Membangun Desa Ramah Anak (bab Ii)

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK

BAB II PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK

Anak

juga

manusia

mereka

diperlakukan

dijamin

hak-haknya

dan

dengan terpenuhi.

sudah

lebih

selayaknya

manusiawi

Konvensi

Hak

dan anak

merupakan sebuah turunan dari Hak Asasi manusia yang berlaku secara universal. Namun demikian seringkali mereka terpinggirkan karena dianggap belum layak mendapatkan perlakuan seperti orang dewasa. Terlepas dari segala kekurangan mereka, sebagai manusia mereka mempunyai hak-hak yang tidak bisa dinafikkan begitu saja.

Mengingat

peran

strategis

mereka

(sebagai

generasi penerus) maka amat penting bagi kita untuk memberikan

perhatian

lebih

pada

mereka,

maka

pemenuhan Hak Anak menjadi sesuatu yang amat penting

guna

menjamin

perkembangan

dan

keberlangsungan mereka. A. Sekilas KHA Pada tahun 1949 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di tanda tangani oleh hampir seluruh negara dalam PBB. Ada beberapa poin penting dengan di dklarasikan HAM yaitu bahwa ada Pengembangan Desa Ramah Anak

17

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK jaminan tentang pengakuan dan perlindungan Entitas Hak Asasi Manusia oleh seluruh bangsa di dunia. Perbedaan utama dari hukum HAM dibandingkan dengan

hukum

internasional

lainnya

ialah

menyangkut relasi yang diatur. Hukum internasional HAM mengatur relasi yang bersifat vertikal, antara manusia

dengan

Negara,

dimana

manusia

mempunyai hak dan Negara memegang kewajiban. Setiap konvensi HAM mengatur dua substansi utama. Di satu pihak ia meletakkan norma-norma legal hak asasi yang diakui secara internasional, dan di pihak lain

ia

mengatur

kewajiban-kewajiban

Negara

menyangkut hak asasi yang diakui. Pada tahun 1989 PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak sebagai salah satu turunan dari Hak asasi manusia. Semua kaidah HAM berlaku juga pada KHA, dengan demikian KHA merupakan sebuah turunan HAM yang menyeluruh dan berlaku Universal. KHA mengatur norma-norma legal tentang substansi hak anak yang diakui dan diterima secara internasional, melintasi batas-batas

negara dan budaya, serta

mengatasi berbagai sistim hukum, sistim politik dan sistim ekonomi yang ada. Jika

kita

bandingkan

instrumen-instrumen

antara

internasional

KHA HAM

dengan lainnya,

katakanlah misalnya dengan Deklarasi Universal Hak Pengembangan Desa Ramah Anak

18

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Asasi Manusia (DUHAM) atau Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi-Sosial-Budaya (KIHESB), akan nampak nyata bahwa sebagian besar hak anak sama belaka dengan

hak

asasi

yang

berlaku

bagi

manusia

(dewasa) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa hak orang dewasa yang tidak dimiliki oleh anak-anak, dan sebaliknya anak memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Isi dan Kandungan KHA dan UUPA Secara keseluruhan ada 8 (delapan) kelompok hak yang terdapat dalam KHA: 

1 (satu) kandungan kewajiban umum Negara.



1 (satu) kandungan definisi, berisi definisi tentang anak.



1 (satu) kelompok kandungan prinsip yang terdiri atas 4 rincian prinsip



5 (lima) kelompok kandungan hak

Selengkapnya, kandungan hak anak (dan kewajiban umum Negara) dalam KHA ialah sebagai berikut: I.

Langkah-langkah

implementasi

umum

(kewajiban umum Negara)  Pasal 4, 42, 44 ayat 6 II.

Definisi anak

Pengembangan Desa Ramah Anak

19

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK  Pasal 1 III.

Prinsip-prinsip umum  Pasal 2, 3, 6, 12

IV.

Hak dan kebebasan sipil  Pasal 7, 8, 13-17, 37(a)

V.

Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti  Pasal 5, 18 ayat 1-2, 9-11, 19-21, 25, 27 ayat 4, 39

VI.

Kesehatan dan kesejahteraan dasar  Pasal 6, 18 ayat 3, 23, 24, 26, 27 ayat 1-3

VII.

Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya  Pasal 28, 29, 31

VIII. Perlindungan khusus, meliputi: A.

Perlindungan

bagi

anak

dalam

situasi darurat  Pasal 22, 38, 39 B.

Perlindungan

bagi

anak

yang

berkonflik dengan hukum  Pasal 40, 37(b-d), 39 C.

Perlindungan

bagi

anak

dari

anak

dari

eksploitasi dan kekerasan  Pasal 32-36, (+39) D.

Perlindungan

bagi

kelompok minoritas dan masyarakat adat terasing  Pasal 30 Pengembangan Desa Ramah Anak

20

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK

Dalam KHA terkandung 31 Hak Anak 1. hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang 2. hak untuk mendapatkan nama 3. hak untuk mendapatkan kewarganegaraan 4. hak untuk mendapatkan identitas 5. hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak 6. hak untuk mendapat standar kesehatan yang paling layak 7. hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam konflik bersenjata 8. hak untuk mendapat pelindungan khusus jika mengalami konflik hokum 9. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak 10. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan 11. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami

eksploitasi

seksual

dan

penyalahgunaan seksual. 12. hak untuk mendpatkan perlindungan khusus dari penculikan, perjualan dan perdagangan anak 13. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami

eksploitasi

sebagai

anggota

kelompok minoritas atau masyarakat ada Pengembangan Desa Ramah Anak

21

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK 14. hak untuk hidup dengan orang tua 15. hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila di pisahkan dengan salah satu orang tua 16. hak untuk mendapat pelatihan keterampilan 17. hak untuk berekreasi 18. hak untuk bermain 19. hak untuk berpartusipasi dalam kegiatan seni dan budaya 20. hak untuk mendapat perlindungan khusus dari situasi genting 21. hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi 22. hak untu bebas beragama 23. hak untuk berserikat 24. hak untuk bebas berkumpul secara damai 25. hak untuk mendapatkan informasidari berbagai sumber 26. hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi 27. hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan 28. hak

untuk

mendapatkan

perlindungan

dari

perilaku kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi 29. hak

untuk

mendapatkan

perlindungan

dari

penagnkapan yang sewenang-wenang 30. hak

untuk

mendapatkan

perlindungan

dari

perampasan kebebasan Pengembangan Desa Ramah Anak

22

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK 31. hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-cuma

Pengembangan Desa Ramah Anak

23

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK 31 Hak Anak dipilah dalam 4 hak dasar yaitu : 1.

Hak dan kebebasan sipil

2.

Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti

3.

Kesehatan dan kesejahteraan dasar

4.

Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya

Atau dalam bentuk yang lebih sederhana 1. Hak hidup 2. Tumbuh kembang 3. Perlindungan dan 4. Partisipasi Kewajiban negara. Didalam khasanah hak asasi manusia, kewajiban negara

mengimplikasikan

tindakan

yang

harus

dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara guna mengimplementasikan HAM. Ada beberapa kategori kewajiban negara, namun kita hanya akan membahas satu kategori saja, yakni kewajiban generik. Kewajiban generik ialah jenis kewajiban berdasarkan mana semua kewajiban yang lain berasal. Ada 4 kewajiban seperti ini, yakni:



Kewajiban

menghormati

(the

obligation

to

respect). Kewajiban ini mengharuskan negara untuk absten dari tindakan yang melanggar HAM, karenanya disebut kewajiban negatif. Kita Pengembangan Desa Ramah Anak

24

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK ambil sebagai contoh, umpamanya, hak anak atas pendidikan. Kewajiban menghormati dalam konteks hak ini mengharuskan negara untuk tidak mengambil tindakan yang melanggar hak anak atas pendidikan, misalnya menetapkan legislasi

atau

sekelompok

kebijakan

anak

yang

dari

hak

mendeprivasi mereka

atas

pendidikan. Negara mempunyai kewenangan untuk

memenjarakan

anak

yang

terbukti

melanggar hukum pidana, namun negara tidak boleh

membuat

anak-anak

itu

tidak

bisa

mengenyam pendidikan.



