Membangun Kepemerintahan Yang Baik

MEMBANGUN KEPEMIMPINAN YANG BAIK OLEH :

EDDY WARMAN WIDYAISWARA BADP PROPINSI RIAU

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 1. Mampu memahami konsepsi, karakteristik, dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, 2. Peserta dapat memahami bagaimana membangun pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang melandasinya, khususnya dalam konteks reformasi system pemerintahan di indonesia, 3. Menganalisis bagaimana menerapkan

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Agar para peserta mampu memahami mengenai : a.

Latar belakang dan perkembangan lingkungan strategis nasional maupun global yang menjadi faktor berpengaruh terhadap tuntutan perubahan paradigma administrasi negara dalam era globlisasi dan demokratisasi,

b.

Pengertian dan prinsip-prinsip keperintahan sebagai wujud pergeseran paradigma penyelenggaraan negara dari paradigma pemerintah (Government) menjadi paradigma kepemerintahan (governance),

c.

Pengertian dan Karakteristik kepemerintahan yang baik (Good governance) sebagai paradigma administrasi negara yang baru dan berkembang dewasa ini,

d.

Bagaimana membangun kepemerintahan yang baik di indonesia sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan reformasi nasional di bidang politik dan pemerintahan, yang secara umum dapat berimplikasi terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit-unit organisasi, kepemimpinan instansi, maupun pengembangan kualifikasi aparatur negara di sektor-sektor pemerintahan tertentu seperti halnya unit kerja asal para peserta Diklatpim III.

LATAR BELAKANG Pada tataran empirik, sebagian masyarakat menilai belum baiknya kinerja pemerintahan.

]

Ditemukan pengaduan masyarakat tentang :  Prosedur pelayanan yang berbelit-belit,  Tidak transparan,  Tidak partisipatif,  Masih banyaknya praktek-praktek KKN,  Belum terimplementasikannya prinsip-prinsip

KEWENANGAN PEMERINTAH  Pemerintah memiliki hak : - Memungut pajak dan restribusi, - Melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan perundang-undangan.  Pemerintah memiliki kewajiban : - Memberikan pelayanan kepada masyarakat, - Memberdayakan warga masyarakat, - Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kepada aparatnya dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangannya, - Memberi pertanggungjawaban secara politik, keuangan, adm kepada publik.

TUGAS POKOK PEMERINTAHAN Prof. Dr. RYAAS RASYID TIGA FUNGSI YANG HAKIKI YAITU 1.

Pelayanan (Service). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

2.

Pemberdayaan (Empower ment). Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.

3.

Pembangunan (Development). Pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga fungsi inilah yang sekaligus menjadi misi

PROFIL KEPEMERINTAHAN MASA LALU Perilaku dan Tindakan Aparatur

-Sentralistik -Birokratis -Top Down -Self Orinted -Monopolistik -Refresif -Kurang Peka Terhadap Aspirasi -Tidak Demokratis -KKN

Dampak Bagi Masyarakat

-Higkt Cost -Individualistik -Materialistik -Apatis -Takut -Pasif -Krisis Kepercayaan

BAD GOVERNANCE

PROFIL KEPEMERINTAHAN YANG IDEAL Perilaku dan Tindakan Aparatur

- Partisipatif -Transparan -Rule Of Law -Tanggap -Orientasi Konsensus -Punya Rasa Keadilan -Efektifitas -Efisiensi -Visioner -Pelayanan Prima -Managerialistik

Dampak Bagi Masyarakat

-Kepercayaan Meningkat -Ketekunan Kesabaran -Disipli nKeteraturan Kerja -Keikhlasan dan Kejujuran -Kreatifitas dan Kepekaan -Keberanian dan Kearifan -Aman dan Tentram -Cerdas -Kompetitif -Damai dan Elegan

GOOD GOVERNANCE

PENGERTIAN PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) 1.

Tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan,

2.

Kooiman : Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut,

3.

LAN dan BPKP : Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan kepemerintahan, sendangkan praktek

4.

UNDP : Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan /kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan. Integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat,

5.

HUBBARD : Bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri,

6.

Bintoro Cokro Amidjoyo :

7.

Pelaksanaan kekuasaan politik untuk memanage masalah-masalah suatu negara.

MENTERI PAN : TAUFIK EFENDI GOOD GOVERNANCE (KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

PELAYANAN PUBLIK Masyarakat tidak ada keluhan dalam mengurus keperluannya, Kalau mau kita bisa, 6 september 2004 pemprop jawa timur berhasil meraih penghargaan citra pelayanan prima.

