Makalah Nilai Keadilan.docx

MAKALAH PANCASILA NILAI KEADILAN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU

KELOMPOK IV 1. KHAERUL AMIN TRISETYO 2. AZZAH AZARIA 3. NISA MEGA GUMILANG

DOSEN PENGAMPU : Drs. MUHAMMAD TAUFIK M.H.

PRODI D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA PURWOKERTO 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah merupakan ucapan pertama yang kami ucapkan kepada sang Pencipta atas semua rahmat, taufiq dan hidayah serta inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan dengan baik tanpa adanya halangan yang melanda. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan limpakan kepada Rasulullah S.A.W yang telah menyelamatkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai Nilai Keadilan sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Makalah ini diharapkan dapat dipahami oleh semua mahasiswa pada umumnya sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi tersebut. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam pembuatan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kepada para pembaca, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para mahasiswa dan para penyaji khususnya. Aamiin yaa Robbal ‘alaamin.

Purwokerto, 09 Januari 2019

Tim Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ 3 BAB I ................................................................................................................................................... 4 PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 4 A. Latar Belakang .......................................................................................................................... 4 B. Rumusan Masalah ..................................................................................................................... 4 C. Tujuan ....................................................................................................................................... 5 BAB II .................................................................................................................................................. 6 PEMBAHASAN .................................................................................................................................. 6 A. Pengertian Keadilan .................................................................................................................. 6 B. Nilai-Nilai Sila Kelima Pancasila dalam Konteks Pengembangan Ilmu .................................. 8 C. Peranan Sila Kelima Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu ...................................... 10 D. Krisis Penerapan Pancasila ..................................................................................................... 11 BAB III .............................................................................................................................................. 14 PENUTUP .......................................................................................................................................... 14 A. Kesimpulan ............................................................................................................................. 14 B. Saran........................................................................................................................................ 14 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................ 15

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak terlepas dari dasar Negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersamasama dengan batang tubuh UUD 1945. Bangsa Indonesia telah menemukan jati dirinya, yang didalamya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam. Berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami, dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Intelektual kampus yaitu mahasiswa yang selalu berupaya untuk mendapat ilmu yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya mendapatkan ilmu, namun seorang mahasiswa juga harus berusaha untuk dapat mengembangkan ilmu tersebut. Banyak sekali sudut pandang atau pedoman yang dapat digunakan dalam mengembangkan ilmu, tetapi sebagai mahasiswa dan warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu mengembangkan ilmu serta memahami, menganalisis, dan menjawab

masalah-masalah

yang

dihadapi

oleh

masyarakat

bangsanya

secara

berkesinambungan dan konsisten berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnya sehingga sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah a. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila kelima Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? b. Bagaimana peranan sila keadilan Pancasila dalam konteks peningkatan standar keilmuan?

4

C. Tujuan a. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila sebagai tolak ukur pengembangan ilmu b. Menyadari peranan sila kelima Pancasila dalam artian Pancasila sebagai peningkat standar keilmuan

5

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Keadilan Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral, mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi, menurut kebanyakan teori, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan.

Di

samping

itu,

pada

penerapanya,

keadilan

sendiri

harus

sesuai

proporsionalitas. Sebagai contoh, akan tidak adil apabila tiga anak dengan tinggi yang berbeda diberikan satu kursi yang sama. Dengan demikian, keadilan haruslah media yang meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak atau sewenang-wenang. Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut para filsof dan para ahli hukum : 1. Keadilan menurut Aristoteles (filsuf yang termasyur) dalam tulisannya Retorica membedakan keadilan dalam dua macam : a. Keadilan distributif atau justitia distributiva; Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. b. Keadilan kumulatif atau justitia cummulativa; Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar. 2. Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam), membedakan keadilan dalam dua kelompok : a. Keadilan umum (justitia generalis); Keadilan umum adalah keadilan menururt kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. 6

b. Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini debedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 1) Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. 2) Keadilan

komutatif

(justitia

cummulativa)

adalah

keadilan

dengan

mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. 3) Keadilan vindikativ (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. 3. Keadilan menurut Notohamidjojo (1973: 12), yaitu : a. Keadilan keratif (iustitia creativa); Keadilan keratif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. b. Keadilan protektif (iustitia protectiva); Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. 4. Keadilan menurut John Raws (Priyono, 1993: 35), adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu : a. Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya b. Perbedaan c. Persamaan yang adil atas kesempatan Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Raws memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.

5. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5 , serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, EKPOLESOSBUDHANKAM. Untuk menciptakan 7

masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. 6. Keadilan menurut Ibnu Taymiyyah (661-728 H) adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta; tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, dan masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi idaman setiap insan bahkan kitab suci umat Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

B. Nilai-Nilai Sila Kelima Pancasila dalam Konteks Pengembangan Ilmu PANCASILA adalah Dasar Negara Kesatun Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia dan tentu saja tidak terlepas dari peran para tokoh perjuangan bangsa yang telah melahirkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia. Pancasila berarti Lima Prinsip atau Lima Asas atau Lima Dasar atau Lima Sila. Lima Sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

dalam Kata

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti Lima Prinsip atau Lima Asas atau Lima Dasar atau Lima Sila. Lima Sila tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masingmasing sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 36 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada TAP MPR No. II/MPR/1978. Menurut TAP MPR No. II/MPR/1978, Pancasila disebut EKAPRASETIA PANCAKARSA. Ekaprasetia Pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “TEKAD TUNGGAL UNTUK MELAKSANAKAN LIMA KEHENDAK”. Sungguh indah bahasa tersebut. Namun kemudian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam 8

TAP MPR No. II/MPR/1978 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 ini terdapat 45 butir pengamalan Pancasila. Berikut ini Butir-Butir Pengamalan Pancasila yang patut diamalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk Sila Kelima yakni Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sila Kelima dalam Dasar Negara RI mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan, dan melindungi seluruh warganya dan wilayahnya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara berkebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan 9

suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial yakni negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam tiga ayat Pasal 31 UUD 1945, yakni: 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Nilai keadilan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu haruslah diikuti: a. Keseimbangan antarkepentingan individu dan masyarakat. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi b. Pengembangan berorientasi Pancasila c. Pancasila yang terbuka namun kritis

Landasan nilai keadilan untuk pengembangan ilmu antara lain: a. Objektif yaitu memandang masalah apa adanya, terlepas dari perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan. b. Rasional yaitu menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. c. Logis yaitu berfikir dengan menggunakan azas logika, konsisten, implikatif. d. Metodologis yaitu cara khas berfikir dan bertindak (induktif, dekutif, sintesis, hermeneutik, intuitif). e. Sistematis yaitu tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain. Memiliki target dan arah tujuan yang jelas.

C. Peranan Sila Kelima Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Tujuan diikutsertakannya nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu antara lain: a. Mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. b. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya tidak bebas nilai, namun terikat nilai Pancasila. Dalam implementasi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat harus menjaga keseimbangan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan 10

dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sejauh mungkin memenuhi kriteria ketepatgunaan dari berbagai segi antara lain: a. Segi teknis dapat dilaksanakan b. Segi sosial acceptable c. Segi ekonomi dapat dipertanggungjawabkan d. Segi ekologi tidak menurunkan kualitas hidup

Untuk aspek aksiologi, dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai metode berpikir, maka pemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara positif tidak bertentangan dan bahkan mendukung dan memfasilitasi idealisme Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, berdaulat dan bermartabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena nilainilai ini mendorong dan mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat perlu menyadari bahwa untuk meningkatakan IPTEK di Indonesia, masyarakat hendaknya memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dimulai dari sejak dini.

