Makalah- Syahri Wahyuni-k011181007.docx

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

OLEH :

SYAHRI WAHYUNI (K011181007) ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN KESMAS C

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM) PRODI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2018

KATA PENGANTAR Alhamdulillaahi Rabbil „Aalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Makalah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebenaran dan memberikan teladan kepada kita semua. Makalah ini disusun berdasarkan dengan judul “Kode Etik Kedokteran Indonesia” untuk memenuhi salah satu tugas dari Dian Saputra Marzuki, SKM, M.Kes selaku dosen pengampu mata kuliah etika dan hokum kesehatan Kesmas C Universitas Hasanuddin Penulis menyadari bahwa makalah ini dapat selesai atas bantuan dari berbagai sumber. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu saya

akan sangat berlapang dada dan berbesar hati, apabila ada yang berkenan

memberikan kritik serta saran untuk perbaikan menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya selaku penyusun.

Makassar, 28 Oktober 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ..................................................................................1 B. RUMUSAN MASALAH ..............................................................................1 C. TUJUAN ........................................................................................................2 D. MANFAAT ....................................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN .................................................................................3 A. PENGERTIAN KODE ETIK KEDOKTERAN ........................................3 B. ETIKA UMUM SEORAANG DOKTER DAN ETIKA DOKTER TERHADAP TUHAN SANG PENCIPTA .................................................4 C. ETIKA UMUM SEORANG DOKTER DAN ETIKA DOKTER TERHADAP SANG PENCIPTA ................................................................4 D. ISI SUMPAH DOKTER .............................................................................5 E. KODE ETIK KEDOKTERAN DI INDONESIA ......................................8 F. SANKSI BAGI DOKTER YANG MELANGGAR KODE ETIK KEDOKTERAN .........................................................................................14

BAB III PENUTUP ........................................................................................19 A. KESIMPULAN ...........................................................................................19 B. SARAN ........................................................................................................19 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... iii

ii

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Etika (latin ethos) berarti prilaku, adat atau kebiasaan yang dianggap baik, mirip dengan Moral (Yunani mos = kebaikan), yang satu didasarkan pada hasil pemikiran dan pandangan hidup yang satu didasarkan pada keyakinan dan wahyu Oleh karena itu dalam melakukan sesuatu sangat diperlukan yang namanya etika, karena etika sangat berkaitan dengan baik buruknya tingkah laku. begitupun bagi dokter. Dalam melakukan praktek, dokter juga memiliki aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll. Etika profesi disusun oleh organisasi profesi dalam suatu kode etik yang menjadi pedoman dan alat ukur anggota dalam menjalankan profesinya. Jadi merupakan kaidah moral yang mempunyai kewajiban moral dan sanksi moral dalam penyelenggaraan layanan profesi Disiplin Kedokteran adalah aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter. Kemungkinan terjadinya peningkatan ketidakpuasan pasien terhadap layanan dokter atau rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya dapat terjadi sebagai akibat dari semakin tinggi pendidikan rata-rata masyarakat sehingga membuat mereka lebih tahu tentang haknya dan lebih asertif, semakin tingginya harapan masyarakat kepada layanan kedokteran sebagai hasil dari luasnya arus informasi, komersialisasi dan tingginya biaya layanan kedokteran dan kesehatan sehingga masyarakat semakin tidak toleran terhadap layanan yang tidak sempurna, dan provokasi oleh ahli hukum dan oleh tenaga kesehatan sendiri

B.

RUMUSAN MASALAH

1

1.

Apa yang dimaksud dengan etika kedokteran?

2.

Apa tujuan dan fungsi kodek etik profesi dokter?

3.

Bagaimana etika umum dokter dan etika dokter terhadap tuhan sang pencipta?

4.

Apa isi sumpah dokter?

5.

Bagaimana kode etik kedokteran Indonesia?

6.

Apa saja sanksi yang diberikan bagi yang melanggar kode etik kedokteran?

C.

TUJUAN 1. Untuk Mengetahui pengertian etika kedokteran 2. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi kodek etik profesi dokter 3. Untuk Mengetahui Etika umum seoraang dokter dan etika dokter terhadap tuhan sang pencipta 4. Untuk Mengetahui isi sumpah dokter 5. Untuk Mengetahui Kode etik kedokteran di Indonesia 6. Untuk mengetahui sanksi bagi Dokter yang melanggar kode etik kedokteran

D.