Kewajiban

melindungi

protect),

(the

mengharuskan

melindungi pelanggaran

setiap oleh

manusia

obligation negara dari

pelaku-pelaku

to

untuk tindakan

non-negara.

Kewajiban yang sering disebut juga dengan “horizontal effect of human rights”. Jika terjadi pelanggaran hak oleh pelaku bukan negara, maka negara harus menyediakan mekanisme redress bagi korban dan menghukum pelaku pelanggaran. Untuk memenuhi kewajiban ini, negara

harus

mengadopsi

hukum

dan

membangun aparatur penegakan hukum yang sesuai. Dalam contoh diatas, negara harus membuat legislasi yang menjamin agar setiap Pengembangan Desa Ramah Anak

25

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK anak bisa memperoleh pendidikan, dan jika orangtua melarang anaknya bersekolah maka negara harus menyediakan mekanisme dimana korban bisa memperoleh kembali haknya atas pendidikan – kalau perlu dengan mencabut kuasa asuh orangtua. Karena mengharuskan negara mengambil tindakan tertentu, kewajiban ini disebut sebagai kewajiban positif.



Kewajiban memenuhi (the obligation to fulfill), adalah juga kewajiban positif dimana negara harus menempuh tindakan untuk memenuhi hak anak. Dalam contoh di atas, negara harus mengalokasikan

dana,

membangun

sekolah,

menyelenggarakan pendidikan guru dsb.



Kewajiban

memajukan

(the

obligation

to

promote). Kewajiban ini mengharuskan negara untuk

mengambil

langkah-langkah

guna

mendorong dan memudahkan anak-anak dalam menikmati

hak-hak

mereka,

juga

tergolong

dalam kewajiban positif. Dalam contoh di atas, dan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28 KHA, negara wajib, misalnya, membuat agar informasi

tentang

pendidikan,

latihan

serta

bimbingan vokasional tersedia dan bisa diakses oleh semua anak (KHA, ps 28, ayat 1[d]).

Pengembangan Desa Ramah Anak

26

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Secara

spesifik,

kewajiban

ini

berperan

dalam menggantikan kewajiban memenuhi untuk semua hak atas kebebasan, karena kebebasan tidak bisa

dipenuhi.

kebebasan

Misalnya

bebas

menyampaikan

dari

penyiksaan,

pendapat,

kekebasan

berpikir dsb., yang semuanya itu tidak bisa dipenuhi. Peran orangtua/wali menyangkut hak anak. Di atas tadi telah dikemukakan bahwa posisi dan peran orangtua/wali adalah krusial. Di satu pihak orangtua/wali mempunyai fungsi fasilitasi terutama dalam

perlindungan

dan

pemenuhan

hak

anak.

Namun di pihak lain, orangtua/wali bisa bersifat disruptif. Menelantarkan anak, melarang anak belajar, melakukan

tindak

kekerasan

merupakan

contoh-contoh

terhadap

dimana

anak,

orangtua/wali

bersifat disruptif terhadap hak-hak anak. Contoh lainnya

ialah

orangtua/wali

yang

tidak

bersedia

mewakili anaknya meng-klaim tindakan redress yang disediakan Negara jika anak mengalami kekerasan oleh orang lain. Memahami hak-hak anak, kewajiban negara dan peran orangtua/wali akan sangat berguna bagi masyarakat sipil (non-state actors) untuk mengaddress isyu menyangkut hak anak.

