Membangun Desa Ramah Anak (bab V)

SOSIOLOGI DESA

BAB V Sosiologi Desa A. Transformasi Sosial Desa Secara historis desa adalah embrio terbentuknya masyarakat

politik

di

indonesia.

Jauh

sebelum

masayarakat modern terbentuk, desa atau entitas sosial lainnya yang sejenis telah menjadi sebuah institusi sosial yang sangat tinggi. Desa adalah sebuah entitas sosial yang mandiri, mempunyai aturan (adat istiadat, tradisi) yang mengakar kuat dan tata pemerintahan yang otonom. Bahkan desa telah mempunyai kemandirian secara ekonomi, ini dibuktikan dengan adanya pasar desa atau sisa-siasnya dimana perputaran ekonomi terjadi disini. Interaksi sosial yang cukup kental menjadikan desa menjadi sebuah komunitas yang cukup solid. Perkembangan selanjutnya adalah masuknya pengaruh negara (pemerintahan pusat) menjadikan desa sebagai representasi pemerintah sehingga tata nilai dan pranata sosial yang telah ada sekian abad menjadi Pengembangan Desa Ramah Anak

67

SOSIOLOGI DESA hancur. Miniaturisasi desa sebagai negara menyebabkan pertarungan politik dan konflik kepentingan memecah belah kesatuan desa. Hal ini terlihat jelas pada era orde baru dimana negara merubah struktur desa dan memaksa desa menggunakan

peraturan-peraturan

yang

ditetapkan

negara. Tata laksana pemerintahan desa yang semula diatur dengan hukum adat dan tradisi kemudian diseragamkan. Proses uniformitas (penyeragaman) ini tertuang dalam UU No. 5 /1979, penguasa melakukan sentralisasi dan birokratisasi pemerintahan desa. Tanpa melihat

heterogenitas

masyarakat

adat

atau

pemerintahan asli/ tradisi UU tersebut menyeragmkan model pemerintahan dan tata aturan desa secara nasional. Maka masyarakat desa perlahan tercerabut dari akar budaya dan kearifan-kearifan nenek moyang yang telah sekian abad lestari. Hancurnya tradisi, adat serta pranata-pranata sosial telah menghilangkan sebuah komunitas sosial dan tata pemerintahan desa yang mandiri.

Pengembangan Desa Ramah Anak

68

SOSIOLOGI DESA Perkembangan

selanjutnya,

karena

proses

reformasi politik terjadi proses deregulasi dan de birokratisasi terhadap permerintahan desa. Munculnya UU No. 22 / 1999 tentang Pemerintahan daerah dan pencabutan UU No. 5 / 1979 telah memberikan kesempatan hidupnya kembali pemerintahan asli/ tradisi desa.

Dengan

diserahkannya

kewenangan

untuk

mengatur dan mengelola pemerintahan tingkat desa kepada pemintah daerah/ kota memungkinkan hidup kembalinya tata pemerintahan tradisi desa. Hal ini semakin nyata terlihat dengan muncul kembalinya model-model pemerintahan adat/tradisi di beberapa daerah sebagai pengganti pemerintahan desa. Di Sumatera Barat hidup kembali pemerintahan Nagari, Banga atau desa adat di Bali, Huta di Masyarakat Batak dan model pemerintahan adat lainnya. Selain itu, bersamaan dengan hidup kembalinya pemerintahan adat/ tradisi tersebut, Hukum-hukum adat juga kembali muncul dan berlaku. Sungguhpun demikian, Fenomena kebangkitan ini tidak serta merta menjadikan desa kembali sebagai komunitas sosial yang mandiri. Pelumpuhan desa yang Pengembangan Desa Ramah Anak

69

SOSIOLOGI DESA sekian puluh tahun telah menghilangkan sebagian besar tradisi, adat serta pranata-pranata sosial yang pernah berlaku di desa. Selain itu desa juga tidak bisa menghindar dari penyelenggaraan negara, sebagai Subsistem pemerintahan. Kondisi desa pada saat ini adalah kondisi transisi dari masyarakat pesedasaan yang tradisional menuju masyarakat sub-perkotaan dan perkotaan. Hal ini terjadi karena mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi dari desa ke kota dan dari kota ke desa (urbanisasi de urbanisasi). Hal menyebabkan terjadinya asimilasi budaya, dimana orang desa yang kekota membawa budaya perkotaan saat kembali kedesa. Atau orang kota yang membawa pengaruh budaya perkotaan kedesa. Proses transformasi ini berjalan terus menerus seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi. Maka tak pelak budaya dan tradisi yang berkembang selama puluhan tahun kini telah mulai pudar. Tergantikan dengan budaya-budaya populis metropolis yang cenderung hedonis dan kapitalis. Masyarakat yang bersifat Komunal kini mulai menjadi Pengembangan Desa Ramah Anak

