Materi Diklat Mat Lev - Strategi Efektifitas Spip.pdf

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRATEGI PENGUATAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019

POLA PIKIR STRATEGI PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP RPJMN/D

Nawacita

KESRA DAN YANBLIK

PROGRAM DAN KEGIATAN

Target RPJMN Penyelenggaraan SPIP

Tujuan K/L/P

Buku II RPJMN Bab 1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, angka 1.1.2, Pengarusutamaan Tata kelola yang Baik

Pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Pasal 2 ayat (1) PP 60) Maturity Level SPIP

K/L/P K/L/P K/L/P

Indikator: % jumlah K/L/D yang menerapkan SPIP Sasaran 2019: 100%.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Pasal 2 ayat (2) PP 60)

Buku II, Bab 7 Bidang Aparatur Negara, angka 7.2.2, sub bidang aparatur: Indikator: Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Target 2019: 3 dari skor 1-5.

Target RPJMN Pembinaan Peny. SPIP

APIP K/L/P Meningkatnya kualitas Penerapan SPIP K/L/P/Efektifitas SPI Korporasi serta meningkatnya upaya pencegahan korupsi: 50, 60, 70, 80, 80

-Permasalahan Pembangunan - Permasalahan Int Contrl -Kondisi Fraud/Korupsi -PP 60/2008, Perpres 192/2014, Inpres 9/2014 -Pembinaan SPIP periode sebelumnya --Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Kebij. Percepatan Implementasi SPIP

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pengemb. Sist. Anti Fraud

Penyelenggaraan SPIP BPKP

DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; • Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; • Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN BERHASIL

BELUM BERHASIL

Pembangunan fisik yang semakin meningkat di seluruh wilayah Indonesia.  Product Domestic Bruto (PDB) per kapita meningkat dari Rp27,03 juta (2010) menjadi Rp41,81 juta (2014). Tingkat kemiskinan berkurang dari 13,33% (2010) menjadi 10,96% (2014). Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan dari 7,4 % (2010) menjadi 5,9 % (2014). Keuangan Negara yang menjadi sumber pembangunan Nasional meningkatsignifikan. TA 2010, total belanja dalam APBN berjumlah Rp1.126,1 T dan pada TA 2014-2015 menjadi Rp1.842,5 T dan Rp1.984,1 T. Dalam postur RAPBN 2016 total anggaran belanja TA 2016 direncanakan mencapai Rp2.121,3 T

Pembangunan belum merata yang tercermin dari rasio GINI yang masih cukup tinggi yaitu 0,41 pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya mencapai 5,8 persen, melambat dibandingkan th sblmnya; 6,3 persen pada tahun 2012 dan 6,5 persen tahun 2011 Permasalahan pengelolaan aset pemerintah yang belum optimal. Permasalahan korupsi yang banyak melibatkan pejabat publik. Berdasarkan Laporan Tahunan KPK, dari berbagai upaya penindakan, tahun 2014 KPK menangani 58 perkara. 14 di antaranya merupakan kepala daerah ( 12 bupati/walikota/wakil dan 2 gubernur), 9 kepala lembaga/kementerian, 4 anggota DPR/DPRD, 2 hakim dan 15 swasta.

LATAR BELAKANG-KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGENDALIAN • Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 : – Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. – Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP – SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi t e r c a p a i n y a e fe k t i v i t a s d a n e f i s i e n s i p e n c a p a i a n t u j u a n penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

KONDISI DAN PERMASALAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. PERMASALAHAN PENGENDALIAN INTERN 1. Berdasarkan IHPS BPK Semester I Tahun 2015 oleh, mengungkapkan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan: • 7.544 (48,88%) p e r m a s a l a h a n kelemahan SPI • 7.890 (51,12%) p e r m a s a l a h a n ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan senilai Rp33,46 triliun.

