Makalah Pkn.docx

2.1

Stratifikasi Politik Nasional1

Statifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Tingkat Penentu Kebijakan Pusat a. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan Negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan TAP MPR. b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala Negara separti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. 2. Tingkat Kebijakan Umum Tingkat ini merupakan tingkat di bawah kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk: a. Undang-Undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR,2 b. Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden,3 c. Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku,4 d. Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden. 3. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan. Kebijakan ini merupakan penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan khusus berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri. 4. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama deprtemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Direktur Jenderal dalam masing-masing sector administrasi yang dipertanggungjwabkan kepadanya. 1

Ir. Agus Susarso, M. Sc, MM, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 142-144 UUD 1945, Pasal 5 ayat 1 atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 3 UUD 1945 Pasal 5 ayat 2. 4 UUD 1945 Pasal 4 ayat 1. 2

5. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur sebagai waki pemerintah pusat di daerah yuridiksinya masing-masing. Bagi Dati I wewenangnya berada di gubernur, sedangkan bagi Dati II di tangan bupati atau walikota. b. Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persertujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan Dati I atau II, keputusan dan instruksi kepala Dati I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau walikota dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota?Kepala Daerah Tingkat II. 2.6

Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

4. Implementasi Polstranas di Bidang Politik a. Politik Dalam Negeri 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. 2. Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan perasatuan bangsa serta tetap sejalan dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945. 3. Meningkatkan peran MPR, DPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4. Mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka 5. Meningkatkan kemandirian parpol terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja lembagalembaga negara. 6. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komperhensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 7. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan antimidiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluasluasnya berdasarkan prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab.

9. Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur. 10. Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi TNI sebagai alat negara dan mengoreksi peranpolitik TNI dalam kehidupan bernegara. b. Politik Luar Negeri 1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. 2. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan Lembaga Perwakilan Rakyat. 3. Meningkatkan kulaitas dan kinerja aparatur luar negeri, melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. 4. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama, dan pembangunan kawasan. 5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. 6. Memeperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagian bagi penyelesaian perkara pidana. 7. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan. c. Penyelenggaraan Negara 1. Membersihkan penyelenggaraan negara dari praktek KKN dengan memberikan sanksi seberatberatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Meningkatkan kualitas aparatur negara 3. Melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi HAM. 4. Meningkatkan fungsi dan profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat serta dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. 5. Meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI, Kepolisian RI untuk menciptakan aparatur yang bebas dari KKN, yang bertanggung jawab, profesional, produktif, dan efisien.

6. Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya. d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkukuh persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. 2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan TIK guna memprerkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. 3. Meningkatkan peran pers yang bebas 4. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 5. Memperkuat kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri. e. Agama 1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu 3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama 4. Mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya 5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan f. Pendidikan 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tringgi bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Meningkatkan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan para pendidik 3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan 4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekoah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. 5. Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. 6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. 7. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda berkembang secara optimal.

5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 1. Menigkatkan mutu SDM dan lingkunganyang saling mendukung 2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan 3. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi selurh tenaga kerja. 4. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran 5. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba b. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata 1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa 2. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya 3. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif 4. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengemban pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten. 5. Melestarikan apresiasi kesenian dan kebudayaan tradisional c. Kedudukan dan Peranan Perempuan 1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisai perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan. d. Pemudan dan Olahraga 1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang perlu memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. 2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi oleh lembaga-lembaga pendidikan masing-masing olahraga. 3. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri. 4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. e. Pembangunan Daerah 1. Pembangunan otonomi daerah secara umum, diantarnya adalah: mengembangkan otonomi daerah, pengkajian tentang berlakunya otda, mempecepat pembangunan pedesaan, memberdayakan DPR, meingkatkan kualitas SDM di daerah, dll.

2. Pengembangan otonomi daerah di dalam wadah NKRI adalah untuk menyesuaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memrlukan penanganan khusus dan sungguhsungguh. f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Mengelola SDA dan memelihara daya dukungnya 2. Meningkatkan pemanfaatan potensiSdA dan lingkungan hidup 3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada Pemda dalam hal pengelolaan SDA secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup 4. Mendayagunakan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan 1. Menata kembali TNI sesuai paradigma baru secara konsisten sebagai alat negara untuk melindujngi, memelihara dan mempertahankan NKRI dari luar dan dalam negeri.