Manajmn Sdm Kesehatan Dlm Penanggulangan Bencana

MANAJEMEN SDM KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DEPARTEMEN KESEHATAN SOLO JULI 2006

Pusrengun

1

LATAR BELAKANG •

•

Mengingat beragamnya bencana yang terjadi dan semakin kompleksnya permasalahan ditambah ketersediaan SDM Kesehatan yang tidak merata, maka perlu disusun Manajemen SDM Kesehatan dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan akibat Bencana. SDM kesehatan sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana, sering diabaikan. Mobilisasi tenaga terlambat, tenaga tidak siap, pemanfaatan yang tidak efisien, pelaksanaan pelatihan tidak kontinu, koordinasi tidak ada. Pusrengun

2

KEPMENKES 066/MENKES/SK/II/2006

Tertanggal 1 Februari 2006 • BAB 1, Pendahuluan • BAB 2, Kebijakan dan Strategy Penanggulangan Bencana • BAB 3, Jenis dan Sistem Penanggulangan Bencana • BAB 4, Permasalahan Kesehatan Berkaitan dg Bencana dan Penanggulangannya • BAB 5, Manajemen SDM Kesehatan • BAB 6, Koordinasi Pelaksanaan • BAB 7, Penutup Pusrengun

3

TUJUAN Umum Meningkatnya pengelolaan SDM kesehatan dalam penanganan bencana

Pusrengun

4

TUJUAN Khusus • Tersusunnya pedoman perencanaan SDM Kesehatan • Tersedianya SDM Kesehatan yang mempunyai kemampuan dalam penanganan bencana • Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan Pusrengun

5

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Dalam upaya peningkatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana telah diterbitkan : Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1362/Menkes/SK/XII/2001 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan dan Bencana Pusrengun

6

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Dalam Manejemen SDM kesehatan juga telah dikeluarkan kebijakan dan strategi berupa : 1. SK Menkes No 850/Menkes /SK/ V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan 2000 – 2010 2. SK Menkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 Tentang Pedoman Perencanaan Tenaga Kesehatan Di Prop/ Kab/ Kota serta RS Pusrengun

7

SASARAN     

 

Pemerintah Pusat dan Daerah Institusi pelayanan kesehatan LSM Nasional dan Internasional Organisasi Profesi Sektor-sektor terkait seperti Satkorlak, TNI, POLRI Partai Politik Lembaga Adat

Pusrengun

8

PERMASALAHAN SDM KESEHATAN   



Terbatasnya informasi peta kekuatan tenaga kesehatan Terbatasnya kebijakan penempatan tenaga di daerah rawan bencana Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan, khususnya di daerah yang rawan bencana Terbatasnya kemampuan SDM Kesehatan dalam manajemen penanggulangan bencana. Pusrengun 9

PERMASALAHAN SDM KESEHATAN 1.

2.

Belum semua daerah mempunyai Tim Reaksi Cepat penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana Belum semua daerah menyelenggarakan pelatihan/gladi

Pusrengun

10

UPAYA PENANGGULANGAN 1.

Pra Bencana (Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan)  Penyusunan peta rawan bencana  Penyusunan standar ketenagaan, sarana dan pembiayaan  Penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi wilayah setempat (kerawanan terhadap bencana)  Pemberdayaan tenaga kesehatan di sarana kesehatan khususnya puskesmas dan RS, terutama di daerah rawan bencana  Pembentukan Tim Reaksi Cepat (BSB / Brigade Siaga Bencana)  Pelatihan-pelatihan dan gladi

Pusrengun

11

UPAYA PENANGGULANGAN 1.

Pada Saat Bencana (Tanggap Darurat)  Mobilisasi sdm kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.  Pengorganisasian sdm kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan  Koordinasi pengiriman tenaga sesuai dengan kebutuhan

Pusrengun

12

UPAYA PENANGGULANGAN 3. Pasca Bencana (Pemulihan/Rehabilitasi & Rekonstruksi) Upaya pemulihan SDM Kesehatan melalui pendampingan pelayanan kesehatan Rekruitmen SDM Kesehatan untuk peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana pada masa yang akan datang. Pusrengun

13

MANAJEMEN SDM KESEHATAN Meliputi : 2. Perencanaan ketenagaan baik pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. 3. Koordinasi MOBILISASI tenaga pada saat bencana (dalam atau luar negeri) 4. Inventarisasi kebutuhan SDM Kesehatan 5. Pengembangan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana Pusrengun

14

Perencanaan SDM • •

• • •

Kebutuhan tenaga untuk tim gerak cepat Kebutuhan tenaga untuk tim bantuan kesehatan (menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi) >>> kesiapan regional Memperkuat SDM pada saat persiapan dan mitigasi Perencanaan mobilisasi tenaga kesehatan Perencanaan pembiayaan Pusrengun

15

Inventarisasi Kebutuhan • • • •

Merupakan upaya menentukan kebutuhan tenaga pasca bencana. Berbentuk suatu rencana yang bertahap sesuai keadaan Menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM. Dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan.

