1
PUSKESMAS JIKEN No. Dokumen :
Pedoman/ No. Revisi : Manual Tanggal Terbit : Halaman
:
Mutu UPTD
Basri, S.Kep, M.Si
PUSKESMAS
NIP: 19670204 198511 1 001
JIKEN
PEDOMAN/ MANUAL MUTU PUSKESMAS JIKEN KABUPATEN BLORA I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Profil Organisasi a. Gambaran umum organisasi Puskesmas kecamatan Jiken terletak di pusat kota kecamatan. Letaknya yang relatif strategis, berdekatan dengan jalan raya, dan instansi/kantor lain seperti kantor UPTD TK/SD, Koramil, Kantor Depag, Sekolah SD dan SMP dan Pasar induk Kecamatan Jiken memungkinkan
kemudahan masyarakat untuk datang
mendapatkan pelayanan kesehatan. Sampai akhir tahun 2015 Puskesmas Jiken masih membawahi 3 Puskesmas Pembantu, 7 Pos Pelayanan Kesehatan Desa (PKD), dengan jenis pelayanan berupa promotif, preventif, kuratif. Puskesmas Jiken beralamat Jalan Raya Blora- Cepu Km. 13,Desa Jiken, Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, dengan penduduk 37.3369 orang penduduk. Puskesmas Jiken dengan karyawan 52 orang, terdiri dari terdiri dari satu orang dokter umum, satu orang dokter gigi, 1 orang pendidikan S1 Keperawatan. 7 orang bidan Puskesmas, 11 orang bidan desa, 4 orang D4 keperawatan, 1 orang D3 Perawat, 1 orang tenaga analis, 1 orang D 3 gizi, 1 orang sanitarian,1 orang perawat gigi 1 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan latar belakang kebidanan, 1 orang Sarjana Ekonomi, dan lainnya adalah tenaga pekarya kesehatan. b. Visi Organisasi Menuju Masyarakat Kecamatan Jiken Sehat dan Mandiri
2
c. Misi Organisasi 1). Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Sesuai Dengan Standart Pelayanan. 2). Akses dan Keterjangkauan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan 3). Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 4). Mengutamakan Kepuasan Pelanggan
3
d. Struktur Organisasi
KEPALA PUSKESMAS (PIMPINAN)
KETUA TIM MANAJEMEN MUTU
KA. TATA USAHA (SEKRETARIS)
KEPEGAWAIAN RUMAH TANGGA
KEUANGAN SIMKA
PENANGGUNG JAWAB UKM ESSENSIAL
PROMKES
PENANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB
UKM PENGEMBANGAN
UKP
JEJARING DAN JARINGAN
LANSIA
BP. UMUM
PUSTU KETRINGAN
DAN UKS KIA,KB,IMUNISASI
UKK & OR
BP. GIGI
LANSIA
KIA / KB DAN IMUNISASI
UKK DAN
UGD 24 jam
OLAH RAGA P2P
KETRINGAN PUSTU SINGONEGORO
LINGKUNGAN
GIZI
PUSTU BLEBOH
GIZI
SINGONEGORO BIDAN DESA NGLOBO BIDAN DESA CABAK BIDAN DESA NGLEBUR BIDAN DESA
PERKESMAS
MAMPU PERSALINAN
KES-LING
JANJANG BIDAN DESA
FARMASI
JIKEN BIDAN DESA
LABORATORIUM
GENJAHAN BIDAN DESA JIWOREJO BIDAN DESA BANGOAN
4
e. Motto : SEHATI f. Tata nilai : Untuk mendorong motivasi kerja dan kesungguhan dalam mencapai kinerja akan diperlukan suatu nilai-nilai yang disepakati bersama . Tata nilai tersebut adalah : Santun Bermakna bahwa petugas dalam melaksanakan tugas melayani pelanggan selalu mengutamakan etika dan perilaku sopan Edukatif Mampu melaksanakan pekerjaan dengan mencapai sasaran yang telah ditetapkan Harmonis Maknanya adalah bahwa sejak awal dalam pelayanan
mencegah terjadinya
ketidaksesuaian dengan kebijakan dan SPO serta berusaha menjamin keselamatan pasien Tanggap Mampu melaksanakan pekerjaan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan secara dinamis Ikhlas Adalah bagaimana menggunakan biaya yang kecil mungkin dan hasilnya besar/banyak atau sesuai 2. Kebijakan mutu : a. Kami manajemen Mutu dan seluruh karyawan Puskesmas Jiken berkomitmen untuk
memberikan
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
dengan
memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kami berkomitmen memperbaiki
proses
pelayanan
berdasarkan
fakta.
