Makalah Kwn Pak Yanuar.docx

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................1 DAFTAR ISI...............................................................................................2 SKENARIO ……………………………………………………………... 3 I. KLARIFIKASI ISTILAH .....................................................................3 II. IDENTIFIKASI MASALAH ...............................................................4 III. ANALISIS MASALAH ......................................................................5 HIPOTESIS ……………………………….………………………… 5 JAWABAN ANALISIS ……………….……………………………. 11 1V.

TOPIK

PEMBELAJARAN

DAN

KETERBATASAN

PENGETAHUAN .............................................................................33 V. SINTESIS...............................................................................................33 VI. KERANGKA KONSEP ……………………………………………. 44 VII. KESIMPULAN…………………………………………………….. 45 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….... 46

ILMU

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negera (internasional). Posisi geografis Repulik Indonesia yang diapit oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Secara faktual, wilayah perbatasan merupakan pagar NKRI yang wilayahnya harus dimodernisasi untuk dapat mengontrol dan menguasai batas-batas wilayah kedaulatan negara. Modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian fiskal. Modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan resources karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi perbatasan (Mukti, dalam Hadiwijoyo, 2009 “ Batas Wilayah Negara Indonesia”). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 disebutkan bahwa “Program Pengembangan Wilayah Perbatasan bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga”. Pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan pertahanan. Berbagai konflik didaerah perbatasan yang kesekian-kalinya mengganggu NKRI, yang disebabkan ketertinggalan dari sisi ekonomi, sosial dan infrastruktur wilayah. Atas dasar ketertinggalan itu maka pengaruh ekonomi dan sosial negara tetangga terhadap wilayah di perbatasan menjadi dominan. Dalam kaitannya dalam pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang strategis dan antisipasif, yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri dalam RPJM Tahun 2010, yang sebelumnya merupakan bagian bagian dari berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan

UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982), Indonesia diberi hak berdaulat memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km2 yang

menyangkut eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian dan juridiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas terluar dari ZEE adalah 200 mil dari garis pangkal pada surut rendah. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keaneka ragaman sumberdaya alamnya, baik dalam sumberdaya yang dapat pulih (seperti perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang) maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih (seperti minyak bumi dan gas, serta mineral atau bahan tambang lainnya). Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) dan memiliki luas perairan 2,8 x 10 juta km, dengan panjang garis pantai 80,791 km. Luas keseluruhan Indonesia terdiri atas luas daratan seluas 1.919.000 km dan lautan seluas 5.800.000 km (Encarta; Boston dalam Dahuri, 2001). Pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi sumberdaya kelautan yang luar biasa besarnya. Potensi sumberdaya kelautan ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam upaya melaksanakan akselerasi, percepatan pembangunan sektor perikanan & kelautan, termasuk di dalamnya pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Kondisi ini telah menghantar konsensus politik nasional untuk mengembangkan sektor kelautan & perikanan sebagai salah satu andalan bagi Pemasukan Negara (leading sector) dalam rangka mendukung dan mengembangkan pembangunan nasional secara komprehensif yang berkelanjutan (sustainable development). Akan tetapi potensi tersebut tidaklah berarti, bilamana wilayah perairannya tidak memiliki batas wilayah laut. Hal ini menunjukkan bahwa batas wilayah memiliki nilai strategis yang sangat penting di sektor kelautan dalam rangka pemanfaatan/eksplorasi sumberdaya yang terkandung di dalamnya, mengingat sebagian wilayah perbatasan negara kita berada dilaut dan pulau-pulau kecil (terluar). Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut No.17 Tahun 1985, Wilayah Perbatasan Negara Indonesia dilaut berupa batas Laut Teritorial (LT), batas Landas Kontinen (LK) serta batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ruang laut dan pesisir sebagai wadah dari sumber daya kelautan dan pesisir tersebut memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain mengandung beraneka ragam sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang telah dan sementara dimanfaatkan manusia, ruang laut dan pesisir menampilkan berbagai isu menyangkut keterbatasan dan konflik dalam penggunaannya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah masyarakat di suatu wilayah tersebut dan suatu wilayah dengan wilayah lain (negara ke negara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses perkembangan wilayah laut Indonesia? 2. Apa saja yang menjadi batas laut wilayah Indonesia? 3. Bagaimana bentuk pertahanan di batas laut wilayah Indonesia?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Untuk mengetahui proses perkembangan wilayah laut Indonesia 3. Untuk mengetahui batas laut wilayah Indonesia 4. Untuk mengetahui bentuk pertahanan di batas laut wilayah Indonesia

