Makalah_demokrasi_dan_korupsi.docx

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Demokrasi dan Korupsi di Indonesia”

Dosen Pembimbing: Dr. Mardenis, S.H., M.Si.

Disusun Oleh: Khaira Alfatih NIM: 1710512002

JURUSAN ILMU EKONOMI / FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2017

1

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya makalah ini dapat penulis selesaikan. Makalah ini disusun atas tingginya rasa tanggung jawab penulis terhadap kewajiban. Di dalam makalah ini penulis akan membahas tentang “Demokrasi dan Korupsi di Indonesia”. Penulis menghadapi hambatan dalam penulisan makalah ini, namun dengan semangat, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis akhirnya dapat meyelesaikan makalah ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada Bapak Dr. Mardenis, SH. M.Si. selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraa. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, baik dari segi penyajian maupun materinya. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan makalah ini di kemudian hari.

Padang, Oktober 2017

Penulis

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah .......................................................................................... 1 1.3. Tujuan ............................................................................................................ 1 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................ 2 2.1. Demikrasi ....................................................................................................... 2 2.2. Korupsi ........................................................................................................... 6 2.3. Demokrasi dan Korupsi di Indonesia ............................................................. 8 BAB III PENUTUP ........................................................................................................ 10 3.1. Kesimpulan .................................................................................................... 10 3.2. Saran............................................................................................................... 10 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 11

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dan kemajuan negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemajuan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang mencangkup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negaara terkaya jika dilihat dari sumber daya alam yang berlimpah. Tapi ironisnya, jika dibandingkan dengan negara laii negara ini bukanlah tidak termasuk negara kaya namun termasuk negara miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas tersebut tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendaahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara pemerintahan menyebabkan terjadinya korupsi di tengah peyelenggaran pemerintahan yang demokrasi. Korupsi di indonesia dewasa ini sudah menjadi sebuah patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya anomaly demokrasi di Indonesia, yaitu sebuah pemerintahan demokrasi yang abnormal, dimana demokrasi berbanding lurus dengan tingkat korupsi, bukan berbanding terbalik sebagaimana mestinya. 1.2. Rumuan Masalah Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalaam makalah ini adalah 1.2.1. Apa itu demokrasi? 1.2.2. Apa itu korupsi? 1.2.3. Bagaimana demokrasi dan korupsi di Indonesia? 1.3. Tujuan 1.3.1. Menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan demokrasi 1.3.2. Menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan korupsi 1.3.3. Menjelaskan bagaiman demokrasi dan korupsi di Indonesia

4

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Demokrasi 2.1.1. Pengertian Demokrasi Penyebutan akan istilah demokrasi pada mulanya berangkat dari bahasa yunani, yaitu dengan istilah democratos yang merupakan gabungan dari kata demos yang artinya “ rakyat “, dan cratos yang artinya” kekuasaan atau kedaulatan “. Dari gabungan atas dua pemaknaan tersebut, maka dapat diterjemahkan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Adapun kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam kehidupan bernegara tersebut adalah untuk menunjuk kepada sistem penyelenggaraan system pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat. Dengan demikian pada Negara yang menganut system demokrasi, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Adapun hakikat dari demokrasi sebagaimana kita pahami terdapat pada makna pemerintahan dari rakyat (goverment of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by people) dan pemerintahan unuk rakyat (government for people). Hakikat makna yang terkandung pada government of the people adalah untuk menunjuk bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan/legitimasi terhadap siapa yang memerintah (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat. Sementara makna yang diungkap dari government by people yakni bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah prosesnya diawasi oleh rakyat. Sedangkan untuk goverment for people terkandung makna bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah adalah harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya utuk kemakmuran rakyat. 2.1.2.

Norma-norma Yang Mendasari Demokrasi Menurut Frans Magnis Suseno, setidaknya ada lima prinsip Negara demokasi tersebut : a. Menganut Sistem Negara Hukum, dengan kata lain Negara demokrasi ini tidak mengenal kata-kata absolut. b. Social Control, didalam Negara demokrasi pengawasan dilaksanakan oleh rakyat, semua kegiatan yang dilaksanakan didalam pemerintahan mndapat pengawasan dari rakyat. c. Adanya Pemilihan Yang Bebas, mununjukkan nilai-nilai pokok yang dijunjung oleh demokrasi, yaitu kebebasan individu untuk mengekspresikan diri. d. Prinsip Mayoritas, demokrasi berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. e. Adanya Jaminan Atas HAM, Negara-negara yang menganut prinsip demokrasi akan selalu menjunjung tinggi HAM, hal ini merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang lebih merujuk kepada prinsip mayoritas (F Magnis Suseno, dalam Heri Zulfa dan Dahlil Syah, 2000). 5