Kami
berkomitmen
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan. b. Kebijakan teknis dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien ada pada lampiran pedoman ini. 3. Proses Pelayanan Puskesmas memiliki kegiatan bisnis utama yaitu Pelayanan Klinis atau UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) baik di dalam gedung (pengobatan umum) maupun diluar gedung (pusling atau pustu) dan Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) baik didalam gedung (penyuluhan, pojok sanitasi, gizi dsb) maupun luar gedung (promosi kesehatan, pemeriksaan tempat-tempat umum dsb). Secara kegiatan kedua inti Pelayanan ini tampak terpisah namun sebenarnya kedua jenis kegiatan ini saling terkait, tergantung dan saling mempengaruhi kinerja masing.
5
KEBIJAKAN MUTU P
H
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
A
A
S
R
I
A
DALAM GEDUNG
E
P
N
E
/
N
P
D
E
A
L
F
A
T
A
N
A
N
G
R
G
A
A
N
PEM UMUM
LABOR ATORI UM
FAR MASI
PEM GIGI
KIA
GIZI
P2P
D O K U M E N T A S I
PROM KES
P A N P E L
G G A
N
N
KIA
GIZI
P2P
PROM KES
LUAR GEDUNG
MANAJEMEN SUMBER DAYA,
SUPLIER
PENGO BATAN
6
B. PENGERTIAN Mutu adalah kemampuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan karakteristik yang dimiliki satu produk. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah derajat kesempurnaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dam standar pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber daya yang tersedia, wajar, efisien, dan efektif serta memberikan keamanan dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. C. RUANG LINGKUP : Ruang Lingkup penerapan Sistim Manajemen Mutu di Puskesmas Jiken: Lingkup pedoman mutu ini disusun berdasarkan persyaratan standar akreditasi puskesmas yang meliputi : Persyaratan umum sistem menejemen mutu, tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, proses pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, yang meliputi : 1.
Jenis Layanan didalam gedung Puskesmas: a.
Pelayanan Umum,
b.
Pelayanan Gigi,
c.
Pelayanan Kesehatan Ibu
Anak dan Keluarga Berencana, serta
Immunisasi, d.
Pelayanan Gizi,
e.
Pelayanan Sanitasi,
f.
2.
Pelayanan Farmasi,
g.
Laboratorium
h.
UGD
i.
Rawat Inap
j.
Mampu Bersalin Jenis layanan diluar gedung Puskesmas:
1. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), 2. Promosi Kesehatan, 3. Posyandu Balita, 4. Posyandu Lansia, 5. Pos Bindu 6. UKK 7. Kelas Ibu hamil 8. Inspeksi Sanitasi 9. Kesehatan Olah raga 10. Puskesmas Keliling 11. Pencegahan dan Pengendalian peny Menular
7
Dalam penyelenggaraan UKM dan pelayanan klinis memperhatikan keselamatan sasaran / pasien dengan menerapkan manajemen resiko. D. Tujuan Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi puskesmas Jiken dalam membangun system manejemen mutu dengan akreditasi baik untuk penyelanggaraan UKM maupun untuk penyelenggaraan pelayanan perorangan/klinis. E. Landasan Hukum dan Acuan Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah : 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2. Permenkes 75 / 2014 tentang Puskesmas, 3. Perda Kabupaten Blora No. 6 / 2010 tentang Retribusi Puskesmas. Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah : 1.
Standar Akreditasi Puskesmas diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Direktorat Upaya Kesehatan Dasar tahun 2014,
2.
Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Direktorat Upaya Kesehatan Dasar tahun 2014.
