnya dengan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata, misalnya, itu merupakan perjanjian yang sifatnya obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan (verbintenis).

9

DAFTAR PUSTAKA.

Prof.Dr.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan ,S.H. , Hukum Benda, Liberty,Yogyakarta http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2289975-pengertian-dan-definisi-hakkebendaan/#ixzz37A3ZzMwb http://nettyrhodiah.blogspot.com/2013/04/hak-kebendaan.html

10