Pengembangan Desa Ramah Anak

27

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Dalam hal ini perlu diingat bahwa, dalam kaitannya dengan peran orangtua/wali, negara juga mempunyai kewajiban, misalnya untuk memastikan agar orangtua/wali tetap memikul tanggungjawab finansial atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak

atau

mengembangkan

kemampuan

orangtua/wali dalam pengasuhan anak, atau untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi oleh

orangtua/wali

selama

anak

berada

dalam

pengasuhan mereka. Isi UUPA No. 23 Th. 2002 Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan orang tua

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2. Menumbuhkembangkan

anak

sesuai

dengan

kemampuan, bakat, dan minatnya; dan;

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak (pasal 26). Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat dialihkan kepada keluarga atau orang tua alternatif bila

orang

tua

keberadaannya,

tidak

atau

ada,

tidak

tidak

dapat

diketahui

melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pengembangan Desa Ramah Anak

28

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi •

memberikan dukungan sarana dan prasarana penye-lenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah

ibadah,

balai

kesehatan,

gedung

kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak. •

menjamin

perlindungan,

kesejah-teraan

anak

pemeliharaan

dengan

dan

memperhatikan

hak dan kewa-jiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. •

mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

•

menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 2124).

Kedudukan anak yang diatur dalam UndangUndang •

Setiap anak harus diberi identitas diri sejak kelahirannya

yang

dituangkan

dalam

akta

kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan Pengembangan Desa Ramah Anak

29

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK pada

surat

keterangan

dan

orang

yang

menyaksikan dan/atau yang membantu proses kelahiran. Bila proses kelahiran tidak diketahui, pembuatan akta didasarkan pada keterangan orang yang menemukan. •

Akta kelahiran diberikan tanpa biaya dan harus diberikan selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal permohonan. Pembuatan akta menjadi tanggung

jawab

pelaksanaannya

pemerintah

diselenggarakan

yang serendah-

rendahnya pada tingkat desa/kelurahan. Dasar dari pengasuhan anak •

Pada dasarnya anak tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi anak

pengasuhan pengasuhan

alternatif

melalui

dan

perwalian,

penyelenggaraan

perlindungan anak dalam memeluk agama •

Perlindungan meliputi

anak

dalam

pembinaan,

memeluk

pembimbingan

agama dan

pengamalan ajaran agama bagi anak. •

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua,

wali

dan

lembaga

sosial

menjamin

perlindungan anak dalam memeluk agamanya Pengembangan Desa Ramah Anak

30

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK

Tujuan

penyelenggaraan

perlindungan

anak

dalam aspek kesehatan •

Fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan

Pengembangan Desa Ramah Anak

31

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Penyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan •

Pemerintah

wajib

menyediakan

fasilitas

dan

menyeleng-garakan upaya kesehatan dengan didukung oleh peranserta masyarakat. •

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan

dilakukan

secara

komprehensif,

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan dasar maupun rujukan. •

Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut diselenggarakan

secara

cuma-cuma

bagi

keluarga tidak mampu. Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalal Kesehatan •

Orang

tua

dan

keluarga

bertanggung

jawab

menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. •

Bila

orang

tua

melaksanakan

dan

keluarga

tanggung

tidak

jawab

mampu tersebut

pemerintah wajib memenuhi.

Pengembangan Desa Ramah Anak

32

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Penyelenggaraan pendidikan diatur? •

Semua anak wajib belajar 9 tahun.