F. Istilah dan Definisi No 1
Istilah Pelanggan
Definisi operasional Orang yang menggunakan/ memanfaatkan layanan puskesmas Jiken secara tetap di
2
Kepuasan Pelanggan
Puskesmas Jiken Perasaan nyaman dan aman yang dirasakan
3
Pasien
oleh pennguna layanan di puskesmas Jiken Orang sakit yang mempergunakan
Koreksi
pelayanan kesehatan puskesmas Jiken Pembetulan / perbaikan dalam penyusunan
Tindakan korektif
dokumen di Puskesmas Jiken Kebijakan yang diambil untuk memperbaiki
Tindakan Preventif
layanan di Puskesmas Jiken Kebijakan pencegahan terhadap kejadian
4 5 6
yang tidak diinginkan dan atau potensial 7
Pedoman Mutu
cedera. Panduan untuk peningkatan mutu layanan di
8
Dokumen
Puskesmas Jiken Sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat
dipergunakan
pelaksanaan kegiatan
sebagai
bukti
8
9 10 11 12
Rekaman
Segala sesuatu yang dapat menjadi bukti
Efektifitas
pelaksanaan kegiatan Dicapainya keberhasilan dalam mencapai
Efisiensi Proses
tujuan yang ditetapkan Ketepatan cara dalam menjalan kan sesuatu. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan
13 14 15 16
Sasaran Mutu Perencanaan Mutu
sesuatu Petugas dan penerima layanan Perencanaan program manajemen untuk
Sarana Prasarana
penerapan Sistem Manajemen Mutu Gedung dan bangunan puskesmas Jiken Peralatan dan sarana lain yang mendukung proses layanan
II.
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
DAN
SISTEM
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN : A. Persayaratan umum Puskesmas Jiken menetapkan, membentuk Tim Mutu beserta Uraian Tugasnya, menyusun Manual
Mutu sebagai pedoman peningkatan mutu layanan. Sitem ini
disusun untuk memastikan telah diteraapkannya persyaratan pengendalian terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya puskesmas maupun pelayanan klinis yang meliputi kejelasan proses pelayanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayanan, kejelasan penanggung jawab, penyediaan sumber daya, penyelenggaraan pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasar kebutuhan masyarakat atau pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berkesinambungan. B. Pengendalian dokumen : 1. Secara umum dokumen dokumen dalam sistem manajemen mutu yang disusun meliputi : Dokumen Level 1 : Kebijakan Dokumen Level 2 : Pedomen atau manual Dokumen level 3 : Standar Prosedur Operasional Dokumen level 4 : Rekaman- rekaman sebagai catatan akibat pelaksanaan kebijakan, pedoman dan prosedur :
9
-.Penyusunan dokumen berdasarkan nomor urut (Nomor/Kelompok program/ Bulan/tahun). -Pengkodean Kelompok program (SK Untuk SK, MAN Untuk Manual, SPO Untuk SPO) -Pengesahan : Semua dokumen di sahkan oleh Kepala Puskesmas dan dilaksanakan mulai tanggal berlaku. Lembar pengesahan sebagai berikut
Judul Dokumen No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman
SOP
: : : :
Nama Puskesmas
Kepala Puskesmas Tanda tangan kepala puskesmas
Penyimpanan :Semua Dokumen dibuat rangkap 2, 1 di simpan dalam Galeri dokumen sesuai nomor dan pengkodean dan 1 untuk masing masing upaya.
Pendistribusian : Setiap pengambilan dokumen dengan bukti tertulis dan sepengetahuan penanggung jawab admen.
Bila dokumen sudah tidak sesuai diganti dengan dokumen yang baru sesuai dengan prosedur yang disepakati.
Pengendalian rekam implementasi: Semua rekam implementasi di buat rangkap 2, 1 disimpan admen, 1merupakan rekaman yang ada di masing masing upaya.
Apabila ada pihak luar yang membutuhkan dokumen puskesmas yang berkaitan dengan kasus hokum wajib membuat surat permohonandari instansi terkait kepada kepala puskesmas sebagai bukti permintaan dokumen.