Hendry B.Mayo menyatakan bahwa demokrasi haruslah didasari oleh beberapa norma dasar, yakni dengan : a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah c. Penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum e. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku f. Menjamin tegaknya keadilan. Sementara Nurcholis Madjid berpendapat,bahwa setidaknya ada tujuh norma dasar demokrasi sebagai berikut: a. Kesadaran akan pluralisme Masyarakat sudah memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasikan ke dalam sikap tindak secara kreatif. b. Musyawarah korelasi prinsip ini adalah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. c. Pemufakatan yang jujur dan sehat Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukannya pemufakatan yang dicapai melalui itrik-intrik yang curang, tidak sehat atau melalui konspirasi. d. Kerjasama Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukungmendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk untuk demokrasi. e. Pemenuhan segi-segi ekonomi Pemenuhan segi-segi ekonomi (kesejahteraan social) merupakan salah satu dari bentuk demokrasi substansial, disamping social control dan akuntabilitas. f. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan danya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. g. System pendidikan yang menunjang Pendidikn demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuapan konsep-konsep secara verbalistik. 6

2.1.3. Komponen-komponen penegak demokrasi Tegaknya demokrasi suatu Negara sangat tergantung pada komponenkomponen sebagai berikut : a. Negara Hukum Demokrasi suatu Negara dapat berdiri, kalau negarannya adalah Negara hokum, yakni sebagai Negara yang memberikan perlindungan hukum bagi wrga negarannya melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan sekaligus juga terdapat jaminan terhadap perlindungan HAM. b. Pemerintahan yang Good Governance Berdirinya suatu demokrasi sangat perlu ditopang oleh bentuk pemerintahan yang good governance yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta tranfaran. c. Badan Pemegang Kekuasaan Legislatif Badan Pemegang Kekuasaan Legislatif yang dapat menopang tegaknya demokrasi suatau Negara adalah badan pemegang kekuasaan legislative yang diisi oleh orang-orang yang memiliki civic skill yang solid dan tinggi, sebgai contoh anggota DPR RI yang mempunyai fungsi membuat UU, fungsi pengwasan dan fungsi anggaran. Maka, para anggotanya memang memiliki civic skill dalam ketiga bidang tersebut. d. Peradilan yang Bebas dan Mandiri Peran dunia peradilan dalam kaitannya dengan demokrasi juga berada pada peran yang sentral. e. Masyarakat Madani Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakatnya yang terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. f. Pers yang Bebas dan Bertanggung jawab Berkembangnya denokrasi disuatu Negara sangat perlu dikawal oleh pers yang memegan tidak berada dibawah tekanan penguasa atau pihak manapun dalam pemberitaannya senantiasa dilandasi dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat dn bangsa dengan berdasrkan fakta- fakta yang dipertanggung jawabkan. g. Infrastruktur Politik Infrastruktur politik terdiri dari partai poltik dan kelompok gerakan. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen kader dan sebagai sarana pengatur pengatur konflik. 2.1.4.

Model-model Demokrasi Jika dipandang dari orientasinya, demokrasi dapat dibedakan atas : a. Demokrasi Liberal meruapakan demokrasi yang begitu menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme. 7

b. Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang dipimin oleh pemimpin Negara, dimana pemimpin Negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi dinegaranya. c. Demorasi Sosial merupakan demokrasi yang begitu menaruh kepedulian besar terhadap keadilan dan egalitarian. Sementara kalau dipandang dari mekaniseme pelaksanaannya, demokrasi dapata dibedakan atas : a. Demokrasi Langsung dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya dilakukan secara langsung b. Demokrasi tidak langsung dicirikan dengan mekanisme penempatan kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan Negara tersebut. 2.1.5.

