Materi 1. Ketentuan Umum V.2.1.docx

  • Uploaded by: Sang Kumbang
  • 0
  • 0
  • October 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Materi 1. Ketentuan Umum V.2.1.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 683
  • Pages: 20
Versi 2.1

Tujuan Pelatihan Tujuan Umum Memahami Ketentuan Umum PBJ Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJ Pemerintah Tujuan Khusus • Memahami Pengertan PBJ Pemerintah • Memahami Ruang Lingkup PBJP • Memahami Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) • Memahami Cara Pelaksanaan PBJ Pemerintah

2

⃝ Pengertian PBJ Pemerintah ⃝ Ruang Lingkup PBJP ⃝ Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) ⃝ Cara Pelaksanaan PBJ Pemerintah

3

Mengapa PBJP Perlu Diatur ? PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitas PBJP berperan penting pembangunan nasional pelayanan publik dan perekonomian nasional

perkembangan

4

Struktur Perpres No 16/2018 15

BAB II TUJUAN, KEBUAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

BABI KETENTUAN UMUM

b1a8b 94 Pasal

BAB Ill PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

BABIV PER EN CANAAN

BA

PENGADAAN

BARAN

• PENG

BAB VIII PENGADAAN KHUSUS

PENA DARURAT.

BAB IX USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN BABX PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

• PERAN SERTA USAHA KECIL

BABXI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

L K P P

. .... .... ..... ....

• PENGGUNMN PRODUK DALAM NEGERI

• PENGADAAN BERKELANJUTAN

BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM BABXIII KETENTUAN LAINLAIN

BAB XIV KETENTUAN PERAUHAN

B A B

XV KETENTUAN PENUTUP

5

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”

Pasal 1 angka 1

6

Garis Besar Proses PBJ Perencanaan Identifikasi Kebutuhan (Mulai)

Persiapan Persiapan Swakelola Penetapan sasaran

Penetapan Barang/Jasa

Cara Pengadaan

Penyelenggara Swakelola Rencana Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pengadaan

Penyusunan RAB Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Anggaran Pengadaan

Pelaksanaan Pelaksanaan Swakelola Pelaksanaan Swakelola Tipe (I, II, III, IV) Pembayaran Swakelola Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia

Menetapkan HPS Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Perencanaan Pengadaan terdiri atas : Perencanaan PBJ melalui Swakelola dan/atau Penyedia

rancangan Kontrak Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

Pelaksanaan kontrak

Menetapkan uang muka, jaminan uang muka,jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan,sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Selesai)

7

⃝ Pengertan PBJ Pemerintah

⃝ Ruang Lingkup PBJP ⃝ Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) ⃝ Cara Pelaksanaan PBJ Pemerintah

8

Ruang Lingkup PBJP Pemberlakuan Perpres No 16/2018

Institusi Pelaksana • Kementerian • Lembaga

it~ .: -

- - ·-• --

••

·•• •

• Perangkat Daerah

Anggaran yang Digunakan • APBN/APBD • Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda • Pinjaman LN atau hibah LN

Pasal 2

9

⃝ Pengertan PBJ Pemerintah ⃝ Ruang Lingkup PBJP

⃝ Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK) ⃝ Cara Pelaksanaan PBJ Pemerintah

10

Jenis Pengadaan

Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi

Jasa Lainnya

Pasal 3 Ayat 1

11

Jenis Pengadaan Barang • setap benda baik berwujud maupun tdak berwujud, bergerak maupun tdak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi • keseluruhan / sebagian kegiatan yang meliput pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

-a......,

.

-

LKPP

-··

... --

....

Pasal 1 angka 2,9 & 30

12

Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi • jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir

Jasa Lainnya • jasa non-Konsultansi/jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Pasal 1 angka 31 & 32

13

PBJ Terintegrasi

PBJ dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tdak bisa terpisahkan

Pasal 3 ayat 2

14

Pekerjaan Terintegrasi

g ••

LKPP

Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan. Contoh antara lain : 1. Pekerjaan Design and Build 2. Pekerjaan IT Soluton 3. Pekerjaan EPC 4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan 5. dll.

15

⃝ Pengertan PBJ Pemerintah ⃝ Ruang Lingkup PBJP ⃝ Jenis Pengadaan (B/PK/JL/JK)

⃝ Cara Pelaksanaan PBJ Pemerintah

16

Cara Pelaksanaan PBJ

Swakelola

Penyedia

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Kontrak

Pasal 1 angka 23 & 28, Pasal 3 ayat 3

17

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa V . 2 0 1 8

Related Documents


More Documents from "wiwin"