1. Dokumen dan rekaman mutu sebelum diterbitkan perlu ditinjau ulang kemutakhiran dan kecukupannya untuk mendapatkan persetujuan pimpinan. 2. Dokumen yang mengalami perubahan atau pembetulan perlu dicantumkan tanggal revisinya dan tanggal pengesahannya 3. Memastikan perubahan dan hasil dokumen yang direvisi teridentifikasi 4. Memastikan bahwa dokumen versi terbaru dan relevan yang digunakan di unit kerja 5. Memastikan dokumen legitimate dan teridentifikasi 6. Memastikan dokumen External yang dipakai sebagai pedoman teridentifikasi dan terkendali distribusinya
10
7. Penyimpanan dokumen dengan kode yang ditetapkan untuk memudahkan pengambilan, pengembalian dokumen ke tempat penyimpanan 8. Penyimpanan dokumen ditempatkan pada galeri dokumen 9. Dokumen yang lebih dari 5 tahun dianggap dokumen kadaluwarsa yang perlu disimpan dokumen yang lebih dari 5 tahun dianggap dokumen kadaluwarsa yang perlu disimpan dalam tempat terpisah/ tersendiri dalam ruang terpisah/ tersendiri untuk menjaga kerahasiaannya C. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN : 1. Komitmen Manajemen : Kepala Puskesmas, Ketua manajemen mutu, penanggung jawab upaya, dan seluruh karyawan puskesmas bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada manual mutu ini. 2. Fokus pada sasaran/pasien : Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dilakukan dengan berfokus pada pelanggan yang meliputi pelanggan internal (pasien) dan pelanggan eksternal (keluarga dan masyarakat luas). Pelanggan dilibatkan mulai dari identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelayanan. 3. Kebijakan Mutu : Seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan mutu dituangkan dalam surat keputusan Kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis / UKP dan kebijakan mutu pelayanan UKM. 4. Perencanaan sistem Manajemen Mutu dan pencapaian sasaran kinerja /mutu Sasaran mutu ditetapkan berdasarkan standar kinerja/standar pelayanan minimal yang meliputi indicator-indikator pelayanan klinis, indicator penyelenggaraan upaya puskesmas. Perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Perencanaan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi: a. Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP b. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien dan 1 disetiap layanan c. d. e. f.
klinis Penerapan manajemen risiko pada area prioritas Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien
5. Tanggung Jawab, wewenang :
11
a. Kepala Puskesmas 1) Menetapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas, 2) Bertanggung
jawab secara
menyeluruh terhadap keputusan
strategis untuk
pelaksanaan Sistem kinerja setiap proses yang ada didalam proses bisnis, 3) Memastikan ketersediaan sumber daya baik manusia, alat serta bangunan dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung semua proses. b. Ketua Tim Mutu Puskesmas: 1) Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu Puskesmas 2) Memastikan bahwa Persyaratan Umum dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas
dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan.
3) Kewenangan : bersama dengan kepala puskesmas melakukan penilaian mutu, memberikan masukan untuk rencana tindak lanjut, memonitor, mengevaluasi kegiatan program. c. Penanggung jawab pelayanan Klinis, Administrasi Manajemen/ Ka.TU dan Penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat Puskesmas: 1. ADMEN 2. UKM 3. UKP Sesuai
dengan
keputusan
kepala
dinas
kabupaten
Blora
nomor
00004.b/061/DKK/2016 tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana terlampir. 1) Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan
sistem yang berada
dibawah tanggung jawabnya. 2) Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait dengan unit masing-masing. 3) Melakukan Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan terus menerus. 6. Komunikasi internal Komunikasi internal dilakukan dengan cara Apel setiap hari kerja , minilokakarya yang dilaksanakan setiap bulan, pertemuan, diskusi, Whatapps, sms, memo, telepon dan media lain yang tepat untuk melakukan komunikasi 7. Tinjauan Manajemen: a. Umum: Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali dalamsetahun b. Masukan tinjauan manajemen meliputi: 1) Hasil audit 2) Umpan balik pelanggan 3) Kinerja proses Pencapaian sasaran mutu Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan Tindak lanjut tehadap hasil tinjauan manajemen yang lalu Perubahan terhadap Kebijakan mutu
12
Perubahan yang perlu dilakukan terhadap system manajemen mutu/system pelayanan.
c. Luaran tinjauan: Hasil yang diharap dari tinjauan manajemen adalah peningkatan efektivitas system manajemen mutu, peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan, dan identifikasi perubahan-perubahan, termasuk penyediaan sumberdaya yang perlu dilakukan.
