Melaksanakan Advokasi Kepada Kepala Desa Tentang Pemanfaatan Dana Desa Untuk Ukbm

MELAKSANAKAN ADVOKASI KEPADA KEPALA DESA TENTANG PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK UKBM

DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SISTEMATIKA PENYAJIAN • Deskripsi Singkat • Tujuan Pembalajaran • Pokok Bahasan • Langkah-langkah Pembelajaran • Uraian Materi

TUJUAN PEMBELAJARAN: • Peserta Melaksanakan Advokasi Kepada Kepala Desa Tentang Pemanfaatan Dana Desa Untuk UKBM

Tujuan Melaksanakan Advokasi Kepada Kepala Desa Tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk UKBM

Mendapatkan komitmen kepala desa untuk memanfaatkan dana desa dalam pengembangan UKBM.

SASARAN

KEPALA DESA

LANGKAH KEGIATAN

Persiapan - MEMASTIKAN KETERSEDIAAN DANA KEGIATAN ADVOKASI KESEHATAN PEMANFAATAN DANA DESA BAGI UKBM. - MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN ADVOKASI SESUAI DENGAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN ADVOKASI KESEHATAN PUSKESMAS. - MEMBENTUK TIM ADVOKASI. - CARILAH MITRA POTENSIAL YANG DAPAT DIJADIKAN ANGGOTA TIM ADVOKASI TERMASUK KADER, FASILITATATOR DESA, TOKOH MASYARAKAT, DLL - LAKUKAN PERTEMUAN TIM UNTUK SALING BERKENALAN, DAN MULAI MENUMBUHKAN KEAKRABAN, DAN MENYEPAKATI PRINSIP-PRINSIP DASAR, TUJUAN, DAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENJAJAKAN. - BUATLAH RENCANA KERJA TIM ADVOKASI

Pelaksanaan MELAKSANAKAN KEGIATAN ADVOKASI PEMANFAATAN DAN DESA DENGAN MENGGUNAKAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. PENGGANDAAN, DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS MEDIA ADVOKASI MELAKUKAN DOKUMENTASI KEGIATAN ADVOKASI

Pemantauan dan Evaluasi Penetapan tujuan, sasaran, jenis kegiatan, metode/proses, wilayah, petugas pemantauan dan evaluasi Pelaksana, dana, serta waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi kesehatan. Penetapan indikator pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi kesehatan.

URAIAN MATERI

STRATEGI PEMBERDAYAN MASYARAKAT

PERMENKES NO. 65 / 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

•PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT melalui penggerakkan masyarakat • PENGEMBANGAN/PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (COMMUNITY ORGANIZATION) dalam pemberdayaan dengan mengupayakan peran organisasi masyarakat lokal/desa • PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI yang mendukung masyarakat memperjuangkan kepentingannya • PENGGALANGAN KEMITRAAN dan partisipasi lintas sektor terkait, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan • PENINGKATAN PEMANFAATAN POTENSI DAN SUMBER DAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL baik dana dan tenaga serta budaya.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PEMBANGUNAN DESA

KEWAJIBAN DESA

Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Bidang PEMBANGUNAN PELAYANAN DASAR di Desa (Permendesa No.1 Tahun 2015)

KESEHATAN • Fasilitasi pengelolaan posyandu; • pengelolaan dana sehat; • pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); • penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa; • penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;

PENDIDIKAN • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD); • pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Miskin. • Bantuan Siswa Miskin

SOSIAL • Pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Memfasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

108 a

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa 1.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

2.

pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; penerangan lingkungan pemukiman; pedestrian; drainase; selokan; tempat pembuangan sampah; gerobak sampah; kendaraan pengangkut sampah; mesin pengolah sampah; dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi a) b) c) d) e) f) g) h) i)

tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan poros Desa; jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; jembatan Desa; gorong-gorong; terminal Desa; dan sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

3.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, anatara lain: a) b) c) d) e) f)

4.

pembangkit listrik tenaga mikrohidro; pembangkit listrik tenaga diesel; pembangkit listrik tenaga matahari; instalasi biogas; jaringan distribusi tenaga listrik; dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: a) b) c) d) e) f)

jaringan internet untuk warga Desa; website Desa; peralatan pengeras suara (loudspeaker); telepon umum; radio Single Side Band (SSB); dan sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 1.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

2.

air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; jambanisasi; mandi, cuci, kakus (MCK); mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; alat bantu penyandang disabilitas; panti rehabilitasi penyandang disabilitas; balai pengobatan; posyandu; Poskesdes/Polindes Posbindu; Reagen rapidtes kind untkuk menguji sampel-sampel makanan; dan sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) b) c) d) e) f) g) h)

taman bacaan masyarakat; bangunan PAUD; buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; wahana permainan anak di PAUD; taman belajar keagamaan; bangunan perpustakaan Desa; buku/bahan bacaan; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

136

a

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 1.

pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: a) penyediaan air bersih; b) pelayanan kesehatan lingkungan; c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;; d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; i) pengobatan untuk lansia; j) keluarga berencana; k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; l) pelatihan kader kesehatan masyarakat; m)pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2.

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) bantuan insentif guru PAUD;

TERIMA KASIH… BERSAMA KITA MEMBANGUN KESEHATAN MASYARAKT