Pusrengun

16

TIM GERAK CEPAT Tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam Waktu 0-24 Jam setelah ada Informasi Kejadian Bencana PELAYANAN MEDIK: • Dokter Umum/BSB • Dokter Spesialis Bedah • Dokter Spesialis Anastesi • Perawat Mahir (Bedah/Gawat Pusrengun Darurat)

SURVEILANS Epidemiolog/Sanitarian

PETUGAS KOMUNIKASI 17

TIM RHA Tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Gerak Cepat atau menyusul dalam Waktu Kurang dari 24 Jam. • Dokter Umum • Epidemiolog • Sanitarian

Pusrengun

18

TIM BANTUAN KESEHATAN Tim yang Diberangkatkan Berdasarkan Kebutuhan setelah Tim Gerak Cepat dan Tim RHA Kembali dengan Laporan Hasil Kegiatan Mereka di Lapangan • • • • • • • • •

Dokter Spesialis Dokter Umum Apoteker & Asisten Apoteker Perawat Mahir Bidan (D3 Kebidanan) Sanitarian (SKM/D3 Kesling) Ahli Gizi (D3/D4 Gizi/SKM) Tenaga Surveilans (D III/IV Kesehatan/SKM) Entomolog (D III/IV Kesehatan/SKM/Sarjana Biologi) Pusrengun

19

CONTOH KASUS (LEDAKAN BOM/ KECELAKAAN INDUSTRI) Jenis Tenaga Dokter Spesialis

Kompetensi Tenaga Bedah Umum & Orthopedi Penyakit Dalam Anaestesi

Jumlah Sesuai Kebutuhan / Rekomendasi Tim RHA

DVI Forensik Kesehatan Jiwa Bedah Plastik Dental Forensik D3 Perawat Mahir

Anaestesi & Keperawatan Gawat Darurat (Emergency Nursing) Dasar & Lanjutan serta Perawat Mahir Jiwa, OK, ICU

Radiografer

Rontgen

Sarjana Kimia/ Pusrengun Teknik

Ahli Kimia/ Toksikologi

20

JUMLAH KEBUTUHAN SDM KES DI LAPANGAN UTK JML PENDUDUK/ PENGUNGSI 10.000 – 20.000 ORANG • • • • • • • • •

Dokter Umum 4 orang Perawat 10 - 20 orang Bidan 8 – 16 orang Apoteker 2 orang Asisten Apoteker 4 orang Pranata Laboratorium 2 orang Epidemiolog 2 orang Entomolog 2 orang Sanitarian 4 – 8 orang

Pusrengun

21

FORMULASI UNTUK MENGHITUNG JUMLAH KEBUTUHAN SDM KES FASILITAS RUJUKAN/ RS Kebutuhan dokter umum = (jml pasien / 40) – jml dokter umum yg ada di tempat Kebutuhan dokter bedah = {(jml pasien dokter bedah / 5)} – jml dr bedah di tempat 5 Kebutuhan dokter anestesi = {(jml pasien bedah / 15)} – jml dokter anestesi ditempat 5 Pusrengun

22

FORMULASI LANJUTAN Kebutuhan perawat di UGD = Rasio kebutuhan tenaga perawat mahir di UGD pada saat bencana adalah 1:1 (1 perawat menangani 1 pasien) Kebutuhan perawat = Sumber tenaga keperawatan di RS (Depkes 2005)

Kebutuhan perawat di ruang rawat inap = Jumlah jam perawatan total untuk semua jenis pasien/ jumlah jam efektif per hari per shift (7 jam) Pusrengun

23

Pendayagunaan Tenaga o Distribusi o Penempatan SDM Kesehatan guna mengantisipasi kelangkaan SDM kesehatan (rekruitmen dan realokasi) o Pemanfaatan maksimal tenaga o Efisiensi tenaga

Pusrengun

24

DISTRIBUSI •

•

Untuk antisipasi pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pada pelayanan kesehatan akibat bencana Penanggung Jawab untuk tingkat Propinsi dan Kabupatern/kota adalah Kepala Dinas Kesehatan

Pusrengun

25

Mobilisasi pada saat bencana •

• • •

Dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan alat transportasi, bantuan hidup dan peralatan. Mampu bergerak cepat menghantar SDM ke lokasi dan menyediakan logistik untuk SDM Koordinasi bantuan sesuai kualifikasi dan kebutuhan (baik LN maupun DN) Menyusun sistem pergantian (tour of duty)

Pusrengun

26

Pengembangan dan pelatihan • • • • •

Pelatihan (standar kebutuhan) Pertemuan ilmiah (analisis kebutuhan) Kegiatan supervisi dan bimbingan teknis (alert system) Pertukaran pengalaman (penyegaran) Simulasi penanggulangan

Pusrengun

27

KOORDINASI PELAKSANAAN A.Organisasi 2. Tingkat Pusat a. Penanggug jawab pelayanan kesehatan adalah Menteri Kesehatan dibantu Pejabat eselon I dan Kepala Badan POM b. Pelaksana Tugas : Sekretaris jenderal melalui PPMK Pusrengun

28

KOORDINASI PELAKSANAAN

2. Tingkat Propinsi b. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan propinsi. Dibawah Satkorlak yang diketuai oleh Gubernur c. Pelaksana tugas : Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan

Pusrengun

29

KOORDINASI PELAKSANAAN 3. Tingkat Kabupaten/Kota b. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dibawah Satlak PBP yang diketuai oleh Bupati/Walikota c. Pelaksana tugas : Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pusrengun

30

KOORDINASI PELAKSANAAN 4. Di lokasi kejadian Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pelaksana Tugas : Kepala Puskesmas

Pusrengun

31

Pusrengun

32