Demokrasi Indonesia Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu ‘identiek’, artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Pesan Bung Karno : “Janganlah demokrasi kita itu demokrasi jiplakkan “. Menurut Soekarno dan Hatta, demokrasi yang diinginkan negara pada waktu itu sedang diperjuangkkan kemerdekaannya yakni, bukan demokrasi liberal yang biasannya memihak golongan yang kuat sosial ekonominnya. Selai itu Bung Karno menandaskan bahwa negara Indonesia tidak didirikan sebagai tempat merajalelannya kaum kapitalis sehingga kesejahteraan hanya terpusat pada segelintir orang tertentu. Indonesia didirikan untuk menjamin meratannya kesejahteraan keseluruhan rakyatnnya. Negara ini didirikan juga untuk mewujudkan terjaminnya hak sosial warga negara dan tercapainya suatu demokrasi ekonomi. Sebagaiman penegasan Bung Karno bahwa : “saudara-saudara, saya usulkan : Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni poltiek-ekomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”. Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Menurut Harjono (mantan hakim Mahkamah Konstitusi RI ), “ yakni kedaulatan yang masih berada ditangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka undang-undang dasar. Batas-batasanya ditentukan oleh UUD. Dengan demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas hukum. Selain itu terdapat dimensi lain dari kedaulatn rakyat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2. Mengacu pada ketentuan tersebut, dikenal dua macam kedaulatan. Pertama, kedaulatan langsung, dimana rakyat melakukan secara langsung kedaulatannya. Kedua, kedaulatan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan. Terkait kedaulata langsung, dalam UUD telah diatur soal pemilihan umum ( pemilu ). Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Dalam 8

pemilu rakyat memilih anggota DPR atau DPRD,DPD, dan juga Presiden, Wakil Presiden. Setelah dilaksanakan secara langsung, proses berikutnya, menurut konstitusi, kedaulatan dilakukan oleh badan perwakilan. Demokrasi di Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar Negara. Hal itu berarti bahwa hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan haruslah pula dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. 2.2.Korupsi 2.2.1. Pengertian Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio (Fockma Andrea: 1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal berasal pula dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah istilah korupsi turun ke banyak bahasa Eropa seperti corruption dan corrupt dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corruptie dalam bahasa belanda yang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di negara jiran Malaysia ditemukan istilah resuah yang berasal dari bahasa Arab (riswah) yang artinya sama dengan korupsi di Indonesia. Dalam Black’s Dictionary, pengertian korupsi sebagai berikut: “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.” The Australian Legal Dictionary, pengertian korupsi adalah sebagai berikut: “Secara umum, merupakan setiap perbuatan seseorang yang bertentangan dengan tanggung jawab publiknya untuk mendapatkan imbalan.” Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 2.2.2.

Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Korupsi Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi yang telah diterapkan di Indonesia, antara lain: a. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat, No.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958; dan 9

b. Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Perpu No.24 Tahun 1960); yang diganti dengan c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang diganti dengan d. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang diganti dengan e. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Agustus 1999. 2.2.3.

Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan perlunya dibentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang indipenden dengan tugas dan wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi. Disamping itu, pemerintah pernah membentuk beberapa komisi pemberantasan korupsi, sebagai berikut. a. Komisi IV yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1970 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1970. Komisi IV yang terdiri dari Wilopo, SH., I.J. kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto dengan tugas pokok meneliti dan menilai kebijaksanaan dalam pemberantasan korupsi serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah yang telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 1970 tentang Membubarkan Komisi IV yang Dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1970. b. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk melalui Kepres RI No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; c. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (TGTPK) yang dibentuk pada tanggal 5 April 2000 berdasarkan PP RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. TGTPK yang diketuai oleh Andi Andoyo, SH. Bertugas melakukan penyidikan perkara korupsi yang sulit pembuktiannya. Disamping kejaksaan dan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki peran yang sangat penting. Merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena sedemikian banyaknya para koruptor yang dituntut di pengadilan belum menyusutkan tingkat tindak pidana korupsi. Indikasi korupsi yang terjadi di Indonesia tetap tinggi, bahkan menempati kelompok tertinggi di Asia.