BAB II PEMBAHASAN A. Proses Perkembangan wilayah laut Indonesia Kronologi perkembangan wilayah laut NKRI dimulai: Pertama, pada saat para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu Tanah Air Indonesia. Dalam kaitannya dengan wilayah NKRI, Sumpah Pemuda tersebut menyatakan tekad para pemuda untuk memperjuangkan dan mempertahankan satu kesatuan wilayah darat, laut dan udara dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote sebagai satu kesatuan tanah air Indonesia. Kedua, NKRI memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Wilayah NKRI meliputi seluruh wilayah yang dulunya diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda. Penafsiran analogis terhadap isi Naskah Proklamasi memberi pemahaman bahwa pemindahan kekuasaan atas wilayah pendudukan Belanda dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun demikian, pemerintahan NKRI pada masa-masa awal kemerdekaannya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengamankan wilayah lautnya. Sebagai akibatnya, wilayah laut sering digunakan oleh pihak asing untuk melakukan kegiatan pemecahbelahan NKRI. Siaran radio provokasi anti NKRI sering dipancarkan dari perairan kepulauan Indonesia. Kondisi sosial-politik dan pertahanankeamanan negara menjadi rentan. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu segera diupayakan oleh pemerintah NKRI. Ketiga, untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah NKRI pada tahun 1957 mendeklarasikan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa wilayah laut yang terletak di antara pulau-pulau dan laut teritorial selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulaupulau terluar mengelilingi kepulauan Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Penarikan garis pangkal kepulauan yang terdiri dari garis-garis pangkal lurus mengelilingi kepulauan Indonesia diilhami oleh putusan International Court of Justice pada tahun 1951 dalam penyelesaian kasus perikanan antara Inggris dan Norwegia (Anglo-Norwegian Fisheries Case). Keempat, Indonesia mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferensi PBB I (1958) tentang Hukum Laut di Jenewa guna memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan. Dalam kesempatan tersebut Delegasi Indonesia belum berhasil karena hasil konferensi

menetapkan bahwa lebar laut teritorial suatu negara pantai adalah 3 mil laut dan wilayah laut di luar laut teritorial merupakan laut lepas dimana berlaku kebebasan laut lepas. Indonesia berdasarkan KHL 1958 memiliki laut teritorial 3 mil laut mengelilingi setiap pulau dan perairan laut di antara pulau-pulau yang berada di luar laut teritorial berstatus sebagai laut lepas. Dengan demikian wilayah NKRI belum merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Kelima, Deklarasi Djuanda 1957 diperkuat dengan pengundangan UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Pada tahun yang sama (1960), Konferensi PBB II tentang Hukum Laut diselenggarakan di Jenewa dan menghasilkan KHL 1960 yang menetapkan antara lain bahwa laut teritorial tetap 3 mil laut dengan perairan laut di luarnya merupakan laut lepas. Menyadari keadaan tersebut, pemerintah Indonesia meningkatkan politik diplomasi hukum laut untuk memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan guna mewujudkan satu kesatuan wilayah NKRI. Keenam, hasil diplomasi hukum laut Indonesia turut memberikan kontribusi positif terhadap dimulainya Konferensi PBB III tentang Hukum Laut pada akhir tahun 1973 berdasarkan General Assembly Resolution 3067 (XXVIII). Selama Konferensi PBB III berlangsung antara tahun 1973 sampai dengan 1982, lebar laut teritorial Indonesia masih tetap didasarkan pada KHL 1958 yaitu 3 mil laut, perairan laut di antara pulau-pulau di luar laut teritorial masih berstatus sebagai laut lepas, dan satu kesatuan wilayah NKRI belum dapat terwujud. Ketujuh, Indonesia pada tahun 1973 mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Landas kontinen adalah wilayah dasar laut sebagai kelanjutan alamiah dari daratan yang diukur dari garis pangkal kepulauan sampai dengan batas terluar yang ditandai oleh continental rise atau continental slope. Pengundangan UU Nomor 1 Tahun 1973 tersebut didahului dengan Pengumuman Pemerintah RI tentang Landas Kontinen Indonesia pada tahun 1969. Kedelapan, Indonesia pada tahun 1980 mengundangkan UU Nomor 5 Tahun 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini merupakan wilayah laut dengan lebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan atau 188 mil laut diukur dari batas luar laut teritorial. Kesembilan, KHL 1982 ditandatangani oleh 119 delegasi pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Prinsip-prinsip negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Delegasi Indonesia bersama-sama dengan delegasi-delegasi dari negara kepulauan lainnya diterima dan diatur dalam Bab IV KHL 1982 dengan judul Archipelagic States. Namun demikian, wilayah NKRI menurut hukum laut internasional masih belum utuh sebagai satu

kesatuan karena KHL 1982 belum dapat diberlakukan, sedangkan yang diberlakukan masih tetap KHL 1960. Kesepuluh, Indonesia pada tahun 1985 meratifikasi KHL 1982 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Walaupun demikian, beberapa negara, khususnya negara-negara besar yang memiliki kekuatan maritim, belum mengakui wilayah NKRI sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan. Kesebelas, negara ke 60 meratifikasi KHL 1982 pada tahun 1994 dan sejak saat itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) KHL 1982, KHL 1982 diberlakukan dan mengikat secara internasional. Sebagai konsekuensinya, wilayah NKRI berdasarkan KHL 1982 diakui secara internasional sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan terbesar di dunia.