DAVID OSBORNE DAN TED GEABLER Pemerintah perlu melakukan perubahan salah satunya adalah bahwa sistem-sistem dalam pemerintahan tidak cukup efektif membentuk kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang handal, sebaliknya sistem dalam pemerintahan telah cenderung membentuk para birokrat kurang responsif, lamban, berorientasi pada status quo, korup dan sebagainya sehingga sistem-sistem yang ada dalam pemerintahan harus berubah,

Prof. Dr. MASWARDI RAUF Salah satu kendala untuk mewujudkan Good Governance (Kepemerintahan yang baik) adalah jabatan-jabatan strategis masih dijabat oleh orangorang status quo.

PERUBAHAN STRUKTURAL (DI ERA REFORMASI)  Proses demokrasi yang semakin tumbuh dan berkembang,  Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam segala bidang,  Penegakan supremasi hukum,  Pemberantasan KKN dilingkungan pemerintahan,  Penghormatan hak-hak asasi manusia.

PERUBAHAN SOSIAL, POLITIK MASYARAKAT DAPAT DILIHAT :  Dibidang sosial masyarakat : Gaya hidup, budaya, cara berpakaian.  Identitas diri :  Sektor swasta : Pertumbuhan perusahaan multinasional.  Dibidang LSM : Tumbuh berbagai LSM ditengah masyarakat.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PENGAWASAN JALANNYA PEMERINTAHAN  Indonesia Corruption Watch (ICW),  Wahana Lingkungan Hidup (WALHI),  KONTRAS,  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),  DLL, LEMBAGA SEMI PEMERINTAH :  Lembaga Ombudsman Nasional,

PERUBAHAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT SAAT INI DIPENGARUHI OLEH FAKTOR  FAKTOR EXTERNAL

o Pengaruh globalisasi terutama perkembangan teknologi informasi, o Perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat.

 FAKTOR INTERNAL o Krisis multidimensi diantaranya situasi politik yang belum stabil, ancaman disintegrasi, menipisnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, lemahnya penegakan hukum dan dan pemberantasan kkn yang lamban, lambatnya kriminalitas, pengangguran serta

HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH  Sebelum era reformasi :  Terdapat kesenjangan sosial, ekonomi, politik, yang semakin lebar baik antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah/daerah,  Peranan pemerintah terlalu sentralistis, otoriter, kkn merajalela,

Era reformasi :  Pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara aktif,  Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,  Demokrasi politik, perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia,  Pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, bebas kkn, dan berorientasi pada pasar.

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI INDONESIA PASCA GERAKAN REFORMASI Tercermin dalam UU No. 28/1999 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN  Azas-azas kepastian hukum,  Azas tertib penyelenggaraan negara,  Azas kepentingan umum,  Azas keterbukaan,  Azas proporsional (keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara).  Azas profesional,

PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK : UNDP  Partisipasi  Aturan hukum (rule of low)  Transparan  Daya tanggap  Berorientasi konsensus3  Berkeadilan (equity)  Efektivitas dan efisien  Akuntabilitas  Bervisi strategis.

PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Menurut RENSTRA LAN 2000-2004) Terwujudnya pemerintahan yang baik apabila :  Pengelolaan pemerintahan yang demokratis,  Menjunjung tingggi supremasi hukum dan HAM,  Desentralisasi,  Partisifatif,  Transparan,  Berkeadilan,  Bersih dan Akuntabel,  Berdayaguna dan Berhasilguna,  Berorientasi pada peningkatan daya saing

10 PARADIGMA PENATAAN KEMBALIPEMERINTAH (REINVENTING-GOVERNMENT/REGO : 1. Pemerintah yang catalyic : pemerintah harus berperan sebagai pengarah, bukan mengayuh (drivu), 2. Community on government : pemerintah milik masyarakat, 3. Competitive government (pemerintah yang kompetitif), 4. Mission driven government : pemerintahan yang digerakkan oleh misi bukan aturan,

5. Resvet oriented government : membiayai tujuan-tujuan, bukan sumber-sumber, 6. Costumer driven government : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokasi, 7. Menghasilkan pendapatan bukan pembelanjaan, 8. Anticipatary government : mencegah lebih baik daripada mengobati, 9. Pemerintahan desentralisasi dari hirarki berubah ke partisipasi tim kerja, 10. Market oriented government : pemerintahan berorientasi pasar mencapai perubahan melalui mekanisme pasar.

PENERAPAN GOOD GOVERNMENT TIDAK JALAN APABILA DITEMUKAN HAL-HAH BERIKUT 1.

Mayoritas warga negara termasuk pemerintahnya kurang peka terhadap hakhaknya dan masalah sosial, sehingga cenderung memberikan toleransi terhadap praktek kkn,

2.