Manajemen sumber daya 1. Penyediaan sumber daya Kepala Puskesmas berkewajiban menyedikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan di puskesmas. Penyediaan sumber daya meliputi : 1. Kegiatan UKM essensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi : (Permenkes 75/2014) 1) Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3) Pelayanan KIA KB bersifat UKM 4) Pelayanan Gizi yang bersifat UKM 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian penyakit 6) Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 2. Kegiatan UKM Pengembangan 1) Pelayanan UKK & kesehatan Olah raga 2) Pelayanan Kesehatan lansia 3.
Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), kefarmasian dan laboratorium 1). Pelayanan pemeriksaan umum 2). Pelayanan Kesehatan gigi mulut 3). Pelayanan KIA/KB 3). Pelayanan UGD 4). Pelayanan Persalinan 5). Pelayanan Rawat Inap 6). Pelayanan kefarmasian 7). Pelayanan Laboratorium
4. Kegiatan Jejaring pelayanan Puskesmas 1) Puskesmas Pembantu 2) Puskesmas Keliling 3) Bidan Desa 4) Jajaring fasilitas playanan kesehatan di wilayah kerjanya
13
2. Pengelolaan sumber daya manusia 1) Ruang Lingkup : Pedoman ini menerangkan penyediaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, proses kredensial (kompetensi pekerjaan), pelatihan dan peningkatan kompetensi yang kompeten dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu di Puskesmas, 2) Penyediaan sumber daya manusia a. Pengajuan usulan kebutuhan pegawai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blora berdasarkan analisis beban kerja b. Proses rekrutmen dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora c. Proses Kredensial untuk jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora kemudian diverifikasi administrasinya oleh Ka TU Puskesmas d. Proses Pelatihan dan Peningkatan Kopetensi 1. Pengajuan Pengusulan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh puskesmas 2. Mengirimkan peserta sesuai criteria yang disebutkan dalam undangan dari pihak terkait 3) Infrastruktur i. Belanja Modal a) Merencanakan kebutuhan puskesmas baik fisik, alkes maupun barang bergerak atau tidak bergerak b) Mengusulkan RUK ke Dinas Kesehatan c) Menyusun RPK d) Proses Pengadaan e) Evaluasi Pengadaan ii. Pemeliharaan a) Pembuatan daftar jenis pemeliharaan selama 1 tahun b) Pelaksanaan Pemeliharaan sesuai jadwal c) Monitoring fungsi alat medis dan non medis d) Kalibrasi Alat e) Tindak lanjut hasil monitoring
4) Lingkungan Kerja a. Ventilasi Mengupayakan pengadaan ventilasi alami tidak kurang dari 15% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi b. Pencahayaan Pencahayaan harus terdistribusikan rata dalam ruangan sesuai lampiran standar permeskes 75/2014
14
c. Sistem Sanitasi Sistem Sanitasi terdiri system air bersih, system pembuangan air kotor dan / air limbah , kotoran dan sampah serta penyaluran air hujan sesuai lampiran permenkes 75/ 2014 d. Sistem Kelistrikan Sistem kelistrikan dirancang tidak membahayakan, mudah dioperasikan dan tidak mengganggu lingkungan e. Sistem Komunikasi Alat komunikasi diperlukan untuk hubungan dilingkup dan keluar puskesmas untuk mendukung layanan f. Sistem Gas Gas medis yang digunakan adalah O2, direncanakan dan diletakan dengan mempertimbangkan keselamatan pengguna g. Sistem Proteksi Kebakaran Puskesmas menyediakan APAR (alat pemadam kebakaran) h. Sistem Transportasi vertikal dalam Puskesmas dan RAM (Jalur alternative bagi orang tidak dapat menggunakan tangga) Penyediaan tangga antar lantai dan penyediaan kebutuhan RAM sesuai lampiran permenkes 75/2014 E. Indikator Mutu Admen Kepatuhan pengumpulan laporan bulanan tanggal 5 setiap bulannya 75 % A. Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, mengunakan survey kebutuhan dan harapan , RUK /RPK diwujudkan dalam bentuk POA. Akses melalui minilokakarya, SMD, MMD , dan pengukuran kinerja (penilaian kinerja puskesmas) menggunakan SPM/MDGS dan indikator Mutu UKM 2. Proses yang berhubungan dengan sasaran a. penetapan persyaratan sasaran kerja=dilakukan saat penyusunan RUK akhir tahun Y1, b. Tinjauan terhadap persyaratan sasaran=dilakukan saat penyusunan RPK c. Komunikasi dengan sasaran dilakukan saat minilokakarya lintas sektoral , SMD, MMD, dan kegiatan tahun berjalan diwujudkan dalam bentuk POA 3. Pembelian jika ada . 4.Penyelenggaraan UKM a.