MANFAAT Diharapkan hasil pembuatan makalah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan dan dapat digunakan sebagai bahan pengajaran khususnya mengenai kode etik dokter

2

BAB II PEMBAHASAN A.

PENGERTIAN ETIKA KEDOKTERAN Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur tertib dan tenteramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Namun penertian etik da hukum berbeda. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan, dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Hukum perdata mengatur subjek dan antar subjek dalam hubungan inter-relasi (kedudukannya sederajat). Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum Kedokteran merupakan bagian dari Hukum Kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan/ pelayanan kedokteran (medical care/service). Persamaan etik dan hukum adalah Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. Sebagai obyeknya adalah tingkah laku

manusia.

Mengandung

hak

dan

Kewajiban

anggota-anggota

masyarakat, agar tidak saling merugikan, Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior. Perbedaan etik dan hukum adalah:Etik berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku untuk umum.Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintahan. Etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercamtum secara terinci dalam kitab undangundang dan lembaran/berita negara. Sanksi terhadap pelanggaran etik

3

berupa

tuntutan.

Sanksi

terhadap

pelanggaran

hukum

berupa

tuntutan.Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang dibentuk oeh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia Pertimbangan dan Penbinaan Etika Kedokteran

(P3EK),

yang

dibentuk

oleh

Departemen

Kesehatan

(DEPKES).Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum memerukan bukti fisik. Etika Kedokteran adalah pengetahuan tentang perilaku profesional para dokter dan dokter gigi dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam lafal sumpah dan kode etik masing-masing, yang telah disusun oleh organisasi profesinya dengan pemerintah. Hukum adalah peraturan perundangan-undanganyang dibuat oleh suatu kekuasaan. Hukum kesehatan

adalah

peraturan

perundang-undangan

yang menyangkut

pelayanan kesehatan.Pelanggaran etik Kedokteran tidak selalu berarti pelanggaran hukum, B.

TUJUAN DAN FUNGSI KODE ETIK PROFESI DOKTER Tujuan dari etika profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap professional maka perlu kiranya membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal. Tuntunan tersebut kita kenal dengan kode etik profesi dokter. Adapun Fungsi dari kode etik profesi kedokteran 1.

C.

Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. ETIKA UMUM SEORAANG DOKTER DAN ETIKA DOKTER TERHADAP TUHAN SANG PENCIPTA Enam Etika umum yang harus ditujukan setiap dokter: 1.

Sifat KeTuhanan

2.

Kemurnian niat

4

3.

Keluhuran budi

4.

Kerendahan hati

5.

Kesengguhan kerja

6.

Integritas ilmiah dan social

Etika Dokter terhadap Tuhan Sang Pencipta Dokter harus sadar bahwa dirinya hanya hamba yang tiada arti diri dan ilmunya tanpa ijin Sang Pencipta. Dia harus meyakini dirinya sebagai khalifah fungsionaris Allah dalam bidang kedokteran. Melaksanakan profesinya karena Allah dan atas petunjuk Allah. Dia hanya melakukan pengobatan,yang melakukan penyembuhan adalah

Allah. Dia harus

menghadirkan Tuhan dalam hati dan pikirannya pada setiap saat ia melakukan pertolongan kepada sesama

D.

ISI SUMPAH DOKTER HIPPOCRATES OATH I swear by Apollo Physician and Asclepios and Hygeia and Panacea and all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I will fulfill according to my ability and judgment this oath and this covenant To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art - if they desire to learn it - without fee and covenant; to give a share of precepts and oral instruction and all the other learning to my sons and to the sons of him who has instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath according to the medical law, but no one else.I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my ability and judgment; I will keep them from harm and

5

injustice. I will neither give a deadly drug to anybody who asked for it, nor will I make a suggestion to this effect. Similarly I will not give to a woman an abortive remedy. In purity and holiness I will guard my life and my art. I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will withdrawin favor of such men as are engaged in this work.Whatever houses I may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining free of all intentional injustice, of all mischief and in particular of sexual relations with both female and male persons, be they free or slaves. What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the treatment in regard to the life of men, which on no account one must spread abroad, I will keep to myself,holding such things shameful to be spoken about. If I fulfill this oath and do not violate it, may it be granted to me to enjoy life and art, being honored with fame among all men for all time to come; if I transgress it and swear falsely, may the opposite of all this be my lot. SUMPAH DOKTER INDONESIA Demi Allah saya bersumpah, bahwa : 1.

Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.

2.

Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.

3.

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.

4.

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprotesian saya.

5.

Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusian, sekalipun di ancam.

6.

Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.

7.

Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

6

8.

Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.

9.

Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.

10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara sekandung. 11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Pengambilan Sumpah Dokter : Pengambilan sumpah dokter merupakan saat yang sangat penting artinya bagi seorang dokter, karena pada kesempatan ini ia berikrar bahwa dalam mengamalkan protesinya, ia akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan yang telah diucapkannya sebagai sumpah. Oleh karena itu upacara pengambilan sumpah hendaknya dilaksanakan dalam suasana yang hikmat. Suasana hikmat dapat diwujudkan bila upacara pengambilan sumpah dilaksanakan secara khusus, mendahului acara pelantikan dokter. Untuk yang beragama Islam, "Demi Allah saya bersumpah". Untuk penganut agama lain mengucapkan lafal yang diharuskan sesuai yang ditentukan oleh agama masing-masing. Sesudah itu lafal sumpah di ucapkan secara bersama-sama dan semua peserta pengambilan sumpah. Bagi mereka yang tidak mengucapkan sumpah, perkataan sumpah di ganti dengan janji. Yang wajib mengambil sumpah. Semua dokter Indonesia. Lulusan pendidikan dalam negeri maupun luar negeri wajib mengambil sumpah dokter. Mahasiswa asing yang belajar di Perguruan Tinggi Kedokteran Indonesia juga diharuskan mengambil sumpah Dokter Indonesia. Dokter asing tidak harus diambil sumpahnya karena tamu, ia menjadi tanggung jawab instansi yang memperkerjakannya.

7

Dokter asing yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat Indonesia, harus tunduk pada KODEKI. Penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan lafal sumpah dokter Beberapa kata dalam sumpah dokter, yang memerlukan penjelasan antara lain: a.

Dalam pengertian "Guru-guru saya", termasuk juga mereka yang pernah menjadi guru/dosennya.

b.

Dalam ikrar sumpah yang keempat, dikemukakan bahwa dalam menjalankan

tugas

seorang

dokter

akan

mengutamakan

kepentingan masyarakat.Dalam pengertian ini tak berarti bahwa kepentingan individu pasien dikorbankan demi kepentingan masyarakat tetapi harus ada keseimbangan pertimbangan antara keduanya. Contoh ekses yang dapat timbul : Seorang dokter melakukan eksperimen pada pasiennya tanpa memperhatikan keselamatan pasien tersebut demi kepentingan masyarakat (Neurenberg trial). Pelayanan KB massal kadang-kadang menyampingkan kepentingan individu demi kepentingan masyarakat luas. Dalam perang dibenarkan adanya korban prajurit demi kepentingan negara.

E.

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 “Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah Dokter” Pasal 2 “Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi” Pasal 3

8

“Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi” Pasal 4 “Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji Diri” Pasal 5 “Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien” Pasal 6 “Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat” Pasal 7 “Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya” Pasal 7a “Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia” Pasal 7b “Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien” Pasal 7c

9

“Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien” Pasal 7d “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani” Pasal 8 “Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya” Pasal 9 “Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan

dan

bidang

lainnya

serta

masyarakat,

harus

saling

menghormati” KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN Pasal 10 “Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut” Pasal 11 “Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat danatau dalam masalah lainnya” Pasal 12 “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia” Pasal 13

10

“Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya” KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT Pasal 14 “Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin Diperlakukan” Pasal 15 “Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis” KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 16 “Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan Baik” Pasal 17 “Setiap

dokter

harus

senantiasa

mengikuti

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan” PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam PP No. 26 Tahun 1960. Lafal ini terus disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal protesi kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyempurnaan dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II, tahun 1981, pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota (MP2A), tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran III, tahun 2001. Pasal 2 Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan protesi kedokteran mutakhir, yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK

11

Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/jenjang pelayanan kesehatan, serta kondisi dan situasi setempat. Pasal 3 Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik : 1.

Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk.

2.

Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.

3.

Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter.

4.