70

SOSIOLOGI DESA masyarakat yang individualis, lebih memikirkan dan mementingkan

diri sendiri. Gejala ini jelas terlihat

dengan semakin acuhnya orang-orang desa datu sama lainnya dan semakin tingginya persaingan ekonomi dan politik di tingkatan desa. B. Demokrasi dan Otonomi Desa Demokrasi

tak

dapat

dipisahkan

dari

perkembangan desa, ini menyangkut beberapa hal prinsip dalam pelaksanaan tata pemerintahan desa yang akuntabel. Legitimasi yang kuat akan pemerintah desa mutlak diperlukan dalam upaya perubahan desa. Beberapa penyesuaian mungkin diperlukan karena masing-masing daerah dan adat mempunyai mekanisme yang berbeda dalam demokrasi. Perhatian yang perlu diberikan adalah jangan sampai proses transformasi desa membawa kebangkitan kembali primordialisme dan feodalisme. Proses demokrasi harus diletakkan pada landasan kesadaran akan tujuan dan fungsi demokrasi. Jangan sampai

proses-proses

ini

menimbulkan

konflik

kepentingan pada aras horisontal maupun vertikal. Maka Pengembangan Desa Ramah Anak

71

SOSIOLOGI DESA penyadaran dan pendidikan demokrasi dan politik harus terus dilakukan. Dan lagi money politic yang seringkali terjadi sebisa mungkin dihapuskan dalam proses pemilihan kepala desa (suksesi). Sehingga pertentangan dan perpecahan yang kerap terjadi dapat dihindari di desa. Pemerintahan desa harus dikembalikan sebagai Self governing community pada bentuk pemerintahan awal/ asli. Dimana desa memiliki keweangan penuh untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Disini perlu adanya batasan yang jelas tentang kewenangan desa dan daerah. Jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan yang diterapkan desa dan daerah. Kebijakan daerah harusnya mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Maka prose-proses pengambilan kebijakan daerah harus bersifat partisipatif (botom up). Otonomi desa juga harus diberikan sampai pada kewenangan desa untuk mengelola sumber daya lokalnya untuk kepentingan dan kemakmuran desanya, tanpa harus mengabaikan kepentingan yang lebih tinggi (daerah, Nasional). Kewenangan ini juga harus dapat Pengembangan Desa Ramah Anak

72

SOSIOLOGI DESA mencegah praktek-praktek monopoli dan penghisapan yang selama ini dilakukan oleh pemodal (dari luar maupun di dalam desa). Harapannya desa mampu memberikan perlindungan terhadap warganya dalam mengakses sumber daya lokalnya untuk meningkatkan kesejahteraannya. C. Manajemen Pemerintahan Desa Issue yang paling sentral dari manajemen pemerintahan

desa

adalah

transparansi

dan

akuntabilitas.Dua hal tersebut sebenarnya hanyalah sebgaian dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Merujuk beberapa sumber Good Governance dapat diartikan sebagai “Institutions and processes which determine how

power is exercised,

how decisions are taken and how citizens participate in decision-making processes”. Menurut

United

Nations

Development

Programme (UNDP) (1997:19) dalam paper pertamanya disebutkan karakteristik sistem kepemerintahan yang baik (the characteristics of good system of governance) yaitu; “ legitimacy, freedom of association and Pengembangan Desa Ramah Anak

73

SOSIOLOGI DESA participation and freedom of the media, fair and established

legal

impartially,

frameworks

bureaucratic

that

are

enforced

accountability

and

transparency,freely available and valid information, effective and efficient public sector management, and cooperation

between

governments

civil

society

organizations” Selanjutnya UNDP, seperti dikutip oleh LembagaAdministrasi kembali

Negara

prinsip-prinsip

good

(LAN)

mengajukan

governance

sebagai

berikut: 1.

Participation; setiap warga negara

memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui mediasi institusi

legitimasi

yang

mewakili

kepentingannya, 1.

Rule

of

Law;

aturan

hukum,

keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usahayang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum, 2.

Transparency;

transparansi

yaitu

kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitoroleh Pengembangan Desa Ramah Anak

banyak

pihak

mengenai 74

SOSIOLOGI DESA kebijakan, proses-proses lembaga Organisasi pemerintah, 3.

Responsiveness;

lembaga-lembaga

pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stakeholder-nya, 4.

Concensus orientation; berorientasi

pada

kesepakatan

yakni

bisa

menjadi

perantarabagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas, 5.

Equity; kesetaraan, semua warga

negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan, 6.

Effectiveness and efficiency; setiap

proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan, 7.

Accountability;

pembuatkeputusan

dalam

para pemerintahan,

sektor swasta danmasyarakat (civil society) Pengembangan Desa Ramah Anak

75

SOSIOLOGI DESA bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholdernya, 8.