Permasalahan utama SPI TEMUAN SPI ATAS PEMERIKSAAN LKKL

Sumber: IHPS BPK Semester I Th 2015

TEMUAN SPI ATAS PEMERIKSAAN LKPD

PERMASALAHAN PENGENDALIAN INTERN (Lanjutan) 2. Laporan Keuangan Pemerintah masih banyak yang mendapat opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar bahkan disclaimer. Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, opini tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN PENGENDALIAN INTERN(Lanjutan) 3. Komplain atas pelayanan pemerintah, misal: pelayanan pendidikan , ke s e hata n, ke be rs i ha n, ke a ma na n, perlindungan TKI 4. Masih banyak aparat pemerintah yang melanggar peraturan, misal: terlambat masuk kerja, korupsi, pelanggaran HAM 5. Masih banyak program pemerintah ya ng be l um menyentuh persoalan dasar masyarakat, misal: p e n ge nta s a n ke m i s k i n a n , b e l u m o pt i m a l nya pemanfaatan sumber daya kelautan, lemahnya sistem pertahanan negara, kelangkaan BBM, pupuk dan kebutuhan pokok masyarakat

B. KONDISI KORUPSI/FRAUD DI INDONESIA Indeks Persepsi Korupsi th 2014 urutan 117 dari 175

B. KONDISI KORUPSI/FRAUD DI INDONESIA (Lanjutan) • Berdasarkan data KPK selama tahun 2014 ini, kasus korupsi paling banyak ditemukan di kementerian atau lembaga pemerintah, yakni mencapai 23 kasus. Pada urutan kedua ditempati pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, yakni ada 13 kasus. Sementara di pemerintah provinsi ditemukan 11 kasus korupsi dan menempatkan pemerintah provinsi di urutan ketiga paling rawan korupsi. Selanjutnya adalah DPR dengan 2 kasus. • Berdasarkan jenis perkara korupsi, praktik penyuapan masih mendominasi kasus-kasus korupsi. Selama tahun 2014, ada 16 kasus penyuapan yang ditangani KPK. Ini berarti, kasus penyuapan paling banyak dilakukan dalam praktik korupsi. Pada urutan kedua adalah pengadaan barang dan jasa dengan 13 kasus. Sementara tindak pidana pencucian uang dan pungutan masing-masing terjadi 5 kasus. Urutan berikutnya adalah perizinan dengan 4 kasus.

B. KONDISI KORUPSI/FRAUD DI INDONESIA (Lanjutan)

PENGENDALIAN VS FRAUD •

Peterson & Gibson (2003) yang dikutip oleh Rae & Subramaniam (2008): 1) 1. Prosedur pengendalian internal yang jelek sebagai faktor yang memungkinkan terjadi fraud. 2. Melalui pengendalian internal, organisasi dapat mencegah, menghilangkan bahkan menekan need dan greed yang mengawali terjadinya fraud oleh pegawai atau karyawan, dan membantu mengurangi fraud karena adanya peluang (opportunity) akibat lemahnya sistem pengendalian internal tersebut.

•

Hasil penelitian Puslitbangwas BPKP terhadap persepsi responden: 2) 1. Bentuk tindakan korupsi: Penyalahgunaan wewenang, pembayaran fiktif, kolusi/ persekongkolan, biaya perjalanan dinas fiktif, dan suap/uang pelicin. 2. Faktor utama penyebab korupsi : moral yang rendah, sanksi yang lemah, rendahnya disiplin, sifat konsumtif dan kurangnya pengawasan dalam organisasi. 3. Upaya paling efektif dalam memberantas korupsi : pemberian contoh oleh atasan, sanksi yang tegas tanpa pandang bulu, perbaikan penghasilan, pendidikan agama dan etika, perbaikan sistem birokrasi, peningkatan pengawasan, transparansi kebijakan pemerintah, dan peningkatan peran lembaga legislatif

1) Sulastri & Binsar H. Simanjuntak, Fraud pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Etika Organisasi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), e-Journal Magister Akuntasi Trisakti Volume 1 Nomor 2 September 2014. 2) Penelitian Puslitbangwas BPKP tahun 1996/1997 berjudul “Penelitian Mengenai Korupsi: Jajak Pendapat Tentang Praktik, Faktor Penyebab, Instansi yang Terlibat, Cara Penanggulangan, Kegiatan yang Rawan Korupsi, Hambatan yang Dihadapi dan Tendensi Korupsi”