Melibatkan

diri

secara

langsung

atau

tidak

langsung

untuk

mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter. Pasal 4 Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa semata. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas-batas yang wajar.Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan Etik: a)

Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya.

b) Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baiklisan maupun dalam tulisan. Pasal 5 Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan demi kepentingan pasien. Pasal 6 Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara ligan, tulisan maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat. Pasal 7

12

Cukup jelas. Pasal 7a Cukup jelas. Pasal 7b Cukup jelas. Pasal 7c Cukup jelas. Pasal 7d Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang waktu itu sedang menangani pasien. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan yang mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak. Pasal 13 Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwanya Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien yang diketahui telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih dahulu melayani pasien tersebut. Hubungan

13

dokter-pasien terputus bila pasien memutuskan hubungan tersebut. Dalam hal ini dokter yang bersangkutan seyogyanya tetap memperhatikan kesehatan pasien yang bersangkutan sampai dengan saat pasien telah ditangani oleh dokter lain. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

F.

HUKUMAN BAGI YANG MELANGGAR KODEKI Pelanggaran terhadap butir-butir LSDI dan/atau KODEKI ada yang merupakan pelanggaran etik murni, dan ada pula yang merupakan pelanggaran

etikolegal.

Pelanggaran

etik

tidak

selalu

merupakan

pelanggaran hukum, dan sebaliknya, pelanggaran hukum tidak selalu berarti pelanggaran etik. Yang termasuk pelanggaran etik murni antara lain: 1.

Menarik imbalan jasa yang tidak wajar dari klien / pasien atau menarikimbalan jasa dari sejawat dokter dan dokter gigi beserta keluarga kandungnya.

2.

Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.

3.

Memuji diri sendiri di depan pasien, keluarga atau masyarakat.

4.

Pelayanan kedokteran yang diskriminatif.

5.

Kolusi dengan perusahaan farmasi atau apotik.

6.

Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan.

7.

Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. Perilaku dokter tersebut di atas tidak dapat dituntut secara hukum

tetapi perlu mendapat nasihat / teguran dari organisasi profesi atau atasannya. Contoh-contoh kasus etikolegal Pelanggaran di mana tidak hanya bertentangan dengan butir-butir LSDI dan/atau KODEKI, tetapi juga berhadapan

dengan

undang-undang

(KUHP/KUHAP). Misalnya :

14

hukum

pidana

atau

perdata

1. Pelayanan kedokteran di bawah standar (malpraktek) 2. Menerbitkan surat keterangan palsu. 3. Membocorkan rahasia pekerjaan / jabatan dokter. 4. Pelecehan seksual dan sebagainya Masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi manusia merupakan masalah yang sangat khusus dan paling rumit ditinjau dari segi etik, agama, hukum dan sosial, terlebih dengan begitu pesatnya perkembangan dalam bidang obstetri ginekologi 1)

Pelayanan kontrasepsi Dengan terbitnya UU RI No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan, Kependudukan

dan

Pembangunan

Keluarga

Sejahtera,

penyelenggaraan Keluarga Berencana dapat dibenarkan dengan memperhatikan butir-butir berikut : Pasal 17 (1) Pengaturan kelahiran diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya. 2)

Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, etik dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan. Berikut penjelasannya : 1.

Pelaksanaan pengaturan kelahiran harus selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia serta mengindahkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat.

2.

Untuk menghindarkan hal yang berakibat negatif, setiap alat, obat dan cara yang dipakai sebagai pengatur kehamilan harus aman dari segi medik dan dibenarkan oleh agama, moral dan etika. Pasal 18 Setiap pasangan suami istri dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak, dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan tanggung jawab terhadap generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pasal 19 Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang

15

sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran 1.

Abortus Provokatus, Dalam KUHP secara rinci terdapat pasal-pasal yang mengancam pelaku abortus ilegal sebagai berkut : a)

Wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau

menyuruh

orang

lain

melakukannya

(KUHP pasal 346, hukuman maksimum 4 tahun). b)

Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa seijinnya (KUHP pasal 347, hukuman maksimum 12 tahun dan bila wanita itu meninggal, hukuman maksimum 15 tahun).

c)

Seorang yang menggugurkan kandungan wanita dengan seijin wanita tersebut (KUHP pasal 348, hukuman maksimum 5 tahun 6 bulan dan bila wanita itu meninggal, hukuman maksimum 7 tahun).

d) Dokter, Bidan atau Juru Obat yang melakukan kejahatan di atas (KUHP pasal 349, hukuman ditambah sepertiganya dan pencabutan hak pekerjaannya). Dalam pasal 80 UU Kesehatan tercantum, bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah)”. 3) Teknologi Reproduksi Buatan Dalam pasal 82 ayat (2) UU Kesehatan tersebut dinyatakan bahwa “Barang siapa melakukan upaya kehamilan di luar cara alami

16

yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. 4) Bedah Plastik Selaput Dara Pada tahun 1985 Rapat Kerja antara P3EK, MKEK dan MKEKG telah menghasilkan pedoman kerja yang menyangkut para dokter antara lain sebagai berikut : 1.