Strategic vision; visi strategis, para

pemimpin

dan

publik

perspektifgood

harus

memiliki

governance

dan

pengembangan SDM yang luas dan jauh ke depan sesuai keperluan pembangunan. Jadi,

good

governance

pada

esensinya

merupakan pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratik (demokratic governance)

yang

elemen

utamanya

partisipasi

masyarakat. Good governance pada level desa tidak akan pernah terwujud tanpa adanya desentralisasiOtonomi dan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Lahirnya Good governance akan berkorelasi pada tumbuhnya ekonomi desa yang mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. D. Ekonomi Desa Penetrasi kapitalisme pada tingkat Global dan Nasional menumbuhkan kekawatiran akan kondisi ekonomi pada tingkatan lokal. Mengingat bahwa rataPengembangan Desa Ramah Anak

76

SOSIOLOGI DESA rata

penduduk

desa

adalah

orang-orang

dengan

pendidikan rendah dengan kemampuan dan modal yang terbatas. Selain itu kegiatan ekonomi desa yang dibangun diatas budaya subsisten (hanya untuk bertahan hidup) sangat bertentangan dengan kapitalis. Budaya ini telah melahirkan sebuah format ekonomi khas desa, dimana usaha-usaha ekonomi yang dikembangakan tidak

digunakan

sepenuhnya

untuk

mendapatkan

keunutngan secara pribadi. Maka disebuah desa amat kental dengan kekerabatan dan saling tolong menolong. Ekonomi desa pada mulanya berdiri diatas kegiatan

produksi

pertanian

(Agraris),

perikanan

(nelayan) atau kegiatan-kegiatan produksi lainnya. Surplus pada kegiatan pertanian kemudian mendorong adanya Investasi yang melahirkan diversifikasi usaha. Diversifikasi yang dilakukan meliputi usaha jasa, Perdagangan atau produksi diluar pertanian. Hal ini mendorong terjadinya “Anglomerasi” atau peningkatan kegiatan ekonomi di kota-kota kecil sebagai area penyangga

(buffer

zone)

bagi

daerah

pedesaan

disekitarnya.

Pengembangan Desa Ramah Anak

77

SOSIOLOGI DESA Orde baru memaksa ekonomi desa terintegrasi dengan ekonomi nasional dengan membangun infra struktur dan akses bagi pihak luar untuk masuk kedesa. Selanjutnya pengaruh Revolusi Hijau dan kebijakan yang

diterapkan

pemerintah

mendorong

adanya

perubahan terhadap perekonomian desa. Produksi pertanian yang semula subsisten perlahan mengalami komersialisasi yang berorientasi profit (Keuntungan). Beberapa orang dan kelompok yang memiliki akses pasar berkembang menjadi kelompok yang lebih sejahtera (kaya), sementara kelompok nir-akses pasar semakin miskin. Lahirnya orang-orang miskin dan hilangnya kesempatan kerja di desa ini adalah memicu urbanisasi. Menurut M. Dawam Raharjo (Makalah Seminar ”Ekonomi Desa dan Manajemen Pemerintahan Desa” disampaikan dalam Workshop Desentralisasi dan Good governance di tingkat Desa),

UU No. 22/ 1999 yang mengarah pada

penghapusan sentralisasi birokrasi dan penyeragaman serta mengakomodir lembaga adat sebagai identitas lokal, ada beberapa agenda yang harus dilakukan terkait dengan ekonomi desa. Yang pertama, Perekonomian Pengembangan Desa Ramah Anak

78

SOSIOLOGI DESA desa dituntut untuk mampu berkembang dan melewati tiga tahapan, yaitu : 1. Melakukan diversifikasi produk pertanian yang ditunjang ketersediaan teknologi. 2. Melakukan

diversifikasi

pekerjaan

dan

sumber penghasilan diluar sektor pertanian. 3. Menjalankan

industrialisasi

pedesaaan

dengan menitik beratkan pada sektor industri kecil

dan

menengah

serta

memperluas

kepemilikan lahan oleh petani (min 2 Ha/ petani). Kedua, Restrukturisasi lembaga pemerintahan desa

dan

pembenahan

pemerintahan

desa

yang

mengarah ke bentuk pemerintahan profesional. Ketiga, perlu adanya sistem jaminan sosial (Social security system) di tingkat desa yangtidak tergantung dari pemerintahan atas. Jaminan ini bisa berupa harta waqaf dan sumbangan derma yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan dan pengembangan iptek ditingkat desa. Perekonomian desa harus dibangun atas usaha produktif mandiri dan pengelolaan sumber daya lokal Pengembangan Desa Ramah Anak

79

SOSIOLOGI DESA secara lestari berlandaskan pada semangat kebersamaan demi

kesejahteraan

bersama.

Ditunjang

dengan

pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mampu mengakomodir

kepentingan

masyarakat

serta

pemerataan akses ekonomi. Sarana-sarana penunjang produksi harus disediakan oleh desa dan pemerintah daerah semisal koperasi, ruang pamer produk dan lainlainnya. Selain itu Desa harus mempunyai sumber pendanaan yang jelas dan berkesinambungan. Dalam upaya ini desa dapat membuat kebijakan tertentu terkait dengan pengelolaan dana masyarakat (ZIS), Pungutan/ Retribusi dan pendirian BUMDES. ZIS dan BUMDES pengelolaannya sepenuhnya diserahkan pada tim khusus (masyarakat dan perangkat) yang hasilnya dapat digunakan untuk jaminan sosial masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengembangan Desa Ramah Anak

80