10

Penanganan masalah korupsi di Indonesia telah menimbulkan dilema sosial akibat manajemen korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan swasta yang menyebabkan korupi membudaya. Pada sisi lain, proses penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah amat lamban. Kalaupun bisa sampai ke pengadilan, lebih banyak mengecewakan masyarakat. Sehingga, pemecahan yang dapat dijadika bahan pertimbangan guna mengatasi dilema yang dialami masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama. 2.3. Demokrasi dan Korupsi di Indonesia Membahas hubungan demokrasi dengan korupsi, kita mau tidak mau harus merunjuk dan mengaitkannya dengan aksioma yang popular dari Prof. Lord Acton yang menegaskan : “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely “ (kekuasaan cendrung korup, dan kekuasaan yang absolut maka korupsinya juga absolut). Aksioma ini mengandung makna bahwa, absolutisme pada dasarnya berbanding terbalik dengan korupsi,sebaliknya demokrasi berbanding terbalik dengan korupsi. Dengan demikian berarti, jika suatu pemerintahan dijalankansecara absolut (otoriter), maka pasti angka korupsi dinegara tersebut akan besar. Sebaliknya jika pemerintahandijalankan dengan menerapkan system demokrasi (baik formal ataupun substansial), maka dengan sendirinya angka korupsinya juga rendah. Kenapa untuk konteks Indonesia yang sejak era reformasi system pemerintahannya telah dikelola dan dijalankan dengan menerapkan system demokrasi, tetapi angka korupsinya tetap besar ? inilah yang disebut dengan “anomaly demokrasi” di Indonesia. Artinya, apa yang terjadi diindonesia saat ini adalah sesuatu yang “abnormal”, terutama jika dikaitkan dengan aksioma Lord Acton sebagaimana dikutip diatas. Kenapa hal itu terjadi? Ada 3 kesalahan atau kelemahan dalam praktek demokrasi diindonesia saat ini sebagai berikut : a. Pelaksanaan demokrasi diindonesia cendrung hanya menekankan pada demokrasi formal ketimbang demokrasi substansif. Demokrasi formal,artinya sistem demokrasi yang hanya menekankan aspek prosedural demokrasi, seperti : pemilihan langsung, pembentukan lembaga-lembaga yang penopang sistem demokrasi, seperti lembaga parlemen, partai politik, dan lembaga-lembaga dan sejenisnya. Sedangkan demokrasi substansif lebih menekankan pada isi dan kualitas dari pelaksanaan demokrasi, seperti adanya sosial kontrol, akuntabilitas, kesejahteraan sosial, transparansi, dan lain-lain. b. Pelaksanaan demokrasi diindonesia sangat kapitalistik (membutuhkan ongkos yang sangat besar). Sistem ini sering disebut sebagai “ high cost democracy “ demokrasi biaya tinggi) dalam hal itu terjadi,karena para politisi yang tampil pada umumnya dengan kapasitas dan integritas yang rendah. Menyadari kondisinya, maka mereka terpaksa melakukan kampanye dengan mengandalkan atribut-atribut yang cenderung berlebihan dan tidak jarang juga dengan menggunakan “money politics” sebagai jalan pintas buat “ mendongkrak “ kapasitas dan integritas mereka yang rendah tersebut. Semuanya itumembutuhkan biaya dan anggaran yang sangat besar. Akibatnya ketika bersangkutan telah terpilih untuk menduduki 11

jabatan-jabatan publik, mereka harus mengembalikan modal yang tadinya elah terkuras buat memenangkan kompetisi yang berlangsung sangat ketat. c. Perjalanan demokrasi di Indonesia pada awalnya sukup menjanjikan, tetapi makin lama makin mengarah pada apa yang disebut dengan sistem olygopoli atau oligarki, yakni suatu sistem demokrasi yang dikuasai oleh suatu kelompok (elit) tertentu dimana setiap keputusan penting dan strategis yang akan diputuskan oleh rezim yang sedang berkuasa maka pertimbangan utamanya adalah kepentingankepentingan kelompok elite tersebut dan bukan kepentigan nasional dalam arti yang sebenarnya. Sistem ini sarat dengan KKN (korupsi,kolusi dan nepotisme) yang sudah barang tentu bertolak belakang dengan jiwa dan semangat (spirit) sistem demokrasi.

12

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan 3.1.1. Hakikat dari demokrasi sebagaimana kita pahami terdapat pada makna pemerintahan dari rakyat (goverment of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by people) dan pemerintahan unuk rakyat (government for people). 3.1.2. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 3.1.3. Terjadinya anomaly demokrasi di Indonesia, yaitu sebuah pemerintahan demokrasi yang abnormal, dimana demokrasi berbanding lurus dengan tingkat korupsi, bukan berbanding terbalik sebagaimana mestinya. 3.2. Saran Sebagai calon pemimpin bangsa kita harus menanamkan sikap anti korupsi dan menghindarinya sejak dini. Sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kemajuan negara.

13

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Mardenis, SH. M. Si., dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegraan. Padang: Universitas Andalas Dr. H. Juni Sjafrien Jahja, SH, MH. 2012. Say No To Korupsi. Jakarta: Visimedia

14