•

anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental

diberi

aksesibilitas

kesempatan untuk

yang

sama

memperoleh

dan

pendidikan

biasa dan luar biasa. •

anak

yang

kesempatan

memiliki dan

keunggulan

diberi

aksesibilitas

untuk

memperoleh pendidikan khusus. •

anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan

wajib

dilindungi

dari

tindakan

kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya. •

Pemerintah

wajib

menyelenggarakan

pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Perlindungan khusus •

Anak dalam situasi darurat: anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

•

Anak yang berhadapan dengan hukum;

•

Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

•

Anak

tereksploitasi

secara

ekonomi

dan/atau

seksual; Pengembangan Desa Ramah Anak

33

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK •

Anak yang diperdagangkan;

•

Anak

yang

menjadi

korban

penyalahgunaan

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); •

Anak

korban

penculikan,

penjualan

dan

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; •

Anak yang menyandang cacat, dan

•

Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Jenis kejahatan yang diatur dalam UndangUndang Perlindungan Anak 1. Melakukan tindakan: Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik

materiil

maupun

moril

sehingga

menghambat fungsi sosialnya; atauPenelantaran terhadap

anak

yang

mengakibatkan

anak

mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda

paling

banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang ber-hadapan

dengan

hukum,

anak

dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Pengembangan Desa Ramah Anak

34

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

penyalahgunaan

narkotika,

alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak

korban

penculikan,

perdagangan,

atau

anak

anakkorban

korban

kekerasan,

padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda

paling

banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang

bertentangan

dengan

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 4. melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. o Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). o Bila anak luka berat pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pengembangan Desa Ramah Anak

35

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK o Bila anak mati pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling

banyak

Rp200.000.000,00

(dua

ratus juta rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut

apabila

yang

melakukan

penganiayaan orang tuanya

5. sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa

anak

melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta

rupiah)

dan

paling

sedikit

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 6. sengaja

melakukan

kekerasan

atau

ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta

rupiah)

dan

paling

sedikit

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pengembangan Desa Ramah Anak

36

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK 7. memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta

rupiah)

dan

paling

sedikit

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 8. Secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). melakukan

jual

beli

organ

tubuh

dan/atau

jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

denda

paling

banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan

tubuh

anak

tanpa

memperhatikan

kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa

seizin

orang

tua

atau

tidak

mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, Pengembangan Desa Ramah Anak

37

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 9. Dengan

sengaja

menggunakan

tipu

muslihat,

rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

memilih

agama

lain

bukan

atas

kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut

diduga

bahwa

anak

tersebut

belum

berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 10. Merekrut

atau

memperalat

anak

untuk

kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata

atau

pelibatan

dalam

kerusuhan

sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda

paling

banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 11. mengeksploitasi dengan

ekonomi

maksud

untuk

atau

seksual

menguntungkan

anak diri

sendiri atau orang lain. Pengembangan Desa Ramah Anak

38

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda

paling

banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 12. sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibat-kan

penyalahgunaan,

anak

produksi

atau

dalam distribusi

narkotika dan/atau psikotropika. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) . 13. sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibat-kan

penyalahgunaan,

anak

produksi,

atau

dalam distribusi

alkohol dan zat adiktif lainnya . Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda

paling

banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

B. Pengarus Utamaan Hak Anak Permasalahan mendasar pada pemenuhan hak anak adalah belum terpahaminya hak anak secara menyeluruh

(komprehensif)

pada

tiap

strata

masyarakat. Hal ini menimbulkan banyak persoalan Pengembangan Desa Ramah Anak

39

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK anak

terabaikan

selayaknya.

dan

tidak

Sedikitnya

tertangani

organisasi

dengan

kemasyarakan

yang mempunyai konsen di anak dan kurangnya perhatian pemerintah merupakan sebuah indikator yang mudah terlihat. Selain itu faktor kemiskinan masyarakat

menjadi

sebuah

tantangan

dalam

mainstreaming hak anak. Masih dipandangnya Hak Anak sebagai Produk Barat membuat hak anak (KHA) sulit diterima oleh masyarakat.