Gaji yang kurang memadai, sehingga mendorong pegawai untuk mencari tambahan dengan mengorbankan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,

3.

Sikap moral yang cenderung menurun karena sikap materialistis dan konsumerisme,

4.

Mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan dan nilai-nilai moral yang

5.

Budaya aparat pemerintah yang lebih mementingkan keluarga daripada pelayanan kepada masyarakat,

6.

Adanya monopoli pemerintah terhadap berbagai sumber daya yang ada,

7.

Buruknya sistem akuntansi,

8.

Kurangnya kemauan aparatur untuk menerapkan akuntabilitas,

9.

Kontrol yang terlalu ketat terhadap media masa sehingga masyarakat kurang berani mengeluarkan pendapat akibatnya kesalahankesalahan yang dilakukan pemerintah makin menjadi-jadi tanpa ada tindakan korektif,

10. Jumlah pegawai pemerintah yang terlalu banyak tapi dengan kualitas yang kurang

Akuntabilitas

Good Governance

Responsibility Transparancy

Aparatur Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan adalah :

Efisiensi dan Efektive Adil Clean Goverment

Demokratis

Antisipasi

1. 2. 3.

Indonesia termasuk Prov. Riau Saat ini menghadapi Perubahan global, regional Dan nasional yang harus Disikapi dan diadopsi Perkemba ngannya

GLO BAL

WTO = 24.607 KOMODITAS APEC = 47 KERJASAMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT

(Lingkungan hidup) 5.

TIGA SEKTOR KUNCI (3 T)

(Transparasi, Telokomunikasi,

dan Tourism) 1. 2.

REGIO NAL

• • • •

• NASIO • •

NAL

AFTA = 7260 KOMODITAS KESR ASEAN IMS-GT, IMT-GT, BIMP EAGA AIDA FTZ BATAM FTA BINTAN UTARA KORIDOR SELAT MALAKA

ERA OTONOMI DAERAH ERA REFORMASI ORIENTASI POLITIK (Amendemen

Perlu reposisi Arah kebi jakan Dan rencana Strategi Pemba ngunan Darerah Riau

UUD ’45 dan pemilu 2004) 5.

Wacana Bersatulah Bangsaku

(Issu Disintegrasi Bangsa) 5.

Paradigma Baru Pembangunan Daerah

Kebijakan Ekonomi berbasis Kerakyatan Yg kompetitif

Kebijakan Politik Yang Demok ratis

Kebijakan Sosial yang berbudaya

PEMIMPIN YANG VISIONIER DAN AL’ALAMIN DAN EXPERT

Pemimpin Masa depan Yang Manage rialistik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Akuntabilitas Responsibility Transparancy Adil Demokratis Jujur Cerdas / Terampil Pemimpin yg

Bermartabat, Berbudaya Dan Berkeadilan Menuju Memiliki 4 Sifat Nabi Indonesia baru Pemimpin yang Muhammad SAW : Berbasis Etik • SHIDIQ • TABLIGH Islam • •

AMANAH FATHONAH

CIRI-CIRI PEMIMPIN SESUAI BUDAYA MELAYU 1. Mampu mengayomi 2. Mampu bertenggang rasa 3. Punya kasih sayang 4. Tahu sama ranting yang akan mencucuk 5. Tahu sama dahan yang akan menimpa 6. Alamnya luas, dadanya lapang,pergi tempat bertanya,pulang tempat beberita, ia adalah ayah dan ia juga ibu 7. Mereka wakafkan dirinya untuk rakyat 8. Mereka tempatkan dirinya sebagai seorang gembala yg melayani dan bukan yang harus dilayani 9. Rakyat takut bila ia pergi / diganti 10. Ketika ia dekat,rakyat merasa mendapat dan ketika ia jauh rakyat merasa kehilangan 11. Bijak menyimak kicau murai 12. Pandai mnghapus arang dikening 13. Bijak melangkah dalam onak 14. Pandai menyambung patah arang

STUDY KASUS (LATIHAN) Apabila masing-masing Sub Sistem dari Sistem Administrasi Negara (seperti gambar dibawah) berputar pada sumbunya dan berjalan dengan semestinya, maka administrasi negara akan baik dengan demikian good governance (kepemerintahan yg baik) akan terwujud. Berkaitan dengan itu bagaimana komentar anda terhadap Sistem aAdministrasi Negara RI setelah UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali, serta apa rekomendasi anda untuk masa depan.

TUJUAN

KERJASAMA

MANUSIA

MANUSIA

TUGAS