D. Krisis Penerapan Pancasila Dekonstruksi moral yang menjangkit para pelaku pendidikan adalah salah satu amsal yang menyebabkan semrawutnya pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Minimnya kesadaran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pada akhirnya mengubah prioritas dan fungsi pendidikan sebagai medium pencerdasan rakyat menjadi lahan pasar modal. Lambat laun, kualitas pendidikan Indonesia semakin menurun. Dalam indeks pembangungan Pendidikan Untuk Semua atau Education For All (EFA), tercatat bahwa Indonesia selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara dan merosot 4 posisi bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65). 11

Berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Mulai dari masalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, kualitas infrastruktur yang belum memadai hingga biaya pendidikan yang mahal. Kemunculan hasil observasi tersebut sejak lama memang telah menjadi perbincangan publik. Namun tidak juga menemukan solusi yang tepat. Dengan kata lain, kualitas fasilitas belajar masih rendah. Sebaliknya, angka koruptor pendidikan kian meninggi. Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan sepanjang 2012, terjadi 40 kasus tindak korupsi, dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 138,97 miliar. Dari puluhan kasus itu, angka kasus korupsi terbesar terjadi di Dinas Pendidikan sebanyak 20 kasus, dengan kerugian sebesar Rp 44,80 miliar. Kemudian di perguruan tinggi sembilan kasus, sekolah delapan kasus, kanwil Kemenag dua kasus, dan DPRD sebanyak satu kasus. Adapun jenis kasus korupsi yang terjadi didominasi oleh kasus penggelapan dana senilai Rp 44,30 miliar. Kasus lainnya yaitu penyelewengan, pungli, pengadaan dana fiktif dan mark up anggaran. Kasus-kasus serupa kian menggurita. Dana APBN yang seharusnya disalurkan untuk penyelenggaraan pendidikan berubah menjadi ladang pemasukan sejumlah kalangan. Akhirnya, pendidikan yang semestinya menjadi hak setiap warga negara beralih menjadi komoditi dagang. UUD 1945 khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian pula ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Serta pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara — dalam hal ini pemerintah — memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, tinggal wacana semata. Pendidikan adalah barang mahal. Biaya keperluan pendidikan yang semakin hari semakin tinggi mengakibatkan rakyat golongan menengah ke bawah tidak mampu menjangkaunya. Data pendidikan tahun 2010 menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. 12

Bahkan, laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah. Apabila bangsa Indonesia benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan taraf pendidikan dapat diminimalisir. Terlebih lagi, penjarahan kualitas pendidikan oleh para kapitalis global dapat diberantas mungkin.

13

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Teori tanpa aplikasi pada hakikatnya merupakan suatu hal yang tidak patut dipelajari. Oleh sebab itu, penerapan aplikatif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah hal penting mengingat Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu itu sendiri. “Keadilan Sosial” merupakan suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang, penempatan sesuai dengan proporsionalitas, dan tidak ada pencederaan terhadap Pancasila. Nilai-nilai “Keadilan Sosial” sebagaimana tiga pilar keilmuan, Butir-Butir Pancasila, dan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 sepatutnya menjadi pedoman penerapan nilai-nilai yang dimaksud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan diikut sertakannya nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila, masyarakat diharapkan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan asas tidak bebas nilai, namun terikat pada nilai Pancasila. Akan tetapi, pada praktiknya, masih banyak fenomena yang mencederai pelaksaan sila “Keadilan Sosial” dalam konteks peningkatan kualitas ilmu bangsa ini.

B. Saran Tidak ada gading yang tidak retak. Namun dari keretakan itulah nampak keasliannya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah Pancasila ini, masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai tolak ukur motivasi dalam pembuatan makalah yang lebih baik lagi dikemudian hari.

14

DAFTAR PUSTAKA

Jakarta45. 2012. Ideologi : 45 Butir Pengamalan Pancasila. Online: http://jakarta45.wordpress.com/2012/07/24/ideologi-45-butir-pengamalan-pancasila/ https://www.pdfcoke.com/doc/292313873/Nilai-Keadilan-Sebagai-Dasar-Pengembangan-Ilmu Pustaka Indonesia. 2013. Nilai Dasar Sila Kelima dalam Pancasila. Online: http://www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/ Wikipedia. 2014. Keadilan. Online: http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan

15