Meski

Indonesia

sudah

menerbitkan

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No 23 th. 2002, sampai sekarang Hak Anak belum bisa menjadi Fokus Perhatian. Hal ini juga disebabkan

karena

belum semua Masyarakat mengerti dan memahami Hak Anak. Maka Upaya Sosialisasi Hak Anak masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak anak. Upaya ini dilakukan dapat dengan melakukan kampanye

dan

membumikan

hak

anak

melalui

kearifan dan keunggulan lokal sehingga hak anak bukan lagi menjadi sesuatu yang asing. Dengan semikian maka akan timbul sebuah paradigma (cara pandang) baru tentang mainstreaming hak anak. Selain

itu

dekonstruksi

perlu pada

ada

upaya

pola

untuk

perilaku

melakukan dan

sikap

masyarakat terhadap anak. Pengembangan Desa Ramah Anak

40

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Selama ini upaya mainstreaming hak anak seringkali dilakukan secara parsial tanpa menyentuh sisi-sisi lain yang terkait dengan hal itu. Bahwa permasalahan anak tidak hanya akan selesai dengan penerbitan Undang-undang Perlindungan Anak atau Perda/ Perdes

Perlindungan Anak. Yang paling

mendasar adalah bagaimana Hak anak menjadi Fokus dari

keseluruhan

stake

holder.

Belajar

dari

pengalaman maka perlu sebuah strategi jitu untuk membuat mainstreaming hak anak menjadi sebuah gerakan bersama. Metode pendekatan mainstreaming hak anak selama ini seringkali menempatkan NGO sebagai oposan pemerintah (pengambil kebijakan) dan anak sebagai

objek

halangan

kerja.

dari

upaya

Hal

ini

seringkali

mainstreaming

menjadi

hak

anak.

Membangun habungan yang sinergis, baik antar NGO, CSO

maupun

Pemerintah

dipandang

lebih

bisa

mengakomodir kepentingan bersama. Penyadaran dan membangun kesepehaman pada kondisi-kondisi Riil yang dihadapi dan Resiko-resiko yang bakal diterima

bila

hak

anak

tidak

terpenuhi

perlu

dilakukan. Untuk itu harus ada pembagian peran yang proporsional dan sinergis pada tiap-tiap sumber daya yang

ada.

Pembangunan

komitmen

bersama

merupakan agenda yang harus segera dilakukan. Pengembangan Desa Ramah Anak

41

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK Dengan

demikian

maka

diharapkan

semua

sumberdaya (resources) dapat berkontribusi pada mainstreaming hak anak. Peningkatan peran anak dalam mainstreaming hak

anak

perlu

dilakukan

guna

memberikan

pembelajaran pada anak. Kerja-kerja yang dilakukan selama ini seringkali menempatkan anak tak lebih sebagai objek, belum memperlihatkan anak sebagai subjek. Pemberian kesempatan yang lebih besar pada anak

untuk

dapat

berperan dalam

pengambilan

kebijakan dan mengadvokasi hak-hak mereka perlu dilakukan. Bukan lagi sekedar bekerja untuk anak namun lebih pada bagaimana bekerja bersama anak. Upaya-upaya masyarakat

harus

peningkatan dipandang

kesejahteraan sebagai

aspek

pendukung penting dalam mainstreaming hak anak. Bukan hanya pada peningkatan ekonomi namun juga pada peningkatan kemampuan keluarga untuk dapat mengemban

tanggung

jawab

dan

memberikan

perlindungan pada anak-anak mereka. Kemiskinan lebih

disebabkan

oleh

struktur

yang

diciptakan

negara yang mempersempit dan membatasi akses masayarakat pada layanan-layanan publik (politik, ekonomi,

sosial,budaya).

Ketidakmampuan

masyarakat untuk mengakses layanan-layanan ini menyebabkan masyarakat terpinggirkan dalam setiap Pengembangan Desa Ramah Anak

42

PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK aspek kehidupan. Untuk itu maka upaya-upaya harus dilakukan dalam rangka membuka dan memperluas akses dengan

masyarakat

pada

layanan-layanan

publik

langkah-langkah

pemberdayaan

serta

meningkatan

kapasitas

masyarakat

dengan

memberikan pendidikan dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan membangun kesadaran kritis pada masyarakat.

Pengembangan Desa Ramah Anak

43