B. Perbatasan Laut Wilayah Indonesia Batas-batas wilayah laut Indonesia di bagian utara sebagian terbesar berbatasan dengan negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Pilipina, Palau, dan Papua New Guinea, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Batas-batas wilayah laut tersebut terdiri dari batas-batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen yang akan diselesaikan melalui perundingan. Batas-batas wilayah laut yang telah diselesaikan meliputi: a. Batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Keppres Nomor 89 Tahun 1989 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Batas Landas Kontinen Bersama Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka, dan di Laut Cina Selatan (Bagian Barat dan Timur). b. Batas laut wilayah (laut teritorial) antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui UU Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penetapan Hasil Perundingan Garis Batas Laut Wilayah Bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. c. Batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia yang disahkan melalui Keppres Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Batas Dasar Laut Tertentu antara Indonesia dengan Australia di Laut Arafura dan di Sebelah Selatan Pulau Irian, dan Keppres Nomor 20 Tahun 1972 tentang tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Landas Kontinen Bersama antara Indonesia dengan Australia di Laut Timor dan Laut Arafura. d. Batas laut teritorial antara Indonesia dan Papua New Guinea di utara dan selatan Pulau Irian yang disahkan bersama dengan batas-batas darat melalui UU Nomor 6 Tahun 1973

tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea. e. Batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura yang disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura (Bagian Tengah). Garis batas di bagian barat Selat Singapura telah diselesaikan melalui dua kali perundingan, yaitu pada tahun 2009 dan 2010, sedangkan garis batas di bagian timur Selat Singapura sampai saat ini belum terselesaikan. f. Batas laut teritorial antara Indonesia dan India (Kepulauan Andaman) yang disahkan melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1974 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dengan India di Laut Andaman. g. Batas landas kontinen antara Indonesia dan India yang disahkan melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis Batas Landas Kontinen Bersama antara Indonesia dengan India di Laut Andaman dan Samudera Hindia.

C. Pertahanan di Laut Batas Wilayah Indonesia TNI Angkatan Laut selain menjalankan tugas-tugas pertahanan matra laut, juga berupaya melakukan strategi terpilih melalui kegiatan-kegiatan pro-aktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan kawasan strategis, dimana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Kawasan perbatasan negara termasuk pulau kecil terdepan termasuk dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mengamankan dan mengelola pulau terluar, antara lain.

a. Patroli Keamanan Laut Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulaupulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (deterrence effect). Namun demikian, "pameran bendera" atau show of flag seperti di atas tidak saja harus diartikan sebagai sebuah tindakan coersive tetapi merupakan sebuah naval diplomacy yang merupakan cerminan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendekati masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil, sekaligus untuk menggugah semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta menjaga kedekatan secara psikologis.

b. Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini) dan perbatasan laut dengan sepuluh negara (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia). Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dari segala bentuk ancaman sehingga membutuhkan perhatian yang serius. Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral dengan negara terkait melalui Patroli Terkoordinasi (Coordinated Patrol).

c. Survei Hidrografi & Oseanografi Terkait dengan perbatasan maritim, TNI Angkatan Laut secara rutin melaksanakan verifikasi titik referensi dan re-survey titik dasar untuk menentukan wilayah NKRI.Operasi survei hidrografi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini tidak saja dilakukan untuk menetapkan Titik Dasar dan Garis Pangkal. Seringkali, data dan informasi yang dikumpulkan digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah, misalnya untuk membangun pelabuhan perintis, inventarisasi sumber daya alam atau kegiatan lain yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai cerminan sikap cinta bangsa dan tanah air serta kepedulian terhadap pulau-pulau terluar yang menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1

d. Ekspedisi Kesra Nusantara (EKN) Kegiatan Ekspedisi Kesra Nusantara merupakan program kerjasama antara beberapa kementerian seperti Kemenko Kesra, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud dan TNI AL serta beberapa BUMN. Program pemerintah ini bertujuan untuk menjamin penyebaran 1

Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, “Pulau-Pulau Kecil Terluar” (Jakarta, 2004).

