Advokasi Pemanfatan Dana Desa Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2018

ADVOKASI PEMANFATAN DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia

PROGRAM INDONESIA PINTAR

PARADIGMA SEHAT PENDEKATAN KELUARGA GERMAS

PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019

PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

PENGUATAN YANKES KELUARGA RakontekSEHAT Kesmas Tahun 2018

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Visi dan Misi Presiden

JKN DTP K

NUSANTARA SEHAT

2

Ke-

PARADIGMA SEHAT

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

PILAR PROGRAM INDONESIA SEHAT

• PROMOTIF - PREVENTIF sebagai landasan pembangunan kesehatan • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Keterlibatan lintas sektor

PENGUATAN YANKES • Peningkatan Akses, FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu

JKN • Sistem pembiayaan: asuransi-azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran PBI dan non PBI 3

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

UU 36/2009: Pembangunan kesehatan bertujuan Untuk : meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi Pasal 3 setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

PEMBANGUNAN KESEHATAN dalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 – 2019

PROGR AM INDONE SIA SEHAT

1.Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat shg terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera. 2.Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

RAKONTEK KESMAS 2018

5

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021

VISI Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis

menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020

MISI KE 1 Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat TUJUAN Meningkatkan masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas, Bahagia, dan Peduli Sesama

STRATEGI Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas

RENSTRA DINKES KAB.PANDEGLANG TAHUN 2016 – 2021 MISI 1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat; 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan melalui upaya pemenuhan Sumberdaya Kesehatan sesuai standar; 3. Menjamin keterjangkauan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan; 4. Meningkatkan kinerja aparatur, tata kelola kepemerintahan yang baik dan sistem informasi kesehatan terintegrasi;

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018 (Renstra Kemenkes 2015-2019)

NO

INDIKATOR

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS (%) (Kumulatif, Kab. Berbeda) Persentase desa yang memanfaatkan alokasi 2 dana desa untuk UKBM (Kumulatif) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR3 nya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang 4 memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan (Kumulatif)

1

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan 5 minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

TARGET

70% 40%

16 Dunia Usaha 12 Ormas 100 Kab./Kota

POTRET KESEHATAN MASYARAKAT KAB. PANDEGLANG

LUAS WILAYAH = 2746.89 KM2

POSKESDES = 56

JUMLAH KECAMATAN : 35

RUMAH SAKIT PEMERINTAH = 1

JUMLAH DESA : 339 JUMLAH PENDUDUK 1,194,911 = JIWA

RUMAH SAKIT SWASTA = 2 PUSKEMAS = 36 PUSTU = 58

PENDUDUK MISKIN = 113.140 /9,50%

PUSKESMAS PERAWATAN = 9 PONED = 36

POSYANDU AKTIF = 1.787

LABKESDA = 1 GUDANG FARMASI =1

JUMLAH KEMATIAN IBU = 38

IMUNISASI DASAR LENGKAP = 76%

JUMLAH KEMATIAN NEONATUS= 181

UNIVERSAL CHILD IMUNISASI (UCI) = 72% =

JUMLAH KEMATIAN BAYI = 32

OVEN DEFEKASI FREE (bebas BAB sembarangan) (ODF) = 5,6% (18 DESA) STUNTING (RISKESDAS 2013) = 37,8% (PSG 2017 = 29,6%

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 90.000 80.000 70.000

62.780 63.400 65.120

80.960 76.810 70.440 71.090 72.040

60.000 50.000

40.000 30.000 20.000 10.000 .000

BPS PANDEGLANG 2017

ANGKA HARAPAN HIDUP 74

71.34

72

69.37

70

66.24 66.430

68 66

63.77

63.81

64 62 60 58

BPS PANDEGLANG 2017

67.36

72.14

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (IPKM) (Riskesdas 2013) TANGSEL TANGGERANG KOTA

NASIONAL URUTAN KE 354

CILEGON BANTEN

SERANG KOTA TANGGERANG

PROVINSI URUTAN KE 8

NASIONAL

LEBAK SERANG PANDEGLANG 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

KEPMENKES RI NOMOR HK.02.02/MENKES/515/2014

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (IPKM)

INDIKATOR PERILAKU (Riskesdas 2013) 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0

KEPMENKES RI NOMOR HK.02.02/MENKES/515/2014

CAPAIAN PELAYANAN MINIMAL (2017) NO

INDIKATOR

1

Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal Ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Anak usia 0-59 bulan (balita) yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan sekrining Kesehatan Usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan

2 3 4

5 6

TARGET DAN CAPAIAN Target Sasaran Realisas Capaia (%) i n (%) 100 25,345 24,591 97.03 100

24,198 20,882

86.3

100

23,038 20,982

91.08

100

125,257 54,220

43.29

100

32,662 27,930

85.51

100

725,278 85,849

11.84

LANJUTAN CAPAIAN SPM NO

7

INDIKATOR

TARGET DAN CAPAIAN Target (%) Sasaran Realisasi

Capaian (%)

Warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan

100

52,774 22,039

41.76

100

176,097 45,687

25.94

Penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa

100

50,044

4,720

9.43

100

1,320

1,253

94.92

11

Penderita TB mendapatkan pelayanan kesehatan

100

3,637

1,792

49.27

12

Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV

100

1,260

34

2.7

8 9

10

MELAKSANAKAN ADVOKASI KEPADA KEPALA DESA TENTANG PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK UKBM

DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SISTEMATIKA PENYAJIAN • Deskripsi Singkat • Tujuan Pembalajaran • Pokok Bahasan • Langkah-langkah Pembelajaran • Uraian Materi

TUJUAN PEMBELAJARAN: • Peserta Melaksanakan Advokasi Kepada Kepala Desa Tentang Pemanfaatan Dana Desa Untuk UKBM

Tujuan Melaksanakan Advokasi Kepada Kepala Desa Tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk UKBM

Mendapatkan komitmen kepala desa untuk memanfaatkan dana desa dalam pengembangan UKBM.