Pada prinsipnya semua masalah yang menyangkut pelanggaran etik diteruskan lebih dahulu kepada MKEK.

2.

Masalah etik murni diselesaikan oleh MKEK.

3.

Masalah yang tidak murni serta masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh MKEK dirujuk ke P3EK propinsi.

4.

Dalam sidang MKEK dan P3EK untuk pengambilan keputusan, Badan Pembela Anggota IDI dapat mengikuti persidangan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan (tanpa hak untuk mengambil keputusan).

5.

Masalah yang menyangkit profesi dokter atau dokter gigi akan ditangani bersama oleh MKEK dan MKEKG terlebih dahulu sebelum diteruskan ke P3EK apabila diperlukan.

6.

Untuk kepentingan pencatatan, tiap kasus pelanggaran etik kedokteran serta penyelesaiannya oleh MKEK dilaporkan ke P3EK Propinsi.

7.

Kasus-kasus

pelanggaran

etikolegal,

yang

tidak

dapat

diselesaikan oleh P3EK Propinsi, diteruskan ke P3EK Pusat. 8.

Kasus-kasus yang sudah jelas melanggar peraturan perundangundangan dapat dilaporkan langsung kepada pihak yang berwenang.

9.

Dalam pasal 6 PP no.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Sipil terdapat uraian tentang tingkat dan jenis hukuman, sebagai berikut:

17

1.

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a) Hukuman disiplin ringan b) Hukuman disiplin sedang, dan c) Hukuman disiplin berat

2.

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a) Teguran lisan b) Teguran tulisan, dan c) Pernyataan tidak puas secara tertulis

3.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun, dan c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun

4.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun b) Pembebasan dari jabatan c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.Pada kasus-kasus pelanggaran etikolegal, di samping pemberian hukuman sesuai peraturan tersebut di atas, maka selanjutnya diproses ke pengadilan.

18

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Kode etik adalah tata cara atau pedoman untuk berperilaku. Didalam berprofesi kita harus memiliki kode etik sesuai profesi yang kita geluti dengan nilai-nilai professional. Kode etik kedokteran yang sewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila dan undangundang kedokteran. Pelanggaran yang dokter dalam praktek bisa disebut pelanggaran kode etik kedokteran. Karena praktek kedokteran berpegang kepada prinsip-prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. KODEKI di Indonesia terdiri dari kewajiban umum seorang dokter, kewajban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat dan kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri. Adapun bagi dokter yang akan melanggar KODEKI akan di kenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya, sanksi tersebut terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat. B. SARAN Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Karena dengan memiliki kode etik sesuai dengan profesi yang kita geluti maka kenyamananpun akan tercipta. Jika dikaitkan dengan kode etik kedokteran maka akan terciptanya keamanan dalan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan. Dan dipastikan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik kedokteran yang akan merugikan orang sekitar dan diri dokter itu sendiri.

19

DAFTAR PUSTAKA Guwandi J , 2008 . Hukum dan Dokter, C.V SagungSeto , Jakarta. Komalawati D. Veronica, 1989. Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Isfandyarie Anny, 2006.Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter,Buku 1, Prestasi Pustaka , Jakarta Koeswadji ,Hermien Hadiati , 1998 .Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), PT . Citra Aditya Bakti , Bandung Jurnal Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran oleh Julius Pelafu Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015 https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://luk.staff.ugm.ac.id/ atur/sehat/Kode-EtikKedokteran.pdf&ved=2ahUKEwifocSKy6jeAhXCfysKHbnVA2QQFjAAegQIABAB&usg=AOv Vaw1QYBYJREWZLKf6VY1My8NN Rieke Arya Putri, Rahmatina B. Herman, Yulistini Yulistini Vol 4, No 2 (2015) http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/274

http://mkekpbidi.org/kode-etik-kedokteran-indonesia/ https://m.kumparan.com/@kumparansains/pasal-pasal-kode-etik-kedokteranindonesia-yang-dilanggar-dr-terawan

iii