Penyelenggaraan proses penyelenggaraan upaya:Pedoman, Kerangka acuan
kegiatan, SOP, sosialisasi kegiatan, kesepakatan jadwal dengan sasaran. b.
Validasi proses penyelenggaraan upaya membuat POA Bulanan termasuk evaluasi
tepat sasaran ,tepat waktu dan tempat(PDCA) sesuai undikator mutu.
15
c.
Identifikasi dan mampu telusur feedback kegiatan, rekam implementasi, Buku
Kegiatan dan Dokumentasi 5. Pemantauan dan pengukuran: a) Monitoring dan evaluasi Proses dan penyelenggaraan Kegiatan :Minlok bulanan, Bintek, b) Audit internal dilakukan oleh Tim Mutu Bulan Juni c) Survey kepuasan sasaran dilaksanakan setelah kegiatan dengan umpan balik langsung d) Pemantauan dan pengukuran hasil layanan , Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai e) pembinaan oleh Penanggung jawab Upaya , dan kepala puskesmas kepada Pelaksana Program Upaya , f) Analisis data menggunakan SPM/MDGS tiap bulan dan Analisis Indikator mutu dilaksanakan pada bulan Juni dan ditetapkan indikator mutu UKM yaitu Penjaringan Suspect TB oleh kader sampai akhir tahun 2016 dengan target 80% dari jumlah 400 orang suspect. g) Peningkatan berkelanjutan pada upaya yang tidak memenuhi Target. h) Tindakan korektif hasil monev dianalisa untuk dilakukan Tindak Lanjut i) Tindakan preventif melalui koordinasi dengan sasaran dan lintas sektoral. 2. Pelayanan Klinis a. Pelayanan Klinis yang berorientasi pasien Dalam melaksanakan Pelayanan berorientasi pada Keselamatan Pasien b. Penunjang pelayanan klinis Pemeriksaan laboratorium : pemerikasan laboratorium sederhana meliputi pemeriksaan Darah rutin, urin rutin, Kimia darah, serologi, Dahak. c. Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien 1). Penilaian Indikator mutu 7.Indikator mutu masing- masing layanan Loket Pendaftaran=waktu pendaftaran 5 menit 90% Pemeriksaan Umum=kelengkapan kajian awal klinis 60% KIA/KB=pemeriksaan Hb pada ANC trimeseter 1 dan 3 target 30% Pemeriksaan Gigi= 2) Penilaian indikator kinerja klinis 3) Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien 4) Pelaporan insiden keselamatan pasien 5) Analisis dan tindak lanjut 6) Penerapan manajemen risiko 3. Jejaring dan Jaringannya F.
Penutup.
16
PENUTUP Pelayanan kesehatan bermutu berorientasi pada kepuasan pelanggan atau pasien. Dimensi mutu tersebut menyangkut mutu bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, maupun penyelenggara pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien merupakan salah satu indiktor kualitas pelayanan. dan banyaknya kunjungan pasien ke Puskesmas tidak lepas dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan .
17
Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sistem dan tenaga pelayanan. Namun ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan karir, dan kesejahteraan tenaga pelaksana pelayanan. Permasalahan yang muncul menimbulkan persepsi rendahnya kualitas pelayanan, yang berawal dari kesenjangan antara aturan dan standar yang ada dengan pelaksanaan pelayanan yang tidak bisa menyesuaikan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, managemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pedoman ini menyampaikan hasil kajian tentang ketenagaan, sarana dan pengendalian mutu pelayanan puskesmas. Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan maupun sumber daya yang digunakan.