kesejahteraan bagi penduduk di daerah-daerah terpencil. Ekspedisi Nusantara ini mencakup bantuan sosial, pasar murah, penyuluhan-penyuluhan dan hiburan bagi masyarakat. Program ini adalah suatu bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat khususnya di daerah dan pulau-pulau terpencil. e. Operasi Bakti TNI AL Operasi bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) merupakan operasi bakti yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 1980-an. Pada hakikatnya, operasi bakti SBJ merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI Angkatan Laut untuk mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, khususnya pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kegiatan operasi bakti SBJ ini secara langsung turut mendorong dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di pulau-pulau terpencil tempat kegiatan berlangsung.

f. Mobile Market Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di pulau-pulau terpencil maupun pulau-pulau terluar, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan sebuah program kegiatan yang diberi nama Pasar Bergerak atau Mobile Market. Dalam program ini kapal-kapal TNI Angkatan Laut akan bergerak dari pulau ke pulau, dengan membawa komoditas perdagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan dijual dengan harga yang terjangkau, serta membeli komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat setempat yang selama ini dijual sangat murah karena ketiadaan sarana angkut ke pasar yang lebih besar.

g. Kapal Pintar Salah satu program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah program Indonesia Pintar. Program ini berupaya menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang tak terjangkau melalui Mobil Pintar, Motor Pintar, Rumah Pintar, dan Kapal Pintar. TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan lembaga keuangan pemerintah turut berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut melalui program Kapal Pintar. Pada dasarnya, kapal pintar merupakan kapal hasil produksi dalam negeri yang dirancang sebagai perpustakaan bergerak serta dilengkapi buku dan alat peraga setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, juga buku pengetahuan umum. Selain fasilitas perpustakaan umum tersebut, kapal pintar juga menyediakan komputer, termasuk koneksi internet serta alat instruksi dan penolong instruksi multimedia. Sesuai rencana yang telah dibuat, kapal pintar iniakan siap dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut pada minggu ketiga Desember 2012.

h. Delimitasi Batas Maritim Penetapan garis batas maritim antarnegara merupakan satu pekerjaaan rumah yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. TNI Angkatan Laut dengan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya selalu berkontribusi positif dalam setiap perundingan perbatasan maritim. Kontribusi dalam penentuan batas maritim merupakan upaya strategis bangsa dalam menuntaskan permasalahan perbatasan. Perundingan sebagai bagian dari upaya diplomasi dilaksanakan secara simultan dengan upaya menjaga kedaulatan di perbatasan.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Indonesia dan laut adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dari dulu. Dimulai dari zaman nenek moyang kita menemukan pinisi, zaman kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, zaman pendudukan oleh Belanda dan Jepang, hingga di zaman modern seperti sekarang. Luasnya wilayah laut Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan hasil laut terbesar di dunia. Namun, kekayaan laut Indonesia tidak secara instan bisa didapatkan oleh Indonesia. Butuh proses yang Panjang dimana Indonesia sendiri pernah kehilangan nyaris seluruh wilayah lautnya sebelum akhirnya bisa diambil lagi sepenuhnya oleh Indonesia. Walaupun Indonesia punya laut yang luas, kita juga memiliki batas-batas tertentu dimana kita tidak boleh sembarangan melewati batas tersebut. Batas-batas tersebut adalah titik dimana suatu wilayah laut Indonesia bertemu dengan wilayah laut negara lain. Namun, daerah ini sangatlah rawan akan adanya pelanggaran batas wilayah. Untuk itulah, Indonesia memiliki kekuatan utama dalam menjaga laut perbatasan yaitu TNI AL. Dengan sumber daya manusia dan peralatan yang berkualitas akan menghasilkan pertahanan tinggi di laut perbatasan Indonesia sehingga pihak yang ingin melanggar laut perbatasan akan berpikir dua kali sebelum melanggar.

B. Saran Dalam bidang pertahanan laut, kita sebenarnya sudah memiliki TNI AL yang selalu siap dalam menjaga laut Indonesia. Hanya saja, hukuman yang dikenakan kepada pelanggar laut perbatasan masih amatlah ringan sehingga pelanggaran terus terjadi. Hal ini akan membuat rugi Indonesia itu sendiri. Alngkah baiknya bila hukuman untuk para pelanggar lebih diberatkan lagi sehingga mereka jera untuk melanggar dan tidak akan mengulang perbuatan tersebut.

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “BATAS LAUT WILAYAH”

Disusun Oleh : KELOMPOK 5 Reguler B 2018

Anggota :

Adriana Febrianti Lobat

04021381823039

Ayu Wulandari

04021381823039

Eslika Purba Tamsar

04021281823025

Else Feri Marcellena

04021381823046

Ikmaludin Taufik

04021381823040

Dosen : Yanuar Syam Putra, S.H., M.H.

Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan 2018/2019 Universitas Sriwijaya