PENGENDALIAN VS FRAUD • Hasil penelitian yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2004, ukuran-ukuran yang dipandang paling efektif dalam mencegah korupsi, sesuai urutan anjuran adalah sebagai berikut: – – – – – – – –

Pengendalian intern yang kuat; Penelitian latar belakang pegawai baru; Audit atas kecurangan secara reguler; Keberadaan kebijakan menyikapi kecurangan; Kemauan untuk melakukan penuntutan; Pelatihan etika pegawai; Mekanisme pelaporan anonim; Suasana kerja.

C. Kondisi Maturitas level SPIP per 31 Desember 2015 • Dari total 542 Pemda dan 86 K/L yang ada, sampai dengan Desember 2015 BPKP telah melakukan penilaian awal maturitas penyelenggaraan SPIP pada 2 K/L dan 100 Pemda. • Hasil penilaian maturitas SPIP pada K/L menunjukkan maturitas penyelenggaraan SPIP pada 2 Kementerian berada pada level 2,72 untuk Kementerian Pariwisata dan 2,84 untuk Badan Pusat Statistik. • Penilaian pada 100 Pemda menghasilkan capaian 9 Pemda memeroleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menuju level 3 (Terdefinisi), 36 Pemda berada pada level 2 (Berkembang), 55 Pemda berada pada level 1 (Rintisan), serta 5 Pemda pada level 0 (Belum Ada).

Permasalahan Maturitas Penyelenggaraan SPIP • Sub-sub unsur dari unsur “Penilaian Risiko” secara keseluruhan menempati posisi terbawah dari seluruh sub-unsur SPIP yang dinilai maturitasnya. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan unsur “Penilaian Risiko” sebagai bagian dari SPIP pada Pemda masih minim sekali (belum ada). • Secara rata-rata nasional (100 pemda dan 2 K/L), tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah (K/L dan pemda) berada pada skor 1,89 (Level 1) atau pada tingkat “Rintisan”. • Karakteristik kematangan pada tingkat ini adalah telah terdapat praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Kondisi ini masih jauh dari target maturitas penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, dimana maturitas penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah ditargetkan untuk mencapai level 3 (Terdefinisi) pada tahun 2019.

EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP DAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP •

•

•

•

Penyelenggaraan SPIP efektif bila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk menyediakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah, dan bagi auditor dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Maturitas (maturity) berarti dikembangkan penuh atau sempurna (Cooke-Davis, 2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang sempurna untuk mencapai tujuannya. Menurut IIA (2013) Model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

TARGET KINERJA PENGUATAN EFEKTIFITAS SPIP TAHUN 2015-2019 SESUAI RPJMN

TARGET KINERJA PENGUATAN EFEKTIFITAS SPIP TAHUN 2015-2019 Buku II RPJMN Bab 1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, angka 1.1.2, Pengarusutamaan Tata kelola yang Baik, indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga untuk isu Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi, Salah satu kebijakan nasional yang diterapkan berupa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP): Indikator: % jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah Sasaran 2019: 100%.

(sumber: Tabel 1.1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)

TARGET KINERJA PENGUATAN EFEKTIFITAS SPIP TAHUN 2015-2019 Buku II, Bab 7 Bidang Aparatur Negara, angka 7.2.2 , sub bidang aparatur, indikator kinerja untuk mengukur capaian pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN 2015-2019 untuk sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Salah satu indikator: Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Target 2019: 3 dari skor 1-5.

Sumber: Tabel 7.2 Indikator Kinerja RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara).

TARGET KINERJA PEMBINAAN SPIP OLEH BPKP

TARGET 2015 2019

SPIP SKOR ≥ 3 50

RPJMN 2015-2019

85

%

STRATEGI PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP K/L/P

Definisi dan Peran Internal Auditing “an independent, objective and consulting activity design to add value and improve an organisation’s operation. It helps organisation accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process”

”…provide an independent assurance service to the board, audit committe and management, focusing on reviewing the effectiveness of the governance, risk management and control processes…”

Assurance

Consultancy

to provide advice to management on governance, risk, and control”.