SASARAN

KEPALA DESA

LANGKAH KEGIATAN

Persiapan - MEMASTIKAN KETERSEDIAAN DANA KEGIATAN ADVOKASI KESEHATAN PEMANFAATAN DANA DESA BAGI UKBM. - MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN ADVOKASI SESUAI DENGAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN ADVOKASI KESEHATAN PUSKESMAS. - MEMBENTUK TIM ADVOKASI. - CARILAH MITRA POTENSIAL YANG DAPAT DIJADIKAN ANGGOTA TIM ADVOKASI TERMASUK KADER, FASILITATATOR DESA, TOKOH MASYARAKAT, DLL - LAKUKAN PERTEMUAN TIM UNTUK SALING BERKENALAN, DAN MULAI MENUMBUHKAN KEAKRABAN, DAN MENYEPAKATI PRINSIP-PRINSIP DASAR, TUJUAN, DAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENJAJAKAN. - BUATLAH RENCANA KERJA TIM ADVOKASI

Pelaksanaan MELAKSANAKAN KEGIATAN ADVOKASI PEMANFAATAN DAN DESA DENGAN MENGGUNAKAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. PENGGANDAAN, DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS MEDIA ADVOKASI MELAKUKAN DOKUMENTASI KEGIATAN ADVOKASI

Pemantauan dan Evaluasi Penetapan tujuan, sasaran, jenis kegiatan, metode/proses, wilayah, petugas pemantauan dan evaluasi Pelaksana, dana, serta waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi kesehatan. Penetapan indikator pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi kesehatan.

URAIAN MATERI

STRATEGI PEMBERDAYAN MASYARAKAT

PERMENKES NO. 65 / 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

•PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT melalui penggerakkan masyarakat • PENGEMBANGAN/PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (COMMUNITY ORGANIZATION) dalam pemberdayaan dengan mengupayakan peran organisasi masyarakat lokal/desa • PENINGKATAN UPAYA ADVOKASI yang mendukung masyarakat memperjuangkan kepentingannya • PENGGALANGAN KEMITRAAN dan partisipasi lintas sektor terkait, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan • PENINGKATAN PEMANFAATAN POTENSI DAN SUMBER DAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL baik dana dan tenaga serta budaya.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PEMBANGUNAN DESA

KEWAJIBAN DESA

Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Bidang PEMBANGUNAN PELAYANAN DASAR di Desa (Permendesa No.1 Tahun 2015)

KESEHATAN • Fasilitasi pengelolaan posyandu; • pengelolaan dana sehat; • pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); • penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa; • penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;

PENDIDIKAN • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD); • pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Miskin. • Bantuan Siswa Miskin

SOSIAL • Pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Memfasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

108 a

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa 1.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

2.

pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; penerangan lingkungan pemukiman; pedestrian; drainase; selokan; tempat pembuangan sampah; gerobak sampah; kendaraan pengangkut sampah; mesin pengolah sampah; dan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi a) b) c) d) e) f) g) h) i)

tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan poros Desa; jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; jembatan Desa; gorong-gorong; terminal Desa; dan sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang

3.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, anatara lain: a) b) c) d) e) f)

4.

pembangkit listrik tenaga mikrohidro; pembangkit listrik tenaga diesel; pembangkit listrik tenaga matahari; instalasi biogas; jaringan distribusi tenaga listrik; dan sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: a) b) c) d) e) f)

jaringan internet untuk warga Desa; website Desa; peralatan pengeras suara (loudspeaker); telepon umum; radio Single Side Band (SSB); dan sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 1.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

2.

air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; jambanisasi; mandi, cuci, kakus (MCK); mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; alat bantu penyandang disabilitas; panti rehabilitasi penyandang disabilitas; balai pengobatan; posyandu; Poskesdes/Polindes Posbindu; Reagen rapidtes kind untkuk menguji sampel-sampel makanan; dan sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) b) c) d) e) f) g) h)

taman bacaan masyarakat; bangunan PAUD; buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; wahana permainan anak di PAUD; taman belajar keagamaan; bangunan perpustakaan Desa; buku/bahan bacaan; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

136

a

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 1.

pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: a) penyediaan air bersih; b) pelayanan kesehatan lingkungan; c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;; d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; i) pengobatan untuk lansia; j) keluarga berencana; k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; l) pelatihan kader kesehatan masyarakat; m)pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2.

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) bantuan insentif guru PAUD;

TERIMA KASIH… BERSAMA KITA MEMBANGUN KESEHATAN MASYARAKT