ICAWE 2003: 2 batasan tegas peran internal audit yaitu assurance dan consultancy

Tugas dan Fungsi Pengawasan Intern Perumusan Kebijakan Pengawasan Intern Perumusan Rencana Nasional secara Makro

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Kegiatan Lintas Sektoral

Perumusan Kebijakan Pengawasan Pembangunan

Penetapan Sistem Informasi Pengawasan

Kegiatan Kebendaharaan Umum,

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan

Penugasan khusus Presiden

Tugas dan Fungsi Pembinaan SPIP

Pembinaan SPIP

Pembinaan APIP

Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

Sosialisasi SPIP; Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan SPIP;

Pembimbingan dan Konsultansi SPIP;

Peran Assurance & Consultancy BPKP Memberikan assurance kpd Menteri/Kepala Daerah bahwa pelaksanaan control, risk & proses governance sudah sesuai kualitasnya Memberikan assurance kpd Presiden bahwa “Laporan” Menteri/Kepala Daerah sudah Kredibel

Memberikan advis penyempurnaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Pemda ttg control, risk & proses governance

Peran Assurance, Consultancy dan Pembinaan SPIP Memberikan assurance kepada menteri/kepala daerah bahwa pelaksanaan control, risk & governance process sudah sesuai kualitas Memberikan assurance kepada presiden bahwa laporan menteri/kepala daerah sudah kredibel Memberikan saran penyempurnaan kepada menteri/kepala lembaga/pemda tentang control, risk dan governance process

Membantu menteri/kepala daerah dalam mengimplementasikan SPIP dalam rangka pencapaian tujuan organsisasi

Definisi SPI BPKP

TUGAS DAN FUNGSI BPKP DALAM PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP K/L/P • Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan: – Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan – Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

• Pasal 59 dinyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP yang meliputi: – – – – –

Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; Sosialisasi SPIP; Pendidikan dan pelatihan SPIP; Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

TUGAS DAN FUNGSI BPKP DALAM PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP K/L/P

• Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 Pasal 3, BPKP menyelenggarakan fungsi, diantaranya: – Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis (huruf d). – Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (huruf h). – Pe l a k s a n a a n p e n d i d i ka n , p e l a t i h a n , p e n e l i t i a n , d a n pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah (huruf k).

TUGAS DAN FUNGSI BPKP DALAM PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP K/L/P • Berdasarkan Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan rakyat, Presiden Republik Indonesia telah menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektifitas anggaran pengeluaran negara/daerah, antara lain meliputi evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi. (Instruksi Ketiga, huruf g). • Berdasarkan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BPKP berperan dalam Pencegahan Korupsi Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan Publik, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan dalam aksi Pelaksanaan strategi antikorupsi melalui implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada instansi pemerintah dan badan usaha milik pemerintah.

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP K/L/P

1. Kebijakan Percepatan Implementasi SPIP oleh K/L/P

Penyusunan Draft Peraturan yang ditandatangani kemendagri/Kementerian terkait lainnya Penyusunan Peraturan: 2015 Sosialisasi dan Implementasi: 2016-2019

Peraturan yang mendorong dimilikinya register risiko dan respon risiko di setiap K/L/P (1 keg) Peraturan untuk dilakukannya monitoring/evaluasi SPIP di setiap K/L/P sebagai dukungan terhadap pernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas pelaporan keuangan dan kinerja. (1 keg)

2. Pengemb angan Sistem Anti Fraud bagi K/L/P

Peny. Pedoman ( 2015-2016)

Peraturan untuk disertakannya statement anti korupsi dalam laporan keuangan di setiap K/L/P (1 keg)

Sosialisasi (2016-2019)

Peraturan untuk dilakukannya koordinasi terkait anggaran dan kinerja antara K/L/P dengan Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, Kemenpan & RB dan BPKP (1 keg 2015)

Implementasi (2016-2019

Peraturan untuk dimasukkannya kurikulum SPIP pada Diklat PIM, Diklat Lemhanas dan diklat terkait lainnya (1 keg 2015)

3. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP di K/L/P

Penilaian Mandiri Maturitas Level SPIP (2015-2019, Seluruh K/L/P telah melakukan penilaian pada tahun 2019) Pemetaan Permasalahan SPIP berdasarkan hasil Penilaian Maturitas secara Mandiri oleh K/L/P (20152019) Sosialisasi SPIP sesuai kebutuhan K/L/P atau disesuaikan dengan hasil penilaian maturity level (20152019) Diklat SPIP - Dasar, Menengah, Lanjutan bagi BPKP dan K/L/P (2015-2019)

Sosialisasi Pedoman Mat. Level Penilaian Mat. level secara mandiri (Self Assessment) oleh K/L/P QA Penguatan secara mandiri (self improvement) oleh K/L/P

Penyusunan Pedoman SPIP Tematik (20162019)

Bimtek SPIP bagi K/L/P (2015-2019) Monitoring SPIP bagi K/L/P (2015-2019) QA SPIP ke Perwakilan BPKP (2015-2019) Penyusunan dan Implementasi Pedoman SPIP Tematik (2015-2019)

Kelembagaan PP SPIP BPKP (2015-2019) 4. Penyelenggaraan SPIP di BPKP

Penyempurnaan dan penyerahan kepada K/L/P Pedoman penilaian maturitas SPIP, Pedoman Peningkatan Maturitas SPIP tmsk aplikasi, e-book SPIP, Pedoman SPIP Tematik (Penyelenggaraan SPIP Adminduk, DAK, dan Pertambangan/Minerba , dsb)

1. Kebijakan Percepatan Implementasi SPIP oleh K/L/P • Dalam rangka menciptakan komitmen dan mempercepat implementasi SPIP oleh K/L/P BPKP perlu menyusun draft Peraturan terkait SPIP yang ditandatangani oleh Kemendagri datau Kementerian terkait lain, antara lain: – Peraturan yang mendorong dimilikinya register risiko dan respon risiko di setiap K/L/P, termasuk risiko umum dan risiko fraud pada program strategis serta penetapan prioritas penyelenggaraan SPIP. – Peraturan untuk dilakukannya monitoring/evaluasi SPIP di setiap K/L/P sebagai dukungan terhadap pernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas pelaporan keuangan dan kinerja. – Peraturan untuk disertakannya statement anti korupsi dalam laporan keuangan di setiap K/L/P. – Peraturan untuk dilakukannya koordinasi terkait anggaran dan kinerja antara K/L/P dengan Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, Kemenpan & RB dan BPKP. – Peraturan ini berisi ketentuan pengajuan anggaran/dana oleh K/L/P agar disertai dengan register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP), serta peraturan untuk memberikan reward bagi K/L/P yang memiliki kinerja SPIP baik. – Peraturan untuk dimasukkannya kurikulum SPIP pada Diklat PIM, Diklat Lemhanas dan diklat terkait lainnya.

2. Pengembangan Sistem Anti Fraud bagi K/L/P • Program ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan pedoman dan implementasi sistem anti fraud yang terintegrasi dengan SPIP di K/L/P. • Selain itu juga dilakukan pengembangan kapabilitas Satgas SPIP / Pegawai BPKP terhadap penemuan risiko fraud dan penyusunan RTP anti fraud.

3. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP di K/L/P • Penilaian Mandiri Maturitas Level SPIP • Pemetaan Permasalahan SPIP berdasarkan hasil Penilaian Maturitas secara Mandiri oleh K/L/P • Sosialisasi SPIP sesuai kebutuhan K/L/P atau disesuaikan dengan hasil penilaian maturity level • Diklat SPIP • Bimtek SPIP • Monitoring SPIP • Quality Assurance SPIP ke Perwakilan • Penyusunan dan Implementasi Pedoman SPIP Tematik • Kelembagaan PP SPIP BPKP • Penyelenggaraan SPIP BPKP